Beyond Self-Laundering Investigating and Prosecuting Third-Party Money Laundering in Indonesia

 

Senin, 26 Februari 2024, IJRS bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan seminar “Penguatan Penelusuran Pencucian Uang terhadap Pihak Ketiga (Third-Party Money Laundering) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”. Seminar ini berlangsung secara hybrid dengan melibatkan para jaksa bidang tindak pidana khusus pada lingkungan Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh daerah di Indonesia.

Seminar ini mengadirkan dua narasumber, diantaranya Dr. Prosper Maguchu, LL.M., Asisten Profesor pada Fakultas Hukum Vrije Universiteit Amsterdam dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Dewan Pakar IJRS dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011.

Pada kesempatan ini, Dr. Prosper memaparkan hasil kajian Financial Action Task Force (FATF) terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, serta mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pencucian uang yang melibatkan pihak ketiga. Sementara itu, Dr. Yunus Husein menyampaikan materi terkait posisi tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sebagai predicate crime dari tindak pidana pencucian uang.

 

Importance of Community Awareness in Preventing Sexual Violence

22 Desember 2023, Salisa (Peneliti IJRS) menjadi salah satu narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Plan Indonesia (Temu Bulanan PlaNet #4) bertajuk “Pentingnya Kesadaran Komunitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual”. Salisa mendapatkan kesempatan untuk memaparkan data-data kekerasan seksual (KS) dan bagaimana kerja bersama jaringan dalam pencegahan KS.

Dalam diskusi ini, diputar pula salah satu video kampanye 16 HAKTP kolaborasi IJRS bersama 9 CSO dan 1 Media, salah satunya adalah Plan Indonesia. Video ini kami buat sebagai edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis KS berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong kaum muda untuk berperan aktif dalam merancang solusi dan mengambil inisiatif pencegahan kekerasan seksual di komunitas mereka.

Kamu penasaran isi dari semua seri video kampanyenya? Serial #AkuMauKamuTahu bisa disaksikan di channel Youtube IJRS TV: bit.ly/Aku-Mau-Kamu-Tahu

#kekerasanseksual #16Days #16HAKTP #NoExcuse #komunitas

Training on Legal Aid Service Standards for Legal Aid Organizations related to Vulnerable Groups Against the Law

Pada 6-8 Desember 2023, IJRS bersama dengan PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan YLBHI dengan dukungan Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo telah menyelenggarakan “Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum” di wilayah Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Sumatera Barat yang mencakup:
1. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Barat
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor LBH Padang
3. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru
4. Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia
5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat
6. Fiat Justitia Batusangkar
7. Posbakumadin Solok
8. Posbakumadin Pasaman Barat
9. Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria
10. Kantor Hukum Erik Sepria Esa
11. Posbakum Aisyiyah Sumatera Barat
12. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Dharmasraya

Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas para Organisasi Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan serta memberikan keterampilan secara khusus bagi Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kegiatan ini, para peserta belajar dan berdiskusi bersama terkait prinsip-prinsip pendampingan kasus dengan perspektif GEDSI, bagaimana penerapan standar layanan bantuan bagi kelompok rentan, memahami keadilan restoratif dan implementasinya dalam bantuan hukum, hingga kebutuhan penunjang standar layanan bantuan hukum. Para peserta pun aktif untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait kerja pendampingan dan salah satu diskusi yang terjadi juga melibatkan ko-kreasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam membahas tindak lanjut ke depan terkait standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan berhadapan dengan hukum.

Terlaksananya kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2023-2024 untuk memastikan kelompok rentan dapat mencapai akses terhadap keadilan termasuk akses bantuan hukum yang mereka butuhkan ketika berhadapan dengan hukum.

Action for Climate Empowerment

Pada 2 November 2023, Asisten Peneliti IJRS, Gregorius Yosep Laba (Yoris) menjadi pembicara dalam workshop tentang Response Pemerintah dalam Kerangka Kerja Glasgow terkait Aksi Pemberdayaan Iklim (Action for Climate Empowerment).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh The University of College London Centre for Climate Change and Sustainability Education (UCL CCCSE) bekerja sama dengan sejumlah NGO, universitas, peneliti, tenaga pendidik, lembaga pemerintah Inggris, dan perwakilan aktivis kaum muda dari sejumlah negara yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Voluntary Workstream) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Pada kesempatan ini, Yoris berbagi tentang peluang dan tantangan kaum muda Indonesia dalam aksi pemberdayaan iklim berdasarkan kerangka kerja UNFCC yang mencakup pendidikan (education), akses belajar (public access to education), partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making), kesdaran publik (public awarness), dan kerja sama internasional (international cooperation)

