[Rilis Pers] Hentikan Rantai Kekerasan, Fokus pada Korban!

(Menyikapi Kasus Pembalasan Perundungan yang Dialami Ferdian Paleka)

Ferdian Paleka seorang konten kreator mengunggah video yang bertujuan untuk merendahkan derajat kelompok transpuan menuai kecaman dari publik. Tidak lama, tindakannya tersebut direspon oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah Jawa Barat, Mapolrestabes Bandung. Perbuatan Ferdian termasuk dalam ujaran kebencian menyasar kelompok rentan yang sayangnya kita tidak memiliki payung hukum untuk menjawab persoalan tersebut. Peristiwa prank menyasar kelompok minoritas serupa terjadi di Barcelona pada tahun 2017 di mana seorang kreator menggunggah video memberikan oreo yang diganti dengan pasta gigi kepada gelandangan. Kreator tersebut dihukum penjara 15 bulan dengan denda puluhan juta rupiah.

Ferdian Paleka justru dijerat dengan pasal-pasal UU No 11 tahun 2008 tentan Informasi & Transaksi Elektronik (ITE). UU berisi pasal-pasal karet yang kerap digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bila digunakan untuk menjerat FP maka dapat juga digunakan untuk menjerat pelaku perekam dan penyebar video pembalasan perundungan terhadap FP. Dalam hal ini koalisi berpendapat penggunaan undang-undang tersebut tidak tepat karena tidak memenuhi unsur unsur pidana yang ada didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, akan tetapi dalam hal ini koalisi tetap menghormati proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Pembalasan perundungan yag dialami Ferdian di duga di Rumah Tahanan adalah preseden buruk yang terjadi terus menerus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peristiwa ini diketahui setelah video perundungan terhadap FP dipertontonkan melalui media sosial yang kuat dugaan berasal dari dalam tahanan, entah dilakukan oleh sesama narapidana atau oleh aparat.

Terlepas dari perlakuan keji yang telah dilakukan oleh tersangka dan dua temannya terhadap para korban transpuan, dalam hal ini negara tetap perlu mengambil langkah tegas dalam menjamin hak-hak tersangka di dalam tahanan. Dilakukannya tindakan perundungan oleh sesama tahanan tidak serta merta menghilangkan tanggungjawab aparat kepolisian yang gagal melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terlebih FP masih dalam proses pemeriksaan oleh institusi kepolisian. Pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam (UU. 5 tahun 1998). Perlu dicatat, bahwa jika ditemukan fakta atas pembiaran terjadinya penganiayaan atau tindakan kekerasan yang dialami oleh FP oleh petugas tahanan, maka petugas tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang terjadi.

Kami mengingatkan bahwa peristiwa ini tidak saja memperlihatkan buruknya pengawasan dan pengendalian dalam sistem penahanan di institusi penegak hukum, tetapi juga mengesampingkan peran dan tanggungjawab Negara yang seharusnya fokus untuk menjamin pemulihan hak-hak para korban transpuan yang selama ini diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan pendekatan pidana  pada kasus ini dapat menimbulkan masalah jika pemenuhan hak-hak korban tidak diperhatikan. Sebab, stigmatisasi dan labelling yang dialami oleh transpuan justru tidak terselesaikan dengan sekedar mempidana pelaku.

Sebaliknya, Penggunaan hukum pidana dalam perkara ini justru berpotensi merugikan korban. Sebab, korban hanya akan dipandang sebagai saksi dalam konteks pembuktian tindak pidana, sehingga fokus yang diberikan hanya pada pelaku pembuktian fakta atas tindak pidana saja. Padahal pendampingan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak korban itu jauh lebih penting untuk diperhatikan oleh pemerintah ketimbang sekedar memenjarakan pelaku.
Seharusnya dalam hal ini, aparat penegak hukum bisa lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dimana fokus utama penegakan hukum adalah perlindungan terhadap korban, dalam hal ini yaitu adalah transpuan yang termarjinalkan karena adanya tindakan dari FP. Sehingga dalam hal ini polisi bisa lebih mengutamakan mendorong pelaku melakukan permintaan maaf kepada korban serta ganti rugi terhadap korban dan kelompok minoritas termarjinalkan lainnya.

Terkait dengan fakta-fakta tersebut diatas, koalisi mendesak agar Kapolda Jawa Barat untuk mengusut tindakan perundungan di lingkungan tahanan kepolisian, termasuk menindak tegas anggota kepolisian yang bertanggungjawab atas pembiaran terjadinya tindakan merendahkan martabat tersebut. Kami juga mendesak agar peristiwa pembiaran terhadap tersangka yang berada di dalam tempat penahanan tidak boleh terjadi lagi atas alasan apapun. Hal ini guna menjamin penegakan hukum yang due process dan menghindari tindak kekerasan ataupun “perploncoan” terhadap tersangka di dalam tahanan.

Kami juga mendesak Negara untuk segera memberikan upaya pemulihan yang efektif dan bermartabat bagi para korban, termasuk melindungi para korban dari potensi terjadinya reviktimisasi bagi para korban dengan instrumen hukum pidana dalam perkara ini.

KOALISI PEMANTAU PERADILAN
(IJRS, KontraS, PKBI, LBH Masyarakat, PSHK, YLBHI, ICJR, ELSAM, LBH Pers, PBHI, LBH Jakarta, LeIP, Institut Perempuan, LBH Bandung, HRWG, Imparsial)

[Rilis Pers] Sebagai Kelompok Rentan, Pengguna dan Pecandu Narkotika Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas

Rilis Bersama: ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba

Menurut keterangan Kementerian Hukum dan HAM per 22 April 2020 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang WBP sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Kami mengapresiasi kerja pemerintah untuk mencegah penyebaran masif Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mempersiapkan pengeluaran dan pembebasan WBP yang difokuskan pada kelompok rentan atau dengan tingkat risiko tinggi terpapar Covid-19, seperti para lanjut usia (lansia), ibu hamil atau dengan anak, Anak, WBP dengan penyakit bawaan atau yang sedang dalam kondisi sakit kritis/serius, WBP dengan kondisi gangguan jiwa yang serius, serta pengguna narkotika di dalam rutan dan lapas.

Khusus untuk pengguna narkotika, pandemi Covid-19 harus jadi momentum pemerintah untuk memperbaiki kebijakan narkotika yang membebani negara selama ini. Per Maret 2020 jumlah penghuni rutan dan lapas di Indonesia mencapai 270.466 orang. Padahal, kapasitas rutan dan lapas hanya dapat menampung 132.335 orang. Hal itu berarti beban rutan dan lapas di Indonesia mencapai 204%. Jika kita lihat dari jumlah WBP, per Maret 2020, 55% WBP berasal dari tindak pidana narkotika, sebanyak 38.995 WBP merupakan pengguna narkotika. Bahkan sebelumnya di Februari 2020, 68% WBP berasal dari tindak pidana narkotika dan pengguna narkotika yang dipaksa untuk mendekam di penjara mencapai 47.122 orang.

Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah merumuskan dalam beberapa pasal soal pentingnya pendekatan kesehatan, namun kebijakan narkotika di Indonesia telah gagal memastikan upaya pendekatan kesehatan tersebut dalam penanggulangan dampak penggunaan narkotika. Indonesia lebih memilih pendekatan perang terhadap narkotika, dengan mengedepankan pemidanaan yang secara global sudah diakui gagal menyelesaikan masalah dampak penggunaan narkotika.

Pengaturan pasal karet pidana dalam UU Narkotika tidak mampu menjamin pengguna narkotika tidak dikriminalisasi dan pencadu diberikan jaminan rehabilitasi. Riset LBH Masyarakat (2014) menunjukkan pengguna narkotika yang dijatuhi dengan vonis rehabilitasi kurang dari 30%. Riset ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya menyatakan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi. Penjara jelas memperburuk kondisi kehidupan pengguna dan pecandu narkotika karena dalam Lapas tidak tersedia pelayanan kesehatan yang memadai, apalagi di tengah kondisi overcrowding. Penelitian Stevens (2019), Hughes (2018) dan UNODC (2010) menyimpulkan bahwa promosi hukuman tidak memiliki dampak mengurangi penggunaan narkotika. Pada negara yang memberlakukan hukuman yang keras terhadap kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk konsumsi sendiri tidak mengurangi penggunaan narkotika dalam masyarakat ketimbang negara yang mengatur hukuman lebih ringan. Laporan World Drug Report 2019 UNODC pun menyebutkan bahwa sejak 2009 sampai 2016, secara global permasalahan penggunaan narkotika cenderung stabil, peningkatan penggunaan narkotika hanya sebesar 30% yang merupakan dampak dari pertambahan penduduk. Banyak studi juga telah menyatakan bahwa risiko kesehatan pengguna narkotika lebih besar setelah keluar penjara. Pendekatan kesehatan berbasis harm reduction perlu diprioritaskan kepada pengguna dan pecandu narkotika sesuai dengan rekomendasi beberapa organisasi PBB yang menentang pendekatan penghukuman bagi pengguna narkotika.

Pengeluaran WBP pengguna narkotika pun sudah disuarakan oleh Menteri Hukum dan HAM jauh-jauh hari lalu. Karena kondisi overcrowding yang sudah sangat membebani, Menteri Hukum dan HAM pada 27 April 2019 meminta pengguna narkotika tidak dipenjara. Bahkan sudah diserukan wacana untuk memberikan amnesti masal kepada pengguna narkotika pada November 2019 lalu. Dalam tataran kebijakan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan juga telah diterbitkan aturan yang memberi peluang pengguna dan pecandu narkotika dihindarkan dari pemenjaraan. Artinya, secara politik hukum Pemerintah memiliki segala legitimasi hukum, dapat dengan mudah dan sangat beralasan untuk mengeluarkan dan membebaskan WBP tindak pidana narkotika. Perlu ditekankan bahwa tindak pidana narkotika adalah tindak pidana tanpa kekerasan, tidak semua pengguna narkotika mengalami ketergantungan atau adiksi, sehingga tidak semua pengguna narkotika memerlukan rehabilitasi. Pun untuk pengguna narkotika dengan adiksi, rehabilitasi tidak hanya dalam bentuk rawat inap, rehabilitasi bisa dilakukan dengan rawat jalan, kunjungan rutin ke pelayanan kesehatan, konseling rutin offline maupun online, termasuk terapi substitusi yang telah diatur institusi penanggungjawabnya.

Sebagai catatan, penghuni rutan dan lapas harus dikurangi untuk mencegah risiko peyebaran Covid19. Dan kebijakan narkotika jelas menyumbangkan banyak penghuni rutan dan lapas yang seharusnya tidak dipidana sedari awal. Maka untuk itu, Pemerintah perlu menyegerakan pengeluaran dan pembebasan WBP pengguna narkotika, dengan langkah berikut:

Pertama, lakukan assessment atau penilaian kesehatan termasuk penilaian derajatkeparahan penggunaan napza dan resiko yang akuntabel dan komprehensif, termasuk penilaian adiksi dan risiko pada semua WBP yang berasal dari kebijakan “rancu” narkotika. Dalam hal ini, banyak pengguna dan pecandu narkotika dijerat dengan pasal penguasaan dan kepemilikan UU Narkotika yang menyebabkan mereka diklasifikasikan sebagai “bandar” dan dijatuhi hukuman di atas 5 tahun penjara.

Kedua, pastikan WBP yang berasal dari tindak pidana narkotika yang murni sebagai pengguna dikeluarkan.

Ketiga, pastikan WBP dengan adiksi dikeluarkan dengan memperoleh surat rujukan yang menujuk lembaga kesehatan terdekat untuk melakukan rehabilitasi atau tindakan pengawasan lainnya. Rutan dan lapas dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan Dinas Kesehatan setempat dalam hal ini puskesmas untuk pelaksanaan rehabilitasi atau tindakan pengawasan lainnya.

 

Jakarta, 22 April 2020

Hormat Kami,

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba

[Rilis Pers] Catatan Bagi Para Yang Mulia Yang Akan Memilih Ketua Mahkamah Agung yang Baru

Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)

Ketua Mahkamah Agung (MA) saat ini, Prof. Dr. M. Hatta Ali akan genap berusia 70 tahun pada Selasa, 7 April 2020 dan dengan demikian resmi memasuki usia pensiun sebagai Hakim Agung sekaligus Ketua Mahkamah MA. Ketua MA yang baru akan dipilih oleh 48 orang Hakim Agung pada Senin, 6 April 2020.

Saat ini Mahkamah Agung dapat dinyatakan sebagai institusi yang paling reformis dibandingkan dengan institusi lembaga penegak hukum yang lain. Di bawah kepemimpinan M. Hatta Ali, Mahkamah Agung dapat dinyatakan sebagai instansi yang paling baik dan terbuka. Sebut saja sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di MA, sistem administasi perkara dan persidangan secara elektronik (E-Litigasi), dan sistem penerimaan pengaduan online (SIWAS). Selain itu, MA juga tampak memberikan perhatian bagi perluasan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama untuk kelompok rentan. Hal ini dapat dilihat melalui dibentuknya Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4/2014; Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana/small claim court melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma 2/2015 yang diperbarui dengan Perma 4/2019); Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017); dan terakhir, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma 5/2019).

