Archive for category: Kegiatan

Pada tanggal 29 April 2021 kemarin Bestha Inatsan Ashila deputi knowledge management IJRS menjadi salah satu pembicara dalam Cakap Kamisan yang diselenggarakan oleh AIPJ2. Cakap Kamisan kali ini berjudul ‘’Memahami Trauma, Menuju Proses Peradilan yang Memulihkan’’ bersama dengan Dr. Kristi Poerwandari, M.Hum. Diskusi tersebut membahas mengenai dampak dan respon apa saja yang dialami korban kekerasan yang perlu dipahami oleh Aparat Penegak Hukum dan pentingnya peran dari psikolog/psikiater dalam proses peradilan.

Peran psikolog, psikiater dan konselor dalam proses peradilan baik sejak pemeriksaan hingga rehabilitasi atau konseling ternyata sudah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang, PERMA, Pedoman Kejaksaan hingga Peraturan Menteri Kesehatan.

Salah satu peran dari psikolog dan psikiater diantaranya adalah mendorong APH dalam menggali dampak psikis/trauma atau kekerasan psikis yang seringkali belum menjadi perhatian khusus, mendorong APH dalam menggali riwayat kekerasan, mendorong APH dalam mengoptimalkan minimnya pembuktian dan membantu perkara disabilitas berhadapan dengan hukum. Keberadaan sistem pendukung salah satunya keterlibatan psikolog atau psikiater sangat penting untuk memastikan akses keadilan baik bagi terdakwa, korban dan saksi maupun para pihak dalam proses peradilan.

The Socio-Legal Studies Association (SLSA) has been running an Annual Conference since the association was founded in 1990. SLSA conferences are central to SLSA’s objective of the dissemination of knowledge in the field of socio-legal studies. The annual conference is hosted each year by a different UK university.

For the first time in its history, in 2021, SLSA decided that conference would be held as a virual conference and hosted by Cardiff University.

————————–

SLSA 2021 Virtual Conference was held on March, 30 2021 – April 1, 2021. The Executive Director of IJRS, Dio Ashar and the Researcher of IJRS, Nanda Oktaviani became one of the presenters in session: “Lawyers and Legal Professions”. They presented about “The Opportunity and Roles of Community-Based Paralegal in Fulfilling Legal Aid Rights in Indonesia”.

Kemarin pada 2 Februari 2021, Dio Ashar selaku Direktur Eksekutif IJRS mendapat kesempatan bersama teman-teman INFID melakukan audiensi Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI.

Di kesempatan ini kami mempresentasikan hasil survei IJRS bersama INFID terkait respons masyarakat Indonesia dengan adanya pengaturan penghapusan kekerasan seksual.

Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dengan margin of error 2% . Menariknya dari temuan kami menunjukan 70% masyarakat memang mendukung adanya pengaturan ini, namun penolakan paling besar terjadi karena kebanyakan masyarakat Indonesia belum memahami konteks pengaturan tersebut dan adanya asumsi bahwa RUU PKS akan melegalkan perzinahan dan hubungan sesama jenis – padahal dua hal tersebut bukan konteks utama aturan ini.

Selain itu pengaturan ini menjadi penting, karena dari 71% responden pernah baik dirinya sendiri atau kerabatnya mengalami kekerasan seksual. Sayangnya 57% nya tidak melaporkan kasusnya karena takut dan tidak tahu harus melapor kemana.

Bahkan korban dari kekerasan seksual tidak hanya perempuan, bahkan 33% dari yang mengalami kekerasan seksual adalah laki-laki.

Masih banyak temuan lainnya, teman-teman bisa juga mengunduh publikasinya di website IJRS. Melihat diskusi kemarin, kami juga mengapresiasi Baleg DPR sudah berinisiatif memasukan RUU PKS untuk menjadi prolegnas tahun 2021, semoga kedepannya bisa disetujui dan dibahas segera pembahasan RUU ini. Agar akses keadilan bagi korban kekerasan seksual mempunyai payung hukum yang lebih kuat.

Sebagai rangkaian memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan melihat bagaimana fenomena perkawinan anak dan pengajuan pasca revisi UU Perkawinan pada masa pandemi COVID-19, Koalisi Masyarakat Sipil Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) bermaksud untuk membuat diskusi publik bersama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak seperti Mahkamah Agung RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Bappenas dan Organisasi Masyarakat Sipil CSO yang melakukan pendampingan dalam kasus-kasus perkawinan anak.

Diskusi publik ini telah diadakan pada 8 Desember 2020 pukul 9 pagi tadi. Diskusi publik ini bertema “Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”

Tujuan kegiatan diskusi ini adalah:

1. Menjadi sarana diskusi dan berbagi antara stakeholders yang memiliki peran dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia;
2. Mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait layanan pengadilan dan layanan manajemen kasus terkait perkawinan anak;
3. Mendorong pemerintah menyediakan subsidi atau anggaran untuk menunjang layanan pengadilan bagi warga miskin terutama yang terdampak krisis COVID-19;
4. Mendorong adanya koordinasi dan sinergi antara pengadilan dengan KPPPA khususnya di daerah untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Adapun para narasumber dan penanggap yang hadir terdiri dari :

1. YM. Dr. H.A Mukti Arto S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI
2. Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc., MFin., Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
3. Fery Mambaya, Direktur Insitute of Community Justice (ICJ) Makassar
4. Suci Apriani, Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD Lombok Barat)
5. Riswati, Direktur Pelaksana Flower Aceh
6. Nadira Irdiana, Research and Advocacy Associate Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) – Penanggap

Untuk materi presentasi dapat diunduh di link :
bit.ly/MateriDispensasiKawin