Pengampunan untuk (Si)apa? Laporan Penelitian Kebijakan Amnesti Lewat KEPPRES 17/2025

Amnesti telah lama menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan Indonesia, dari upaya meredam konflik politik hingga koreksi atas kriminalisasi. Namun, praktik terbaru menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam keadilan, akuntabilitas, dan efektivitasnya dalam sistem pemasyarakatan. Amnesti ke depan harus dibenahi secara serius melalui pembentukan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, dengan kriteria penerima yang terukur serta berbasis risiko dan kerentanan. Kebijakan ini juga harus memprioritaskan kelompok non-kekerasan dan kelompok rentan, menghindari disparitas antar pelaku dalam perkara yang sama, serta memastikan tidak ada lagi keterlambatan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Di saat yang sama, amnesti tidak dapat terus dijadikan solusi utama atas overkapasitas lapas tanpa diiringi reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pemidanaan, termasuk pengurangan ketergantungan pada pidana penjara dan pembenahan kebijakan narkotika.