Meskipun demikian, bukan berarti pengadilan saat ini tanpa masalah. Pengamatan Koalisi terhadap situasi peradilan saat ini menunjukkan bahwa Hatta Ali masih meninggalkan pekerjaan rumah cukup besar bagi penerusnya sebelum masyarakat Indonesia bisa menikmati layanan dari pengadilan yang independen dan kompeten.

Pertama, masih kerap terjadi pungutan liar (pungli) di pengadilan. Pada tahun 2019, Tim Saber Pungli Badan Pengawasan MA berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera PN Jepara dan Panitera Muda Perdata PN Wonosobo untuk selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin.[1] Belum lagi berbagai pungutan liar lain yang terjadi di pengadilan dan dialami oleh para pencari keadilan dan penasihat hukumnya. Kedua, masih ada pejabat pengadilan yang tertangkap tangan menerima suap. Selama masa kepemimpinan Hatta Ali, terutama pada masa kepemimpinan jilid kedua, terdapat beberapa OTT terhadap: Hakim PN Balikpapan (2019), Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan (2018), Hakim PN Tangerang (2018), Panitera Pengganti PN Tangerang (2018), Ketua PT Manado (2017), Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bengkulu (2017), Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu (2017), dan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan (2017). Ketiga, belum terpenuhinya standar layanan keadilan yang sederhana, misalnya: penyampaian salinan putusan yang masih terus berlarut-larut dan melampaui waktu 14 hari seperti yang diatur undang-undang sehingga sering menghalangi pihak berperkara untuk mengajukan upaya hukum. Selain itu, pelaksanaan sidang yang sering kali molor berjam-jam, tidak sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam panggilan sidang. Keempat, kualitas pertimbangan putusan Hakim/Hakim Agung yang masih jauh dari memadai dan jamaknya disparitas putusan yang terjadi. Kelima, tidak terpenuhinya hak-hak para pihak dalam pemeriksaan dan penanganan perkara, terutama dalam perkara pidana. Misalnya hak atas bantuan hukum, hak atas perlindungan dari penyiksaan dalam pemeriksaan untuk proses penyidikan, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak atas layanan kesehatan, dan lainnya.

Sebagian besar masalah tersebut bersifat sangat mendasar dan sering terjadi dalam penyelenggaraan proses peradilan di pengadilan. Sehingga cukup mengherankan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam delapan tahun periode kepemimpinan Hatta Ali.

Koalisi mencermati bahwa masalah-masalah tersebut disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:

  1. Tidak terefleksikannya nilai integritas dan anti korupsi secara total dalam proses promosi dan mutasi jabatan strategis
  • Indikator yang paling mudah sesungguhnya adalah melihat kesesuaian profil kekayaan pejabat-pejabat strategis di MA dengan sumber penghasilannya. Koalisi mengakui bahwa MA secara konsisten merupakan lembaga yang paling taat mengumpulkan LHKPN disbanding lembaga-lembaga negara lainnya. Namun sesungguhnya pengumpulan LHKPN saja tidak cukup untuk memberi pesan kepada seluruh warga pengadilan bahwa MA adalah lembaga yang anti korupsi dan menjunjung tinggi integritas.
  • Pesan anti korupsi dan pengutamaan integritas tidak akan diterima dengan baik jika di saat yang sama pejabat-pejabat di posisi strategis menunjukkan gaya hidup glamor dan tak sesuai dengan sumber penghasilan resmi.
  • Pesan anti korupsi dan pengutamaan integritas ini baru akan bisa dilihat dengan baik oleh seluruh warga pengadilan jika terhadap setiap pejabat yang akan menduduki jabatan strategis selain diminta menyerahkan LHKPN juga dilakukan analisis profil kekayaan. Jika profil kekayaannya tidak sesuai dengan sumber penghasilan resmi, maka yang bersangkutan harus dipandang tidak memenuhi syarat (ineligible) untuk menduduki jabatan tersebut.
  • Jika Ketua MA yang baru tidak mengupayakan langkah ini dengan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maka jangan heran jika kita segera masih akan melihat Nurhadi-Nurhadi yang baru menempati jabatan strategis di MA. Dan tidak heran juga jika pungli akan masih tetap marak di pengadilan.
  1. Modernisasi pengadilan masih setengah hati
  • E-Litigasi yang telah diterapkan MA menunjukkan bahwa MA telah maju satu langkah dibanding lembaga penegak hukum lain dalam modernisasi peradilan. Namun, implementasi E-Litigasi masih memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan SDM. E-Litigasi juga menjadi salah satu tumpuan MA dalam menghadapi situasi darurat saat ini, yaitu pandemic COVID-19. Selain itu, E-Litigasi juga memunculkan pertanyaan soal aspek keterbukaan dan transparansi ke publik.
  • Terlepas bahwa MA sudah memiliki berbagai sistem informasi penanganan perkara yang modern seperti disebutkan di atas, hingga saat ini sistem informasi tersebut tidak menyentuh area-area administrasi perkara yang kritikal/sangat penting bisa menghambat judicial corruption. Misalnya, tidak kunjung diotomatisasinya proses pendistribusian perkara atau penetapan Majelis Hakim di pengadilan-pengadilan tingkat pertama.
  • Padahal, sudah sejak lama diketahui bahwa proses penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan adalah salah satu titik menentukan dalam praktek mafia peradilan yang mungkin terjadi.
  • Sejumlah kalangan menyatakan bahwa penunjukkan Majelis Hakim adalah kewenangan penuh Ketua Pengadilan. Pertanyaannya, apa salahnya jika Ketua Pengadilan dibantu oleh sebuah teknologi yang memudahkan dia untuk melaksanakan tugasnya? Sistem otomatisasi ini juga bisa membantu Ketua Pengadilan mendistribusikan perkara kepada Majelis-Majelis Hakim sesuai beban kerja terakhir.
  1. Tidak efektifnya pengawasan internal Mahkamah Agung
  • Meskipun MA telah meluncurkan aplikasi SIWAS yang dinyatakan mampu menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara online, secara besar-besaran pada September 2016; kenyataannya aplikasi ini jauh dari efektif sebagaimana telah dicoba oleh Koalisi dalam beberapa kesempatan.
  • Proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA juga masih tidak transparan dan belum mampu menghadirkan penyelesaian tuntas yang diharapkan Pelapor.
  • Dari kedua fakta tersebut, Koalisi berkesimpulan sistem pengawasan internal MA masih belum memadai dan efektif mendukung pengadilan yang kompeten dan professional.
  • Meskipun metode komunikasi publik yang dilakukan Komisi Yudisial juga kerap tidak tepat, Koalisi berharap kedua lembaga bersedia untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan harmonis untuk menyeimbangkan keterbatasan kapasitas Badan Pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal. Peluang ini sangat besar mengingat tahun ini Komisi Yudisial juga akan mengalami pergantian komposisi Komisioner.
  1. Reformasi hanya fokus pada kelembagaan, bukan kepada hakim atau fungsi pengadilan yang utama
  • Koalisi mencermati bahwa reformasi dan kebijakan yang diambil Mahkamah Agung seringkali masih bersifat “Merdeka Utara-sentris”, yang belum menempatkan prioritas kebutuhan jabatan hakim atau pelaksanaan fungsi pengadilan pada skala prioritas yang seharusnya.
  • Misalnya saja, meskipun hingga saat ini Mahkamah Agung belum mampu menyatakan memadai/tidak memadainya kondisi rumah-rumah dan kendaraan dinas jabatan hakim, atau kecukupan fasilitas mobil dinas pengadilan-pengadilan, Mahkamah Agung sanggup membangun Tower Megah 12 lantai dan menyelenggarakan peluncuran laporan tahunan yang megah dan besar-besaran setiap tahun.
  • Di sisi lain, pengadilan juga sempat dibebani program akreditasi yang ternyata tidak dianggarkan dalam DIPA pengadilan masing-masing. Akibatnya, pengadilan dan hakim-hakim di daerah harus memutar otak agar bisa mengikuti program yang dicanangkan oleh Dirjen di Jakarta.
  • Jika begini situasinya, apa bedanya sistem satu atap Mahkamah Agung dengan sistem dua atap era Kementerian Kehakiman bagi Hakim dan pengadilan-pengadilan di tingkat bawah?
  1. Ketidakseriusan Mahkamah Agung menjalankan peran dalam mekanisme check and balances antar lembaga peradilan
  • Koalisi mencermati, khususnya dalam penanganan perkara pidana, bahwa Hakim dan pengadilan cenderung menjalankan mekanisme check and balances dalam proses peradilan seperlunya saja. Padahal, peran Hakim/Pengadilan (tingkat pertama sampai dengan kasasi) sangat penting untuk memastikan prinsip-prinsip fair trial terpenuhi dalam setiap persidangan perkara yang ditanganinya.
  • Ketidakseriusan ini antara lain terlihat dari keengganan Hakim untuk mengkritisi status penahanan yang ditetapkan sebelumnya oleh JPU atas Terdakwa. Hakim umumnya akan meneruskan masa penahanan terhadap Terdakwa yang sudah ditetapkan JPU tanpa mengkritisi alasan penahanan yang dilakukan sebelumnya. Atau, tidak pernah adanya upaya hakim/MA menetapkan indikator pemidanaan untuk mencegah disparitas akibat semata-mata mengikuti tuntutan JPU. Tidak heran jika saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia bisa dikatakan hampir gagal disebabkan masalah over kapasitas yang sangat ekstrim.

