Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar Kick off Meeting Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Selasa (01/07/2025). Sebagai indikator utama di RPJMN, pengukuran IPH menjadi sarana yang penting untuk menilai kinerja pembangunan hukum pada periode tertentu.
Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, IJRS, serta kementerian/lembaga yang mempunyai data pelaksanaan pembangunan hukum.
“Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum yang wajib mengedepankan pelaksanaan pembangunan hukum,” ujar Min Usihen (Kepala BPHN) dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Moedjono BPHN, Cililitan, Jakarta Timur.