Assessment of Legal Needs of Village Communities

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Pemberdayaan Hukum terhadap masyarakat desa, pada 24-25 Oktober 2023, Indonesia Judicial Research Society (Gladys Nadya dan Siti Ismaya) dan Yayasan PEKKA (Nunik Sri Harini), telah melakukan kegiatan “Asesmen Kebutuhan Hukum Masyarakat Desa” di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut, perwakilan tim peneliti IJRS dan Yayasan PEKKA juga didampingi oleh 3 (tiga) warga lokal yang juga tergabung dalam Serikat PEKKA di Bangkalan.

Kegiatan asesmen kebutuhan hukum ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di Desa Jangkar, sehingga pelaksanaan Pemberdayaan Hukum nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat di Desa Jangkar. Pada kesempatan ini, perwakilan tim peneliti IJRS dan Yayasan PEKKA yang didampingi oleh Serikat PEKKA, melakukan asesmen kepada 30 (tiga puluh) responden dari warga lokal di Desa Jangkar dengan menggunakan metode survei berdasarkan kuesioner pertanyaan asesmen yang telah disusun sebelumnya.

Asesmen kebutuhan hukum ini melingkupi aspek permasalahan hukum yang dialami, penyelesaian permasalahan hukum, dampak dari permasalahan hukum, kemampuan hukum masyarakat, persepsi tentang proses hukum, hingga kebutuhan peningkatan kesadaran hukum.

#BantuanHukum #Desa #MasyarakatDesa #KebutuhanHukum

Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights visited IJRS’s office

On October 11, 2023, representatives from the Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights, namely Atieno Odhiambo (Director) and Aimee Seligstein (Senior Program Associate), visited the IJRS office. At this meeting, we discussed a lot about the work and research of IJRS and other partners of the Legal Empowerment Fund in Indonesia related to legal empowerment issues, sharing knowledge related to legal empowerment and its impact on communities, and the situation of access to justice and judicial reform in Indonesia, Africa, and globally.

#LegalEmpowerment #PemberdayaanHukum #Hukum #AksesterhadapKeadilan #AccesstoJustice

6th Conference on Human Rights

Peneliti IJRS, Marsha Maharani dan Bunga Pertiwi berkesempatan untuk mengikuti 6th Conference on Human Rights yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada 25 – 26 Oktober 2023. Pada kesempatan ini IJRS mempresentasikan artikel “Strengthening Community-Based Paralegals to Enhance access to Justice in Indonesia”, yang merupakan hasil refleksi dari kerja penelitian tentang akses keadilan, kebutuhan hukum dan bantuan hukum yang dilakukan IJRS sejak tahun 2019.

Tim peneliti IJRS memberikan pandangannya bahwa paralegal komunitas dapat menjadi peluang untuk peningkatan akses keadilan. IJRS juga menyampaikan apa saja tantangan dalam mengembangkan paralegal komunitas kedepannya.

Kalau menurut Sobat IJRS, seberapa penting peran Paralegal Komunitas untuk akses terhadap keadilan? Share pendapatmu di kolom komen yuk!

#DiscoveringJustice #AccesstoJustice #AksesKeadilan #Paralegal #ParalegalKomunitas

South-East Asia Advocacy Program on Drug Policy

Matheus Nathanael dari IJRS telah mengikuti kegiatan South-East Asia Advocacy Program on Drug Policy yg diselenggarakan oleh RELEASE di London (England) dan Cardiff (Wales), United Kingdom pada 23 Sep – 9 Okt 2023.