Berdasarkan jabaran di atas, Koalisi meminta para Hakim Agung yang akan memilih Ketua MA yang baru untuk memilih sosok dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Berintegritas yang patut menjadi suri tauladan bagi seluruh warga pengadilan. Yang ditunjukkan dengan gaya hidup dan profil kekayaan yang sesuai dengan sumber penghasilan dan norma-norma jabatan Hakim.
  2. Tidak dibebani “catatan masa lalu” yang mampu menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau pelanggaran etik Hakim dan pegawai pengadilan dengan tegas.
  3. Mampu mengenali dan menempatkan kebutuhan jabatan hakim dan fungsi pelayanan publik/penanganan perkara di pengadilan adalah prioritas utama dalam proses pembaruan peradilan.
  4. Terbuka dan bersedia membangun hubungan baik dengan lembaga negara lain, terutama Komisi Yudisial, untuk saling melengkapi dalam upaya mewujudkan peradilan yang independen dan kompeten bagi rakyat Indonesia.
  5. Mampu memproyeksikan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi dan pembentuk kesatuan hukum secara operasional dan institusional lewat kebijakan-kebijakan dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.
  6. Menaruh perhatian atas perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam proses peradilan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin.
  7. Berwibawa yang tidak ragu menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai penyeimbang sekaligus pelindung hak-hak warga negara, termasuk ketika harus berhadapan dengan lembaga negara lainnya.

 

Koalisi Pemantau Peradilan

YLBHI, LeIP, IJRS, ICJR, LBH Jakarta, PBHI, ELSAM, KontraS, ICW,

LBH Masyarakat, PSHK, ICEL, LBH Apik Jakarta, PILNET Indonesia.

[1] Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019, hal. 263-264.

[MEDIA RILIS] Bersama Mencegah Covid-19, Majelis Hakim Harus Maksimalkan Penggunaan Hukuman Non-Pemenjaraan

Di tengah upaya pencegahan pandemi COVID-19, majelis hakim dituntut untuk lebih banyak menggunakan opsi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rutan/Lapas yang sudah mengalami overcrowding dan mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19 di dalam Rutan/Lapas.

Dalam melaksanakan pencegahan penularan COVID-19, seluruh elemen masyarakat diminta untuk berpartisipasi. Upaya physical distancing banyak dilakukan untuk mencegah penularan yang lebih besar. Namun sayangnya, di tengah setting Rutan/Lapas sebagai tempat berkumpul WBP ditambah dengan kondisi overcrowding di Indonesia, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh WBP. Kerentanan Rutan/Lapas sebagai tempat penularan penyakit akibat virus harus ditanggapi dengan komprehensif oleh seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, tidak terkecuali hakim.

Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 menyampaikan bahwa persidangan perkara pidana yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 tetap dilaksanakan. Kemudian pada 27 Maret 2020, Mahkamah Agung mulai memerintahkan pelaksanaan persidangan dengan teleconference. Dengan demikian, maka persidangan perkara pidana masih akan terselenggara, termasuk sidang dengan agenda putusan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan peradilan saat ini harus mendukung upaya pencegahan COVID-19. Terkait dengan pemidanaan, hakim harus berusaha memproduksi putusan yang sejalan dengan pencegahan COVID-19. Untuk mendukung hal itu telah banyak peluang dalam sistem peradilan pidana saat ini, salah satunya adalah alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang harus dimaksimalkan oleh hakim.

