Memahami Trauma, Menuju Proses Peradilan yang Memulihkan

Pada tanggal 29 April 2021 kemarin Bestha Inatsan Ashila deputi knowledge management IJRS menjadi salah satu pembicara dalam Cakap Kamisan yang diselenggarakan oleh AIPJ2. Cakap Kamisan kali ini berjudul ‘’Memahami Trauma, Menuju Proses Peradilan yang Memulihkan’’ bersama dengan Dr. Kristi Poerwandari, M.Hum. Diskusi tersebut membahas mengenai dampak dan respon apa saja yang dialami korban kekerasan yang perlu dipahami oleh Aparat Penegak Hukum dan pentingnya peran dari psikolog/psikiater dalam proses peradilan.

Peran psikolog, psikiater dan konselor dalam proses peradilan baik sejak pemeriksaan hingga rehabilitasi atau konseling ternyata sudah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang, PERMA, Pedoman Kejaksaan hingga Peraturan Menteri Kesehatan.

Salah satu peran dari psikolog dan psikiater diantaranya adalah mendorong APH dalam menggali dampak psikis/trauma atau kekerasan psikis yang seringkali belum menjadi perhatian khusus, mendorong APH dalam menggali riwayat kekerasan, mendorong APH dalam mengoptimalkan minimnya pembuktian dan membantu perkara disabilitas berhadapan dengan hukum. Keberadaan sistem pendukung salah satunya keterlibatan psikolog atau psikiater sangat penting untuk memastikan akses keadilan baik bagi terdakwa, korban dan saksi maupun para pihak dalam proses peradilan.

Bengkel Cerita : Berkampanye melalui Media Sosial

Bengkel Cerita merupakan program pelatihan kampanye di media sosial yang digagas oleh Love Frankie ( @lovefrankieco ).

IJRS bersama dengan beberapa NGO lainnya seperti ICJR, LBHM, KontraS, dan Aksi Keadilan menjadi peserta program Bengkel Cerita. Neka, Maria, dan Aldi menjadi perwakilan dari IJRS yang ikut serta dalam program Bengkel Cerita.

Selama bulan April 2021 ini, Bengkel Cerita mengadakan bootcamp sebanyak 4x dengan tujuan sebagai sarana pelatihan dan sharing tentang berkampanye di media sosial.

Ingin tahu keseruan bootcampnya?

Bootcamp 1 : Pemaparan sharing hub dari Mbak Juli Binu (Love Frankie) tentang Tular Nalar & materi tentang strategi berkampanye di media sosial dari Mbak Mia K. Fitri (Love Frankie)

Bootcamp 2 : Pemaparan materi pembuatan konten media sosial oleh Mas Enda Nasution (Social Media Advocate) & sharing hub tentang bernarasi di media sosial oleh Mas Adam Abednego (Co Founder Menjadi Manusia)

Bootcamp 3 : Review tugas IJRS dalam pembuatan konten oleh Mas Enda Nasution (Social Media Advocate) & sharing hub menciptakan narasi alternatif oleh Kang Irfan Amalee (Co Founder Peace Generation )

Bootcamp 4 : Sharing hub berkampanye di media sosial oleh Kak Arifin Putra (Aktor / Social Change Influencer) dan materi mengukur & mengevaluasi dampak kampanye di media sosial oleh Mbak Farah Putri (Love Frankie)

The Socio-Legal Studies Association (SLSA) 2021

 

The Socio-Legal Studies Association (SLSA) has been running an Annual Conference since the association was founded in 1990. SLSA conferences are central to SLSA’s objective of the dissemination of knowledge in the field of socio-legal studies. The annual conference is hosted each year by a different UK university.

For the first time in its history, in 2021, SLSA decided that conference would be held as a virual conference and hosted by Cardiff University.

————————–

SLSA 2021 Virtual Conference was held on March, 30 2021 – April 1, 2021. The Executive Director of IJRS, Dio Ashar and the Researcher of IJRS, Nanda Oktaviani became one of the presenters in session: “Lawyers and Legal Professions”. They presented about “The Opportunity and Roles of Community-Based Paralegal in Fulfilling Legal Aid Rights in Indonesia”.

