[Rilis Pers] Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali: Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan dalam RKUHP untuk Pengarusutamaan Restorative Justice, dan Reformasi Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan

Lagi-lagi kondisi buruk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terungkap. Kali ini dibeberkan oleh Surya Anta, yang pernah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat melalui cuitan dalam twitter miliknya. Surya Anta membeberkan kondisi buruk pada Rutan Salemba mulai dari kondisi pemenuhan hak dasar WBP yang tidak memadai, yaitu hak atas makanan hingga hak atas kesehatan, juga terjadinya praktik perdagangan gelap narkotika hingga komodifikasi untuk pemenuhan fasilitas layak di dalam Lapas. Kondisi ini dilaporkan pada masa sebelum pandemi COVID-19, sebelum pihak Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan percepatan asimilasi dan pembebasan bersyarat pada WBP untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Temuan ini tidak mengejutkan, tetapi tetap memprihatinkan, karena kondisi ini terus terjadi tanpa adanya solusi komprehensif. Hal ini jelas terjadi seiring dengan overcrowding Rutan dan Lapas yang terjadi terus menerus tanpa solusi yang komprehensif. Sebagai catatan, sebelum kebijakan pelepasan WBP untuk pencegahan penyebaran COVID-19, per Maret 2020 jumlah penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 270.466 orang. Padahal kapasitas Rutan dan Lapas hanya dapat menampung 132.335 orang. Kesimpulannya beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 204%.

Sayangnya, solusi atas permasalahan tersebut tidak komprehensif dan hilang timbul. Pemerintah tidak begitu memperhatikan bahwa pangkal permasalahan kondisi overcrowding adalah kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM pada Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam lampiran Permenkumham tersebut, dinyatakan bahwa upaya penanganan overcrowding juga harus dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan dan mereformasi paradigma penghukuman yang kental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Permenkumham ini menyoroti budaya praktis aparat penegak hukum yang secara eksesif melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa dalam masa persidangan. Per Maret 2020, jumlah tahanan di Rutan/Lapas di Indonesia menyumbang 24% dari jumlah penghuni. Hal ini disebabkan oleh adanya paradigma penegak hukum bahwa penahanan merupakan suatu keharusan. Padahal KUHAP menyediakan mekansime lain, misalanya tahanan kota, tahanan rumah atupun mekanisme penangguhan penahanana. Untuk penahanan Rutan, KUHAP pun sudah menyatakan bahwa seorang Tersangka “dapat” dikenai penahanan, dan bukan “harus” dikenai penahanan. Sikap seperti ini yang dikritik Permenkumham ini.

“Pola pikir praktis seperti ini sangat berdampak pada isi hunian di Lapas dan Rutan, karena semakin tinggi penghukuman dengan menggunakan media penahanan maka semakin tinggi jumlah hunian dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia atau lazim disebut overcrowded” (Lampiran Permenkuham No. 11 tahun 2017 hal. 6)

KUHAP dalam ketentuan mengenai penahanan membatasi syarat dilakukannya penahanan berdasarkan 2 (dua) syarat, yakni syarat objektif dan subjektif. Sayangnya, syarat subjektif penggunaannya sangat bergantung dari penilaian aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum berpendapat bahwa pelaku akan melarikan diri, maka penahanan dapat dilakukan. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan ketiadaan mekanisme untuk mempertanyakan dipenuhinya syarat subjektif ini, karena pra-peradilan hanya terbatas memeriksa perihal administratif dan hanya dapat dilakukan apabila ada gugatan dari pihak yang haknya terlanggar.

Selain kritik terkait dengan penggunaaan penahanan yang eksesif, Permenkumham No. 11 tahun 2017 tersebut juga menaruh catatan terhadap kondisi minimnya alternatif pemidanaan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Kritik tersebut juga disampaikan untuk beberapa rumusan dalam RKUHP.

“Visi undang-undang di Indonesia yang bernuansa penjara sesungguhnya adalah alasan sederhana mengapa Indonesia menghadapi permasalahan kondisi overvrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh lain, dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang saat ini dibahas di DPR, hampir semua ancaman pidana meningkat drastis, beberapa di antaranya bahkan dapat mengakibatkan over kriminalisasi yang berujung pemenjaraan dan berbuah overcrowded. Sebut saja semisal pidana penghinaan yang ancamannya dalam RKUHP mencapai 5 (lima) tahun penjara atau pidana zina yang juga mencantumkan pidana penjara 5 (lima) tahun pula.” (Lampiran Permenkumham No. 11 Tahun 2017, hal. 23).

Dalam Naskah Akademik RKUHP, Perumus RKUHP berkomitmen untuk menghadirkan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan untuk menghilangkan dampak destruktif dari pemenjaraan. Namun sayangnya, hingga draft RKUHP September 2019, keberadaan alternatif pidana baru nampaknya tidak akan berdampak positif dalam menangani masalah overcrowding, dengan jumlah yang sangat minim dan banyaknya syarat yang harus diberlakukan.

Tidak hanya terkait dengan penggunaaan penahanan yang eksesif dan minimnya alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, Permenkumham No. 11 Tahun 2017 tersebut secara jelas mengkritik adanya kebijakan narkotika yang punitif dengan mengatakan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada masalah pemenuhan hak kesehatan penghuni Lapas.

Maka sudah bisa ditebak tingginya jumlah pengguna narkotika sangat berpengaruh terhadap jumlah Tahanan/Narapidana kasus penyalahgunaan narkotika yang masuk ke dalam Lapas/Rutan, meskipun tempat terbaik yang dibutuhkan mereka adalah pusat rehabilitasi. Peningkatan pemenjaraan pada pengguna narkotika tersebut dipastikan berbanding lurus dengan prevalensi HIV/AIDS di Lapas/Rutan. Hal ini disinyalir terjadi melalui peredaran gelap narkotika yang tak henti-hentinya (dengan segala modus operandinya) diselundupkan ke dalam Lapas/Rutan dan praktik seksual yang tidak aman yang terjadi di Lapas/Rutan. Jumlah tersebut tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan untuk menyadari bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika di Lapas/Rutan memerlukan special treatment (Lampiran Permenkumham No. 11 tahun 2017 hal. 42).

Sebagai catatan, kebijakan narkotika yang mempromosikan pemenjaraan adalah kebijakan yang usang dan telah gagal di banyak negara. Meneruskan kriminalisasi terhadap pengguna dan pecandu narkotika sama dengan meneruskan kegagalan. Per Maret 2020, 55% WBP berasal dari tindak pidana narkotika dan sebanyak 38.995 WBP merupakan pengguna narkotika. Bahkan sebelumnya di Februari 2020, 68% WBP berasal dari tindak pidana narkotika dan pengguna narkotika yang dipaksa untuk mendekam di penjara mencapai 47.122 orang.

