Cakap Kamisan – Bahasa Gambar

25 Juni 2020, Neka selaku Manajer Informasi / Pustakawan IJRS berkesempatan mengikuti diskusi online Cakap Kamisan yang diselenggarakan oleh AIPJ 2.

Bahasan Cakap Kamisan kali ini adalah tentang Bahasa Gambar. Apa itu bahasa gambar? Bahasa gambar adalah salah satu bentuk komunikasi melalui gambar.

Mas Deni dari Grid Schoovilage (pembicara) memberikan materi mengenai Bahasa Gambar. Menurut Mas Deni saat kita masih anak-anak, gambar menjadi salah satu media komunikasi kita sebelum mengenal kata. Gambar yang detail & memiliki informasi dapat memudahkan kita menyampaikan pesan ke lawan bicara kita.

Tidak hanya itu, gambar juga melatih kreativitas kita dan juga sebagai sarana relaksasi. Apalagi ditengah Pandemi ini kita sangat butuh hiburan, baik dari segala pekerjaan work from home maupun dari banyaknya meeting online via zoom.

Menurut Mas Deni, jangan takut untuk menggambar. Tidak ada gambar bagus atau jelek yang penting pesan kita tersampaikan. Perlu banyak mengamati dan berlatih agar gambar kita semakin baik kedepannya.

Berikut ini terlampir materi pdf dari Mas Deni :

Unduh PDF

Explainer: bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia?

Oleh Siska Trisia 

Banyak pihak menilai ada kejanggalan dalam tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tuntutan yang diajukan jaksa dianggap sangat rendah dan tidak berpihak pada korban.

Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat soal penegakan hukum Indonesia mengingat tuntutan adalah salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bagaimanakah proses penuntutan perkara pidana di Indonesia? Bagaimana proses ini berjalan dalam kasus Novel Baswedan?

Menentukan tuntutan

Tuntutan – atau tepatnya dalam bahasa hukum: surat tuntutan – dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan.

Sebelumnya, jaksa terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan. SEJA tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pedoman No 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut.

Faktor-faktor ini antara lain kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi); perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa), akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian), dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).

Di kalangan ahli hukum ada perdebatan terkait faktor yang memberatkan dan meringankan ini, yaitu perdebatan terkait pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut pemisahan ini, tindak pidana adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya sanksi pidana. Dengan demikian, hanya sifat-sifat dari perbuatan itu saja yang menentukan suatu tindak pidana.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Dua hal ini seharusnya dipisahkan.

Pencampuradukan antara perbuatan pidana dan sifat-sifat pelaku tindak pidana untuk menentukan faktor memberatkan dan meringankan menimbulkan ketidakpastian dalam penuntutan perkara pidana.

Ketidakpastian ini bertambah karena penentuan faktor memberatkan atau meringankan tidak sepenuhnya di tangan seorang jaksa.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapat persetujuan dari atasannya lewat mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (Rentut).

Sehingga atasan jaksa tersebutlah yang memegang kendali. Padahal yang mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa menjalani pemeriksaan perkara adalah jaksa.

Tentu tidak adil jika orang yang tidak mengetahui secara langsung kondisi dan keadaan si terdakwa menentukan hal-hal yang menjadi peringan dan pemberat tuntutan pidana terhadapnya.

Dalam penuntutan, sering terjadi disparitas (perbedaan) tuntutan. Dalam dua sidang terhadap tindak pidana serupa, tuntutan yang diajukan bisa berbeda.

Ini bisa terjadi akibat jaksa merumuskan faktor memberatkan/meringankan secara berbeda atau keliru.

Contoh kasus yang serupa dengan penganiayaan terhadap Novel Baswedan adalah penyiraman air keras yang menimpa seorang pemuda di Palembang, Sumatra Selatan, pada 2019.

Akibat dari serangan itu, korban mengalami cacat permanen pada matanya. Jaksa kemudian menuntut hukuman 10 tahun penjara untuk pelaku; kasus serupa, tapi tuntutan jauh berbeda.

