Performance-based Budgeting and Budget Accountability in the Judiciary and AGO

Kamis, 12 Desember 2019 Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memandu Panel 1 pada Indonesia-Nederlands Security and Rule of Law Update- 2019 dengan judul panel Penganggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Anggaran pada peradilan dan Kejaksaan Agung ( Performance-based Budgeting and Budget Accountability in the Judiciary and AGO).

Narasumber yang terlibat dalam Paenli ini diantaranya adalah:

  1. Tonie Hulman Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
  2. Ibu Prahesti Pandanwangi, Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Republik Indonesia (Bappenas RI)
  3. Bapak Surya Budi Dharma, Kepala Sub-Bagian Rencana Anggaran dan Program Kerja 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI
  4. Bapak Ahmad Misbakul Hasan, Sekertaris Jenderal dari Sekertariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Seknas FITRA)

Beberapa poin penting yang dapat dicatat dari diskusi ini diantaranya adalah:

  • PBB akan menguntungkan lembaga atau organisasi, jika terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai maka anggaran tersebut tidak perlu dikembalikan kepada negara melainkan bisa digunakan untuk meningkatan performa atau kebutuhan dari lembaga tersebut, bahkan menjadi bonus bagi para pegawainya
  • Kejaksaan masih mengalami kesulitan terkait perbedaan program di kejaksaan yang menghambat pengalihfungsian anggaran dari pidana khusus ke pidana umum dalam satu satuan kerja kejaksaan
  • Kondisi geografi Indonesia yang banyak kepulauan dan pegunungan juga menjadi tatangang bagi kejaksaan dalam melakukan penganggaran dan perencanaan biaya satuan kerjanya
  • Bappenas melihat mekanisme penyatuan program tanpa menghapuskan eselon satu di Kejaksaan sangat mungkin dilakukan sehingga memunkinkan untuk mempermudah pengalihfungsian anggaran pada setiap satuan kerja
  • Seknas FITRA memberi catatan proses sinkronisasi agenda negara dengan proses perencanaan pengganggaran di Kejaksaan juga cukup rumit, bayak layer yang harus disederhanakan agar membantu kejaksaan dalam penyusunan anggaran kejaksaan.

Materi dapat di download pada link berikut bit.ly/PanelPBB

Konferensi Nasional Pro Bono & Hukumonline Award 2019 Pro Bono Champions

Hukumonline.com dan didukung oleh Program eMpowering Access to Justice (MAJu) yang diimplementasikan oleh The Asia Foundation dan United States Agency for International Development (USAID) bermaksud menyelenggarakan Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Award 2019 Pro Bono Champions pada  Rabu, 11 Desember 2019 di Binakarna Auditorium, Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman-pemahaman kepada Advokat terkait Pro Bono. Sebagian besar Advokat belum menjalankan kewajiban Pro Bono sehingga partisipasi dari para Advokat untuk memberikan layanan Pro Bono masih tergolong rendah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat marjinal yang kurang mendapatkan akses terhadap layanan Pro Bono. Secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Sebagai wadah diskusi dan bertukar pikiran para Advokat yang telah aktif melakukan Pro Bono dengan para Advokat yang belum aktif sehingga dapat menginspirasi untuk turut aktif meningkatkan pemerataan pemberian layanan Pro Bono;
  2. Meningkatkan semangat para Advokat dalam memberikan layanan Pro Bono dengan cara memberikan apresiasi dan insentif.

High Level Regional Judiciary Meeting on Safeguard Protections in Death Penalty Sentencing

Pada Kamis, 12 Desember kemarin, LBHM, @independensi.peradilan, @ijrs_official, @kontras_update, @hrinews bersama-sama menyelenggarakan High Level Regional Judiciary Meeting on Safeguard Protections in Death Penalty Sentencing. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan penjatuhan hukuman mati dari berbagai yurisdiksi, dan mendiskusikan upaya untuk memastikan negara yang masih menerapkan hukuman mati akan menjatuhkan pidana mati secara ketat, proporsional, dan hati-hati. .

Pertemuan ini dihadiri oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia (2018-2019) Tan Sri Richard Malanjum, hakim agung Pakistan Justice Qazi Muhammad Amin Ahmed. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial, Bpk HM Syarifuddin, SH, MH, turut memberikan sambutan. Akademisi internasional dari Cornell University, George Washington University, dan Oxford University, juga turut menghadiri pertemuan ini.

Indeks Akses Terhadap Keadilan

Dengan bangga pemerintah Indonesia berhasil meluncurkan Indeks Akses terhadap Keadilan pertama di Indonesia, mungkin juga pertama di Asia.

Indeks ini telah dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas bekerja sama dengan konsorsium yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Roundtable Legal (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Setelah hampir dua tahun, konsorsium terlibat dalam banyak pertemuan konsultatif dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Statistik Indonesia, beberapa ahli di tingkat global dan juga tingkat nasional. Kami juga bekerja sama dengan 4 Organisasi Masyarakat Sipil untuk melakukan survei pra-tes di 5 provinsi di Indonesia (Jakarta, Riau, NTB, Sulteng dan Papua Barat). Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang mendukung dan mempercayai kami.

Akhirnya, kami dapat mempublikasikan hasil Akses untuk Keadilan di Indonesia tahun 2019 adalah 69,6% – dari 0 – 100%, skor ini dikategorikan sebagai cukup. Saya tahu bahwa hasilnya tidak cukup baik, masih banyak masalah dalam implementasi akses terhadap keadilan di Indonesia. Namun, indeks ini bisa menjadi alat untuk menentukan target indikator pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam perencanaan serta kegiatan pemantauan.

Omong-omong, kami akan menerbitkan publikasi kami sesegera mungkin. Jadi, tunggu informasi selanjutnya.

Download materi Indeks Akses terhadap Keadilan INLU 2019 di sini

Konferensi dan Call for Paper Restorative Justice

Peneliti IJRS Rima Ameilia dan Maria Tarigan menghadiri Konferensi dan Call for Paper bertajuk Restorative Justice. Acara ini diselenggarakan di Lombok, pada tanggal 9-10 Desember 2019. Konferensi ini diselenggarakan untuk menggaungkan kembali isu nasional mengenai restorative justice dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia serta meningkatkan perluasan pengetahuan mengenai Restorative Justice.

Materi dari acara ini dapat diunduh di : http://bit.ly/RJLombok2019

Seminar Nasional dan Call for Paper : Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 2019, peneliti IJRS Josua Satria Collins dan Maria Tarigan menghadiri acara Seminar Nasional dan Call for Paper tentang Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam konferensi ini, Maria dan Josua hadir sebagai pemakalah pada sub-tema Kebijakan Kriminalisasi Delik Pengancaman pada Kekuasaan Umum dan Ketertiban Umum dengan menulis paper berjudul, “Pasal Penghinaan Presiden: Reinkarnasi Regulasi Inkonstitusional”

“Legal Technology 4.0, Ways to Help Legal Profession”

Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia dan Legal Hackers Jakarta dengan dukungan @america dengan bangga menjadi tuan rumah Teknologi Regulator dan Teknologi Hukum Hackathon.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah :

(1) Regtech and Legaltech Talk

(2) Legal Design Thinking Workshop dan AI & Machine Learning Workshop

(3) Hackathon

Pada 3 Desember 2019 lalu, Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia dan Legal Hackers Jakarta dengan dukungan @america mengadakan kegiatan diskusi dengan tema “Legal Technology 4.0, Ways to Help Legal Profession”. Siska Trisia (Program Director of IJRS) berkesempatan untuk menjadi salah satu pembicara dalam acara ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan Pemahaman terkait dengan Regulatory Tech and Legal Tech kepada masyarakat dan manfaat penggunaan Regulatory Tech and Legal Tech bagi Legal Professional dan Masyarakat
  2. Mensosialisasikan keberadaan inovasi-inovasi di bidang Regulatory Tech and Legal Tech
  3. Menjadi proses untuk melakukan networking sesama penggiat Regulatory Tech and Legal Tech dengan Stakeholder terkait.