Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, dimana peneliti IJRS berkontribusi sebagai penulis dalam kajian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pembuatan kebijakan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini dapat berkontribusi untuk menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan peneliti dalam menyusun kebijakan pidana secara regulasi dan kelembagaan.

Laporan-Akhir-Kajian-Kerangka-Kelembagaan

Download Buku

Access to Justice Index in Indonesia 2019

Measurement of the Access to Justice Index in 2019 is an activity carried out by the Indonesia Judicial Research Society (IJRS) which is part of the Civil Society Consortium for Access to Justice together with the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and the Indonesian Legal Roundtable (ILR). This activity was carried out with Bappenas RI to find out how the conditions of access to justice in Indonesia are. This index is the first index in Asia that comprehensively measures access to justice. It is hoped that this index can be used as a reference for evidence-based policy formulation or reform in order to support access to justice for all. In its advocacy, this index has succeeded in becoming one of the targets in the indicators for achieving the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16.3.3, so regular efforts to measure and implement the results of the index need to be made.

FINAL-INDEKS-A2J-ENGLISH-2022

Download Books

Legal Needs Survey in Indonesia 2019

Legal-Need-Survey-ENG_R4

Download Book

The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic of Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic of Indonesia so that the Indonesian people get recognition, guarantee, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law, in accordance with the mandate of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender

Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS

Download Buku

Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurunkan ketimpangan gender merupakan salah satu komitmen dan mandat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender adalah tingginya angka kekerasan seksual. Eliminasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga merupakan target capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.

Buku Saku – Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Rev-2022-BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN

Download Buku

Buku saku ini disusun berdasarkan studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat. Dispensasi kawin sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 belum memiliki keseragaman proses pemeriksaan yang berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Tujuan penulisan buku saku ini adalah:

  1. Menjadi referensi bagi hakim dan pegawai pengadilan tentang isu-isu kunci terkait perkawinan anak di Indonesia.
  2. Meningkatkan pemahaman hakim tentang kondisi perkawinan anak di Indonesia dan kenyataan di lapangan terkait praktik serta dampak buruk perkawinan anak.
  3. Menjadi acuan bagi hakim mengenai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dampak buruk perkawinan anak.
  4. Memberikan rekomendasi dan informasi tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara, untuk memastikan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam per-timbangan hukum atas permohonan.

Laporan Penelitian: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan RI

Laporan-Penelitian-Meningkatkan-Kualitas-Penanganan-Perkara-Melalui-Penganggaran-Berbasis-Kinerja-BPK-di-Kejaksaan-RI

Download PDF