[Rilis Pers] Lanjutkan Penyidikan Anak Korban Perkosaan di Luwu Timur dengan Memastikan Prinsip Fair Trial dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pada 7 Oktober lalu, jagat media sosial diramaikan dengan tulisan Eko Rusdianto yang dipublikasikan dalam projectmultatuli.org tentang kisah seorang Ibu yang melaporkan perkara perkosaan terhadap tiga anaknya yang berujung mengecewakan dan menyayat hati.[1] Seorang Ibu tunggal bernama samaran Lydia yang tinggal di Luwu Timur, Sulawesi Selatan melaporkan tindakan pemerkosaan terhadap ketiga anaknya yang semuanya masih berusia di bawah 10 tahun. Pelaku perkosaan adalah mantan suami Lydia atau ayah kandung dari ketiga anak tersebut dan disebutkan merupakan seorang aparatur sipil negara dengan posisi jabatan tertentu di Pemerintahan Daerah.

Perjalanan ibu Lydia dalam mencari keadilan sangatlah panjang dan berbatu. Diawali dengan pelaporan ke kantor P2TP2A, Dinas Sosial Luwu Timur, alih-alih memperoleh perlindungan, ia malah dipojokkan, dan dituduh berbohong. Lebih parahnya lagi, dengan alasan ingin membuktikan apakah anak korban trauma atau tidak, P2TP2A tersebut justru menelepon terduga pelaku dan mengabarkan bahwa diterima aduan terhadapnya serta mempertemukan mereka. Hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan P2TP2A juga disebutkan tidak menunjukkan tanda-tanda trauma maupun kekerasan. Merasa tidak memperoleh pertolongan, Lydia memutuskan untuk melapor ke Polres Luwu Timur. Di Kepolisian, tanpa adanya pendamping ataupun penasihat hukum, anak-anaknya divisum dan dimintai keterangan oleh penyidik berseragam. Namun, lagi-lagi hasil visum anaknya disebutkan tidak menunjukkan hasil apapun. Bahkan Lydia dipaksa menandatangani BAP tanpa membacanya terlebih dahulu. Foto dan hasil pemeriksaan fisik anak korban yang menunjukkan adanya kerusakan organ reproduksi turut diabaikan. Pada saat yang sama, Lydia juga memperoleh ancaman dari pelaku perkosaan bahwa akan menghentikan nafkah bulanan kepada ketiga anaknya jika laporan diteruskan.

Perjuangan Lydia tidak berhenti sampai di situ, ketika berkunjung ke Polda Sulsel, Lydia malah diminta keluar dari ruangan pemeriksaan anaknya dan dimintai keterangan apakah ada riwayat gangguan jiwa di keluarga atau kelainan sebelum bercerai, serta kondisi rumah tangganya dulu. Lebih lanjut, muncul hasil pemeriksaan Lydia keluar dan disebutkan bahwa Lydia memiliki gejala-gejala waham bersifat sistematis yang mengarah gangguan waham menetap (delusional) dan justru (lagi-lagi) hasil visum anak-anaknya disebutkan tidak ditemukan kelainan atau tanda kekerasan fisik. Hingga akhirnya, Polres Luwu Timur mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan tanpa adanya detail pertimbangan pemberhentian.

Tidak menyerah, Lydia melaporkan ke P2TP2A Kota Makassar yang berjarak 12 jam dari tempat tinggalnya dan dirujuk ke LBH Makassar dan melalui Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang kemudian menjadi penasihat hukumnya. Dari sini, hasil pemeriksaan psikologis anak korban menunjukkan tidak adanya trauma namun anak-anak merasa cemas dan saling menguatkan cerita satu sama lain mengalami kekerasan seksual oleh ayah mereka. Bahkan ditemukan kemungkinan terduga pelaku lebih dari satu orang yang dikuatkan dengan foto dan video yang disimpan oleh Lydia. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan LBH Makassar kepada Polda Sulsel pun nampak dibuat terburu-buru dan disebutkan bahwa gelar perkara telah dilakukan secara internal. Hingga akhirnya, Polda Sulsel merekomendasikan Polres Luwu Timur untuk tetap melaksanakan penghentian penyidikan.

Dari kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa akses keadilan, terutama dalam melaporkan perkara yang dialami korban masih mengalami hambatan. Mengacu pada hasil survei IJRS bersama INFID pada tahun 2020 lalu bahkan menunjukkan bahwa 57,3% responden yang mengalami kekerasan seksual memutuskan untuk tidak melapor dan 57% responden yang mengalami kekerasan seksual tersebut pada akhirnya tidak memperoleh penyelesaian atas kekerasan seksual yang dialaminya. Adanya keengganan untuk melapor dan kecenderungan tidak memperoleh keadilan ini diperparah dengan minimnya perspektif perlindungan perempuan & anak yang dimiliki aparat penegak hukum khususnya polisi. Padahal, dalam riset yang sama, turut ditunjukkan bahwa 43,8% masyarakat cenderung akan melapor ke polisi apabila mengalami kekerasan seksual. Dengan kata lain, polisi merupakan pihak yang dianggap sebagai garda terdepan dalam mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual oleh masyarakat. Namun, perilaku aparat hukum masih cenderung diskriminatif, tidak memperhatikan kebutuhan pemulihan korban, tidak empati dan simpati, bahkan tidak membantu korban.[2]

Selain itu, keseluruhan proses hukum yang dihadapi oleh Lydia dan anak-anaknya menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur peradilan pidana yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel terhadap anak. Sedari awal, seluruh proses dilakukan tanpa adanya pendampingan atau penasihat hukum. Jika dilihat kembali dalam Pasal 3, UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap anak dalam peradilan pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Tidak hanya itu, kondisi-kondisi psikologis dan fisik anak korban nampak diabaikan dalam proses ini. Hal ini menunjukkan adanya keengganan dan minimnya perspektif pengutamaan kepentingan terbaik anak dari penyidik untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain seperti misalnya pemeriksaan psikolog, fisik dan sebagainya sebagai bukti tambahan dalam perkara kekerasan seksual. Selain itu, dari sudut pandang hukum acara, nampak tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari Polres Luwu Timur maupun Polda Sulsel dalam penanganan dan keputusan untuk memberhentikan proses penyidikan. Oleh karenanya, perlu adanya tindak lanjut kepolisian untuk melindungi kepentingan korban kekerasan seksual, termasuk evaluasi kebijakan hukum acara pidana Indonesia oleh pemerintah.

