Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019

Pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 merupakan kegiatan yang dilakukan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Akses Keadilan bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Legal Roundtable (ILR). Kegiatan ini dilaksanakan bersama Bappenas RI untuk mengetahui bagaimana kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia. Indeks ini merupakan indeks pertama di Asia yang mengukur akses terhadap keadilan secara komprehensif. Harapannya, indeks ini dapat dijadikan acuan untuk penyusunan ataupun reformasi kebijakan yang berbasiskan bukti agar mendukung akses terhadap keadilan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Dalam advokasinya, indeks ini berhasil masuk menjadi salah satu target dalam indikator pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16.3.3, sehingga pelaksanaan yang berkala perlu terus diupayakan.

FINAL-INDEKS-A2J-INDONESIA-2022

Download Buku

Menegakkan Keadilan Bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pada tanggal 22 Maret 2022 Bestha Inatsan Ashila (Deputi Knowledge Management IJRS) menjadi salah satu narasumber dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 ”Menegakkan Keadilan Bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” yang diselenggarakan oleh SAPDA. Bestha memaparkan mengenai bagaimana peran aparat penegak hukum dan organisasi pemberi layanan dalam mempromosikan dan mendukung penegakan keadilan dengan perspektif gender dan disabilitas.

Bestha juga memaparkan mengenai  berbagai terobosan yang sudah dilakukan institusi penegak hukum dan beberapa temuan mengenai penelitian terbaru IJRS mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam lingkup kejaksaan serta rekomendasi yang dapat dilakukan institusi penegak hukum dalam mengoptimalkan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Urgensi Pengesahan RUU TPKS sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Senin, 7 Maret 2022, IJRS mengadakan diskusi untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual”.

Diskusi ini membahas hasil penelitian IJRS mengenai Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Penelitian terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2020) yang menemukan bahwa pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual masih belum maksimal diupayakan oleh aparat penegak hukum.

Diskusi juga bertujuan sebagai forum refleksi bersama mengenai RUU TPKS yang disebut sebagai pembaharuan hukum di isu kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS penting untuk didorong agar tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku namun juga mengutamakan aspek pemulihan dan perlindungan korban.

Simak kembali kegiatan webinar ini di Youtube IJRS TV : https://www.youtube.com/channel/UCyqPK3eYDAdtu5O1Ij3dwAg

Hasil Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjadi titik terang bagi korban di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana. PERMA 3/2017 menjadi salah satu langkah percepatan integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia.

Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.

Setelah 4 tahun sejak diterbitkan, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017—sebagai bagian yang integral dari upaya percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dan bagaimana penerapan isi PERMA dari perspektif hakim dan pendamping di lima wilayah implementasi SPPT-PKKTP, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Kajian ini pertama kali dipublikasi oleh Komnas Perempuan di : https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/hasil-kajian-atas-penerapan-perma-3-2017-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkktp-kepulauan-riau-kalimantan-tengah-dki-jakarta-jawa-tengah-dan-maluku

Kajian-Komnas-Perempuan-IJRS-MaPPI-2022

Download PDF

[Rilis Pers] Pemulihan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Belum Maksimal-Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Pada Senin, 7 Maret 2022, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengadakan diskusi untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual”. Diskusi ini membahas hasil penelitian IJRS mengenai Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Penelitian terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2020) yang menemukan bahwa pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual masih belum maksimal diupayakan oleh aparat penegak hukum.  Diskusi juga bertujuan sebagai forum refleksi bersama mengenai RUU TPKS yang disebut sebagai pembaharuan hukum di isu kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS penting untuk didorong agar tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku namun juga mengutamakan aspek pemulihan dan perlindungan korban.

Berdasarkan temuan penelitian IJRS, pemidanaan di Indonesia terkait kasus kekerasan seksual masih cenderung mengedepankan penghukuman pelaku, tetapi minim mengatur bagaimana korban bisa dilindungi dan dipulihkan. Dari 735 putusan pengadilan perkara kekerasan seksual sepanjang 2018-2020, hanya 0.1% dari total putusan yang mengidentifikasi bahwa korban memperoleh pemulihan dalam bentuk restitusi. Tentu ini menjadi keprihatinan IJRS dan semua jejaring organisasi masyarakat sipil. Kita semua perlu berupaya agar keadilan terpenuhi bagi korban secara konkrit,” ujar Marsha Maharani, peneliti IJRS dalam paparannya. Diskusi ini juga menghadirkan pembicara dan penanggap  dari  perwakilan dari Kementerian Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI), dan juga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB).

 LPSK memandang denda dan pidana kurungan pengganti tidak memberikan dampak secara langsung dalam kaitannya kepada pemulihan korban. Oleh karena itu, LPSK mengusulkan denda sebagai salah satu sumber victim trust fund dan program pemulihan korban jangka panjang”, ujar Dr. Livia Iskandar  M. Sc., Psi, Wakil Ketua LPSK, dalam paparannya menanggapi pentingnya Victim Trust Fund (VTF) sebagai mekanisme pemulihan korban. VTF atau atau Dana Bantuan Korban Tindak Pidana ini merupakan mekanisme pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pemulihan korban apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar restitusi. Mekanisme ini dapat diupayakan sejak sebelum proses peradilan dimulai, sehingga kebutuhan pemulihan korban dapat didorong sedari awal. “Hingga saat ini VTF belum diatur, oleh karenanya penting di RUU TPKS untuk mengakomodir hal ini. Kita perlu terus kawal sejauh mana pemulihan korban diutamakan dalam RUU TPKS”, tambah Ali Khasan S.H., M.Si, Asdep Pemenuhan Hak Perempuan KemenPPPA.