Tuntutan keliru

Dalam penganiayaan terhadap Novel Baswedan, jaksa menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Mengacu pada pedoman yang ada, seharusnya jaksa menentukan tuntutan berdasarkan tindak pidana yang terjadi, yaitu bagaimana perbuatan dilakukan dan akibat apa yang telah ditimbulkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat terdakwa – bahwa mereka tidak berniat mengenai mata korban, mereka mengakui perbuatannya, dan bahwa mereka telah meminta maaf kepada korban – seharusnya tidak dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan besaran tuntutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kekeliruan penuntutan yang menyebabkan perbedaan penuntutan.

Berdasarkan teori dan praktik penegakan hukum oleh jaksa di Indonesia, terjadinya disparitas penuntutan yang mencederai rasa keadilan bisa dan harus dicegah.

Ini bisa dilakukan lewat pembentukan pedoman penuntutan yang lebih spesifik (berdasarkan tiap jenis tindak pidana) dan merevisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memaksimalkan peran jaksa sejak proses penyidikan di kepolisian.

Saat ini ada keresahan bahwa jaksa hanya dianggap sebagai pembawa berkas perkara dari kepolisian ke pengadilan.

Selain mendorong kepastian hukum, pelibatan jaksa dalam penyidikan akan memperkuat peran jaksa sebagai filter dan pengendali perkara (dominus litis) untuk menentukan tindak pidana mana saja yang penting diajukan ke pengadilan dan diberi sanksi.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia-140936

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan: Satu Lagi, Reyndhart Rossy N. Siahaan Korban Kampanye Buta Anti Narkotika Pemerintah Indonesia

Perjuangan Reyndhart Rossy mendapatkan keadilan terpatahkan. Pada Senin, 22 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus bersalah Reyndhart Rossy dan menghukum Rossy selama 10 bulan penjara. Koalisi menyayangkan Majelis Hakim perkara Reyndhart Rossy yang tidak melihat dan menganalisis fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Kondisi Reyndhart Rossy yang menjadikan penggunaan ganja sebagai jalan terakhir sebagai pengobatan untuk menghilangkan rasa sakitnya dan tidak menggunakan ganja tersebut untuk kepentingan lain sayangnya tidak menjadi pertimbangan Hakim sama sekali. Dalam kondisi tersebut, Reyndhart Rossy seharusnya dapat masuk dalam kategori daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan oleh karena itu sudah seharusnya Reyndhart Rossy lepas dari seluruh tuntutan hukum.

Selain harusnya dilepaskan, putusan pidana penjara selama 10 bulan jelas mencederai rasa keadilan. Putusan ini bahkan melebihi masa tahanan yg sudah mencapai 7 bulan, dengan kata lain Rossy masih harus menjalankan 3 bulan di penjara. Praktik seperti ini hanya akan semakin menunjukkan kegagalan kebijakan narkotika di indonesia dan memperlihatkan bahwa seseorang dapat dipenjara akibat negara tidak menyediakan akses pengobatan yang dibutuhkan warga negaranya.

Kasus Reyndhart Rossy harus membuka mata pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, bahwa perang terhadap Narkotika yang dikampanyekan sejak 2015 lalu telah menyeret Reyndhart Rossy sebagai salah satu korbannya. Reyndhart Rossy adalah contoh nyata kebijakan perang terhadap narkotika yang rentan salah sasaran karena Pemerintah selalu membawa slogan anti narkotika, tetapi tidak pernah berani masuk ke ranah ilmiah untuk menjamin kepentingan publik yang lebih luas. Pemerintah harus mulai melakukan penelitian ilmiah tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan dan menghapus larangan pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan dalam kebijakan narkotika.

Reyndhart jelas bukan yang pertama, dan pastinya tidak akan menjadi yang terakhir. Tanpa reformasi kebijakan narkotika dari Pemerintah, mau berapa Reyndhart Rossy lagi yang harus
dikorbankan?

Jakarta, 22 Juni 2020

Hormat Kami,
Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan
ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, LeIP, Rumah Cemara, EJA, Yakeba, LGN

Kriminalisasi Ganja Medis: Harus Berapa Banyak Korban Lagi?