Berdasarkan hal di atas, IJRS mendorong:

  1. Pihak P2TP2A memastikan adanya pendampingan hukum, sosial maupun psikologis kepada anak korban;
  2. Pihak Kepolisian untuk berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang mengatur mengenai pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi dan korban tindak pidana. Dimana kepolisian wajib memberikan jaminan keselamatan korban, menjaga kerahasiaan saksi/korban, memperlakukan saksi/korban dengan penuh empati dan menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Kepolisan harus melanjutkan proses penyidikan dengan memastikan prinsip keterbukaan, fair trial dan kepentingan terbaik bagi anak korban;
  3. Pihak Kepolisian perlu memperhatikan kondisi psikologis dan fisik, serta kebutuhan pemulihan anak dengan mengoptimalkan rekomendasi atau peran dari pihak lain seperti Psikolog, Dokter, Pekerja Sosial. Serta perlu mempertimbangkan bukti-bukti lain seperti Visum et Repertum, Visum et Repertum Psikatrikum (surat keterangan dokter jiwa), Visum et Repertum Psikologikum (hasil pemeriksaan psikolog), hasil pemeriksaan forensik, alat bukti elektronik dan sebagainya;
  4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan hukum acara terkait kekerasan seksual untuk memastikan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk memastikan adanya mekanisme uji kelayakan terhadap pemenuhan asas fair trial dalam proses hukum perkara kekerasan seksual

 

Narahubung:

Arsa Ilmi Budiarti
Bestha Inatsan Ashila

Indonesia Judicial Research Society/IJRS
Office phone/email: 0821-2500-8141/office@ijrs.or.id

 

[1] Rusdianto, Eko, “TIga Anak Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan”, 2021, Project Multatuli, diakses di https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerkosa-dan-menghentikan-penyelidikan/?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_3lFmHtyZkDkR0OF4NAIsD7mMLq_NHq_h5k.kYe3MCgo-1633675843-0-gqNtZGzNA5CjcnBszQhR pada 8 Oktober 2021

[2] West Coast LEAF, “WE ARE HERE: Women’s Experiences of the Barriers to Reporting Sexual Assault” (Vancouver: West Coast LEAF, 2018), hlm. 5

[Rilis Pers] Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021: Mampukah Menghasilkan Hakim Agung yang Berintegritas dan Profesional?

Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan tahap akhir seleksi calon hakim agung (CHA) berupa wawancara (fit and proper test) terhadap 24 orang calon pada tanggal 3-7 Agustus 2021. Rangkaian seleksi CHA ini diselenggarakan oleh KY untuk memenuhi jumlah kebutuhan Hakim Agung sebanyak 13 orang yang diminta Mahkamah Agung (MA) dengan rincian 2 orang Hakim Agung kamar perdata, 8 orang Hakim Agung kamar pidana, 1 orang Hakim Agung kamar militer, dan 2 orang Hakim Agung kamar tata usaha negara khusus pajak.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat beberapa isu perihal keterbukaan yang terjadi selama diselenggarakannya wawancara CHA oleh KY. Pertama, beberapa CHA yang lolos ke tahap wawancara diduga memiliki rekam jejak bermasalah, mulai dari jumlah harta kekayaan yang tidak wajar hingga dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas. Kedua, Koalisi menilai beberapa panelis dan komisioner memberikan kesan intimidatif saat melemparkan pertanyaan, tetapi justru tidak terdapat pendalaman yang berarti secara substansi. Ketiga, proses pendalaman profil berupa klarifikasi rekam jejak CHA dalam wawancara CHA sempat dilakukan secara tertutup dengan menonaktifkan suara (mute) pada saat live Youtube berlangsung, namun pada hari kedua mekanisme ini diubah dan dapat disaksikan secara daring oleh publik.

Poin kedua dan ketiga menunjukkan bahwa tahap wawancara tidak sepenuhnya dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini tidak sejalan dengan UU Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang mengatur bahwa “seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.” Dalam Peraturan KY ini, diatur dalam Pasal 21 ayat (6) bahwa wawancara dilakukan secara tertutup dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan.

Koalisi mencatat bahwa seleksi CHA kali ini merupakan sebuah kemunduran bagi Komisi Yudisial. Setelah proses wawancara yang kurang transparan, akuntabel dan partisipatif, proses pengumuman CHA yang lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dipublikasikan oleh KY. Pasca wawancara di KY yang selesai pada 7 Agustus 2021, tidak ada kabar mengenai hasil seleksi CHA baik di website dan media sosial KY maupun di media massa. Hingga pada Jumat, 27 Agustus 2021, beredar file surat perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung Tahun 2021 yang dikirimkan Komisi Yudisial kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua Komisi III DPR. Surat tersebut bertanggal 9 Agustus 2021 dan memuat 11 nama CHA yang dinyatakan lolos oleh KY dan akan diseleksi lebih lanjut oleh DPR.

Kemunculan surat ini di berbagai platform sebagai dokumen yang tidak resmi dikeluarkan oleh KY tentu menjadi hal yang mengejutkan mengingat dalam proses seleksi CHA yang telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, KY selalu mengumumkan nama-nama Calon yang lolos dan akan mengikuti seleksi ke DPR bersamaan dengan pengiriman surat ke DPR. Sedangkan, pada seleksi tahun 2021 ini, tidak terdapat pengumuman resmi oleh KY. Sejak berakhirnya proses wawancara pada 7 Agustus 2021, tidak terdapat kabar berita dari KY mengenai kemajuan pelaksanaan seleksi CHA hingga akhirnya surat rahasia tersebut beredar. Bagi Koalisi, hal ini sekali lagi mengundang tanda tanya akan transparansi KY dalam menyelenggarakan proses seleksi CHA. Hari ini 17 September 2021, Pimpinan KY menyerahkan nama-nama calon hakim agung secara simbolis kepada Pimpinan DPR secara langsung di DPR.