Penelitian IJRS ini turut menunjukkan, 72.1% korban kekerasan seksual dalam penelitian ini berada dalam rentang usia anak (6-18 tahun). Sedangkan, 33.5% pelakunya dalam rentang usia remaja akhir (18-25 tahun). Hal ini tidak lepas dari mayoritas pelaku kekerasan seksual yang ternyata juga dikenal korban. Temuan menunjukkan 87.9% kekerasan seksual dilakukan oleh pacar (25.2%), anggota keluarga di luar keluarga inti (13.5%), anggota keluarga inti (13.3%), teman (12.7%), tetangga (12.4%) dan lain-lain. “Penting peran pemerintah daerah untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual hingga unit terkecil di masyarakat. Dalam RUU TPKS saat ini turut didorong pembentukan dan perluasan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan ini merupakan kabar yang sangat baik,” sebut Peneliti PUSKAPA UI, Feri Sahputra.

Temuan lain yang juga penting menjadi perhatian bersama adalah bahwa mayoritas perkara kekerasan seksual yang dilihat dalam penelitian ini, yaitu 76.9% perkara kekerasan seksual adalah perkara repetisi atau kekerasan seksual yang sudah terjadi lebih dari satu kali oleh pelaku yang sama terhadap korban, sebelum akhirnya dilaporkan dan diproses hukum. Bahkan 35.6% dari kekerasan seksual yang berulang ini telah dialami beberapa kali/tidak terhitung oleh korban. Selain itu, ditemukan juga bahwa hanya 8.7% yang tercantum bahwa korban didampingi oleh pendamping ketika persidangan. Perlu diperbaiki dan ditambahkan dalam RUU TPKS terkait pendamping disabilitas dan pendamping korban di mana harus memenuhi syarat yaitu memiliki pemahaman tentang kerentanan dari komunitas rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga kebutuhan pemulihan korban lebih tepat sasaran”, ujar Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB.

Penting bagi seluruh pihak untuk mengutamakan perspektif pemulihan dan perlindungan korban dalam penanganan maupun pemidanaan perkara kekerasan seksual. Berikut beberapa rekomendasi dari diskusi webinar untuk pertimbangan penyusunan RUU TPKS dan pelaksanaan peraturan lainnya yaitu:

  1. Prinsip perlindungan dan pemulihan korban perlu mejadi fokus utama dalam pembahasan RUU TPKS saat ini. Hal ini dapat dikuatkan misalnya dengan memasukkan mekanisme Victim Trust Fund (VTF) di dalam RUU TPKS. Mekanisme VTF ini mampu menjadi mekanisme yang dapat melengkapi mekanisme restitusi yang hanya bisa dieksekusi setelah perkara diputus. Padahal, sebagai korban kekerasan seksual seringkali ada dampak fisik dan psikis yang harus dipulihkan segera dan butuh biaya serta tidak bisa menunggu selesainya proses pengadilan. Hal lain yang dapat dikuatkan dalam RUU TPKS dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban yaitu dengan memastikan keberadaan pendamping yang memiliki pemahaman tentang kerentanan dari kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan seksual, misalnya pendamping disabilitas.
  2. Mekanisme ini kemudian dapat dikuatkan dalam berbagai aturan internal aparat penegak hukum seperti Pedoman Kejaksaan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) hingga Peraturan Kepolisian (Perkap) bahkan juga dalam kerja-kerja lembaga perlindungan korban seperti LPSK agar melakukan penanganan perkara kekerasan seksual dengan tidak hanya berorientasi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan korban.
  3. Perlunya aparat penegak hukum untuk memastikan adanya sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat dipastikan proses penuntutan dan penegakan hukum yang memprioritaskan identifikasi dampak kerugian korban kekerasan seksual baik secara ekonomi, fisik dan psikis. Dalam proses pemeriksaan, penting juga bagi aparat penegak hukum untuk memastikan perihal pendampingan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA 3/2017 dan Pedoman Kejaksaan 1/2021.

Silahkan unduh ringkasan eksekutif penelitian IJRS “Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Penelitian terhadap Putusan Pengadilan tahun 2018-2020)” di link berikut https://bit.ly/Materi-IJRS-IWD2022

Contact Person:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

office@ijrs.or.id / www.ijrs.or.id

Marsha Maharani / marsha@ijrs.or.id
Arsa Ilmi Budiarti / arsa@ijrs.or.id

Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, dimana peneliti IJRS berkontribusi sebagai penulis dalam kajian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pembuatan kebijakan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini dapat berkontribusi untuk menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan peneliti dalam menyusun kebijakan pidana secara regulasi dan kelembagaan.

Laporan-Akhir-Kajian-Kerangka-Kelembagaan

Download Buku