5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic)

Pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, 2 peneliti IJRS Dio Ashar dan Arsa Ilmi mempresentasikan tulisannya bersama dengan Nanda Oktaviani pada acara 5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic), yang diselenggarakan oleh Universitas Jember bersama University of Sydney, Komnas HAM, AICHR Indonesia, dan SEPAHAM Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Dio dan Arsa mempresentasikan tulisannya yang berjudul the Role of Technology in Increasing Access to Legal Aid in the Covid-19 Pandemic. Dalam tulisan ini, Dio dan Arsa memaparkan adanya peningkatan tren kriminalitas semenjak adanya pandemik Covid-19, dan adanya kebutuhan atas bantuan hukum. Akan tetapi, terdapat juga hambatan terkait akses jarak, komunikasi dan informasi terkait bantuan hukum dengan adanya pandemik Covid-19. Tulisan tersebut mencoba memaparkan bagaimana peran teknologi bisa menjadi alternatif pendekatan untuk peningkatan akses keadilan.

Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana

11-14 Oktober 2021 IJRS berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari AIPJ2 serta Pokja Akses Terhadap Keadilan Kejaksaan RI.

Tidak kurang dari 500 jaksa dari wilayah indonesia bagian barat hingga timur berpartisipasi dalam acara ini. Selain menunjukkan komitmen Kejaksaan RI terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, acara ini juga menjadi forum dimana para jaksa dapat berbagi pengalaman mengenai praktik-praktik baik yang pernah dilakukan dan dapat diaplikasikan ke seluruh wilayah kerja Kejaksaan RI dalam menangani perkara pidana.

 

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu, Unit Pengabdian Masyarakat, Klinik Hukuum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum UI bersama Mahasiswa Kelas Klinik Hukum Kampus Merdeka dan IJRS menyelenggarakan webinar series dengan tema, “Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.”

Maria Isabel Tarigan berkesempatan menjadi salah satu pembicara dalam webinar ini. Maria menjelaskan bagaimana kondisi kekerasan seksual di Indonesia dan hambatan-hambatan yang dialami perempuan dalam proses hukum perkara kekerasan seksual. Maria juga menjelaskan peran-peran IJRS dalam advokasi sehubungan dengan akses keadilan bagi perempuan dan anak di peradilan.

Turut hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Dra Sulistyowati Irianto, MA (Guru Besar Fakultas Hukum UI), Dr. Rosmalinda Rohan, S.H., M.Hum. (Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), dan Erni Mustikasari S.H., M.H. (Kejaksaan Agung Republik Indonesia). Webinar ini juga dipandu oleh Bestha Inatsan Ashila (Deputi Knowledge Management IJRS) sebagai moderator.

Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pada tanggal 24 September 2021 kemarin, LBH Apik Jakarta mengadakan diskusi ”Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Implementasi Pedoman Kejaksaan Agung No. 1 Tahun 2021”. Acara ini dipandu oleh Deputi Knowledge Management IJRS Bestha Inatsan Ashila dengan 2 orang narasumber yaitu Ibu Erni Mustika Sari S.H.,M.H Jaksa di Kejaksaan Agung RI dan Ibu Dr. Margaretha Hanita tenaga ahli P2TP2A DKI Jakarta.

Acara diskusi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder diantaranya LPSK, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Unit PPA Polres, paralegal, dan lembaga pendampingan korban.

Dalam diskusi tersebut narasumber dan peserta menyampaikan pengalamannya dan hambatan dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak dan perempua. Diskusi juga menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya mendorong adanya sosialisasi pedoman kejaksaan no. 1 Tahun 2021, adanya koordinasi yang lebih solid antara APH dengan LPSK dan lembaga layanan, mendorong agar kasus kekerasan seksual tidak diselesaikan dengan cara RJ, dan mendorong adanya sistem yang memastikan restitusi dibayarkan pelaku.

Pelatihan Fasilitasi oleh Sekolah Fasilitasi

Selama 2 pekan pada tanggal 6-17 September 2021, IJRS dengan dukungan AIPJ2 mengikuti pelatihan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Sekolah Fasilitasi secara online. Pada pelatihan ini peserta pelatihan mendapatkan materi dari fasilitator profesional Endro Catur Nugroho. Dio, Shofana, Bestha, Maria, Arsa, Nanda dan Dian menjadi peserta dari IJRS yang mengikuti kegiatan ini.

Kelas yang diambil pada pelatihan ini adalah mengenai Esensi Fasilitasi, yang memfokuskan peserta untuk mengenal dasar-dasar fasilitasi, membuat rancangan fasilitasi dan terampil dalam mempraktekkan fasilitasi pada pekerjaan dan kegiatan sehari-hari menggunakan teknik, metode dan alat-alat yang sesuai dengan kondisi kelompok yang difasilitasikan.