Proses seleksi di DPR sudah dimulai hari ini 17 September 2021 dengan agenda pertama penulisan makalah oleh para CHA. Selanjutnya akan dilakukan fit and proper test berupa wawancara CHA pada Senin-Selasa, 20 dan 21 September 2021. Komisi III DPR akan mengambil keputusan mengenai CHA yang lolos menjadi Hakim Agung pada Selasa 21 September 2021.

Penerapan keterbukaan dan transparansi yang rumpang dalam pelaksanaan seleksi CHA di tahap sebelumnya menyadarkan kita bahwa diperlukan pengawalan yang lebih intensif lagi dalam proses seleksi CHA yang akan dilaksanakan di DPR. Untuk itu, Koalisi menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk:

  1. Menyelenggarakan proses seleksi Calon Hakim Agung secara terbuka dan dapat diakses oleh publik secara daring (online). Dalam hal ini, DPR dapat menerapkan praktik yang sudah dilakukan oleh KY dalam tahap sebelumnya.
  2. Memilih Calon Hakim Agung yang memiliki profil:
    • CHA yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung;
    • CHA yang tidak memiliki catatan integritas yang buruk;
    • CHA yang memiliki harta kekayaan yang wajar;
    • CHA yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan sesuai kamar perkara yang dipilih;
    • CHA yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung;
    • CHA yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum; serta
    • CHA yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.
  3. Tidak meloloskan CHA yang memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas.

Jakarta, 17 September 2021

KOALISI PEMANTAU PERADILAN

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Imparsial, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), LBH Apik Jakarta

[Rilis Pers] Kebakaran (Lagi) di Lembaga Pemasyarakatan: Evaluasi dan Investigasi Harus Segera Dilakukan

Rabu, 8 September 2021, kita semua dikejutkan dengan kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 (empat puluh satu) orang. Peristiwa terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang bukanlah kejadian baru di Indonesia. Berdasarkan pemantauan ICJR, IJRS, dan LeIP, selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 13 (tiga belas) Lapas yang mengalami kebakaran. Catatannya, dari 13 (tiga belas) Lapas yang terbakar tersebut, terdapat 10 (sepuluh) Lapas yang terbakar dalam kondisi overcrowding atau di ambang batas overcrowding. Dari 10 (sepuluh) Lapas tersebut, 9 (Sembilan) Lapas dalam kondisi overcrowding dan 1 (satu) di antaranya adalah Lapas dengan jumlah penghuni hampir mencapai batas maksimum, yaitu Lapas Kabanjahe dengan jumlah penghuninya sudah 97% pada saat kebakaran terjadi. Sedangkan angka overcrowding Kelas I Tangerang mencapai 245% dan saat ini dihuni 2.069 orang. Hanya 3 (tiga) Lapas yang terjadi kebakaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tidak mengalami overcrowding.

Perlu diingat bahwa kondisi Lapas yang mengalami overcrowding akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan. Dari sisi fasilitas, para WBP tidak akan mendapatkan fasilitas yang layak seperti tempat tinggal yang layak, ruang sel yang memadai, sanitasi yang bersih, dan perawatan medis. WBP dan tahanan yang ada dalam Rutan dan Lapas yang mengalami ketidakpuasan akan kondisi tersebut tidak akan menjamin ketertiban dan keamanan emosi yang kemudian berpotensi menciptakan kerusuhan di dalam Rutan dan Lapas. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya aksi kerusuhan di dalam Rutan dan Lapas yang berujung pada terbakarnya Lapas dan Rutan, dalam catatan kami, terdapat 5 (lima) Rutan dan Lapas yang terbakar karena kerusuhan oleh penghuni. Salah satunya adalah kebakaran di Lapas Manado kelas IIA pada April 2020 yang diakibatkan oleh kerusuhan.

Overcrowding Rutan dan Lapas yang berimbas pada penganggaran dan fokus pengelolaan Lapas juga menajdi kendala tersendiri. Dengan kondisi Lapas hari ini, pengelolaan gedung dan fasilitas Lapas menjadi tanda tanya. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly misalnya mengatakan bahwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang diakibatkan oleh instalasi listrik butuk karena Lapas dibangun pada tahun 1971. Dalam temuan kami, ada 3 (tiga) Lapas yang terbakar dalam 3 (tiga) tahun terakhir diakibatkan oleh arus pendek listrik.

Dengan infrastruktur bangunan yang hampir sama, dan dengan kondisi overcrowding yang hampir merata, maka kejadian hari ini di Lapas Kelas I Tangerang bisa terulang kapan saja. Insiden kebakaran ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi dan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur bangunan Rutan dan Lapas dengan sistem proteksi dan keamanan yang kuat sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, demi terjaminnya keamanan dan keselamatan baik WBP dan tahanan maupun petugas.

Oleh karena itu, ICJR, IJRS, dan LeIP mendesak Pemerintah mengambil langkah cepat sebagai berikut:

  1. Pertama, melakukan investigasi menyeluruh dan evaluasi terhadap bangunan dan kondisi keselamatan Rutan dan Lapas, termasuk protokol keamanan dan penanganan kondisi darurat.
  2. Kedua, segera menentukan langkah-langkah pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dan jatuhnya korban, termasuk pemulihan dan pertanggungjawaban pada keluarga korban.
  3. Ketiga, segera menentukan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian overcrowding Rutan dan Lapas, dengan melibatkan aparat penegak hukum lintas sektoral. Serta yang terpenting segera melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-udangan terutama terkait pemidanaan yang berkontribusi pada masalah overcrowding Rutan dan Lapas di Indonesia.

Jakarta, 8 September 2021
ICJR, IJRS, LeIP

CP: Erasmus A.T. Napitupulu
Dio Ashar Wicaksana
Raynov Pamintori Tumorang

[Rilis Pers] Sidang Lanjutan Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti dengan Penelitian Ilmiah, Pemerintah Keukeuh Tolak Permohonan

Hari ini 10 Agustus 2021 agenda sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari perwakilan DPR dan Presiden terhadap permohonan uji materil tentang pelarangan narkotika Golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Dalam persidangan ini, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari sedangkan Pemerintah yang mewakili Presiden antara lain terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kementerian Kesehatan sebagai juru bicara yang menyampaikan tanggapan terhadap permohonan para pemohon.

Dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, DPR pada intinya menolak permohonan ini, namun demikian, DPR juga menekankan beberapa poin penting terkait isu penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan medis dan penelitian ganja kedepan. DPR menyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan narkotika dalam negeri perlu bersikap terbuka terhadap perkembangan internasional dari lembaga-lembaga PBB seperti WHO dan CND maupun beberapa negara lain yang telah memperbolehkan praktik penggunaan Narkotika Golongan 1 seperti ganja untuk kepentingan medis.

Terkait sikap Pemerintah yang menolak rekomendasi WHO mengenai perubahan cannabis dan cannabis resin pada Desember 2020, DPR juga memandang bahwa Pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada sikap penolakan tersebut namun juga harus diikuti dengan langkah kongkret untuk menindaklanjuti dengan melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mendukungnya, sebab perdebatan ini sudah masuk ranah akademis bukan hanya soal sikap politis.
Meskipun demikian, menurut Koalisi, sikap DPR tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap proses uji materil UU Narkotika yang tengah berlangsung. Di satu sisi, DPR mengamini secara kemanusiaan terdapat kerugian yang dialami pemohon uji materi UU Narkotika sehingga kedepan harus diberikan perlindungan hukum. Namun di sisi lain, DPR tidak bisa memberikan jaminan perlindungan atas pokok permohonan uji materil UU Narkotika ini. Oleh karenanya menjadi penting bagi Mahkamah untuk memberikan jalan keluar terhadap hal ini, karena hanya lewat Putusan Mahkamah lah kepastian jaminan perlindungan hukum itu dapat ditegakan tanpa perlu berharap lewat proses politik yang belum jelas arahnya.

Sedangkan dari sisi Pemerintah, sebagaimana sikap-sikap sebelumnya dalam isu ini juga menolak permohonan para pemohon dengan alasan adanya kekhawatiran mengenai dampak yang lebih besar yang akan timbul ketimbang manfaat yang diterima, mengingat kondisi negara Indonesia dengan populasi yang sangat besar ini sulit untuk dilakukan pengawasan. Sehingga Pemerintah berdalih lebih baik merujuk pada alternatif pengobatan lainnya yang secara hukum dan medis dapat digunakan. Sikap kekhawatiran Pemerintah ini kemudian juga memancing pertanyaan dari Hakim MK Suhartoyo untuk menggali apakah kekhawatiran tersebut menggeser hal-hal yang sebenernya esensial soal kebermanfaatan Narkotika Golongan 1 untuk pengobatan yang kalau ditelusuri tata cara penggunaannya secara tepat sebenarnya menjadi dimungkinkan untuk diberikan secara terbatas.

Pertanyaan lainnya kepada Pemerintah juga dilontarkan oleh Hakim MK Enny Nurbaningsih mengenai ukuran ketergantungan narkotika, data terkait mekanisme pengobatan yang tersedia dan prevalensi penyakit cerebral palsy, epilepsi, dll serta mekanisme penggolongan dalam UU Narkotika. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah menyatakan masih perlu waktu untuk mempersiapkan jawaban dan akan diserahkan secara tertulis pada kesempatan berikutnya.

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan tidak kaget dengan keterangan dari DPR dan Pemerintah, namun cukup menyayangkan sikap dari DPR dan Pemerintah yang tertutup pada fakta bahwa ada kondisi di masyarakat yang membutuhkan adanya pengobatan dengan menggunakan Narkotika Golongan 1 dan terbatasi akibat pengaturan dalam UU Narkotika. Koalisi juga sepakat dengan DPR yang mendorong adanya penelitian lanjutan terkait Narkotika Golongan 1.

Koalisi juga mengkritik sikap Pemerintah yang menyatakan bahwa pengobatan yang dibutuhkan para pemohon di luar negeri ada alternatifnya di Indonesia, padahal yang menjadi masalah adalah karena para pemohon tidak bisa mengakses opsi-opsi pengobatan sebagaimana masyarakat di negara lain, hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya pembatasan pada hak konstitusional para pemohon.

Agenda sidang selanjutnya akan dilakukan pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 11.00 dengan agenda mendengar keterangan ahli yang akan diajukan para pemohon.

Jakarta, 10 Agustus 2021
Hormat Kami,
Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan
Rumah Cemara, ICJR, LBH Masyarakat, IJRS, Yakeba, EJA, LGN

CP:
Maria Tarigan (Kuasa Hukum/Peneliti IJRS)

[Rilis Pers] Komisi Yudisial Diharapkan Serius, Terbuka, dan Jangan Pilih Calon Hakim Agung Bermasalah

Tanggal 30 Juli 2021 Komisi Yudisial mengumumkan 24 nama Calon Hakim Agung (CHA) yang lolos seleksi tahap kesehatan dan kepribadian. Kedua puluh empat CHA yang lolos akan mengikuti seleksi tahap akhir di Komisi Yudisial, yaitu tahap wawancara (fit and proper test) pada tanggal 3-7 Agustus 2021. Terdapat 15 CHA memilih kamar pidana, 6 CHA memilih kamar perdata dan 3 CHA memilih kamar militer. Pada tahap wawancara, CHA akan diuji pemahamannya oleh ketujuh Komisioner Komisi Yudisial dan Panel Ahli yang diundang mengenai (1) visi, misi dan komitmen; (2) kenegarawanan; (3) integritas; (4) kemampuan teknis dan proses yudisial; dan (5) kemampuan pengelolaan yudisial.

Dari 24 nama CHA pada tahap wawancara terdapat beberapa nama yang pernah mengikuti seleksi CHA sebelumnya. Terdapat CHA yang memiliki catatan integritas misalnya harta kekayaan yang nilainya tidak wajar, serta dugaan perilaku yang tidak profesional dan berintegritas. Hingga di tahap meloloskan 24 nama tersebut, Komisi Yudisial tampaknya tidak mempertimbangkan dengan menyeluruh catatan integritas para CHA berdasarkan masukan dan pengaduan masyarakat, hasil investigasi dan klarifikasi kepada CHA dalam proses seleksi yang dilakukan pada saat ini.