Peneliti IJRS, Maria Tarigan, menjadi pembicara dalam diskusi online, “Kriminalisasi Ganja Medis: Harus Berapa Banyak Korban Lagi?” yang diselenggarakan oleh Loophole Academy hari Selasa, 15 Juni 2020.

Dalam diskusi ini, Maria menjelaskan bagaimana hak atas kesehatan dan perkembangan pemanfaatan ganja medis dipertimbangkan dalam memutus kasus Reyndhart Rossy N. Siahaan. Maria juga menyatakan bahwa seharusnya Reyndhart Rossy bisa diputus bebas atas dasar daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Turut menjadi pembicara dalam acara ini adalah Harie NC Lay selaku kuasa hukum Rossy dan Dhira Narayana dari Lingkar Ganja Nusantara, masing-masing menjelaskan perkembangan kasus Rossy dan pemanfaatan ganja medis dari dalam kebudayaan Indonesia.

[Rilis Pers] Dalam Daya Paksa Kebutuhan Akan Ganja Medis, Reyndhart Rossy Tak Bisa Dipidana

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP Kirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Kupang untuk Perkara Reyndhart Rossy N. Siahaan dengan judul “Ganja Untuk Kesehatan Bukan Kejahatan”

Reyndhart Rossy N. Siahaan pada 28 Mei 2020 didakwa bersalah oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentang penyalahgunaan narkotika golongan I dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 1 tahun penjara. Reyndhart Rossy N. Siahaan atau Reyndhart Rossy atau Rossy (37 tahun) sebelumnya tinggal di Jakarta. Pada 2015, berdasarkan hasil CT Scan Nomor Registrasi RJ1508100084 dari RS OMNI, Reyndhart Rossy menderita penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan.

Pasca sakit, Reyndhart Rossy harus kehilangan pekerjaan, dan merantau ke Labuan Bajo, NTT untuk bekerja. Pada 2016, Reyndhart Rossy pergi ke Labuan Bajo untuk kembali bekerja, kali ini di bidang pariwisata. Namun, pada 2018 penyakitnya kembali kambuh, dan ia merasa terus kesakitan, ia telah mencoba berbagai pengobatan medis, tetapi masih terus merasakan sakit.

Pada 2019, Reyndhart Rossy lelah dengan pengobatan medis dan mencari informasi pengobatan lainnya. Akhirnya ia menemukan informasi bahwa penyakitnya bisa ditangani dengan konsumsi air rebusan ganja. Selanjutnya Reyndhart Rossy mencari informasi bagaimana cara mengakses ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia mengkonsumsi ganja, yang hanya dilakukan dengan meminum air rebusan ganja, tidak pernah menghisap ganja. Sejak meminum air rebusan ganja, Reyndhart Rossy merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik. Namun, naas pada 17 November 2019 ia ditangkap dan diproses secara hukum hingga dikenakan tuntutan 1 tahun penjara.

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP menaruh perhatian terhadap hal ini. Kasus ini adalah kasus penting untuk melihat respon negara dalam hal memberikan jaminan keadilan pada seseorang untuk memperoleh akses pengobatan dengan menggunakan narkotika, sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika. Untuk itu, ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP sebagai lembaga-lembaga dengan fokus kerja pada reformasi hukum dan peradilan di Indonesia berbasiskan penghormatan hak asasi manusia pada Senin, 15 Juni 2020 mengirimkan dokumen amicus curiae kepada majelis hakim yang menyidangkan Reyndhart Rossy.

“Amicus curiae” atau “Friends of the Court” atau “sahabat pengadilan” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus Curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan perkara yang ditangani.

Dalam Amicus Curiae tersebut kami menyatakan, bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus suatu perkara bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin bahwa apa yang dilakukan Rossy seharusnya disediakan oleh negara. Oleh karena itu, hakim seyogyanya bisa menggali nilai keadilan ini, bahwa tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya. Faktanya pun sekurang-kurangnya 50 negara telah meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis, termasuk Thailand dan Libanon yang meregulasi pemanfaatan ganja medis pada tahun 2020. Ganja paling tidak dapat digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit, termasuk penyakit nyeri neurogenik jangka panjang (mis. berasal dari sistem saraf) yang disebabkan oleh, misalnya, kerusakan saraf, nyeri tungkai hantu, neuralgia wajah, atau nyeri kronis setelah serangan herpes zoster.

