Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia

Download Book

Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Dengan nada serupa, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan hak untuk hidup bersifat melekat pada setiap individu serta merupakan hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, ICCPR menyerukan kepada negara yang belum menghapus hukuman mati untuk membatasi penerapan hukuman mati hanya pada ‘tindak kejahatan yang paling serius’ (most serious crimes). Kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati berdasarkan protokol tersebut bukan kejahatan sipil seperti narkotika maupun pembunuhan. Kendati sudah meratifikasi ICCPR, Indonesia masih belum meratifikasi baik optional protocol maupun second optional protocol atas ICCPR.

Meskipun hukuman mati di Indonesia tidak bersifat wajib, hukuman mati tetap merupakan salah satu ancaman hukuman yang disediakan undang-undang (de jure) sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkannya. Di dalam KUHP yang berlaku saat ini, pidana mati dapat menyasar pelaku tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara. Secara praktik, pidana mati selama ini banyak menyasar orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan pembunuhan berencana.

Ketentuan undang-undang di Indonesia membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap tindak pidana tertentu. Sayangnya, Indonesia belum memiliki pedoman (safeguard) yang secara khusus memastikan perlindungan hak-hak terdakwa yang mendapat ancaman hukuman mati. Namun demikian, berkaca pada praktik-praktik baik (best practices) yang ada, beberapa negara telah menerapkan pedoman pemidanaan (guideline/safeguard) untuk penjatuhan hukuman mati. Terdapat batasan spesifik telah dicantumkan dalam menjatuhkan pidana mati, misalnya: harus disertai keadaan-keadaan yang memberatkan (aggravating circumstances) dan tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan (no mitigating circumstances); pemeriksaan terhadap dugaan penyiksaan (torture), perlakuan sadis (sadism), atau motif kejam (motive evincing ‘total depravity and meanness’); tidak menyasar korban yang merupakan kelompok rentan (vulnerable group), seperti: anak-anak, orang tua atau lansia, perempuan hamil; disertai perencanaan (premeditation or significant planning), dan lain sebagainya.

Sejak tahun 2021 LBHM, IJRS dan Reprieve melakukan penelitian terhadap putusan pidana mati yang terjadi di Indonesia berdasarkan catatan yang dibuat oleh Reprieve. Hasilnya, kami berhasil menemukan total 216 putusan pidana mati yang terdiri dari 158 putusan peradilan terhadap tindak pidana narkotika dan 58 putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Jumlah tersebut belum merepresentasikan keseluruhan kasus yang ada karena terdapat keterbatasan penelitian seperti ketidatersediaan ataupun rusaknya dokumen putusan yang tersedia secara elektronik pada situs Mahkamah Agung. Namun, pada kesempatan tertentu, pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pernah menyatakan bahwa terdapat 406 terpidana mati yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Terlepas dari adanya keterbatasan, penelitian ini menunjukkan beragam temuan terkait praktik pidana mati di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembentukan suatu panduan pemidanaan untuk membantu hakim memberikan keputusan seadil mungkin jika harus menjatuhkan pidana mati. Selain itu panduan pemidanaan juga dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia bagi orang-orang yang menghadapi ancaman pidana mati. Kebutuhan akan panduan pemidanaan ini juga masih relevan meski Indonesia telah mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan. Sebab, meskipun menjadi pidana alternatif, masih terdapat ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan pidana mati pada KUHP Nasional yang disahkan pada 6 Desember 2022.

Laporan_Penelitian_Faktor-Faktor_Hukuman_Mati

Download Book

Research On Sentencing Disparity and Criminal Policy of Narcotics Offence Cases In Indonesia

Layout-Studi-Disparitas-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika-Inggris

Download Book

Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, dimana peneliti IJRS berkontribusi sebagai penulis dalam kajian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pembuatan kebijakan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini dapat berkontribusi untuk menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan peneliti dalam menyusun kebijakan pidana secara regulasi dan kelembagaan.

Laporan-Akhir-Kajian-Kerangka-Kelembagaan

Download Buku

Access to Justice Index in Indonesia 2019

Measurement of the Access to Justice Index in 2019 is an activity carried out by the Indonesia Judicial Research Society (IJRS) which is part of the Civil Society Consortium for Access to Justice together with the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and the Indonesian Legal Roundtable (ILR). This activity was carried out with Bappenas RI to find out how the conditions of access to justice in Indonesia are. This index is the first index in Asia that comprehensively measures access to justice. It is hoped that this index can be used as a reference for evidence-based policy formulation or reform in order to support access to justice for all. In its advocacy, this index has succeeded in becoming one of the targets in the indicators for achieving the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16.3.3, so regular efforts to measure and implement the results of the index need to be made.

FINAL-INDEKS-A2J-ENGLISH-2022

Download Books

Legal Needs Survey in Indonesia 2019

Legal-Need-Survey-ENG_R4

Download Book

The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic of Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic of Indonesia so that the Indonesian people get recognition, guarantee, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law, in accordance with the mandate of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender

Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS

Download Buku

Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurunkan ketimpangan gender merupakan salah satu komitmen dan mandat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender adalah tingginya angka kekerasan seksual. Eliminasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga merupakan target capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.

Buku Saku – Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Rev-2022-BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN

Download Buku

Buku saku ini disusun berdasarkan studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat. Dispensasi kawin sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 belum memiliki keseragaman proses pemeriksaan yang berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Tujuan penulisan buku saku ini adalah:

  1. Menjadi referensi bagi hakim dan pegawai pengadilan tentang isu-isu kunci terkait perkawinan anak di Indonesia.
  2. Meningkatkan pemahaman hakim tentang kondisi perkawinan anak di Indonesia dan kenyataan di lapangan terkait praktik serta dampak buruk perkawinan anak.
  3. Menjadi acuan bagi hakim mengenai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dampak buruk perkawinan anak.
  4. Memberikan rekomendasi dan informasi tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara, untuk memastikan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam per-timbangan hukum atas permohonan.