High Level Regional Judiciary Meeting on Safeguard Protections in Death Penalty Sentencing

Pada Kamis, 12 Desember kemarin, LBHM, @independensi.peradilan, @ijrs_official, @kontras_update, @hrinews bersama-sama menyelenggarakan High Level Regional Judiciary Meeting on Safeguard Protections in Death Penalty Sentencing. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan penjatuhan hukuman mati dari berbagai yurisdiksi, dan mendiskusikan upaya untuk memastikan negara yang masih menerapkan hukuman mati akan menjatuhkan pidana mati secara ketat, proporsional, dan hati-hati. .

Pertemuan ini dihadiri oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia (2018-2019) Tan Sri Richard Malanjum, hakim agung Pakistan Justice Qazi Muhammad Amin Ahmed. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial, Bpk HM Syarifuddin, SH, MH, turut memberikan sambutan. Akademisi internasional dari Cornell University, George Washington University, dan Oxford University, juga turut menghadiri pertemuan ini.

Indeks Akses Terhadap Keadilan

Dengan bangga pemerintah Indonesia berhasil meluncurkan Indeks Akses terhadap Keadilan pertama di Indonesia, mungkin juga pertama di Asia.

Indeks ini telah dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas bekerja sama dengan konsorsium yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Roundtable Legal (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Setelah hampir dua tahun, konsorsium terlibat dalam banyak pertemuan konsultatif dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Statistik Indonesia, beberapa ahli di tingkat global dan juga tingkat nasional. Kami juga bekerja sama dengan 4 Organisasi Masyarakat Sipil untuk melakukan survei pra-tes di 5 provinsi di Indonesia (Jakarta, Riau, NTB, Sulteng dan Papua Barat). Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang mendukung dan mempercayai kami.

Akhirnya, kami dapat mempublikasikan hasil Akses untuk Keadilan di Indonesia tahun 2019 adalah 69,6% – dari 0 – 100%, skor ini dikategorikan sebagai cukup. Saya tahu bahwa hasilnya tidak cukup baik, masih banyak masalah dalam implementasi akses terhadap keadilan di Indonesia. Namun, indeks ini bisa menjadi alat untuk menentukan target indikator pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam perencanaan serta kegiatan pemantauan.

Omong-omong, kami akan menerbitkan publikasi kami sesegera mungkin. Jadi, tunggu informasi selanjutnya.

Download materi Indeks Akses terhadap Keadilan INLU 2019 di sini

Konferensi dan Call for Paper Restorative Justice

Peneliti IJRS Rima Ameilia dan Maria Tarigan menghadiri Konferensi dan Call for Paper bertajuk Restorative Justice. Acara ini diselenggarakan di Lombok, pada tanggal 9-10 Desember 2019. Konferensi ini diselenggarakan untuk menggaungkan kembali isu nasional mengenai restorative justice dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia serta meningkatkan perluasan pengetahuan mengenai Restorative Justice.

Materi dari acara ini dapat diunduh di : http://bit.ly/RJLombok2019

Seminar Nasional dan Call for Paper : Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 2019, peneliti IJRS Josua Satria Collins dan Maria Tarigan menghadiri acara Seminar Nasional dan Call for Paper tentang Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam konferensi ini, Maria dan Josua hadir sebagai pemakalah pada sub-tema Kebijakan Kriminalisasi Delik Pengancaman pada Kekuasaan Umum dan Ketertiban Umum dengan menulis paper berjudul, “Pasal Penghinaan Presiden: Reinkarnasi Regulasi Inkonstitusional”

“Legal Technology 4.0, Ways to Help Legal Profession”

Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia dan Legal Hackers Jakarta dengan dukungan @america dengan bangga menjadi tuan rumah Teknologi Regulator dan Teknologi Hukum Hackathon.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah :

(1) Regtech and Legaltech Talk

(2) Legal Design Thinking Workshop dan AI & Machine Learning Workshop

(3) Hackathon

Pada 3 Desember 2019 lalu, Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia dan Legal Hackers Jakarta dengan dukungan @america mengadakan kegiatan diskusi dengan tema “Legal Technology 4.0, Ways to Help Legal Profession”. Siska Trisia (Program Director of IJRS) berkesempatan untuk menjadi salah satu pembicara dalam acara ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan Pemahaman terkait dengan Regulatory Tech and Legal Tech kepada masyarakat dan manfaat penggunaan Regulatory Tech and Legal Tech bagi Legal Professional dan Masyarakat
  2. Mensosialisasikan keberadaan inovasi-inovasi di bidang Regulatory Tech and Legal Tech
  3. Menjadi proses untuk melakukan networking sesama penggiat Regulatory Tech and Legal Tech dengan Stakeholder terkait.

