Search

Tallin, Estonia (8/9/2023) – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Open Government Partnership (OGP)  telah hadir dan berpartisipasi pada OGP Summit kedelapan pada 6-7 September 2023 di Talinn, Estonia. Perwakilan Koalisi yang hadir yaitu Medialink, Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Suarise, Publish What You Pay Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Wahana Visi Indonesia, dan Transparency International Indonesia (TI Indonesia). Indonesia sendiri merupakan salah satu dari delapan negara deklarator OGP pada tahun 2011.

Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi bahwa Indonesia telah berhasil melewati pandemi, meskipun masih terdapat kekurangan dan penutupan informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam penanganan pandemi. Banyak negara mengalami kesulitan dalam penanganan pandemi, dan pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan adaptasi, namun tidak dengan informasi publiknya. Pun demikian kejadian seperti kebocoran data warga pada penanganan pandemi, dan pelepasan tanggung jawab perlindungan data dari pemerintah masih terus terjadi. Minim transparansi melahirkan nir-akuntabilitas.

OGP diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan keterbukaan pemerintah dan penguatan layanan publik di Indonesia. Namun agenda ini tidak menjadi prioritas pemerintah dalam dua periode pemerintahan terakhir. Prioritas pemerintah terfokus penuh pada pembangunan ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan ibukota baru, bandara, dan sebagainya. Implementasi PSN didorong dengan pembentukan dan revisi regulasi yang terburu-buru serta memprioritaskan investasi dan bisnis ketimbang akuntabilitas dan ruang sipil, termasuk UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU KPK, UU KUHP dan UU Minerba, yang tidak mengindahkan partisipasi publik dalam perumusannya.

Akibatnya, menurut data Economist Intelligence Unit, sejak 2017 hingga 2022, Index Demokrasi Indonesia terus merosot atau stagnan. Bahkan dalam indikator kebebasan sipil, Filipina (7.35) lebih demokratis ketimbang Indonesia (6.14). Berbagai serangan terhadap kebebasan sipil dan keterbukaan ruang publik terus terjadi baik secara digital (hacking, doxing, hoax, penyadapan), serangan fisik (penyerangan, pembubaran diskusi, gas air mata), maupun serangan hukum berupa kriminalisasi terhadap aktivis.

Meskipun Indonesia mendapatkan penghargaan OGP Award melalui kokreasi program Dana Bantuan Hukum yang didorong oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari IJRS, PBHI, dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, namun pembahasan kebijakan publik yang partisipatif masih menjadi tantangan. Dari 15 komitmen Rencana Aksi Nasional, masih banyak proses implementasi yang tidak dapat dijalankan atau diimplementasikan sepihak tanpa proses kokreasi yang menjadi nafas OGP. Dalam periode RAN VII 2023-2024, masyarakat sipil terus mendorong sejumlah isu sentral untuk mendukung keterbukaan pemerintah, termasuk dalam hal ekstraksi sumber daya alam sektor tambang mineral, keterbukaan pemilik manfaat (beneficial ownership), pengadaan barang dan jasa berkelanjutan, serta keterbukaan manajemen transisi energi berkelanjutan.

Untuk menjaga nilai-nilai utama OGP dalam mengimplementasikan agenda-agenda bersama yang dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional, beberapa langkah-langkah strategis yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah, untuk ditindaklanjuti bersama yaitu sebagai berikut:

  1. Implementasi OGP perlu untuk dilanjutkan oleh kepemimpinan pemerintah selanjutnya tanpa kecuali. Seluruh calon kandidat presiden wajib untuk berkomitmen dan memasukkan keterbukaan pemerintah dalam visi misi pembangunan kedepan
  2. Pelibatan aktor non pemerintah perlu segera dilembagakan secara formal dengan kerangka regulasi yang jelas, dengan disertai akses sumber daya dan peran pemantauan evaluasi yang setara.
  3. Keterbukaan pembahasan kebijakan publik yang perlu menjadi prioritas segera yaitu proyek strategis nasional, proyek infrastruktur termasuk ibukota baru, program ekstraksi sumber daya alam dan mineral, transisi energi serta belanja sosial pemerintah
  4. Negara perlu mendorong ruang aman bagi aktivis HAM dan lingkungan serta jurnalis dalam hal merosotnya keterbukaan ruang publik dan berpendapat di Indonesia

Narahubung: