Search

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi, melakukan advokasi dan memberikan edukasi berbasiskan bukti melalui riset yang handal dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

Fokus kami

Penelitian Hukum

Kami melakukan riset, pemantauan dan evaluasi terhadap fenomena dan kebijakan hukum maupun sosial sebagai acuan untuk reformasi yang berbasiskan bukti

Advokasi Hukum

Kami melakukan asistensi dan pengawalan bersama dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk isu-isu strategis

Edukasi Hukum

Kami melakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Sejak berdiri, kami terus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi perubahan kebijakan. Ini dapat tercapai dengan dukungan dan kolaborasi bersama berbagai pihak.

0
Mitra
0
Publikasi yang dihasilkan
0
Masyarakat yang dijangkau
0
Kebijakan yang direformasi

Untuk membuka akses informasi dan data hukum seluas-luasnya, kami terus berupaya untuk mengemas serta membagikan produk pengetahuan yang dihasilkan, agar dapat menjadi acuan untuk penguatan kebijakan.

[Agst-24]-Kertas-Advokasi_Kajian-Pendahuluan-Usulan-Regulasi-Penghapusan-Diskriminasi-(1)-1
Kertas Advokasi atas Usulan Regulasi Penghapusan Diskriminasi di Indonesia
[Risalah-Kebijakan]-Urgensi-Pembentukan-Kebijakan-yang-Memberi-Perlindungan-dan-Pemulihan-Terhadap-Korban-Diskriminasi-di-Indonesia-1
Risalah Kebijakan Urgensi Pembentukan Kebijakan yang Memberi Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia
[Booklet]-Diskriminasi-di-Indonesia-dan-Pentingnya-Perlindungan-yang-Komprehensif-bagi-Korban-1
Booklet Diskriminasi di Indonesia dan Pentingnya Perlindungan yang Komprehensif bagi Korban
disparitas-pemidanaan
Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan

Kontribusi kami terhadap perubahan kebijakan

Tulisan menarik personil kami

Rapor merah reformasi hukum peradilan pidana Jokowi, PR untuk Prabowo
Disparitas pemidanaan: mengapa pelaku kekerasan seksual bisa mendapat hukuman berbeda-beda untuk kasus serupa?
Revisiting Indonesia’s New Criminal Code: A Missed Opportunity to End Legal Uncertainty in Drug Policy
Modus ‘mark up’ laporan kegiatan mahasiswa: bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus

Kabar terkini dari kami

Kerja kami semakin berdampak dengan adanya kolaborasi bermakna dengan para mitra