Diskusi Publik Akses terhadap Keadilan di Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas RI berkolaborasi dengan Konsorsium Masyarakat Sipil yang terdiri dari IJRS, ILR, YLBHI, dan didukung oleh IDLO telah menyusun riset Akses terhadap Keadilan di Indonesia dalam rangka pencapaian SDGs Goals 16.3 yang sejalan dengan prinsipnya, yaitu justice for all, no one left behind.

Pada 8 November 2019 bertempat di Hotel Sari Pacific Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas RI berkolaborasi dengan Konsorsium Masyarakat Sipil yang terdiri dari IJRS, ILR, YLBHI, dan didukung oleh IDLO mengadakan Diskusi Publik Akses terhadap Keadilan di Indonesia. Pada diskusi publik kali ini, dipaparkan hasil riset mengenai Akses terhadap Keadilan di Indonesia pada tahun 2019.

Riset yang telah disusun oleh tim peneliti merupakan hasil temuan dan indikator yang dianggap mampu untuk membaca kondisi aktual akses terhadap keadilan di Indonesia. Riset tersebut diharapkan dapat mempermudah Pemerintah untuk memastikan keberhasilan pencapaian akses keadilan secara umum di Indonesia.

Singkatnya, kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu:

  1. Proporsi masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum adalah 60,1% dari total masyarakat.
  2. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum.
  3. 39,4% memiliki masalah hukum namun tidak berupaya menyelesaikannya.
  4. Substansi hukum masih rendah.
  5. Kemampuan masyarakat dinilai sudah baik, namun tidak relevan ketika berhadapan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
  6. Kualitas mekanisme penyelesaian masalah pada dasarnya cukup baik.
  7. Ketersediaan data masih rendah dan sulit diakses oleh tim dalam proses pengumpulan data.

Catatan : tulisan ini dimuat dalam social media salah satu peserta diskusi publik @marchsyaz

 

WORKSHOP : Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja di Kejaksaan RI

Indonesia Judicial Research Society bersama Seknas Fitra dengan dukungan dari IDLO dan Kedutaan Kerajaan Belanda mengadakan workshop peningkatan kapasitas aparatur Kejaksaan RI dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui penganggaran berbasis kinerja di Bali pada tanggal 12-15 November 2019.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penelitian yang dilakukan IJRS bersama Seknas FITRA terkait penganggaran berbasis kinerja. Harapannya kedepan Kejaksaan bisa lebih baik dalam menyusun perencanaan penganggaran serta pelaporan pertanggungjawaban.

 

Diseminasi Hasil Temuan Penelitian : “Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan Republik Indonesia

Seknas Fitra bekerjasama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan pendanaan dari Internasional Development Law Organization (IDLO) akan menjalankan program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Base Budgetingin Attorney General Office”. Program ini fokus pada pengembangan sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan program ini melalui penelitian, perumusan sistem anggaran berbasis kinerja, dan peningkatan kapasitas dari aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam implementasinya, pendekatan diatas difokuskan pada Anggaran berbasis kinerja, sedangkan Anggaran terpadu dan Kerangka pengeluaran jangka menengah biasa mendukung implementasi PBK.

Program ini diharapkan dapat menghasilkan instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang dapat diadopsi dalam aturan Internal Kejaksaan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tujuan program ini adalah pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di Kejaksaan Republik Indonesia secara umum dan Kejaksaan Agung secara khusus. .

Untuk memperdalam susbtansi penelitian, maka dilaksanakan kegiatan Diseminasi penelitian agar penelitian ini mendapatkan masukan dari berbagi pihak dan informasi dari hasil penelitian ini dapat praksis. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu:

  1. International Development Law Organization (IDLO-Indonesia)
  2. Perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.