Pada 27 Agustus 2024, IJRS, Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengadakan dialog kolaboratif antara Australian Bureau of Statistics (ABS), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam), dan Badan Pusat Statistik bersama juga Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, Kepolisian RI, Ditjen Pemasyarakatan, Sekretariat Satu Data Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dialog kolaboratif ini bertajuk Pengembangan Ekosistem Data Hukum dan Statistik Kriminal di Indonesia di mana bertujuan untuk membuka diskusi awalan agar dapat menciptakan sistem data nasional yang kohesif dan komprehensif, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengelolaan dan sinkronisasi data hukum, serta memperoleh informasi praktik baik dari ABS untuk memperbaiki pengelolaan dan proses integrasi data di Indonesia. Dialog ini diharapkan menjadi bekal awal untuk membuka peluang penguatan ekosistem data hukum dan kriminal di Indonesia.