Dokumen Permenkumham No. 11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya bisa jadi kunci pemerintah untuk melakukan evaluasi mendasar dari kebijakan pidana di Indonesia. Reformasi kebijakan pidana ini pun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Pemerintah yang berkomitmen untuk mengarusutamakan penggunaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana. Salah satu poin penting dalam penggunaan Restorative Justice juga sejalan dengan menghindarkan penahanan secara eksesif, menjamin optimalisasi alternatif penahanan non pemenjaraan dan mereformasi kebijakan narkotika untuk kembali pada pendekatan kesehatan masyarakat dengan menjamin pengguna dan pecandu narkotika tidak dikriminalisasi.

Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Peradilan memberikan rekomendasi solusi untuk perbaikan kondisi buruk Rutan dan Lapas harus dengan reformasi kebijakan pidana sebagai berikut:

  1. Pemerintah dan DPR segera melakukan pembaruan KUHAP dan perbaikan sistem peradilan pidana serta memastikan judicial control/oversight yang lebih baik untuk mencegah penggunaan penahanan secara eksesif;
  2. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya reformasi hukum pidana (reformasi ketentuan pidana dalam RKUHP dan UU terkait Pidana di luar KUHP, mengefektifkan pidana denda, dan bentuk alternatif pemidanaan non-pemenjaraan lainnya);
  3. Pemerintah segera mengubah kebijakan punitif menjadi kesehatan masyarakat untuk menangani narkotika dan menyelaraskan kebijakan pidana dengan semangat menghapuskan stigmatisasi bagi pengguna dan pecandu narkotika.

 

Jakarta, 14 Juli 2020
Hormat kami,

Koalisi Pemantau Peradilan
ICJR, IJRS, LeIP, LBH Masyarakat, KontraS, ELSAM, YLBHI, PBHI, LBH Jakarta, ICEL, ICW, PSHK, Imparsial, Puskapa, LBH Apik, PILNET Indonesia

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Sipil Meminta Dasar Pemerintah Menolak Rekomendasi WHO terkait Ganja Medis untuk Dibuka ke Publik

Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) meminta agar bukti ilmiah terhadap klaim-klaim penelitian terkait ganja medis dibuka kepada publik. Koalisi yang diwakili oleh LBH Masyarakat pada 7 Juli 2020 secara resmi telah mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada BNN, Polri, dan Kemenkes.

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mempertanyakan sikap Pemerintah yang menolak rekomendasi WHO terkait penggunaan ganja untuk kesehatan. Sebelumnya, pada Juni 2020 Pemerintah yang diwakili oleh Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan mengadakan rapat untuk menyiapkan jawaban resmi untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat WHO dan berkesimpulan bahwa sikap Indonesia berada pada posisi menolak penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan.

Namun Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa klaim-klaim penelitian yang dijadikan dasar pengambilan kesimpulan tersebut tidak jelas dan cenderung mengada-ada. Dalam poin-poin hasil rapat tersebut antara lain dinyatakan bahwa:

  1. Jenis ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan tanaman ganja yang tumbuh di Eropa atau Amerika. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil penelitian bahwa ganja di Indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi (18%) dan CBD yang rendah (1%). Kandungan THC berbahaya bagi kesehatan karena bersifat psikoaktif;
  2. Ganja medis yang digunakan untuk pengobatan adalah ganja yang melalui proses rekayasa genetik yang menghasilkan kandungan CBD tinggi dan kandungan THC rendah. Sedangkan ganja di Indonesia tidak melalui proses rekayasa genetik karena tumbuh dari alam dengan kandungan THC tinggi dan CBD rendah. Di samping itu sangat mudah tumbuh di hutan dan pegunungan. Sehingga ganja yang tumbuh di Indonesia bukanlah jenis ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan;
  3. Di Indonesia penggunaan ganja lebih banyak dikonsumsi untuk bersenang-senang bukan untuk kepentingan medis. Sehingga apabila ganja dilegalkan akan lebih banyak dampak buruknya, seperti peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya penggunaan ganja.

Dalam permohonan informasi publik, Koalisi meminta agar bukti penelitian yang melandasi klaim di atas dapat dibuka kepada publik, meskipun Koalisi meyakini bahwa selama ini belum ada satu pun penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia terkait manfaat kesehatan tanaman ganja.

Oleh karenanya, untuk mengatasi kesimpangsiuran terkait klaim penelitian tersebut dan membuktikan benar adanya bahwa sikap Pemerintah memang diambil berbasiskan bukti, maka lembaga-lembaga Pemerintah tersebut diharapkan dapat segera merespon permohonan informasi ini dan membuka hasil penelitian yang dimaksud kepada publik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Narkotika untuk Kesehatan
LBH Masyarakat, ICJR, Rumah Cemra, LGN, IJRS, EJA, Yakeba

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan: Satu Lagi, Reyndhart Rossy N. Siahaan Korban Kampanye Buta Anti Narkotika Pemerintah Indonesia

Perjuangan Reyndhart Rossy mendapatkan keadilan terpatahkan. Pada Senin, 22 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus bersalah Reyndhart Rossy dan menghukum Rossy selama 10 bulan penjara. Koalisi menyayangkan Majelis Hakim perkara Reyndhart Rossy yang tidak melihat dan menganalisis fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Kondisi Reyndhart Rossy yang menjadikan penggunaan ganja sebagai jalan terakhir sebagai pengobatan untuk menghilangkan rasa sakitnya dan tidak menggunakan ganja tersebut untuk kepentingan lain sayangnya tidak menjadi pertimbangan Hakim sama sekali. Dalam kondisi tersebut, Reyndhart Rossy seharusnya dapat masuk dalam kategori daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan oleh karena itu sudah seharusnya Reyndhart Rossy lepas dari seluruh tuntutan hukum.

Selain harusnya dilepaskan, putusan pidana penjara selama 10 bulan jelas mencederai rasa keadilan. Putusan ini bahkan melebihi masa tahanan yg sudah mencapai 7 bulan, dengan kata lain Rossy masih harus menjalankan 3 bulan di penjara. Praktik seperti ini hanya akan semakin menunjukkan kegagalan kebijakan narkotika di indonesia dan memperlihatkan bahwa seseorang dapat dipenjara akibat negara tidak menyediakan akses pengobatan yang dibutuhkan warga negaranya.

Kasus Reyndhart Rossy harus membuka mata pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, bahwa perang terhadap Narkotika yang dikampanyekan sejak 2015 lalu telah menyeret Reyndhart Rossy sebagai salah satu korbannya. Reyndhart Rossy adalah contoh nyata kebijakan perang terhadap narkotika yang rentan salah sasaran karena Pemerintah selalu membawa slogan anti narkotika, tetapi tidak pernah berani masuk ke ranah ilmiah untuk menjamin kepentingan publik yang lebih luas. Pemerintah harus mulai melakukan penelitian ilmiah tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan dan menghapus larangan pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan dalam kebijakan narkotika.

Reyndhart jelas bukan yang pertama, dan pastinya tidak akan menjadi yang terakhir. Tanpa reformasi kebijakan narkotika dari Pemerintah, mau berapa Reyndhart Rossy lagi yang harus
dikorbankan?

Jakarta, 22 Juni 2020

Hormat Kami,
Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan
ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, LeIP, Rumah Cemara, EJA, Yakeba, LGN

[Rilis Pers] Dalam Daya Paksa Kebutuhan Akan Ganja Medis, Reyndhart Rossy Tak Bisa Dipidana

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP Kirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Kupang untuk Perkara Reyndhart Rossy N. Siahaan dengan judul “Ganja Untuk Kesehatan Bukan Kejahatan”

Reyndhart Rossy N. Siahaan pada 28 Mei 2020 didakwa bersalah oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentang penyalahgunaan narkotika golongan I dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 1 tahun penjara. Reyndhart Rossy N. Siahaan atau Reyndhart Rossy atau Rossy (37 tahun) sebelumnya tinggal di Jakarta. Pada 2015, berdasarkan hasil CT Scan Nomor Registrasi RJ1508100084 dari RS OMNI, Reyndhart Rossy menderita penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan.

Pasca sakit, Reyndhart Rossy harus kehilangan pekerjaan, dan merantau ke Labuan Bajo, NTT untuk bekerja. Pada 2016, Reyndhart Rossy pergi ke Labuan Bajo untuk kembali bekerja, kali ini di bidang pariwisata. Namun, pada 2018 penyakitnya kembali kambuh, dan ia merasa terus kesakitan, ia telah mencoba berbagai pengobatan medis, tetapi masih terus merasakan sakit.

Pada 2019, Reyndhart Rossy lelah dengan pengobatan medis dan mencari informasi pengobatan lainnya. Akhirnya ia menemukan informasi bahwa penyakitnya bisa ditangani dengan konsumsi air rebusan ganja. Selanjutnya Reyndhart Rossy mencari informasi bagaimana cara mengakses ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia mengkonsumsi ganja, yang hanya dilakukan dengan meminum air rebusan ganja, tidak pernah menghisap ganja. Sejak meminum air rebusan ganja, Reyndhart Rossy merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik. Namun, naas pada 17 November 2019 ia ditangkap dan diproses secara hukum hingga dikenakan tuntutan 1 tahun penjara.

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP menaruh perhatian terhadap hal ini. Kasus ini adalah kasus penting untuk melihat respon negara dalam hal memberikan jaminan keadilan pada seseorang untuk memperoleh akses pengobatan dengan menggunakan narkotika, sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika. Untuk itu, ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP sebagai lembaga-lembaga dengan fokus kerja pada reformasi hukum dan peradilan di Indonesia berbasiskan penghormatan hak asasi manusia pada Senin, 15 Juni 2020 mengirimkan dokumen amicus curiae kepada majelis hakim yang menyidangkan Reyndhart Rossy.

“Amicus curiae” atau “Friends of the Court” atau “sahabat pengadilan” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus Curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan perkara yang ditangani.

Dalam Amicus Curiae tersebut kami menyatakan, bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus suatu perkara bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin bahwa apa yang dilakukan Rossy seharusnya disediakan oleh negara. Oleh karena itu, hakim seyogyanya bisa menggali nilai keadilan ini, bahwa tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya. Faktanya pun sekurang-kurangnya 50 negara telah meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis, termasuk Thailand dan Libanon yang meregulasi pemanfaatan ganja medis pada tahun 2020. Ganja paling tidak dapat digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit, termasuk penyakit nyeri neurogenik jangka panjang (mis. berasal dari sistem saraf) yang disebabkan oleh, misalnya, kerusakan saraf, nyeri tungkai hantu, neuralgia wajah, atau nyeri kronis setelah serangan herpes zoster.

Reyndhart Rossy melakukan tindak pidana menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatan atas dasar sikap batin yang terdorong daya paksa, yang seharusnya tidak bida dipidana. Reyndhart Rossy telah melakukan usaha-usaha untuk menyembuhkan penyakitnya tetapi tidak berhasil. Tekanan yang dialaminya telah berlangsung jauh sejak 2015 dan sudah diupayakan alternatif lain selain melakukan tindak pidana, keadaan dimana dia harus menggunakan ganja adalah tekanan yang memuncak karena penyakit tak kunjung sembuh. Reyndhart Rossy pun tetap hanya menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatannya dengan tidak sama sekali menghisap ganja, maka apa yang dilakukannya hanya untuk kepentingan kesehatannya—terlihat kondisi keterpaksaan dengan pembatasan hanya menggunakan untuk kepentingan medis.

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembaruan hukum, khususnya pembaruan hukum tentang kebijakan narkotika dan penghormatan hak asasi manusia utamanya hak atas pelayanan kesehatan, maka dengan ini, Kami berharap hakim dapat menghadirkan keadilan bagi Reyndhart Rossy.

Untuk itu kami merekomendasikan hakim dalam memutus untuk:

  1. Mempertimbangkan kondisi kesehatan Reyndhart Rossy N. Siahaan;
  2. Mempertimbangkan bahwa penggunaan ganja oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan adalah untuk kepentingan kesehatan;
  3. Mempertimbangkan bahwa perkembangan dunia telah membuktikan bahwa ganja dapat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan;
  4. Memutus lepas kepada Reyndhart Rossy N. Siahaan karena apa yang dilakukan Rossy terjadi karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 48 KUHP.

Berikut ini lampiran Amicus Curiae kasus penggunaan ganja medis Reyndhart Rossy Siahaan :

Download PDF

Jakarta, 15 Juni 2020
Hormat Kami,

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, LeIP

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan

Bebaskan Reyndhart Siahaan di Kasus Ganja Medis

Kasus ganja medis Fidelis Arie di 2017 kembali berulang. Kali ini menimpa Reynhardt Siahaan yang didakwa atas penggunaan ganja yang kini menunggu vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kupang.

Seperti diberitakan di berbagai media, Reynhardt mengalami gangguan saraf terjepit di 2015. Di 2018, penyakit tersebut kembali kambuh. Kemudian dia menggunakan ganja untuk meredakan rasa sakitnya. Kini Renyhardt harus menghadapi proses hukum. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Fidelis Arie di PN Sanggau, 2017 silam. Fidelis harus diadili karena melakukan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada isterinya, Yeni Riawati, yang memiliki penyakit Syringomyelia. Sebelumnya Fidelis sudah berusaha mencari metode pengobatan terhadap isterinya tersebut melalui cara konvensional dan alternatif. Fidelis kemudian ditangkap dan divonis penjara oleh PN Sanggau. Selama Fidelis menjalani proses hukum, kondisi Yeni terus merosot hingga akhirnya meninggal dunia.

UU Narkotika memang melarang penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), namun perlu diingat bahwa original intent dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) justru bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana tertulis dalam tujuan dari UU Narkotika pada Pasal 4 huruf a UU Narkotika. Koalisi menilai bahwa tidak semestinya UU Narkotika melarang pemanfaatan narkotika untuk pelayanan kesehatan.

Lebih jauh, kriminalisasi yang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Reynhardt dan Fidelis jelas bertentangan dengan tujuan pertama dan utama keberadaan narkotika sejatinya adalah untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Pelarangan dan kriminalisasi penggunaan narkotika untuk kesehatan justru bertolak belakang dengan eksistensi narkotika itu sendiri. Riset dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan hal tersebut pun harus tersedia dan didukung oleh negara.

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Hak atas kesehatan juga dijamin dalam UU HAM nomor 39/1999 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah Indonesia ratifikasi. Oleh karena itu, jelas bahwa pelarangan narkotika untuk narkotika golongan I untuk medis bertentangan dengan norma hak atas kesehatan. Belajar dari kasus Fidelis dan Reynhardt, sudah waktunya Indonesia membuka diri dan menyediakan kesempatan pemanfaatan narkotika golongan I guna pelayanan kesehatan.

Sekalipun UU Narkotika mengkriminalisasi penggunaan narkotika, Koalisi berharap Majelis Hakim yang mengadili perkara Reynhardt mengedepankan prinsip hak atas kesehatan dan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Apa yang dilakukan Reynhardt dapat dikategorikan sebagai keadaan daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP. Keadaan sakit yang diderita Reynhardt dan keberhasilan pengobatan menggunakan ganja yang dia lakukan adalah kondisi yang dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan oleh Reynhardt. Pengadilan harus mampu menelusuri apakah Reynhardt benar-benar menggunakan ganja untuk kebutuhan pengobatan, apabila benar maka kondisi ini, sekali lagi adalah kondisi daya paksa, dan berdasarkan Pasal 48 KUHP, disebutkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Dalam kondisi terjadi keadaan daya paksa untuk kasus-kasus yang melibatkan kondisi kesehatan dan merujuk pada UU Narkotika yang mengamanatkan penggunaan narkotika untuk kesehatan masyarakat, maka Koalisi mendorong Majelis Hakim agar mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Sehingga sudah tepat dan sangat adil apabila Majelis Hakim bersedia untuk membebaskan Reyndhart Siahaan dari segala dakwaan, sebab ganja yang ia miliki dan gunakan dipakai untuk kepentingan medis.

Koalisi juga mendesak Negara untuk:

  1. Meninjau ulang kebijakan narkotika Indonesia untuk membuka akses dan menjamin ketersediaan narkotika golongan I, di mana ganja ada di dalamnya, bagi pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia.
  2. Menyediakan kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap zat dan tanaman di golongan I narkotika, dengan menempatkan ganja sebagai prioritas.
  3. Menghilangkan stigma buruk terhadap zat narkotika dan kepada pengguna narkotika, sebab pengguna bukan kriminal dan mereka harus didukung – bukan dikurung.

Jakarta, 10 Juni 2020
Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan
LBH Masyarakat, LGN, ICJR, Rumah Cemara, IJRS, EJA, Yakeba

Narahubung:
Ma’ruf Bajammal
Pengacara Publik LBHM

[Rilis Pers] Upaya Pendekatan Humanis Aparat Penegak Hukum

Penjara delapan hari merupakan vonis yang diterima RMS atas tindak pidana yang dilakukannya. Pencurian tiga tandan sawit yang dilakukan oleh Ibu tiga anak ini setara dengan kerugian ekonomi sebesar Rp. 76.500, sedangkan pihak korban yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia yaitu PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan. Penjatuhan vonis pidana pada kasus RMS ini patut disayangkan, karena pendekatan penghukuman yang dikedepankan. Publik tentu saja tidak lupa terhadap kasus serupa seperti kasus Nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao. Bahkan awal tahun ini, publik juga baru mendapatkan kasus pencurian sisa getah karet oleh Sarimin di perkebunan milik PT. Bridgestone, SRE, Sumatra Utara. Bahkan dalam kasus tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan bahwa Jaksa kedepannya perlu menggunakan hati nurani dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Tidak lupa juga beliau menegaskan akan ada diskresi untuk kasus semacam itu dengan menggunakan peraturan internal Kejaksaan.

Dalam kasus semacam ini Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memandang aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dimana pendekatan tersebut mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan pelibatan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Beberapa agen keadilan restoratif tentunya dapat diidentifikasi yaitu aparat yang terlibat pada peradilan pidana, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim, kemudian pihak utama yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Bahkan Kepolisian sendiri sudah menerbitkan peraturan internal terkait keadilan restoratif, dimana pada Surat Edaran nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menempatkan penyelesaian permasalahan tidak hanya sekedar penghukuman saja.
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang berlaku pada pelaku yaitu 1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus opzet) terutama kesenganjaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dan 2) pelaku bukan residivis. Berdasarakan situasi kasus Ibu RMS diatas maka pendekatan keadilan Restoratif dapat dilakukan, secara spesifik dengan tidak melanjutkan perkara tersebut dalam peradilan atau dengan menerapkan sanksi alternatif diluar dari pemenjaraan yang memiliki fokus pada pemulihan kerugian yang diderita PT. Perkebunan Nusantara sebesar Rp.76.500.

Meskipun dalam perkara ini IJRS mengapresiasi upaya oleh hakim, dengan melihat kinerja hakim dalam mengurangi penggunaan pidana seberat-beratnya bagi pelaku pelanggar hukum, yaitu dengan menetapkan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dengan percobaan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan atas kerugian yang diderita, penilaian atas latar belakang korban dari tindak pidana juga dilakukan oleh APH. Lebih lanjut lagi, perhatian terhadap latar belakang Ibu RMS juga menjadi pertimbangan APH dalam perumusan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hal ini merupakan dokumentasi baik atas kinerja APH untuk mengedepankan hukuman yang tidak memenjarakan. Pendekatan pemenjaraan selain akan menambah jumlah narapidana di Lapas, yang sudah kelebihan kapasitas, juga akan menimbulkan polemik di dalam masyarakat terkait hati nurani atau sisi humanis APH, terutama pada masa pandemic COVID19.

Poin lainnya yang perlu menjadi praktik baik adalah penggunaan pidana percobaan yang ditetapkan oleh hakim sebagai solusi pencegahan pemenjaraan kepada pelaku pelanggar hukum minor, pada kasus Ibu RMS pidana percobaan yang ditetapkan oleh hakim akan membantu dirinya untuk dapat bekerja dan memperoleh uang sehingga dapat membayarkan ganti kerugian atas tindak pidana yang ia lakukan. Hal baik ini tentunya dapat lebih dimaksimalisasi dengan independensi Polisi dan Jaksa dalam menjalankan perannya, yaitu dengan penolakan laporan perkara dari polisi sebagai garda terdepan di masyarakat dan penghentian penuntutan dari Jaksa atas kasus minor dengan memaksimalkan aturan dalam acara pidana, seperti penggunaan pasal 14 KUHAP. Independensi APH ini tentunya diikuti oleh pelibatan pihak-pihak yang terkait secara partisipatif, sehingga APH juga menjadi agen keadilan restoratif itu sendiri.

Akan tetapi, sebenarnya penegak hukum dapat menyelesaikan permasalahan konflik antara RMS dan PT. Perkebunanan Nusantara V Sei Rokan dengan menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif solusi dari tuntutan penjara. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan alternatif pada peradilan pidana yang mengutamakan upaya maksimalisasi pemulihan kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut, dan pelibatan partisipatif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Jika pendekatan keadilan restoratif ini dapat dipraktikan sejak tahap awal hadirnya laporan, maka pidana percobaan dan kurungan 7 (hari) tidak perlu sampai pada meja hakim.

Melainkan berkas B-19 dapat hadir di meja Polisi sebagai berkas kinerja dalam penyelesaian perkara dan Ibu RMS dapat tetap bekerja untuk membayar kerugian kepada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan sebesar Rp.76.500.
Berdasarkan hal tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyatakan kedepannya.

Mendorong pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan oleh aparat penegak hukum
Penyidik kedepannya perlu memaksimalkan peraturan internal Kepolisian terkait keadilan restoratif dimana tidak memaksakan perkara-perkara kerugian kecil untuk diproses peradilan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Kepala Kepolisian RI ketika menerbitkan Surat Edaran nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
Mendorong legislasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Mendorong dibukanya ruang diskusi oleh APH dengan masyarakat sipil dalam upaya menerapkan keadilan restoratif pada lingkup peradilan pidana disertai dengan akuntabiltas prosesnya.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Criminal Justice Reform Director

Contact : office@ijrs.or.id

[Rilis Pers] Pemerintah Perlu Pertimbangkan Buka Akses Ganja Medis untuk Perbaiki Sistem Pelayanan Kesehatan

Fenomena penggunaan tanaman ganja untuk metode pengobatan terus ditemukan di tengah masyarakat. Penghukuman terhadap hal tersebut selayaknya tidak dilakukan ketika negara bahkan tidak mampu menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah mulai terbuka dengan opsi penggunaan ganja medis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai.

Berbagai kasus penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menanam atau mengkonsumsi ganja untuk kebutuhan pengobatan terus terjadi. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa pada 11 Mei 2020 seorang kader partai politik ditangkap karena menanam ganja untuk obat. Kemudian, pada akhir 2019 lalu, juga sempat terdapat seorang perempuan di Bandung yang ditangkap karena menggunakan minyak dari tanaman ganja untuk mengobati kanker. Sebelumnya, pada tahun 2017, publik ramai membicarakan kasus ‘Fidelis’ yang dijatuhi pidana selama 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sanggau, karena memberikan ekstrak ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit langka, Syringomyelia.

Di Indonesia, memang masih belum dapat diketahui secara pasti, bagaimana pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan tersebut, karena belum ada hasil kajian resmi yang dapat dirujuk. Pemerintah termasuk BNN dan Kementerian Kesehatan, sejak kasus ‘Fidelis’ tersebut mencuat pun, juga tidak melakukan tindak lanjut apapun untuk menggali kebenaran adanya manfaat kesehatan dari kandungan tanaman ganja.

Di sisi lain, situasi pandemi Covid-19 saat ini, menjadi ilustrasi bagaimana Pemerintah Indonesia sebenarnya juga tidak sigap, ketika dihadapkan dengan isu-isu kesehatan. Banyak indikator seperti tingginya jumlah angka kematian termasuk dari kalangan tenaga medis, masalah transparansi data, minimnya koordinasi, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mampu secara efektif mengendalikan masalah wabah yang mengancam kesehatan masyarakat.

Gagapnya Pemerintah dalam meminimalisir dampak Covid-19 semakin diperparah dengan sikap Pemerintah yang menolak kebenaran ganja telah dimanfaatkan untuk kesehatan di banyak negara. Salah satu manfaat ganja dapat meredakan kecemasaan (anxiety), di sisi lain dampak tidak langsung dari Covid-19 meningkatkan angka kecemasan terhadap seseorang akibat dari situasi yang tidak pasti saat ini maupun kedepan. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya lebih membuka diri terhadap realitas ini dengan menggunakan segala peluang yang ada untuk menanggulangi dampak Covid-19, termasuk dampak dari kesehatan mental masyarakat. Bukan malah mempertahankan kebijakan perang terhadap narkotika yang justru kontra produktif terhadap upaya menanggulangi wabah Covid-19.

Dalam mengatur kebijakan narkotika, promosi “perang terhadap narkoba” sudah seharusnya dihentikan. Metode penghukuman yang keras terbukti tidak pernah efektif dan bahkan malah mendatangkan beban luar biasa pada negara, dengan semakin meningkatnya jumlah penghuni Rutan/Lapas yang menyebabkan overcrowding. Ditambah lagi, kriminalisasi narkotika hanya akan menguntungkan pasar gelap. Mengapa Pemerintah bersikeras melakukan pelarangan narkotika yang justru memberikan manfaat keuangan kepada sindikat pasar gelap? Selain itu, secara khusus, di masa pandemi ini, kami mendesak Kepolisian untuk menahan diri agar tidak melakukan penangkapan/penahanan, mengingat hal itu juga berpotensi melanggar protokol PSBB.

Negara tidak seharusnya memberi penghukuman terhadap warga yang diketahui menggunakan ganja sebagai metode pengobatan. Terlebih, ketika negara sendiri tidak mampu menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus mulai terbuka terhadap opsi penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Langkah awal yang dapat dilakukan, yakni dengan mulai mendorong adanya penelitian-penelitian yang berorientasi untuk melihat manfaat medis yang diperoleh dari kandungan pada tanaman ganja.

Penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan sebenarnya telah diadopsi di berbagai negara. Setidaknya, hingga saat ini terdapat sekitar 40 negara di seluruh dunia yang telah memberikan akses secara sah bagi warganya untuk menggunakan metode pengobatan dengan tanaman ganja. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penelitian di negara-negara tersebut, yang juga didorong untuk menggali manfaat tanaman ganja secara klinis, yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam membuka akses terhadap ganja medis bagi masyarakat.

Hormat kami | Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil – Narkotika untuk Kesehatan
ICJR, LGN, LBH Masyarakat, Rumah Cemara, IJRS, Yakeba, EJA.

[Rilis Pers] Respon Terhadap Pandemik COVID-19: Koalisi CSO Meminta Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemerintah untuk Peningkatan Anggaran Pembebasan Biaya pada Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak Akibat Meningkatnya Kekerasan

Hari ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyatakan 7 (tujuh) rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah lainnya yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas Perempuan, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki akses terhadap keadilan dalam perkara perceraian, dispensasi perkawinan, dan kekerasan. Jumlah perempuan terlibat dalam perkara tersebut diperkirakan meningkat pada tahun 2020-2021 sebagai dampak dari Covid-19. Koalisi meminta Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah lain untuk meningkatkan anggaran yang memungkinkan diberikannya pembebasan biaya bagi mereka yang tidak mampu, secara khusus bagi perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Pada tahun 2014, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum di Pengadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Di sisi lain, Pengadilan Agama pada tahun 2019 menganggarkan pembebasan biaya untuk 17,830 perkara yang hanya mewakili 2% dari seluruh total perkara yang diterima oleh pengadilan.2 Hal ini terlepas dari fakta bahwa 40% populasi hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, Koalisi mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama (Badilag), dan Badan Peradilan Umum (Badilum) untuk memastikan kelompok-kelompok rentan dapat mengakses layanan pengadilan. Koalisi berpendapat bahwa tanpa kenaikan pembebasan biaya perkara, akan banyak dari kelompok rentan yang tidak akan mampu mengakses layanan pengadilan. Hal ini adalah masalah yang menurut mereka akan semakin memburuk di tengah pandemik COVID-19 saat ini.

Bestha Inatsan Ashila dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyatakan “Di seluruh dunia, perempuan dan anak-anak secara khusus terkena dampak Covid-19 yang cukup signifikan. Di kala terjadi tekanan di masyarakat dan di rumah, perkara kekerasan keluarga dan perlindungan anak juga meningkat. Sayangnya, hal ini biasanya tidak dibarengi dengan peningkatan layanan publik untuk membantu mereka. Di Indonesia, mereka akan menghadapi tingkat kekerasan di rumah tangga akibat pembatasan sosial dan mereka akan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih berat lagi sebagai dampak ekonomi global akibat pandemik. Hal ini berarti jika mereka ingin mengakses pengadilan, maka kecil kemungkinan mereka dapat melakukannya, karena mereka tidak mampu membayar biaya perkara. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Pengadilan tidak memiliki alokasi anggaran yang dibutuhkan jika pengajuan perkara ini meningkat.”

Mereka selanjutnya berargumen:

“Kami telah bekerja sama untuk mendukung pemenuhan perlindungan anak dan perempuan, serta untuk menaikkan batas usia menikah bagi anak perempuan, melalui UU No. 16 Tahun 2019. Kini, UU tersebut telah diubah dan kami yakin bahwa tanpa kenaikan anggaran pembebasan biaya, perkara dispensasi perkawinan tidak akan dapat dimohonkan sehingga akan semakin banyak perkawinan anak yang tidak terdaftar di Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kami.”

Menurut SUSENAS 2018 dan UNICEF Indonesia, ada dua juta anak perempuan berusia di bawah 19 tahun yang menikah setiap tahunnya. Namun, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang memohonkan dispensasi perkawinan ke pengadilan-pengadilan di Indonesia. Salah satu hambatan yang signifikan adalah biaya pendaftaran perkara perdata di pengadilan. BPS, BAPPENAS, PUSKAPA UI dan UNICEF Indonesia telah memperkirakan bahwa anak perempuan dari rumah tangga dengan pengeluaran terendah memiliki tiga kali lipat kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun jika dibandingkan dengan rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi.4 Koalisi berpendapat bahwa dengan perubahan pada UU Perkawinan bersamaan dengan dampak pandemik COVID-19, perkara-perkara di pengadilan, khususnya kekerasan pasti akan meningkat. Namun, yang menjadi masalah adalah apakah mereka mampu membayar biaya permohonan perkara.

Koalisi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Pengadilan agar melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dan mengabulkan pembebasan biaya bagi pemohon yang tidak mampu.
  2. Menteri Keuangan, BAPPENAS, dan Mahkamah Agung untuk mengembangkan mekanisme untuk menganggarkan pembebasan biaya pengadilan dengan mentransfer anggaran sesuai dengan jumlah aktual perkara yang ditangani sebagai perkara yang biayanya dibebaskan menurut PERMA 1 Tahun 2014. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil juga mempertimbangkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan anggaran pembebasan biaya pengadilan di setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum mulai tahun 2021, atau jika memungkinkan tahun 2020, terutama di daerah-daerah yang diketahui memiliki banyak pemohon yang tidak mampu.
  3. Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum untuk melaksanakan persidangan perkara terkait perempuan dan anak-anak secara aman melalui fasilitas komunikasi audio jarak jauh, sehingga perempuan dan anak-anak dapat terus mengakses keadilan selama pandemik Covid-19 ini
  4. Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum untuk dapat menerima alokasi anggaran yang tepat agar:
    1. Memiliki hakim dan staf pengadilan dengan kualitas dan kuantitas yang mencukupi untuk menangani perkara dispensasi perkawinan yang diperkirakan akan
    2. Melatih para hakim tentang pelaksanaan PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
  1. Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan Mahkamah Agung memastikan besaran pembiayaan yang tepat untuk menyediakan akses konseling psikologis, bantuan hukum, layanan pendidikan dan kesehatan reproduksi yang ditujukan bagi anak perempuan dan keluarganya saat perkara dispensasi perkawinan didaftarkan di pengadilan, karena tersebut merupakan kesempatan terakhir untuk mencegah perkawinan
  2. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memastikan ketersediaan pekerja sosial dan koordinasi antara kantor PPA wilayah dan dinas sosial daerah dengan pengadilan-pengadilan di Indonesia, agar dapat memastikan para hakim dapat menerapkan kepentingan terbaik bagi anak saat menyidangkan
  3. Dalam hal pelaksanaaan program ini, kami bersedia untuk ikut membantu sosialisasi tentang pembebasan biaya pengadilan seoptimal mungkin dan akan bekerjasama dengan para mitra di daerah kerja Apabila anggaran pembebasan biaya pengadilan terus meningkat secara signifikan, kami harap anggaran tersebut dapat terserap secara maksimal dan tidak menimbulkan sisa anggaran.

Contact person:

Bestha Inatsan Ashila (IJRS)- 08577848263

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

  1. ICJ Makassar (Sunem Fery Mambaya)
  2. PEKKA
  3. Rumah Kitab (Lies Marcoes)
  4. MaPPI FHUI (Muhammad Rizaldi)
  5. Indonesia Judicial Research Society/ IJRS (Bestha Inatsan A)
  6. LBH Makassar (Haswandi Mas)
  7. Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel (Marselina may)
  8. Dewi Keadilan Sulawesi Selatan (Jusmiati Lestari)
  9. AMAN Sulawesi Selatan (Marlina)
  10. AMAN Tana Luwu
  11. PerDIK (Abd. Rahman)
  12. WALLACEA
  13. Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel (Nina Basirah)
  14. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan (Fadiah Mahmud)
  15. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan (Maria UN)
  16. PerMaTa Sulawesi Selatan
  17. Perhimpunan Penyandang Sisabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan (Bambang Permadi)
  18. YKPM Sulawesi Selatan (Mulyadi Prayitno)
  19. YLP2EM Parepare (Abd. Samad) MAUPE Maros (Agusnawati)
  20. PINUS Sulsel (Ismawati)
  21. Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) (Marhumah Madjid)
  22. YASMIB Sulawesi Selatan (Rosniati Azis)
  23. Jaringan AKSI Remaja Perempuan Indonesia (Evie Permatasari)
  24. Wahana Visi Indonesia (Junito Drias)
  25. Rahima (Pera S)
  26. Yayasan Karampuang (Ija Syahruni)
  27. Yayasan Plan International Indonesia (Nazla Mariza)
  28. CAHAYA PEREMPUAN WCC Bengkulu (Tini Rahayu)
  29. KAPAL Perempuan (Misiyah)
  30. Konsorsium We Lead (Tia Fitriyanti)
  31. Fahmina (Alifatul)
  32. HAPSARI (Laili Zailani)
  33. Yayasan Lambu Ina (Yustina fendrita)
  34. Savy Amira WCC Surabaya (benedicta herlina)
  35. Swara Parangpuan Sulut (Mun Djenaan)
  36. Yayasan PUPA Bengkulu (Susi Handayani)
  37. YABIKU NTT (Maria Filiana Tahu)
  38. LP3A Papua ( Akmianti) bisa
  39. Klinik Hukum Ultra Petita Jabodetabek
  40. GASIRA Maluku (Maya Karyoprawiro)
  41. LBH Apik Medan (Sierly Anita Gafar)
  42. Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Fery Wira Padang
  43. LBH APIK Aceh
  44. LRC-KJHAM (yaya)
  45. Rumpun Perempuan Sultra (Husnawati)
  46. Yayasan Arika Mahina (Ina Soselisa)
  47. PPSE-KA (Frida Roman)
  48. Yayasan Kombongan Situru Tana Toraja (Lenynda Tondok)
  49. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia/PKBI Sukabumi (Derry)

Individu:

  1. Sri Endang Sukarsih (Aktivis)
  2. Lusia Palulungan (Aktivis)
  3. Nurlinda Azis (Akademisi)
  4. Andi Sahria Alam (aktivis)
  5. Maya Alkhaerat (wartawan)
  6. Ruby Sudikio (wartawan)
  7. Taufan (Aktivis)
  8. Ihwana Mustafa (Aktivis)

[Rilis Pers] Putusan Pidana Pelanggaran PSBB di Pekanbaru: Pengadilan Buka Peluang Pasal Karet Baru

Melalui pemberitaan diketahui pada 30 April 2020 lalu Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus pidana 16 pelanggar PSBB di Pekanbaru. Ke-16 orang tersebut divonis pidana denda subsider pidana penjara, mulai dari denda sebesar Rp 700 ribu subsider satu bulan penjara, hingga Rp 3 juta subsider dua bulan penjara. Oleh Penuntut Umum (PU) mereka didakwa melanggar Pasal 216 KUHP dan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No 74 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Menurut Penuntut Umum dalam pemberitaan, hal ini karena sidang berkaitan dengan pelanggaran selama masa PSBB. Oleh karena Perwako tidak memuat sanksi pidana, maka PU menggunakan Pasal 216 KUHP. Atas hal tersebut, koalisi masyarakat sipil memberikan beberapa catatan, sebagai berikut: Pertama, Pasal 216 KUHP didesain untuk memberikan perlindungan bagi pejabat atau aparatur negara dalam dua konteks.

Pertama, untuk menjalankan tugas pengawasan berdasarkan suatu undang-undang, kedua dalam konteks pengusutan suatu tindak pidana bagi aparat penegak hukum. Sehingga, aturan Pasal 216 KUHP baru dapat digunakan dalam hal seseorang melawan atau tidak mematuhi perintah pejabat yang sedang bertugas mengawasi aturan atau perintah APH dalam pengusutan kasus, bukan sekedar melanggar peraturan seperti aturan PSBB atau maklumat Kapolri. Kedua, kalau yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan “kewajiban” PSBB, maka harus jelas pada siapa perintah pengawasan diberikan. Maka Pasal 216 KUHP baru bisa dilaksanakan apabila para pelaku melawan perintah yang diberikan oleh pejabat dan kewenangan itu harus diberikan oleh undang-undang.

Karena ketentuan PSBB berbentuk peraturan (Perwako), maka para palaku harus melawan perintah petugas pada saat pengawasan terjadi, bukan melawan Perwako itu sendiri. Ketiga, apabila yang dilanggar adalah Perwako, maka hal ini merupakan pelanggaran secara administratif yang diatur oleh kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru. Maka mekanisme penegakannya pun harus sesuai dengan aturan dalam Perwako itu sendiri, sehingga perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan tindak pidana.

Keempat, karena para pelaku pada dasarnya melakukan pelanggaran administratif, maka karena tidak ada delik pidana yang diatur terkait pelanggaran PSBB di Pekanbaru baik dalam bentuk UU atau Perda, sehingga berdasarkan Pasal 216 KUHP, polisi tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk melakukan pengusutan tindak pidana. Karena yang dilindungi oleh Pasal 216 KUHP adalah APH yang sedang menjalankan tugas pengusutan tindak pidana, maka selama polisi tidak dalam konteks menjalankan fungsi penegakan hukum pengusutan tindak pidana dan tidak memiliki surat perintah untuk itu, maka penggunaan Pasal 216 KUHP adalah keliru.

Untuk itu koalisi masyarakat sipil mengingatkan utamanya kepada aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam menggunakan pasal pidana dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Utamanya untuk pengadilan, hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan suatu preseden baru penggunaan pasal yang sangat karet dalam implementasi Pasal 216 KUHP. Koalisi masyarakat sipil juga mengingatkan bahwa Pasal 28J UUD Negara Republlik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menegaskan bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia hanya bisa dibatasi oleh Undang-Undang, bukan oleh Peraturan Walikota, terlebih ini adalah Pemidanaan terhadap sebuah tindakan.

Selain itu, koalisi juga mengingatkan bahwa semangat penegakkan PSBB harus difokuskan pada upaya-upaya administrasi. Sanksi yang diberikan harus fokus pada urusan administrasi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan PSBB sesuai peraturan perundang-undangan. Pidana, terlebih lagi pidana penjara selain harusnya digunakan sebagai ultimum remedium dan harus sejalan dengan semangat pencegahan Covid-19. Sehingga, yang harus jadi fokus adalah pemberdayaan masyarakat untuk paham upaya pencegahan, bukan kebijakan punitif yang dipaksakan. Apalagi kebijakan yang memuat pidana penjara yang membuat tidak hanya masyarakat lebih rentan namun juga administrasi peradilan, mulai dari petugas kepolisian, penuntut umum, hakim-hakim, hingga pelaku yang tidak bisa melakukan upaya pencegahan.

Jakarta, 13 Mei 2020

Hormat Kami,
Koalisi Masyarakat Sipil
ICJR, YLBHI, IJRS, LBH Pers, PSHK, KontraS, PBHI, Institute Perempuan, LBH Jakarta, ICEL, ELSAM, LeIP, LBH Masyarakat

[Rilis Pers] Hentikan Rantai Kekerasan, Fokus pada Korban!

(Menyikapi Kasus Pembalasan Perundungan yang Dialami Ferdian Paleka)

Ferdian Paleka seorang konten kreator mengunggah video yang bertujuan untuk merendahkan derajat kelompok transpuan menuai kecaman dari publik. Tidak lama, tindakannya tersebut direspon oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah Jawa Barat, Mapolrestabes Bandung. Perbuatan Ferdian termasuk dalam ujaran kebencian menyasar kelompok rentan yang sayangnya kita tidak memiliki payung hukum untuk menjawab persoalan tersebut. Peristiwa prank menyasar kelompok minoritas serupa terjadi di Barcelona pada tahun 2017 di mana seorang kreator menggunggah video memberikan oreo yang diganti dengan pasta gigi kepada gelandangan. Kreator tersebut dihukum penjara 15 bulan dengan denda puluhan juta rupiah.

Ferdian Paleka justru dijerat dengan pasal-pasal UU No 11 tahun 2008 tentan Informasi & Transaksi Elektronik (ITE). UU berisi pasal-pasal karet yang kerap digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bila digunakan untuk menjerat FP maka dapat juga digunakan untuk menjerat pelaku perekam dan penyebar video pembalasan perundungan terhadap FP. Dalam hal ini koalisi berpendapat penggunaan undang-undang tersebut tidak tepat karena tidak memenuhi unsur unsur pidana yang ada didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, akan tetapi dalam hal ini koalisi tetap menghormati proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Pembalasan perundungan yag dialami Ferdian di duga di Rumah Tahanan adalah preseden buruk yang terjadi terus menerus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peristiwa ini diketahui setelah video perundungan terhadap FP dipertontonkan melalui media sosial yang kuat dugaan berasal dari dalam tahanan, entah dilakukan oleh sesama narapidana atau oleh aparat.

Terlepas dari perlakuan keji yang telah dilakukan oleh tersangka dan dua temannya terhadap para korban transpuan, dalam hal ini negara tetap perlu mengambil langkah tegas dalam menjamin hak-hak tersangka di dalam tahanan. Dilakukannya tindakan perundungan oleh sesama tahanan tidak serta merta menghilangkan tanggungjawab aparat kepolisian yang gagal melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terlebih FP masih dalam proses pemeriksaan oleh institusi kepolisian. Pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam (UU. 5 tahun 1998). Perlu dicatat, bahwa jika ditemukan fakta atas pembiaran terjadinya penganiayaan atau tindakan kekerasan yang dialami oleh FP oleh petugas tahanan, maka petugas tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang terjadi.

Kami mengingatkan bahwa peristiwa ini tidak saja memperlihatkan buruknya pengawasan dan pengendalian dalam sistem penahanan di institusi penegak hukum, tetapi juga mengesampingkan peran dan tanggungjawab Negara yang seharusnya fokus untuk menjamin pemulihan hak-hak para korban transpuan yang selama ini diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan pendekatan pidana  pada kasus ini dapat menimbulkan masalah jika pemenuhan hak-hak korban tidak diperhatikan. Sebab, stigmatisasi dan labelling yang dialami oleh transpuan justru tidak terselesaikan dengan sekedar mempidana pelaku.

Sebaliknya, Penggunaan hukum pidana dalam perkara ini justru berpotensi merugikan korban. Sebab, korban hanya akan dipandang sebagai saksi dalam konteks pembuktian tindak pidana, sehingga fokus yang diberikan hanya pada pelaku pembuktian fakta atas tindak pidana saja. Padahal pendampingan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak korban itu jauh lebih penting untuk diperhatikan oleh pemerintah ketimbang sekedar memenjarakan pelaku.
Seharusnya dalam hal ini, aparat penegak hukum bisa lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dimana fokus utama penegakan hukum adalah perlindungan terhadap korban, dalam hal ini yaitu adalah transpuan yang termarjinalkan karena adanya tindakan dari FP. Sehingga dalam hal ini polisi bisa lebih mengutamakan mendorong pelaku melakukan permintaan maaf kepada korban serta ganti rugi terhadap korban dan kelompok minoritas termarjinalkan lainnya.

Terkait dengan fakta-fakta tersebut diatas, koalisi mendesak agar Kapolda Jawa Barat untuk mengusut tindakan perundungan di lingkungan tahanan kepolisian, termasuk menindak tegas anggota kepolisian yang bertanggungjawab atas pembiaran terjadinya tindakan merendahkan martabat tersebut. Kami juga mendesak agar peristiwa pembiaran terhadap tersangka yang berada di dalam tempat penahanan tidak boleh terjadi lagi atas alasan apapun. Hal ini guna menjamin penegakan hukum yang due process dan menghindari tindak kekerasan ataupun “perploncoan” terhadap tersangka di dalam tahanan.

Kami juga mendesak Negara untuk segera memberikan upaya pemulihan yang efektif dan bermartabat bagi para korban, termasuk melindungi para korban dari potensi terjadinya reviktimisasi bagi para korban dengan instrumen hukum pidana dalam perkara ini.

KOALISI PEMANTAU PERADILAN
(IJRS, KontraS, PKBI, LBH Masyarakat, PSHK, YLBHI, ICJR, ELSAM, LBH Pers, PBHI, LBH Jakarta, LeIP, Institut Perempuan, LBH Bandung, HRWG, Imparsial)