Selain masalah pengabaian catatan rekam jejak meragukan beberapa CHA, dalam pemantauan pelaksanaan wawancara hari pertama pada Selasa 3 Agustus 2021, beberapa Komisioner Komisi Yudisial tidak mengajukan pertanyaan secara profesional. Seperti menunjukan sikap tidak respek terhadap para CHA dengan menunjukan ekspresi garang. Namun, pada saat yang bersamaan, tidak menukik kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendalami kompetensi minimum yang dibutuhkan oleh CHA, seperti integritas dan kapabilitas.

Di sisi lain, proses pendalaman profil berupa klarifikasi rekam jejak CHA dalam wawancara CHA kali ini malah dilakukan secara tertutup. Publik tidak bisa lagi mengetahui proses klarifikasi terhadap data-data atau informasi yang bersifat publik yang dimiliki CHA. Hal itu tentu saja sebuah kemunduran proses seleksi dibandingkan proses-proses seleksi sebelumnya yang lebih terbuka dan transparan.

Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menuntut Komisi Yudisial agar lebih serius dalam proses wawancara selanjutnya. Proses wawancara ini seharusnya menjadi sarana bagi Komisi Yudisial untuk menggali lebih dalam terkait kompetensi, rekam jejak, dan integritas calon. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Komisi Yudisial, mengingat amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan peran Komisi Yudisial sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Koalisi Pemantau Peradilan mendorong Komisi Yudisial memilih CHA yang memiliki profil:

  1. CHA yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung;
  2. CHA yang tidak memiliki catatan integritas yang buruk;
  3. CHA yang memiliki harta kekayaan yang wajar;
  4. CHA yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan sesuai kamar perkara yang dipilih;
  5. CHA yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung;
  6. CHA yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum; serta
  7. CHA yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Koalisi mendesak Komisi Yudisial untuk:

  1. Melakukan proses wawancara dengan memberikan pertanyaan yang bermanfaat untuk menguji kompetensi CHA dan bukan pertunjukan kegarangan.
  2. Memilih CHA yang memiliki profil berupa kompetensi yang mumpuni dan integritas yang baik.
  3. Menelusuri rekam jejak, termasuk dari sumber LHKPN para CHA agar bisa memastikan bahwa CHA yang terpilih memiliki rekam jejak yang bersih dan berintegritas.
  4. Memilih CHA dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
  5. Memastikan CHA yang terpilih memiliki pemahaman dan komitmen terhadap hak asasi manusia dan keberpihakan pada kelompok rentan dan minoritas
  6. Tidak meloloskan CHA yang memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas.

Jakarta, 3 Agustus 2021

KOALISI PEMANTAU PERADILAN

(Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia Corruption Watch (ICW), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Imparsial, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), LBH Apik Jakarta

CP :
Dio Ashar Wicaksana (IJRS)
Maria I. Tarigan (IJRS)

[Pers Rilis] ICJR, IJRS dan LeIP dukung Perpanjang Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas

Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 1 Juli 2021, disebutkan bahwa Pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

ICJR, IJRS dan LeIP sejak dari awal mendukung kebijakan ini, mengingat kondisi Rutan dan Lapas yang bisa memburuk dan kolaps kapan saja. Namun, Pemerintah harus tetap diingingatkan bahwa langkah tersebut saja, tidak akan maksimal dalam menekan angka overcrowding di Rutan maupun Lapas. Ada 4 langkah lain yang dapat diambil Presiden untuk menyelamatkan kondisi Rutan dan Lapas di Indonesia yang hari ini kondisi overcrowdingnya memburuk.

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan per 7 Juli 2021 mengalami overcrowding di angka 87%, dimana kapasitas yang tersedia hanya untuk 135.981 orang namun diisi oleh 253.938 tahanan/narapidana. Sempat berhasil ditekan hingga pada Maret-Mei 2020 lalu, dari angka overcrowding 99% menjadi 69%, nyatanya sekarang overcrowding Lapas dan Rutan terus merangkak naik bahkan lebih buruk dari kondisi sebelum pandemi. Masalah overcrowding ini, tidak hanya terjadi dalam Rutan dan Lapas di bawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM, namun juga terjadi di tempat penahanan lainnya seperti kantor kepolisian, meskipun tidak ada data pasti seperti informasi di Rutan dan Lapas di bawah pengawasan Kemenkumham.

Salah satu penyebab terjadinya overcrowding tersebut adalah tidak terdapatnya sinergisitas antara Kemenkumham dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka menekan angka overcrowding dalam masa darurat pandemi seperti saat ini, dimana jumlah orang dalam Rutan dan Lapas harus segera dikurangi. Dengan adanya kondisi overcrowding tersebut, dapat dipastikan bahwa WBP dan Tahanan tidak akan mungkin melakukan physical distancing, bahkan hingga saat ini, vaksinasi bagi seluruh WBP dan Tahanan belum menjadi program prioritas pemerintah.

Atas dasar tersebut, ICJR, IJRS dan LeIP kembali mengingatkan bahwa diperlukan penerapan dan pembangunan sistem yang mumpuni untuk adanya alternatif penahanan rutan, dan alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Salah satu dari 5 langkah yang pernah direkomendasikan telah berjalan yaitu perpanjangan kebijakan Asimilasi di Rumah, namun untuk lebih memastikan komitmen Pemerintah, dibutuhkan Langkah strategis dan sesegara mungkin lainya.

Oleh karena itu, Presiden harus mengambil 4 langkah lainnya yang diperlukan dan mendapatkan hasil yang lebih signifikan yaitu:

  1. Menerbitkan kebijakan penghentian penahanan dalam lembaga bagi Kepolisian dan Kejaksaan, dengan memaksimalkan bentuk lain seperti penangguhan penahanan dengan jaminan, tahanan rumah, tahanan kota;
  2. Menerbitkan kebijakan untuk Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan memaksimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan misalnya pidana percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus ganti kerugian, pidana denda, rehabilitasi rawat jalan untuk pengguna narkotika.
  3. Menerbitkan kebijakan untuk vaksinasi langsung dan segera bagi seluruh penghuni rutan dan lapas termasuk penghuni rutan selain di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
  4. Menerbitkan kebijakan pengeluaran WBP berbasis kerentanan untuk WBP lansia, perempuan dengan anak atau beban pengasuhan, dengan riwayat penyakit bawaan dan pecandu narkotika.