Launching Pedoman Kejaksaan Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan asistensi MaPPI FHUI dan Indonesia Judicial Monitoring Society (IJRS) serta dukungan dari mitra pembangunan melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), USAID MAJU-TAF serta Rutgers WPF Indonesia telah menyusun Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional serta peluncuran dan sosialisasi pedoman kejaksaan tersebut, maka diadakan acara launching bertajuk “Launching Pedoman Kejaksaan Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana” yang diselenggarakan secara virtual pada 8 Maret 2021.

Bestha Inatsan Ashila (Peneliti IJRS) berkesempatan menjadi salah satu pembicara dalam acara ini.

Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah :

  1. Sosialisasi aturan internal Kejaksaan Agung RI terkait akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan kepada publik.
  2. Membuka ruang untuk tanya jawab antara masyarakat sipil dengan Kejaksaan serta tim penyusun
  3. Mendorong adanya kolaborasi dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dan masyarakat sipil dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak dalam mengakses keadilan

Materi presentasi launching pedoman kejaksaan dapat diunduh di : http://bit.ly/Materi-Pedoman-Kejaksaan-2021

Video streaming launching pedoman kejaksaan dapat dilihat di : https://youtu.be/1DRWG-pBB2I

Dan file pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 dapat diunduh di link: http://bit.ly/Pedoman-Kejaksaan-1-2021

Rapat Dengar Pendapat di DPR RI Terkait RUU P-KS

Kemarin pada 2 Februari 2021, Dio Ashar selaku Direktur Eksekutif IJRS mendapat kesempatan bersama teman-teman INFID melakukan audiensi Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI.

Di kesempatan ini kami mempresentasikan hasil survei IJRS bersama INFID terkait respons masyarakat Indonesia dengan adanya pengaturan penghapusan kekerasan seksual.

Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dengan margin of error 2% . Menariknya dari temuan kami menunjukan 70% masyarakat memang mendukung adanya pengaturan ini, namun penolakan paling besar terjadi karena kebanyakan masyarakat Indonesia belum memahami konteks pengaturan tersebut dan adanya asumsi bahwa RUU PKS akan melegalkan perzinahan dan hubungan sesama jenis – padahal dua hal tersebut bukan konteks utama aturan ini.

Selain itu pengaturan ini menjadi penting, karena dari 71% responden pernah baik dirinya sendiri atau kerabatnya mengalami kekerasan seksual. Sayangnya 57% nya tidak melaporkan kasusnya karena takut dan tidak tahu harus melapor kemana.

Bahkan korban dari kekerasan seksual tidak hanya perempuan, bahkan 33% dari yang mengalami kekerasan seksual adalah laki-laki.

Masih banyak temuan lainnya, teman-teman bisa juga mengunduh publikasinya di website IJRS. Melihat diskusi kemarin, kami juga mengapresiasi Baleg DPR sudah berinisiatif memasukan RUU PKS untuk menjadi prolegnas tahun 2021, semoga kedepannya bisa disetujui dan dibahas segera pembahasan RUU ini. Agar akses keadilan bagi korban kekerasan seksual mempunyai payung hukum yang lebih kuat.

Peluncuran Buku Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 : Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan

Pada tahun 2019, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama ILR dan YLBHI didukung oleh Bappenas telah melakukan survei kebutuhan hukum di Indonesia dengan wilayah penelitian di Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil survei kebutuhan hukum ini dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan hukum untuk meningkatkan akses terhadap keadilan masyarakat secara tepat sasaran dan optimal.

Baru saja hari ini (21/12/2020) telah dilaksanakan peluncuran buku hasil penelitian tersebut dengan tema Peluncuran Buku Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 : Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan yang didukung oleh TIFA foundation.

Peluncuran Buku Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 (Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan) bertujuan untuk:

  1. Mensosialisasikan hasil survei kebutuhan hukum di Indonesia tahun 2019 dengan wilayah penelitian di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan.
  2. Mendiskusikan upaya pemenuhan kebutuhan hukum di Indonesia dalam rangka perluasan akses terhadap keadilan di Indonesia.