Sharing Session 2 : “Theory of Change”

Jum’at lalu (20/08/2021) IJRS mengadakan sharing session internal dengan materi tentang “Theory of Change” dari narasumber Mas Windu Kisworo, PhD.

Mas Windu membagikan pengalamannya tentang project design, monitoring – evaluation, dan reporting. Mas Windu juga membahas pentingnya untuk menyimpan arsip-arsip program sebagai database sebuah organisasi.

Terima kasih atas kesempatannya Mas Windu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk anggota IJRS.

Sharing Session 1 : ”Benefit-Cost Analysis of Enforcing Anti-Corruption Laws”

22 Juli 2021 baru saja IJRS mengadakan sharing session internal dengan tema : ”𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁-𝗖𝗼𝘀𝘁 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 𝗼𝗳 𝗘𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗖𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗮𝘄𝘀” dengan narasumber Choky Risda Ramadhan.

Bang Choky merupakan Dosen FH UI dan mahasiswa program doktoral University of Washington, Amerika Serikat. Bang Choky membahas tentang rencana desertasinya dan membagikan ilmu tentang 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁-𝗖𝗼𝘀𝘁 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀. Semoga kedepannya desertasi Bang Choky lancar dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Terima kasih atas sharingnya Bang Choky, semoga ilmunya selalu bertambah dan bermanfaat.

Pelatihan Media Sosial “Awas Serigala”

Media sosial kini rasanya sudah seperti bagian dari kehidupan kita. Millenial, boomers, pribadi maupun untuk lembaga. Tidak terkecuali untuk lembaga-lembaga seperti NGO dan LSM. Bagi NGO dan LSM, media sosial menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal dan untuk mengadvokasikan isu-isu di lembaganya.

AIPJ2 membuat sebuah pelatihan media sosial bertajuk “Awas Serigala”. Konsep yang diangkat dalam pelatihan ini adalah saat bermedia sosial kita harus fokus pada tujuan kita, jangan sampai kita seperti si tudung merah yang kehilangan fokus akibat diganggu oleh Serigala.

IJRS menjadi salah satu NGO yang berkesempatan mengikuti pelatihan media sosial yang diadakan oleh AIPJ2. Neka dan Arsa menjadi perwakilan dari IJRS untuk mengikuti rangkaian pelatihan yang diadakan sejak April 2021 hingga Agustus 2021.

Fasilitator dalam pelatihan ini terdiri dari Mbak Cecilia Gandes (Social Media Assistant Manager, Harian Kompas), Mas Septa Inigopatria (Head of Product Development Harian Kompas), dan Mas Dio (Ex. Head of Video Kumparan). Serta, pada sesi presentasi Tugas Akhir part II kami kedatangan bintang tamu yaitu Habib Husein Ja’far Al Hadar (konten kreator channel YouTube Jeda Nulis, Cahaya Untuk Indonesia dan Pemuda Tersesat).

Selama pelatihan, IJRS sudah memproduksi dua buah konten berdasarkan hasil masukan dari para fasilitator. Konten IJRS dapat Anda lihat pada link di bawah ini :

  1. IG TV Apresiasi dan Harapan tentang Pedoman Kejaksaan No 1/2021 : https://www.instagram.com/tv/CR5ifovgSPq/?utm_medium=copy_link
  2. Infografis Potret Perkawinan Anak di Indonesia : https://www.instagram.com/p/CRlpwhDgRye/?utm_medium=copy_link

Bahkan untuk konten IG TV IJRS mendapat respon positif yang luar biasa dan mendapatkan engagement yang cukup tinggi mencapai impresi sebesar 3000an.

Rencana Aksi Nasional Open Governemnt Indonesia (RAN OGI) 2020-2022

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Aceh, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Papua, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Badan Hukum Indonesia Yayasan Bantuan (YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi CSO Bidang Keadilan (Justice Sector) dan Bidang Keterbukaan Kewarganegaraan (Civic Space) berencana mengawal pencapaian program dan rencana implementasi dalam Rencana Aksi Nasional Open Governemnt Indonesia (RAN OGI) 2020-2022 untuk sektor peradilan dan ruang sipil yang telah dipersiapkan bersama.

Atas inisiatif tersebut CSO Coalition for Justice Sector and Civic Space telah mengadakan sosialisasi RAN OGI untuk Rencana Pembangunan pada Selasa lalu, 27 Juli 2021.

Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021

Diponegoro Centre for Criminal Law bersama Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) baru saja menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021” pada 6 Agustus 2021 lalu.

Matheus Nathanael Siagian (Peneliti IJRS) berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik ini. Dalam diskusi ini, Matheus menjelaskan tentang Prinsip Proporsionalitas Penjatuhan Sanksi Pidana, Unwarranted Disparity, dan Struktur Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Narkotika beserta tahapan-tahapannya.