Hormat Kami, 7 Juli 2021

ICJR, IJRS, LeIP

CP:

Dio Ashar (Direktur Eksekutif IJRS)
Liza Farihah (Direktur Eksekutif LeIP)
Sustira Dirga (Peneliti ICJR)

[Rilis Pers] Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas

Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi pemberlakukan PPKM ini masih belum tersedia. Dalam pemberlakuan PPKM yang diumumkan tersebut, terdapat sejumlah kegiatan yang dibatasi untuk dilakukan dan juga terdapat target mengenai pencapaian vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021.

Dalam kondisi darurat pendemi ini, ICJR, IJRS dan LeIP memberikan catatan mendasar pada perlakuan terhadap WBP dan Tahanan di Rutan dan Lapas di Indonesia, terkait dengan penyebaran covid-19 dan program vaksinasi. Hingga saat ini tidak ada data pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyebaran covid-19 di Rutan dan Lapas secara update dan real time. Klaster covid-19 pun terus bermunculan di dalam Lapas. Terakhir, pada 1 Juli 2021, 65 warga binaan di Lapas Kelas II A Kuningan terkonfirmasi positif COVID-19. Satu-satunya data terbuka soal ini tersedia dari paparan Menteri Hukum dan HAM itu pun pada Februari 2021 lalu, melaporkan terdapat 4.343 WBP, termasuk anak-anak yang telah terinfeksi Covid-19, juga terdapat 1.872 Petugas Pemasyarakatan yang terjangkit. Data ini tidak dapat dipantau secara berkala oleh masyarakat, intervensi penanganan Covid-19 di Lapas minim dari pengawasan publik, karena sumber informasi hanya berasal dari pihak Lapas dan Kementerian Hukum dan HAM tanpa komitmen penyampaian ke publik secara berkala.

Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya overcrowding Rutan dan Lapas yang terus merangkak naik. Sempat berhasil ditekan hingga pada Maret-Mei 2020 lalu, dari angka overcrowding 99% menjadi 69%, nyatanya sekarang overcrowding Lapas dan Rutan terus merangkak naik bahkan lebih buruk dari sebelum kondisi pandemi. Pada Februari 2020 overcrowding di angka 98%, sedangkan sekarang, pada Juni 2021 angka overcrowding mencapai 100%, dengan jumlah penghuni mencapai 272.000 orang sedangkan kapasitas hanya 135.000 orang. Tidak hanya dalam Rutan dan Lapas di bawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM, kelebihan penghuni tentu saja juga pasti terjadi di tempat penahanan lainnya seperti kantor kepolisian, meskipun tidak ada data pasti seperti informasi di Rutan dan Lapas di bawah pengawasan Kemenkumham.

Hal lain yang penting disorot, hingga kini WBP dan Tahanan tidak pernah menjadi prioritas vaksinasi. Tidak ada program khusus pemerintah yang menjamin vaksin harus segera diberikan kepada seluruh WBP dan Tahanan, padahal mereka tidak dapat melakukan physical distancing. Dalam skema vaksinasi WHO, harusnya WBP dan Tahanan masuk ke kelompok prioritas kedua setelah tenaga kesehatan. Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait komitemen Pemerintah dalam memperhatikan kesehatan WBP dan Tahanan.

Memang telah dilakukan upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 di Rutan dan Lapas dengan kebijakan asimilasi di rumah dan Integrasi WBP yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020/No. 32 tahun 2020/No. 24 tahun 2021. Kebijakan ini menurut Kemenkumham pada 2020 berhasil mengeluarkan 55.929 WBP dan 1.415 anak penerima hak integrasi, serta 69.006 WBP dan anak penerima hak Asimilasi di rumah. Sedangkan pada 2021, , tercatat 16.387 WBP, 309 anak menerima hak integrasi, serta 21.096 narapidana dan anak menjalankan asimilasi di rumah. Sayangnya upaya tersebut tidak kunjung berhasil mengurangi jumlah penghuni Rutan dan Lapas, arus masuk tetap tinggi. Tercatat, jumlah penghuni terus naik. Kondisi ini menunjukkan tidak ada sinergisitas antara Kemenkumham dengan Apgakum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam menekan angka overcrowding, angka pemenjaraan terus naik.

Apabila mengacu pada ketentuan WHO, maka Kemenkumham dan aparat penegak hukum bisa memberikan prioritas utama pada kelompok anak, perempuan, orang tua serta orang yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan medis yang lebih. Apabila dikhususkan lagi maka narapidana perempuan, orang tua serta orang yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan medis yang lebih bisa ditentukan indikator-indikator penentuan kelompok yang diprioritaskan. Seperti perempuan yang sedang mengalami kehamilan seperti merujuk kelompok rentan yang diutamakan apabila terjadi suatu musibah.

Kondisi ini sekali lagi menandakan Pemerintah perlu segera menerapkan dan membangun sistem yang mempuni untuk adanya alternatif penahanan rutan, dan alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Penahanan dan pemidanaan dalam lembaga ini terbukti membawa masalah ketika adanya pandemi seperti ini.

Atas hal ini, sebagai langkah darurat, ICJR, IJRS dan LeIP menyerukan Presiden untuk:

  1. Menerbitkan kebijakan penghentian penahanan dalam lembaga bagi Kepolisian dan Kejaksaan, dengan memaksimalkan bentuk lain: penangguhan penahanan dengan jaminan, tahanan rumah, tahanan kota.
  2. Melanjutkan kebijakan asimilasi di rumah untuk WBP.
  3. Menerbitkan kebijakan pengeluaran WBP berbasisi kerentanan untuk WBP lansia, perempuan dengan anak atau beban pengasuhan, dengan riwayat penyakit bawaan dan pecandu narkotika.
  4. Menerbitkan kebijakan untuk vaksinasi langsung dan segera bagi seluruh penghuni rutan dan lapas termasuk penghuni rutan selain di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
  5. Menerbitkan kebijakan untuk Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan memaksimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan misalnya pidana percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus ganti kerugian, pidana denda, rehabilitasi rawat jalan untuk pengguna narkotika.