Kondisi overcrowding dan penyebaran COVID-19 menyebabkan Rutan/Lapas bukan lagi menjadi tempat yang aman untuk pelaksanaan pemidanaan. WHO telah menyerukan untuk mengurangi orang dalam tahanan untuk mencegah penyebaran masif terjadi. Atas hal tersebut, dalam tataran penyelesaian perkara pidana saat ini, maka hakim harus:

  1. Memaksimalkan penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP, untuk tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana tanpa kekerasan misalnya terkait dengan tindak pidana politik. Hakim harus mengupayakan pemidanaan dengan Pasal 14a KUHP. Terpidana akan menjadi klien dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pidana bersyarat juga dapat diberlakukan bagi pengguna narkotika coba-coba atau yang tidak butuh perawatan medis.
  2. Memaksimalkan pengguna pasal pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan menyertakan syarat khusus dalam Pasal 14c KUHP untuk tindak pidana dengan korban, kekerasan ringan ataupun tindak pidana dengan kerugian ekonomi. Hakim harus mengupayakan adanya syarat khusus berupa ganti kerugian atau kewajiban lain yang terkait dengan kompensasi kerugian korban sebagai syarat khusus, nantinya terpidana akan berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan untuk diawasi pemenuhan syarat umum dan syarat khusus atas putusannya. Namun, harus tetap diperhatikan syarat khusus yang diberlakukan harus dapat dipenuhi dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku
  3. Untuk tindak pidana narkotika, sebagai perkara yang paling banyak diadili di Pengadilan Negeri, hakim bisa memperbaiki jalannya kebijakan narkotika yang saat ini kurang tepat dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Hakim harus mencegah pemenjaraan bagi pengguna narkotika, termasuk penguasaan dan kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Hakim juga harus mencegah adanya penahanan bagi pengguna narkotika. Sekalipun telah ditahan hakim tetap harus mengupayakan adanya assessment ataskebutuhan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, hal ini sesuai dengan SEMA 4/2010 jo. SEMA 3/2011 bahwa hakim atas penilaiannya dibantu dengan surat keterangan dokter dan laboratorium dapat memutus dengan rehabilitasi sekalipun dalam proses penyidikan belum dilaksanakan proses assessment oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).
  4. Hakim dapat menerobos ketentuan pidana minimum khusus untuk pengguna dan pecandu narkotika. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menjelaskan jaminan rehabilitasi berdasarkan penilaian hakim, sekalipun penuntut umum tidak menggunakan Pasal 127, hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal-pasal UU Narkotika, sehingga tidak harus memberlakukan pidana penjara. Lewat kebolehan menyimpangi ketentuan minimum khusus, hakim dapat memberlakukan pidana bersyarat dengan masa percobaan dalam Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP untuk pengguna narkotika. Khususnya bagi mereka yang tidak membutuhkan rehabilitasi medis atau pengguna awal dan coba-coba.
  5. Terakhir, rehabilitasi bisa dengan rawat jalan. Rehabilitasi bisa dilakukan dengan rawat jalan tanpa harus menginap di Rumah Sakit. Hal ini akan membantu pemerintah sendiri dalam memprioritaskan pasien COVID-19. Sedangkan bagi pengguna narkotika dapat diberlakukan rawat jalan.

Pada intinya, ICJR, LeIP dan IJRS menilai bahwa Hakim harus sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi darurat COVID-19 yang bahkan telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Dalam kondisi ini, pemenjaraan harus sebisa mungkin dihindari. Hal ini juga menjadi langkah baik dalam penggunaan konsep keadilan restoratif serta mengoptimalkan alternative pemidanaan.

Jakarta, 30 Maret 2020

ICJR, LeIP, IJRS

CP :

Erasmus A.T. Napitupulu
Liza Farihah
Dio Ashar Wicaksana

Unduh File PDF

[MEDIA RILIS] Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu

Koalisi mencatat beberapa solusi mengenai masalah penahanan di tengah kondisi pandemi. Selain itu, masalah penahanan dalam perubahan KUHAP ke depan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP.

Selasa (24/3), Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengirimkan surat kepada Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, serta Kapolri untuk menunda pengiriman tahanan ke rutan atau lapas sementara waktu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Koalisi Pemantau Peradilan menilai instruksi yang disampaikan oleh Kemenkumham dalam surat tersebut masih belum jelas dan berpotensi melanggar ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.

Menkumham menyampaikan 2 (dua) poin utama dalam surat tersebut. Pertama, Kemenkumham menunda kegiatan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan sidang mulai Rabu (18/3) sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kedua, Kemenkumham juga menunda pengiriman tahanan ke rutan/lapas dengan alasan tahanan merupakan kelompok yang rentan terpapar COVID-19 karena kondisi rutan/lapas yang kelebihan muatan penghuni.

Surat tersebut belum menjelaskan apakah Menkumham tetap merekomendasikan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Apabila surat tersebut bertujuan untuk menginstruksikan agar APH tetap dapat menahan tersangka/terdakwa namun tidak dapat melakukan penahanan di rutan atau lapas di lingkungan Kemenkumham, maka hal tersebut bertentangan dengan KUHAP.

Pasal 22 KUHAP menyebutkan berbagai jenis penahanan, seperti tahanan rutan, tahanan rumah, dan tahanan kota. Dalam bagian penjelasan KUHAP, dijelaskan bahwa penahanan di rutan dapat dilakukan di tempat lain seperti kantor polisi, kantor kejaksaan negeri, maupun lapas jika belum ada rutan di wilayah tersebut. Dalam suratnya, Menkumham menginstruksikan untuk menutup akses pengiriman tahanan ke rutan atau lapas, tetapi tidak merekomendasikan agar penahanan dibatasi. Secara tidak langsung pernyataan ini memberikan kesan agar tahanan ditempatkan di kantor polisi atau kantor kejaksaan.

Menkumham memang tidak berwenangan untuk melarang atau memerintahkan penahanan karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun, Menkumham bisa memberi rekomendasi beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum agar tidak melakukan penahanan di tengah situasi seperti ini.

Koalisi memberikan beberapa rekomendasi pada Menkumham dan APH agar penanganan tahanan di tengah pandemi COVID-19 dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan tetap mengutamakan keselamatan para tahanan.

*Pertama,* Dalam melakukan penahanan, APH perlu memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, APH perlu memastikan bahwa penahanan memenuhi syarat jika ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Penahanan harus dilakukan dengan selektif, jika tersangka/terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia tidak perlu ditahan.

*Kedua,* Penahanan tidak perlu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana yang tidak melibatkan kekerasan. APH dapat memanfaatkan semaksimal mungkin mekanisme penahanan alternatif, misalnya mekanisme jaminan dalam KUHAP yang memperbolehkan tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

*Ketiga,* Untuk tahanan yang harus ditahan karena memenuhi syarat Pasal 21 ayat (4) KUHAP, opsi selain penahanan rutan harus dimaksimalkan sebisa mungkin. Pasal 22 KUHAP memberikan opsi tahanan rumah dan tahanan kota, yang memungkinkan tahanan tidak ditempatkan di dalam rutan, maupun tempat penahanan kepolisian, atau kejaksaan yang kami nilai sama-sama memiliki risiko terhadap penyebaran COVID-19. Penahanan rumah dan kota dapat diberikan dengan mempertimbangkan tempat tinggal yang jelas dan pekerjaan sehari-hari yang tidak memungkinkan seseorang meninggalkan kota tempat tinggalnya. Dalam situasi ini, proses hukum tetap berjalan dan putusan berupa penjara bisa dilaksanakan setelah pandemi usai.

*Keempat,* APH harus memaksimalkan penggunaan mekanisme penangguhan penahanan maupun pembantaran untuk mereka yang membutuhkan perawatan dan pendampingan medis. Selain itu, dibutuhkan adanya mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan isolasi, karantina, atau tindakan medis lainnya bagi tahanan yang terdampak.

*Kelima,* dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi seperti: tidak adanya kemungkinan menghilangkan barang bukti karena sudah diperiksa maupun sudah disita sejak awal pemeriksaan; tidak adanya kemungkinan melarikan diri karena memiliki pekerjaan sehari-hari atau tempat tinggal tetap; atau melakukan tindak pidana-tindak pidana yang memungkinkan penahanan tidak dilakukan sebagaimana disampaikan di atas, tahanan yang sudah habis masa tahanannya harus segera dikeluarkan dan tidak diperpanjang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penghuni yang ada sehingga pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan efektif sesuai dengan kemampuan rutan atau lapas.

*Keenam,* perlu adanya pengelolaan mitigasi dan edukasi yang komprehensif pada petugas rutan dan lapas untuk menghadapi situasi darurat seperti pandemi COVID-19 di masa yang akan datang. Penyusunan manajemen mitigasi dan materi edukasi ini bisa melibatkan lintas sektor termasuk sektor penanggulangan bencana, kesehatan, sosial, dan lainnya.

*Terakhir,* Koalisi menilai bahwa Pemerintah perlu memastikan ada aturan pelaksana dan juga aturan turunan dari KUHP yang lebih detail untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Koalisi menyadari sistem penahanan di Indonesia masih membutuhkan aturan mengenai sistem jaminan, pengawasan alternatif penahanan dan lainnya, untuk itu Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan memasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP.

Akan tetapi mengingat keadaan mendesak, sebagai langkah darurat mencegah meluasnya pandemi COVID-19 di lapas dan rutan, *Koalisi meminta Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Bersama terkait pengetatan penggunaan kewenangan penahanan.*

Jakarta 27 Maret 2020
Hormat Kami,
Koalisi Pemantau Peradilan.
ICJR, YLBHI, PKBI, IJRS, PUSKAPA, LBH Masyarakat, ELSAM, PBHI, Institut Perempuan, KontraS, Rumah Cemara, LeIP, LBH Pers, ICEL, IMPARSIAL, LBH Jakarta

Rilis Pers : Mendesak Lembaga Peradilan Menunda Persidangan Selama Masa Pandemi Covid-19 & Lepaskan Sebagian Tahanan

Per Sabtu 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah RI untuk penanganan Coronavirus disease (COVID-19) menyatakan bahwa 450 orang positif COVID-19, 38 orang meninggal dunia dan 20 orang sembuh. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, kematian sejumlah 6 orang dan pasien sembuh sebanyak 4 orang dari hari sebelumnya. Lebih lanjut, Achmad Yurianto menyatakan bahwa COVID-19 berpotensi menginfeksi 600-700 ribu orang di Indonesia berdasarkan perhitungan population at risk, yakni jumlah populasi yang kemungkinan melakukan kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita COVID-19 sehingga memiliki risiko tinggi terinfeksi (cnnindonesia.com). Jumlah kematian (death toll) akibat COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia, menempatkan angka kematian Indonesia lebih dari 8% di mana saat rilis ini ditulis menjadi yang tertinggi di dunia bahkan di atas Italia, Iran, China, Jepang, dan Spanyol (data dari Johns Hopkins Center for Health Security).

Bertolak belakang penetapan pandemic COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam di Indonesia dan himbauan Pemerintah RI untuk meminimalisasi interaksi manusia dalam jumlah banyak, ruang sidang masih menjadi tempat berkumpul para aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara. Dalam masa pandemi ini, Mahkamah Agung diharapkan untuk memiliki sense of crisis (rasa kepekaan terhadap situasi krisis) dengan cara mengutamakan keselamatan aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara. Sebuah itikad baik ketika pada 17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 1 Tahun 2020 berupa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Namun, sayang sekali SE SEKMA ini tidak menunjukkan ketegasan Mahkamah Agung untuk mencegah penyebaran COVID-19. SE SEKMA ini mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilangsungkan seperti biasa. Persidangan yang masih berjalan seperti biasa dan menjadi tempat berkumpul banyak orang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19. Dalam situasi ini, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta bahwa penyebaran COVID-19 sangat cepat dan angka kematian (death toll) akibat COVID-19 di Indonesia kian hari kian meningkat.

Selain itu, hak kesehatan orang-orang yang sedang terkurung di rumah tahanan negara (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga belum dipikirkan dengan baik. Penghuni Rutan dan Lapas. Dengan fakta bahwa Rutan dan Lapas mengalami overcrowding dengan tingkat kelebihan kapasitas sebanyak 98% (data smslap.ditjenpas.go.id per 17 Maret 2020), Rutan dan Lapas juga sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19 dengan cepat. Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan kebijakan untuk membatasi kunjungan. Namun, kebijakan ini tidak sejalan dengan perintah pengadilan yang tetap memanggil para tahanan untuk bersidang.

Situasi overcrowding yang tidak memungkinkan social distancing (jaga jarak antar manusia) dan minimnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi para tahanan akan membuat penyebaran COVID-19 semakin tak terbendung. Hal ini akan menimbulkan risiko penyebaran COVID-19 kepada aparatur penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat dan lainnya yang intens berinteraksi dalam jarak dekat dan kontak fisik dengan tahanan.