Untuk mengakses hasil publikasi Survey Kebutuhan Hukum ini, silahkan download di bit.ly/Publikasi-Survei-Kebutuhan-Hukum

Lihat juga video peluncuran buku via Youtube di bit.ly/youtube-IJRS

Menelisik Tata Kelola Bansos di Kala Pandemi

Direktur Eksekutif IJRS, Dio Ashar menjadi salah satu pemateri dalam diskusi Menelisik Tata Kelola Bansos di Kala Pandemi yang diselenggarakan oleh @happyprojectfoundation @melek.apbn dan @vote.policy pada 11 Desember 2020.

Dalam diskusi ini, Dio menjelaskan permasalahan bansos dalam aspek tindak pidana korupsi yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan bansos. Selain itu Dio juga menjelaskan bahwa tidak ada korelasinya wacana hukuman mati dalam menurunkan angka kriminalitas atau rendahnya indeks persepsi korupsi di negara lain. Justru pemerintah harus melihat aspek lebih luas dalam fungsi pencegahannya

JUBAEDAH 31 : Pemidanaan dalam Kasus Kekerasan Seksual

Baru saja berlangsung #jubaedah 31 pada 11 Desember 2020. Maria I. Tarigan selaku peneliti IJRS menjadi salah satu pembicara dalam diskusi ini.

Para pembicara membahas tentang bagaimana hukum pidana tidak hanya sebagai media hukuman atau “balas dendam” kepada pelaku kekerasan seksual tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan pemulihan korban kekerasan seksual.

Maria juga menjelaskan bahwa sudah ada PERMA Nomor 3 tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman untuk hakim dalam mengadili kasus kekerasan seksual.

Untuk kembali melihat diskusinya, dapat Anda saksikan via Youtube : https://youtu.be/ZAI3Uvz-JPQ

 

Diskusi Publik : Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sebagai rangkaian memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan melihat bagaimana fenomena perkawinan anak dan pengajuan pasca revisi UU Perkawinan pada masa pandemi COVID-19, Koalisi Masyarakat Sipil Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) bermaksud untuk membuat diskusi publik bersama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak seperti Mahkamah Agung RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Bappenas dan Organisasi Masyarakat Sipil CSO yang melakukan pendampingan dalam kasus-kasus perkawinan anak.

Diskusi publik ini telah diadakan pada 8 Desember 2020 pukul 9 pagi tadi. Diskusi publik ini bertema “Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”

Tujuan kegiatan diskusi ini adalah:

  1. Menjadi sarana diskusi dan berbagi antara stakeholders yang memiliki peran dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia;
  2. Mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait layanan pengadilan dan layanan manajemen kasus terkait perkawinan anak;
  3. Mendorong pemerintah menyediakan subsidi atau anggaran untuk menunjang layanan pengadilan bagi warga miskin terutama yang terdampak krisis COVID-19;
  4. Mendorong adanya koordinasi dan sinergi antara pengadilan dengan KPPPA khususnya di daerah untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Adapun para narasumber dan penanggap yang hadir terdiri dari :

  1. YM. Dr. H.A Mukti Arto S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI
  2. Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc., MFin., Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
  3. Fery Mambaya, Direktur Insitute of Community Justice (ICJ) Makassar
  4. Suci Apriani, Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD Lombok Barat)
  5. Riswati, Direktur Pelaksana Flower Aceh
  6. Nadira Irdiana, Research and Advocacy Associate Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) – Penanggap

Untuk materi presentasi dapat diunduh di link :
bit.ly/MateriDispensasiKawin

Webinar dan Peluncuran Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

IJRS telah bekerjasama dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2 untuk menyelesaikan Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada Jumat, 4 Desember 2020 lalu, Ketua Mahkamah Agung RI akhirnya meluncurkan buku tersebut agar bisa terpublikasikan baik kepada seluruh hakim maupun kalangan umum di Indonesia. Harapannya dengan ada buku pedoman ini, bisa jadi rujukan bagi Hakim untuk lebih memperhatikan kepentingan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Indonesia.

Terima kasih atas kerja kerasnya kepada semua pihak yang terlibat dalam peluncuran buku ini terutama kepada Mahkamah Agung RI dan Kedubes Australia.

Silahkan download buku saku pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di web IJRS : http://ijrs.or.id/buku-saku-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin/