Pelatihan Knowledge Management

IJRS mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Knowledge Management (KM) selama dua hari bersama Borobudur Training & Consulting. Borobudur Training & Consulting adalah salah satu lembaga penyedia pelatihan-pelatihan yang amat dibutuhkan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas human capital-nya.

Pelatihan ini diadakan tanggal 16-17 Desember 2021 lalu secara online/daring. Dari IJRS, peserta yang hadir ada Bestha selaku Deputi KM, serta Tim KM lainnya yaitu Shofana, Dian, Neka, dan Arsa. Pada pelatihan KM ini, kami dibimbing oleh DR. Dwi Suryanto, MM, Ph.D, direktur Borobudur Training & Consulting.

Dalam pelatihan KM, kami diajarkan tentang apa tujuan membuat KM, bagaimana mengatur strategi KM, dan bagaimana menjadikan KM sebagai suatu budaya di dalam organisasi. Terima kasih atas kesempatan dan ilmunya Borobudur Training & Consulting.

Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP

Komnas Perempuan bersama dengan mitra, baru saja mengadakan Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP, pada 15 Desember 2021 lalu.

Pada peluncuran ini, dibahas mengenai kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum—sebagai bagian yang integral dari upaya percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dan bagaimana penerapan isi PERMA dari perspektif hakim dan pendamping di lima wilayah implementasi SPPT-PKKTP, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Arsa sebagai peneliti IJRS menyampaikan hasil penelitian di wilayah Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.

Simak rilis pers dari hasil peluncuran ini pada link : https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peluncuran-hasil-kajian-penerapan-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkktp-15-desember-2021

Launching dan Bimtek Pedoman Kejaksaan No 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan No 18/2021

Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama dengan Tim Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai anggota dari Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF) untuk mengadakan Peluncuran (Launching) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada 1 Desember 2021 lalu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai peluncuran (Launching) dan diseminasi Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, serta memperoleh tanggapan dari para pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sementara di tanggal 2 Desember 2021, diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021 untuk Kejaksaan RI dengan menggunakan metode presentasi dan tanya jawab secara daring (online).

Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, serta pelatihan tata cara penggunaan Lampiran Pedoman dan Aplikasi Tuntutan Narkotika.

Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia

Pada tanggal 8 Desember 2021 Bestha Inatsan Ashila Deputi Knowledge Management IJRS menjadi penanggap dalam pemaparan hasil penelitian ”Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia”. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan PEKKA dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP).

Yayasan PEKKA tahun 2021 mengembangkan pemantauan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, pendidik, hakim di 42 desa di 13 kabupaten untuk menilai persepsi masyarakat, pemerintah, desa dan penegak hukum terhadap amandemen UU Perkawinan dan PERMA 5/2019 tentang Perkawinan Anak.

Understanding the Concept of Sexual Violence from a Psychological Perspective and The Urgency of Legal Protection

Pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin, Bestha Inatsan Ashila Deputi Knowledge Management IJRS menjadi pembicara dalam Webinar Festival 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ”Understanding the Concept of Sexual Violence from a Psychological Perspective and The Urgency of Legal protection” yang diselenggarakan Girl Up Universitas Diponegoro.

Bestha menyampaikan mengenai hasil riset IJRS mengenai kasus kekerasan seksual, hambatan dan tantangan korban kekerasan dalam mengakses keadilan, PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Pedoman Kejaksaan tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana serta apa saja yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mendukung korban kekerasan seksual.

Sharing Session ‘Perlindungan Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”

IJRS kembali mengadakan sharing session internal pada 3 Desember 2021. Kali ini dengan tema Sharing Session dengan materi tentang ”Perlindungan Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia” dengan Narasumber Julio Castor Ahmadi (Chair of South East Asia Working Group Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) dan Legal Empowerment Coordinator SUAKA).

Dalam sharing session tersebut Kak Julio menyampaikan soal kerja-kerja teman SUAKA, definisi pengungsi itu apa, serta bagaimana perlindungan pengungsi di Indonesia. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman IJRS. Terima kasih kak Julio dan SUAKA team.

E-learning PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam memperingati 16 HAKTP, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan Mahkamah Agung dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), melakukan kegiatan E-learning PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kegiatan ini berlangsung sejak 22 November – 2 Desember 2021 mendatang.

Pagi tadi (29/11/2021) telah diadakan pembukaan kegiatan online class E-learning PERMA No 3 Tahun 2017 dan PERMA No 5 Tahun 2019.

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pembelajaran bagi para Hakim untuk mengimplementasikan kedua PERMA tersebut agar dapat memberi manfaat semaksimal mungkin dan tercapai tujuan bersama untuk menjamin perlindungan perempuan dan anak.

Untuk kurikulum E-learning beserta modul-modulnya, dapat Anda unduh gratis dengan klik judul-judul file di bawah ini :

PERMA 3/2017

PERMA 5/2019

5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic)

Pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, 2 peneliti IJRS Dio Ashar dan Arsa Ilmi mempresentasikan tulisannya bersama dengan Nanda Oktaviani pada acara 5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic), yang diselenggarakan oleh Universitas Jember bersama University of Sydney, Komnas HAM, AICHR Indonesia, dan SEPAHAM Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Dio dan Arsa mempresentasikan tulisannya yang berjudul the Role of Technology in Increasing Access to Legal Aid in the Covid-19 Pandemic. Dalam tulisan ini, Dio dan Arsa memaparkan adanya peningkatan tren kriminalitas semenjak adanya pandemik Covid-19, dan adanya kebutuhan atas bantuan hukum. Akan tetapi, terdapat juga hambatan terkait akses jarak, komunikasi dan informasi terkait bantuan hukum dengan adanya pandemik Covid-19. Tulisan tersebut mencoba memaparkan bagaimana peran teknologi bisa menjadi alternatif pendekatan untuk peningkatan akses keadilan.

Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana

11-14 Oktober 2021 IJRS berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari AIPJ2 serta Pokja Akses Terhadap Keadilan Kejaksaan RI.

Tidak kurang dari 500 jaksa dari wilayah indonesia bagian barat hingga timur berpartisipasi dalam acara ini. Selain menunjukkan komitmen Kejaksaan RI terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, acara ini juga menjadi forum dimana para jaksa dapat berbagi pengalaman mengenai praktik-praktik baik yang pernah dilakukan dan dapat diaplikasikan ke seluruh wilayah kerja Kejaksaan RI dalam menangani perkara pidana.

 

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu, Unit Pengabdian Masyarakat, Klinik Hukuum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum UI bersama Mahasiswa Kelas Klinik Hukum Kampus Merdeka dan IJRS menyelenggarakan webinar series dengan tema, “Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.”

Maria Isabel Tarigan berkesempatan menjadi salah satu pembicara dalam webinar ini. Maria menjelaskan bagaimana kondisi kekerasan seksual di Indonesia dan hambatan-hambatan yang dialami perempuan dalam proses hukum perkara kekerasan seksual. Maria juga menjelaskan peran-peran IJRS dalam advokasi sehubungan dengan akses keadilan bagi perempuan dan anak di peradilan.

Turut hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Dra Sulistyowati Irianto, MA (Guru Besar Fakultas Hukum UI), Dr. Rosmalinda Rohan, S.H., M.Hum. (Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), dan Erni Mustikasari S.H., M.H. (Kejaksaan Agung Republik Indonesia). Webinar ini juga dipandu oleh Bestha Inatsan Ashila (Deputi Knowledge Management IJRS) sebagai moderator.