Koalisi Pemantau Peradilan melihat bahwa ketiadaan kebijakan dari Mahkamah Agung untuk melakukan penundaan sidang karena COVID-19 menyebabkan potensi penyebaran COVID-19 yang membahayakan aparatur penegak hukum dan juga para tahanan. Selanjutnya, kebijakan terhadap tahanan juga perlu mendapat perhatian khusus dan seharusnya tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM tetapi wajib melibatkan institusi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Penundaan sidang perlu diikuti kebijakan melepaskan sebagian tahanan yaitu mereka yang menjadi tersangka tindak pidana ringan termasuk pengguna narkotika. Selain itu warga binaan pemasyarakatan yang masuk kriteria untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Remisi perlu diberikan tanpa permohonan yang bersangkutan dan birokrasi administrasi seperti biasa. Hal ini untuk menjamin keselamatan dan akhirnya hak hidup para tahanan, warga binaan pemasyarakatan, penjaga Rutan, Sipir Lapas serta anggota keluarganya dan pada akhirnya hidup seluruh bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Koalisi Pemantau Peradilan mendesak kepada Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM untuk:

  1. Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan penundaan persidangan pada semua pengadilan tingkat pertama di Indonesia dalam jangka waktu social distancing yang dianjurkan oleh Pemerintah RI;
  2. Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan;
  3. Mendesak Mahkamah Agung perlu mempercepat pelayanan E-litigasi (administrasi perkara dan prosedur persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara) di seluruh pengadilan sebagai alternatif penyelesaian penundaan dan/atau peniadaan sidang;
  4. Mendesak Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan perlu melakukan kesepakatan bersama terkait penundaan persidangan dengan implikasi jangka waktu penahanan. Perlu ada aturan bersama terkait penangguhan masa tahanan bagi tahanan yang jangka waktunya akan habis;
  5. Mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak atas kesehatannya;
  6. Mendesak Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung meninjau ulang penahanan saat ini untuk mengurangi overcrowding di Rutan dan Lapas serta mendesak Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas meninjau ulang kebijakan penerapan pemberian remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB) dengan mengutamakan warga binaan pemasyarakatan dengan hukuman ringan ataupun kejahatan biasa, termasuk pengguna narkotika.

ELSAM, ICJR, IJRS, LBH Jakarta, LeiP, Kontras, PBHI, YLBH, PILNET Indonesia, ICW, CDS, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, PSHK, ICEL.

Narahubung:
Liza
Afif

Rilis Pers : Covid-19, Suara Difabel: Jangan Lupakan Kami!

Dalam situasi pandemik Covid-19 yang membahayakan ini, penyandang disabilitas/difabel merupakan bagian yang paling rentan dalam masyarakat. Seringkali anggota kelompok kami memiliki kerentanan berlapis, ketika yang bersangkutan sekaligus adalah anak-anak, orang tua, dan juga perempuan difabel yang sedang hamil.

Sayangnya, kerentanan difabel dalam situasi ini belum direspon secara komprehensif oleh pemerintah. Dari sekian banyak informasi publik yang disediakan oleh pemerintah, Kami melihat upaya untuk memastikan akses yang inklusif bagi difabel untuk menerima informasi masih sangat minim. Sebagai contoh, dalam setiap konferensi pers Satgas Covid 19 yang dibentuk Pemerintah Pusat tidak pernah disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI).

Bahkan hingga saat ini, Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan pernyataan mengenai rencana yang terukur untuk memastikan akses layanan dan jaminan kesehatan bagi difabel dalam situasi sulit ini. Informasi yang komprehensif terkait pencegahan untuk penularan dan tertular, pemeriksaan gejala, pengobatan, serta layanan pengaman sosial selama proses penyembuhan seharusnya diproduksi dengan mempertimbangkan akses bagi difabel, serta tersedia secara luas, termasuk di layanan rehabilitasi dan pedesaan.

Pemerintah tampaknya melupakan masyarakat difabel dan lalai memenuhi kewajibannya dalam Pasal 20 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan jaminan Hak Perlindungan dari Bencana untuk penyandang disabilitas, meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Untuk mencegah ancaman keselamatan yang lebih besar terhadap difabel akibat pandemik Covid19, Koalisi mendesak Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, agar sesegera mungkin:

  1. Meningkatkan kapasitas sektor perawatan kesehatan dengan cepat untuk memberikan layanan yang memenuhi syarat bagi difabel dengan:
    • Memastikan semua klinik yang menyediakan pengujian dan layanan yang terkait dengan COVID-19 memberikan dukungan akses fisik dan asistensi sepanjang diperlukan oleh difabel,
    • Menyediakan sumber daya bagi fasilitas tambahan yang ramah difabel, seperti konferensi video dan konsultasi telepon ke layanan medis khusus,
    • Menyediakan hotline yang melayani masyarakat dengan memprioritaskan layanan bagi difabel dan keluarganya, terutama yang membutuhkan dukungan mobilitas,
    • Menyediakan fasilitas yang memadai bagi difabel dengan kebutuhan kompleks, terutama ketika mengalami karantina
    • Melakukan penjangkauan aktif seperti penyuluhan, serta pemeriksaan bagi difabel yang tinggal di sekolah-sekolah luar biasa atau panti-panti rehabilitasi.
  2. Mendistribusikan perlengkapan pelindung diri yang memadai untuk difabel dan tenaga medis yang memberikan kesehatan bagi difabel, termasuk bagi mereka yang tinggal dalam sekolah luar biasa atau panti rehabilitasi.
  3. Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan layanan sosial pendukung-terutama dengan menyediakan perawat pengganti, bagi setiap difabel yang pendampingnya, atau dirinya sendiri, menjalani karantina dan proses pengobatan untuk mencegah menurunnya kualitas hidup mereka.
  4. Menempatkan difabel sebagai kelompok prioritas dalam penerimaan semua bentuk layanan tanpa biaya yang disediakan pemerintah.
  5. Menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel dan pendamping mereka, termasuk mereka yang tinggal di sekolah luar biasa dan panti-panti rehabilitasi dalam bentuk video, audio, gambar dan tulisan, mengenai:
    • Penyebaran Covid-19,
    • Gejala yang dialami penderita
    • Cara-cara untuk mencegah tertularnya Covid-19
    • Cara-cara untuk mencegah menularkan Covid-19 (self-isolation, social distancing, dst)
    • Unit dan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan deteksi dan pengobatan Covid-19 yang ramah difabel
    • Jaminan biaya pendeteksian dan pengobatan dari Covid 19 berikut prosedurnya
    • Dukungan dan pengaman sosial lainnya yang bisa diakses difabel yang melakukan selfisolation atau dalam proses penyembuhan, dan hal-hal lainnya yang disebutkan dalam angka 1 sampai dengan 4 di atas.