 

Jakarta, 2 Juli 2021

Hormat kami,
ICJR, IJRS, LeIP

CP:
Dio Ashar (Direktur Eksekutif IJRS)
Liza Farihah (Direktur Eksekutif LeIP)
Erasmus A. T. Napitupulu (Direktur Eksekutif ICJR)

[Rilis Pers] Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan Berikan Catatan terhadap Sosialisasi Pemerintah terkait Pengubahan Scheduling Cannabis dan Cannabis Resin

Pada 25 Juni 2021, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), Kementerian Luar Negeri menginisiasi kegiatan webinar sosialisasi pengubahan scheduling cannabis dan cannabis resin yang diumumkan oleh PBB pada akhir tahun 2020. Kegiatan ini juga melibatkan BNN, Kementerian Kesehatan, dan akademisi dari Sekolah Farmasi ITB sebagai panelis.

Dalam agenda sosialisasi ini, Kemenlu yang diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Rolliansyah Seomirat, menyampaikan respon Pemerintah Indonesia terhadap perubahan kebijakan scheduling cannabis tersebut, bahwa Pemerintah Indonesia bersikeras untuk tidak mengikuti perubahan kebijakan PBB tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Konvensi Tunggal Narkotika. Dalam ketentuan tersebut, negara anggota memang diperbolehkan untuk mengambil langkah yang lebih ketat dalam mengatur listing penggolongan narkotika namun secara spesifik yang disebutkan sebagai referensi adalah untuk narkotika pada Schedule II dan preparations pada Schedule III. Ketentuan tersebut pun juga menekankan bahwa keputusan untuk mengatur secara lebih ketat hanya dapat dilakukan sepanjang untuk melindungi kepentingan kesejahteraan masyarakat/kesehatan masyarakat. Namun kemudian ketika berakibat sebaliknya yakni terjadi pengabaian pada pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat seperti yang saat ini terjadi dalam konteks di Indonesia, tentu hal ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam pengaturan Pasal 39 Konvensi Tunggal Narkotika tersebut.

Pada aspek yang lain, Kemenkes menyatakan saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang khusus mengatur soal penelitian mengenai tanaman ganja. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes, Agusdini Banun Saptaningsih, menekankan bahwa Permenkes tersebut bertujuan akan melegalkan tanaman ganja untuk penelitian, sehingga sampai dengan hari ini memang belum ada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tanaman ganja secara fisik. Hal ini kemudian juga diperkuat dengan pernyataan akademisi Farmasi ITB, Rahmana Emran Kartasasmita, bahwa selama ini penelitian mengenai ganja juga baru sebatas dilakukan melalui simulasi aplikasi pada komputer, belum secara eksperimental di laboratorium. Dengan demikian, penelitian yang sebelumnya menyatakan bahwa kandungan tanaman ganja di Indonesia memiliki THC lebih tinggi sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai obat, menjadi dipertanyakan kualitas penelitiannya. Sebab, penelitian tersebut dapat dipastikan juga tidak menggunakan zat dari tanaman ganja secara fisik dan oleh karenanya peer review terhadap penelitian tersebut sangat diperlukan untuk menyoroti apakah secara metodologi penelitian dapat dibenarkan untuk menghasilkan kesimpulan yang demikian.

Terakhir, Kemenlu juga BNN sempat menyatakan akan mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota CND (Commission on Narcotic Drugs) periode 2024-2027. Koalisi tentu mendukung agar Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dapat berkontribusi dan terlibat aktif dalam perumusan kebijakan narkotika secara internasional. Namun Koalisi juga perlu mengingatkan bahwa masih banyak aspek kebijakan narkotika di dalam negeri yang genting untuk dibenahi, misalnya soal terlampau beratnya pada penggunaan pemidanaan pada kasus-kasus narkotika yang menjadi akar masalah rutan-lapas yang kelebihan muatan hingga penggunaan kampanye buta perang terhadap narkotika (war on drugs) yang memicu terjadinya pelanggaran HAM (contoh: penangkapan-penahanan sewenang-wenang, penjatuhan hukuman mati tanpa jaminan fair trial, dll). Masalah ini juga telah banyak disoroti melalui laporan-laporan lembaga PBB khususnya yang melakukan monitoring pada pemenuhan HAM. Untuk itu, sebagai langkah persiapan untuk mengajukan sebagai anggota CND, Koalisi mendorong agar Pemerintah Indonesia perlu fokus untuk memperbaiki arah kebijakan narkotika nasional ke depan.

Jakarta, 26 Juni 2021
Hormat Kami,
Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan
Rumah Cemara, ICJR, LBH Masyarakat, IJRS, Yakeba, EJA, LG

[Rilis Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan] Penyitaan Buku Hikayat Pohon Ganja Bukti Buruknya Pemahaman Apgakum pada Ilmu Pengetahuan dan Hukum Acara Pidana

Musisi Anji ditangkap pada 16 Juni 2021 karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Selain menyita 30 gram ganja, dari kasus ini penyidik juga ikut menyita buku Hikayat Pohon Ganja sebagai brang bukti. Bukan hal baru, sebelumnya dalam kasus Jeff Smith pada beberapa waktu lalu, penyidik juga diketahui telah melakukan penyitaan terhadap buku-buku yang mengandung konten bertema ganja. Padahal penyitaan buku-buku yang bersifat keilmuan tersebut sebagai barang bukti sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses pembuktian dalam ketentuan UU Narkotika yang menjerat tersangka.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan jenis barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain: barang yang diperoleh/sebagai hasil dari tindak pidana, barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, benda khusus yang diperuntukkan untuk tindak pidana, dan benda yang mempunyai kaitan langsung dengan tindak pidana. Dari kelima jenis barang yang disebutkan KUHAP tersebut, buku yang disita penyidik dalam kasus Anji jelas tidak memenuhi klasifikasi barang-barang yang dapat disita berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Akses yang seluas-luasnya terhadap buku maupun media literasi lainnya merupakan simbol kemerdekaan berpikir seseorang dan menjadi bagian penting dari proses edukasi yang seharusnya tidak boleh dibatasi dalam negara demokratis. Konstitusi telah menjamin kebebasan ini bagi setiap warga negara untuk mengakses segala jenis informasi untuk kepentingan edukasi atau pengembangan dirinya secara intelektual. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pihak Kapolres Jakarta Barat yang melakukan penangkapan terhadap Anji bahkan juga sempat mengakui bahwa kepemilikan buku tersebut merupakan bagian dari edukasi tersangka terkait tanaman ganja. Dengan menyadari hal tersebut ditambah dengan tidak ditemukan sama sekali kaitannya dengan proses pembuktian, maka seharusnya penyitaan terhadap buktu-buku tersebut tidak perlu dan bertentangan dengan Undang-Undang. Sebaliknya, buku-buku semacam itu yang mengandung keilmuan mengenai tanaman ganja yang dalam berbagai negara telah diakui manfaatnya termasuk pengobatan dapat menjelaskan secara akurat dan ilmiah bahwa kebijakan narkotika sekarang yang diterapkan di negara ini telah salah arah.