Reyndhart Rossy melakukan tindak pidana menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatan atas dasar sikap batin yang terdorong daya paksa, yang seharusnya tidak bida dipidana. Reyndhart Rossy telah melakukan usaha-usaha untuk menyembuhkan penyakitnya tetapi tidak berhasil. Tekanan yang dialaminya telah berlangsung jauh sejak 2015 dan sudah diupayakan alternatif lain selain melakukan tindak pidana, keadaan dimana dia harus menggunakan ganja adalah tekanan yang memuncak karena penyakit tak kunjung sembuh. Reyndhart Rossy pun tetap hanya menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatannya dengan tidak sama sekali menghisap ganja, maka apa yang dilakukannya hanya untuk kepentingan kesehatannya—terlihat kondisi keterpaksaan dengan pembatasan hanya menggunakan untuk kepentingan medis.

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembaruan hukum, khususnya pembaruan hukum tentang kebijakan narkotika dan penghormatan hak asasi manusia utamanya hak atas pelayanan kesehatan, maka dengan ini, Kami berharap hakim dapat menghadirkan keadilan bagi Reyndhart Rossy.

Untuk itu kami merekomendasikan hakim dalam memutus untuk:

  1. Mempertimbangkan kondisi kesehatan Reyndhart Rossy N. Siahaan;
  2. Mempertimbangkan bahwa penggunaan ganja oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan adalah untuk kepentingan kesehatan;
  3. Mempertimbangkan bahwa perkembangan dunia telah membuktikan bahwa ganja dapat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan;
  4. Memutus lepas kepada Reyndhart Rossy N. Siahaan karena apa yang dilakukan Rossy terjadi karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 48 KUHP.

Berikut ini lampiran Amicus Curiae kasus penggunaan ganja medis Reyndhart Rossy Siahaan :

Download PDF

Jakarta, 15 Juni 2020
Hormat Kami,

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, LeIP

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan

Bebaskan Reyndhart Siahaan di Kasus Ganja Medis

Kasus ganja medis Fidelis Arie di 2017 kembali berulang. Kali ini menimpa Reynhardt Siahaan yang didakwa atas penggunaan ganja yang kini menunggu vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kupang.

Seperti diberitakan di berbagai media, Reynhardt mengalami gangguan saraf terjepit di 2015. Di 2018, penyakit tersebut kembali kambuh. Kemudian dia menggunakan ganja untuk meredakan rasa sakitnya. Kini Renyhardt harus menghadapi proses hukum. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Fidelis Arie di PN Sanggau, 2017 silam. Fidelis harus diadili karena melakukan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada isterinya, Yeni Riawati, yang memiliki penyakit Syringomyelia. Sebelumnya Fidelis sudah berusaha mencari metode pengobatan terhadap isterinya tersebut melalui cara konvensional dan alternatif. Fidelis kemudian ditangkap dan divonis penjara oleh PN Sanggau. Selama Fidelis menjalani proses hukum, kondisi Yeni terus merosot hingga akhirnya meninggal dunia.

UU Narkotika memang melarang penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), namun perlu diingat bahwa original intent dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) justru bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana tertulis dalam tujuan dari UU Narkotika pada Pasal 4 huruf a UU Narkotika. Koalisi menilai bahwa tidak semestinya UU Narkotika melarang pemanfaatan narkotika untuk pelayanan kesehatan.

Lebih jauh, kriminalisasi yang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Reynhardt dan Fidelis jelas bertentangan dengan tujuan pertama dan utama keberadaan narkotika sejatinya adalah untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Pelarangan dan kriminalisasi penggunaan narkotika untuk kesehatan justru bertolak belakang dengan eksistensi narkotika itu sendiri. Riset dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan hal tersebut pun harus tersedia dan didukung oleh negara.

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Hak atas kesehatan juga dijamin dalam UU HAM nomor 39/1999 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah Indonesia ratifikasi. Oleh karena itu, jelas bahwa pelarangan narkotika untuk narkotika golongan I untuk medis bertentangan dengan norma hak atas kesehatan. Belajar dari kasus Fidelis dan Reynhardt, sudah waktunya Indonesia membuka diri dan menyediakan kesempatan pemanfaatan narkotika golongan I guna pelayanan kesehatan.

Sekalipun UU Narkotika mengkriminalisasi penggunaan narkotika, Koalisi berharap Majelis Hakim yang mengadili perkara Reynhardt mengedepankan prinsip hak atas kesehatan dan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Apa yang dilakukan Reynhardt dapat dikategorikan sebagai keadaan daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP. Keadaan sakit yang diderita Reynhardt dan keberhasilan pengobatan menggunakan ganja yang dia lakukan adalah kondisi yang dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan oleh Reynhardt. Pengadilan harus mampu menelusuri apakah Reynhardt benar-benar menggunakan ganja untuk kebutuhan pengobatan, apabila benar maka kondisi ini, sekali lagi adalah kondisi daya paksa, dan berdasarkan Pasal 48 KUHP, disebutkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Dalam kondisi terjadi keadaan daya paksa untuk kasus-kasus yang melibatkan kondisi kesehatan dan merujuk pada UU Narkotika yang mengamanatkan penggunaan narkotika untuk kesehatan masyarakat, maka Koalisi mendorong Majelis Hakim agar mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Sehingga sudah tepat dan sangat adil apabila Majelis Hakim bersedia untuk membebaskan Reyndhart Siahaan dari segala dakwaan, sebab ganja yang ia miliki dan gunakan dipakai untuk kepentingan medis.

Koalisi juga mendesak Negara untuk:

  1. Meninjau ulang kebijakan narkotika Indonesia untuk membuka akses dan menjamin ketersediaan narkotika golongan I, di mana ganja ada di dalamnya, bagi pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia.
  2. Menyediakan kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap zat dan tanaman di golongan I narkotika, dengan menempatkan ganja sebagai prioritas.
  3. Menghilangkan stigma buruk terhadap zat narkotika dan kepada pengguna narkotika, sebab pengguna bukan kriminal dan mereka harus didukung – bukan dikurung.

Jakarta, 10 Juni 2020
Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan
LBH Masyarakat, LGN, ICJR, Rumah Cemara, IJRS, EJA, Yakeba

Narahubung:
Ma’ruf Bajammal
Pengacara Publik LBHM

[Rilis Pers] Upaya Pendekatan Humanis Aparat Penegak Hukum

Penjara delapan hari merupakan vonis yang diterima RMS atas tindak pidana yang dilakukannya. Pencurian tiga tandan sawit yang dilakukan oleh Ibu tiga anak ini setara dengan kerugian ekonomi sebesar Rp. 76.500, sedangkan pihak korban yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia yaitu PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan. Penjatuhan vonis pidana pada kasus RMS ini patut disayangkan, karena pendekatan penghukuman yang dikedepankan. Publik tentu saja tidak lupa terhadap kasus serupa seperti kasus Nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao. Bahkan awal tahun ini, publik juga baru mendapatkan kasus pencurian sisa getah karet oleh Sarimin di perkebunan milik PT. Bridgestone, SRE, Sumatra Utara. Bahkan dalam kasus tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan bahwa Jaksa kedepannya perlu menggunakan hati nurani dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Tidak lupa juga beliau menegaskan akan ada diskresi untuk kasus semacam itu dengan menggunakan peraturan internal Kejaksaan.