Untuk bisa melaksanakan seluruh permintaan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, agar Pemerintah Pusat:

  1. Sedapat mungkin menyediakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menanggulangi pandemik Covid-19 terutama untuk difabel, dari setiap sumber anggaran yang bisa diakses, termasuk mata-mata anggaran cadangan dan bantuan yang ditawarkan negara atau lembaga donor yang bersifat tidak mengikat,
  2. Melakukan pendelegasian dan koordinasi erat dengan Pemerintah-Pemerintah Daerah di seluruh wilayah,
  3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi difabel, baik organisasi level nasional maupun di daerah,
  4. Memantau pelayanan yang diberikan untuk difabel di seluruh wilayah 5. Memastikan terpenuhi akses keadilan bagi difabel di peradilan

Jakarta, 18 Maret 2020
Narahubung:
● Nurul 0856 2914 654
● Dhede 0822 2664 7301
● Suharto 0821 4071 9451
● Ismail (Tuli) 0857 1246 8696

Atas Nama Masyarakat Difabel Indonesia:
1. SIGAB Indonesia
2. SAPDA
3. Komunitas Braille’iant Indonesia
4. Ikatan Keluarga Disabilitas (Ternate)
5. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan
6. Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan
7. Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan
8. Bandung Independent Living Center (BILLiC), Bandung
9. Pengurus Kecamatan-PPDI Kec. Mlati Sleman, DI Yogyakarta
10. Gema Difabel Sulawesi Barat
11. Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS)
12. CIQAL Yogyakarta
13. OHANA Yogyakarta

Didukung oleh:
1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta
2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS), Jakarta
3. Institute of Community Justice (ICJ), Makassar
4. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Jakarta
5. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Selatan
6. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat
7. Lingkaran Belajar untuk Perempuan (LIBU Perempuan), Palu
8. Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
9. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Jakarta
10. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, Jakarta
11. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jogja
12. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi peradilan (LeIP), Jakarta
13. SUAR Indonesia
14. Knowledge Hub Jejaring Mitra Kemanusiaan (KH-JMK)

Rilis Pers : Covid-19, Mendesak Perlindungan Terhadap Tahanan

Koalisi Pemantau Peradilan (LBH Masyarakat, LBH Jakarta, YLBHI, IJRS, LeIP, PBHI, PILNET Indonesia)

Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) sedang menjalar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tercatat per 16 Maret 2020 telah terdapat 134 kasus positif (data Kementerian Kesehatan RI) dan telah menyebar di 8 Provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah dengan kasus positif COVID-19 terbanyak dan menjadi daerah paling rawan persebaran COVID-19.

Sejauh ini penanganan COVID-19 fokus untuk mengatur mobilitas orang dengan kebebasan tapi minim menyasar terhadap orang-orang yang sedang terkurung di rumah tahanan negara (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Minimnya perhatian terhadap orang-orang yang ditahan menimbulkan risiko persebaran COVID-19 menjalar terhadap seluruh penghuni Rutan dan Lapas termasuk petugas. Bahkan terhadap tahanan yang sedang dalam pemeriksaan di persidangan, persebaran COVID-19 bisa menjangkiti aparatur penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Panitera yang intens berinteraksi dalam jarak dekat dan kontak fisik dengan tahanan. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan sebab Rutan dan Lapas menjadi institusi yang over kapasitas dengan tingkat kelebihan kapasitas per 17 Maret 2020 sebanyak 98% (smslap.ditjenpas.go.id). Over kapasitas menjadikan Rutan dan Lapas menjadi tempat berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dalam satu tempat dan berdampak terhadap persebaran COVID-19 dapat bergerak dengan cepat.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan kebijakan untuk membatasi kunjungan. Namun, kebijakan ini tidak sejalan dengan perintah pengadilan yang tetap memanggil para tahanan untuk bersidang. Sampai dengan rilis ini ditulis, Mahkamah Agung belum menerbitkan instruksi kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk menyikapi pandemi COVID-19 sebagai keadaan force majeure.

Koalisi Pemantau Peradilan melihat bahwa ketiadaan kebijakan dari Mahkamah Agung untuk melakukan penundaan sidang karena COVID-19 dan tidak adanya upaya yang bersinergi dengan berbagai institusi lain seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyikapi COVID-19 terhadap tahanan menyebabkan potensi penyebaran COVID-19 yang membahayakan aparatur penegak hukum dan juga para tahanan.

Kebijakan terhadap tahanan tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM tetapi wajib melibatkan institusi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Dalam praktiknya, Kepolisian dalam tahap penyidikan kerap menggunakan masa penahanan sampai habis tanpa ada keperluan yang signifikan, sedangkan Kejaksaan kerap menunda pelimpahan perkara ke pengadilan dan sering menunda jadwal sidang yang sudah ditetapkan.

Dampak dari praktik ini adalah tenggat waktu untuk memeriksa tahanan di persidangan semakin sempit, dan berakibat kepada hak terdakwa dalam pembelaannya. Sedangkan persidangan yang mepet menimbulkan potensi kesempatan terdakwa di persidangan dalam menyiapkan pembelaan tidak maksimal. Praktik ini tampak menyepelekan prinsip asas praduga tidak bersalah sebab setiap Hakim dan Jaksa, termasuk Polisi sudah menganggap setiap terdakwa di persidangan sudah pasti akan dinyatakan bersalah.

Terkait dengan hal tersebut tersangka/terdakwa yang menghuni penjara dalam posisi berisiko dan kerap terkikis hak atas kesehatannya dan hak-hak hukumnya dalam proses peradilan pidana. Biang keladi atas situasi ini adalah bobroknya sistem peradilan pidana saat ini yang kerap menegasikan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hal ini, Koalisi Pemantau Peradilan mendesak kepada Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan HAM untuk:

  1. Melindungi tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak atas kesehatannya;
  2. Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan;
  3. Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan perlu melakukan kesepakatan bersama terkait penundaan persidangan dengan implikasi jangka waktu penahanan. Perlu ada aturan bersama terkait penangguhan masa tahanan bagi tahanan yang jangka waktunya sudah mau habis;
  4. Mahkamah Agung perlu mempercepat pelayanan E-litigasi (administrasi perkara dan prosedur persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara) di seluruh pengadilan sebagai alternatif penyelesaian penundaan dan/atau peniadaan sidang;
  5. Lembaga peradilan perlu melakukan evaluasi sistem peradilan serta menyusun kebijakan mitigasi jika terjadi adanya bencana atau situasi darurat yang menyulitkan pelaksanaan proses peradilan pada masa mendatang;
  6. Mendesak Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung meninjau ulang penahanan saat ini untuk mengurangi overcrowding di Rutan dan Lapas serta mendesak Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas meninjau ulang kebijakan penerapan pemberian remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB) dengan mengutamakan warga binaan pemasyarakatan dengan hukuman ringan ataupun kejahatan biasa, termasuk pengguna narkotika.

Narahubung:

Afif         0813 2004 9060
Oky        0812 6541 0330