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan oleh karenanya mendorong supaya reformasi kebijakan narkotika yang berbasiskan bukti (evidence-based policy) dapat segara dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Hal ini tentu dengan memperhatikan berbagai perkembangan dunia internasional terkait posisi tanaman ganja seperti perkembangan terakhir pada akhir tahun 2020 yakni mengenai perubahan penggolongan ganja/cannabis dalam Konvensi Tunggal Narkotika berdasarkan rekomendasi World Health Organization (WHO) setelah mempertimbangkan manfaat medis yang dikandungnya. Kebijakan narkotika dengan demikian harus tidak lagi bertumpu pada pendekatan penegakan hukum seperti yang sekarang dilakukan hingga berdampak pada masalah penjara yang kelebihan muatan, tetapi perlu lebih mengarahkan pada pendekatan kesehatan masyarakat dan pengurangan dampak buruk (harm reduction) dari penggunaan narkotika.

Sebagai salah satu langkah yang ditempuh untuk mendorong perubahan kebijakan tersebut, Koalisi telah mengajukan permohonan uji materil Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarangan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan perkembangan terakhir, sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada Selasa, 22 Juni 2021 dengan agenda mendengar keterangan dari DPR dan Pemerintah. Dengan adanya permohonan uji materil ini diharapkan dapat menyadarkan kembali para pembuat kebijakan bahwa tujuan ketersediaan narkotika sebagaimana diamanatkan oleh UU Narkotika adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, sehingga peluang penelitian-penelitian terhadap Narkotika Golongan I yang berorientasi untuk kepentingan medis dapat juga segera dilakukan.

Jakarta, 18 Juni 2021
Hormat Kami,

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan
Rumah Cemara, ICJR, LBH Masyarakat, IJRS, Yakeba, EJA, LGN

[Rilis Pers] Pembahasan RKUHP Jangan Asal Cepat: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Berbasis Data dan Melibatkan Tidak Hanya Ahli Hukum Pidana

Pemerintah mengusulkan RKUHP untuk masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Juli atau Agustus 2021. Berbagai perwakilan pemerintah menyatakan RKUHP agar dapat disahkan tahun ini. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan RKUHP tidak dapat disahkan begitu saja, masih ada PR pembahasan di DPR yang harus bisa diakses publik.

Pemerintah tidak boleh yang terburu-buru, asal cepat dan hanya melakukan sosialisasi. Harus diingat kembali, bahwa RKUHP ditunda pengesahannya karena masalah substansi, maka pembahasan selanjutnya harus membuka ruang untuk perubahan substansial RKUHP tidak hanya melibatkan ahli hukum pidana namun juga melibatkan multistakeholder dan ahli luas yang sektornya akan terdampak seperti ahli ekonomi/bisnis, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, kriminologi dan ilmu relevan lainnya, serta masyarakat sipil guna menjamin adanya evaluasi komprehensif berbasis data dan dan tidak hanya melakukan sosialisasi RKUHP yang tidak demokratis.

Pada 4 Maret 2021 lalu diketahui, Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI mengatakan pemerintah saat ini tengah menyisir ulang terhadap 14 isu krusial dalam RKUHP. Dengan selesainya penyisiran ulang terhadap 14 isu krusial dan menerima masukan dari masyarakat. Berdasarkan pemantauan dan catatan kritis Aliansi Nasional Reformasi KUHP mulai draft RKUHP 2015 sampai dengan draft RKUHP 2019, masalah RKUHP bukan menyisakan 14 (empat belas) permasalahan yang perlu diselesaikan sebagaimana klaim pemerintah, melainkan 24 (dua puluh empat) masalah (-lampiran). Antara lain, yang tidak masuk dalam 14 masalah versi pemerintah antara lain pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat: penyimpangan asas legalitas/ kriminalisasi yang tidak jelas, (Pasal 2 ayat (1), Pasal 597 RKUHP), masalah pidana mati bertentangan dengan tujuan pemidanan (Pasal 52, Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 RKUHP), pengaturan “makar” Pasal 167 RKUHP yang tidak tepat, lalu, pengaturan tindak pidana penghinaan Pasal 439-448 RKUHP yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuman dan berbagai jenis permasalahan lain yang luput dari bahasan pemerintah.

Lebih lanjut, usulan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan jika ada perbaikan KUHP dipersilahkan menempuh legislative review atau judicial review di Mahkamah Konstitusi, justru menunjukkan arogansi negara dan menutup ruang diskusi perubahan RKUHP. Pemerintah harus ingat protes masyarakat pada September 2019 lalu subtansial, bahkan harus ada nyawa yang hilang, jangan negera mengabaikan hal ini dengan memaksakan pengesahan tanpa ada pembahasan yang bisa diakses dan dipertanggungjawabkan ke publik. Sebagai catatan mendasar, sejak September 2019 hingga saat ini, Pemerintah tidak pernah memberikan kepada publik perkembangan draft RKUHP.

Untuk itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Pemerintah agar melakukan pembahasan ulang dengan tim ahli yang lebih luas, pelibatan stakeholder dan bukan sekedar sosialisasi RKUHP, serta membuka seluas-luasnya perkembangan pembahasan draft RUU RKUHP terbaru dan catatan rapat terkait pembahasan substansi RKUHP sepanjang 2020-2021 yang pernah dilakukan kepada publik. Karena hal itu tetap harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah dan DPR pada seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 10 Maret 2021
Aliansi Nasional Reformasi KUHP