Dalam kasus semacam ini Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memandang aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dimana pendekatan tersebut mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan pelibatan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Beberapa agen keadilan restoratif tentunya dapat diidentifikasi yaitu aparat yang terlibat pada peradilan pidana, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim, kemudian pihak utama yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Bahkan Kepolisian sendiri sudah menerbitkan peraturan internal terkait keadilan restoratif, dimana pada Surat Edaran nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menempatkan penyelesaian permasalahan tidak hanya sekedar penghukuman saja.
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang berlaku pada pelaku yaitu 1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus opzet) terutama kesenganjaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dan 2) pelaku bukan residivis. Berdasarakan situasi kasus Ibu RMS diatas maka pendekatan keadilan Restoratif dapat dilakukan, secara spesifik dengan tidak melanjutkan perkara tersebut dalam peradilan atau dengan menerapkan sanksi alternatif diluar dari pemenjaraan yang memiliki fokus pada pemulihan kerugian yang diderita PT. Perkebunan Nusantara sebesar Rp.76.500.

Meskipun dalam perkara ini IJRS mengapresiasi upaya oleh hakim, dengan melihat kinerja hakim dalam mengurangi penggunaan pidana seberat-beratnya bagi pelaku pelanggar hukum, yaitu dengan menetapkan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dengan percobaan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan atas kerugian yang diderita, penilaian atas latar belakang korban dari tindak pidana juga dilakukan oleh APH. Lebih lanjut lagi, perhatian terhadap latar belakang Ibu RMS juga menjadi pertimbangan APH dalam perumusan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hal ini merupakan dokumentasi baik atas kinerja APH untuk mengedepankan hukuman yang tidak memenjarakan. Pendekatan pemenjaraan selain akan menambah jumlah narapidana di Lapas, yang sudah kelebihan kapasitas, juga akan menimbulkan polemik di dalam masyarakat terkait hati nurani atau sisi humanis APH, terutama pada masa pandemic COVID19.

Poin lainnya yang perlu menjadi praktik baik adalah penggunaan pidana percobaan yang ditetapkan oleh hakim sebagai solusi pencegahan pemenjaraan kepada pelaku pelanggar hukum minor, pada kasus Ibu RMS pidana percobaan yang ditetapkan oleh hakim akan membantu dirinya untuk dapat bekerja dan memperoleh uang sehingga dapat membayarkan ganti kerugian atas tindak pidana yang ia lakukan. Hal baik ini tentunya dapat lebih dimaksimalisasi dengan independensi Polisi dan Jaksa dalam menjalankan perannya, yaitu dengan penolakan laporan perkara dari polisi sebagai garda terdepan di masyarakat dan penghentian penuntutan dari Jaksa atas kasus minor dengan memaksimalkan aturan dalam acara pidana, seperti penggunaan pasal 14 KUHAP. Independensi APH ini tentunya diikuti oleh pelibatan pihak-pihak yang terkait secara partisipatif, sehingga APH juga menjadi agen keadilan restoratif itu sendiri.

Akan tetapi, sebenarnya penegak hukum dapat menyelesaikan permasalahan konflik antara RMS dan PT. Perkebunanan Nusantara V Sei Rokan dengan menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif solusi dari tuntutan penjara. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan alternatif pada peradilan pidana yang mengutamakan upaya maksimalisasi pemulihan kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut, dan pelibatan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Jika pendekatan keadilan restoratif ini dapat dipraktikan sejak tahap awal hadirnya laporan, maka pidana percobaan dan kurungan 7 (hari) tidak perlu sampai pada meja hakim.

Melainkan berkas B-19 dapat hadir di meja Polisi sebagai berkas kinerja dalam penyelesaian perkara dan Ibu RMS dapat tetap bekerja untuk membayar kerugian kepada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan sebesar Rp.76.500.
Berdasarkan hal tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyatakan kedepannya.

Mendorong pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan oleh aparat penegak hukum
Penyidik kedepannya perlu memaksimalkan peraturan internal Kepolisian terkait keadilan restoratif dimana tidak memaksakan perkara-perkara kerugian kecil untuk diproses peradilan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Kepala Kepolisian RI ketika menerbitkan Surat Edaran nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
Mendorong legislasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Mendorong dibukanya ruang diskusi oleh APH dengan masyarakat sipil dalam upaya menerapkan keadilan restoratif pada lingkup peradilan pidana disertai dengan akuntabiltas prosesnya.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Criminal Justice Reform Director

Contact : office@ijrs.or.id