Bersama dengan berbagai NGO Internasional dan Akademisi yg bekerja di bidang kebijakan narkotika, antara lain Harm Reduction International (HRI), International Drug Policy Consortium (IDPC), Transform Drug Policy Foundation (Transform), UNJUST UK, Prof. Alex Stevens (University of Kent), dan Prof. Richard “Rick” Lines (University of Essex); peserta kegiatan ini telah mengikuti serangkaian sesi yg bertujuan untuk membedah dan mengkritisi kebijakan narkotika di tingkat global. Adapun sesi-sesi yg dimaksud adalah:

  1. instrumen hukum internasional serta peran PBB berhubungan dengan narkotika;
  2. prinsip pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada narkotika beserta model-model pendekatannya;
  3. divest/invest pendanaan terkait model-model harm reduction;
  4. model kontrol negara atas narkotika melalui kriminalisasi dan dekriminalisasi (hukum pidana), termasuk perhitungan kerugian (cost) dari gerakan ‘War on Drugs’ dan penerapan hukuman mati;
  5. konstelasi politik global atas kebijakan narkotika (“Role of Power and Morality in Making Drug Policy”);
  6. dekolonialisasi kebijakan narkotika;
  7. pilihan dan alternatif kebijakan narkotika yang (mendekati) ideal (gold standard); dan
  8. strategi debat/kampanye untuk mengatasi sikap anti-reform atas kebijakan narkotika.

Selain itu, Matheus juga mengikuti konferensi kebijakan narkotika yg diselenggarakan oleh Welsh Emerging Drugs and Identification of Novel Substances (WEDINOS), program drug-checking terbesar di UK yg sudah 10 tahun menggunakan pendekatan harm reduction terhadap orang yg menggunakan narkotika; mengadakan kunjungan ke 4FRONT, komunitas transformative justice; dan mengadakan kunjungan ke Huggard “helping the homeless”, fasilitas untuk orang yg tidak memiliki rumah/tempat tinggal.

 

[sumber: https://www.release.org.uk/ ; https://hri.global/ ; https://idpc.net/ ; https://transformdrugs.org/ ]

 

#harmreduction #supportdontpunish #decriminalization #humanrights #nicepeopletakedrugs

Asean Justice Innovation Network

As one of the civil society organizations that ceaselessly innovated to encourage better access to justice for all, IJRS got the opportunity to be invited to the ASEAN Justice Innovation Forum 2023 in Bangkok, Thailand in the last 16-18 August 2023, organized by Thailand Institute of Justice (TIJ) and World Justice Project (WJP)

IJRS also presented the Indonesian Access to Justice as one of Indonesia’s innovations in providing evidence and people-centered data for access to justice efforts. Together with many innovators throughout ASEAN that came from academia, donors, governments, and private sectors, IJRS was also able to share the journey of access to justice measurement in Indonesia to the network. The sharing session then continued to a strategic meeting to develop and encourage commitment to create a better future for the justice sector in ASEAN countries. Together with another representative from Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights – National Law Development Agency, the ASEAN Justice Innovators Network was created and will continue the collaborative works to strengthen access to justice achievements.

Let’s look forward to our ASEAN Justice Innovations booklet and report for further information on access to justice efforts in ASEAN countries!

Open Government Indonesia received OGP Awards 2023

Tallinn, Estonia (6/9/2023) –  As one of the initiator of Open Government Partnership (OGP), Indonesia is invited to the OGP Global Summit 2023 in Tallinn-Estonia to receive international award for its initiative in widening the access to legal aid for indigent and vulnerable people. The initiative was encouraged by the Indonesian Civil Society Coalition consisted of Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Asosiasi LBH APIK Indonesia; and Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) altogether with the Ministry of Law and Human Rights through the National Law Development Agency (BPHN). After going through the selection process, the initiative won 1st place among 47 other OGP state parties in Asia-Pacific.

The widening of legal aid access is one of the commitments which was jointly adopted by the government and the coalition of CSOs in the National Action Plan for Open Government Indonesia (RAN OGI) 2023-2024. According to the Law No. 16/2011 on Legal Aid, the Government has been ordered to provide free legal aid for the indigent people. In order to implement this provision, the Indonesian Government has allocated a specific budget for legal aid which can be accessed by CSOs who are eligible to become the legal aid providers. This budget is specifically designed to pay for the legal services given by the legal aid providers to the indigent justice seekers. This mechanism then got replicated by some of the local governments who passed the regulation to also allocate a budget for legal aid, therefore widened the access of free legal aid for indigent people through the local government’s budget. 

Hopefully, the awards can act as a token of remembrance for the Indonesian government as well as the CSOs in facing the next challenges in the effort to ensure the fulfillment of access to justice. The effort must not stop and should continue moving forward. The Indonesian government needs to continue to involve civil society in every policy making related to Legal Aid by providing the widest possible space at every stage, to ensure accountability and prove the Government’s commitment after receiving the OGP Award.