Pos

Performance-based Budgeting and Budget Accountability in the Judiciary and AGO

Kamis, 12 Desember 2019 Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memandu Panel 1 pada Indonesia-Nederlands Security and Rule of Law Update- 2019 dengan judul panel Penganggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Anggaran pada peradilan dan Kejaksaan Agung ( Performance-based Budgeting and Budget Accountability in the Judiciary and AGO).

Narasumber yang terlibat dalam Paenli ini diantaranya adalah:

  1. Tonie Hulman Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
  2. Ibu Prahesti Pandanwangi, Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Republik Indonesia (Bappenas RI)
  3. Bapak Surya Budi Dharma, Kepala Sub-Bagian Rencana Anggaran dan Program Kerja 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI
  4. Bapak Ahmad Misbakul Hasan, Sekertaris Jenderal dari Sekertariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Seknas FITRA)

Beberapa poin penting yang dapat dicatat dari diskusi ini diantaranya adalah:

  • PBB akan menguntungkan lembaga atau organisasi, jika terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai maka anggaran tersebut tidak perlu dikembalikan kepada negara melainkan bisa digunakan untuk meningkatan performa atau kebutuhan dari lembaga tersebut, bahkan menjadi bonus bagi para pegawainya
  • Kejaksaan masih mengalami kesulitan terkait perbedaan program di kejaksaan yang menghambat pengalihfungsian anggaran dari pidana khusus ke pidana umum dalam satu satuan kerja kejaksaan
  • Kondisi geografi Indonesia yang banyak kepulauan dan pegunungan juga menjadi tatangang bagi kejaksaan dalam melakukan penganggaran dan perencanaan biaya satuan kerjanya
  • Bappenas melihat mekanisme penyatuan program tanpa menghapuskan eselon satu di Kejaksaan sangat mungkin dilakukan sehingga memunkinkan untuk mempermudah pengalihfungsian anggaran pada setiap satuan kerja
  • Seknas FITRA memberi catatan proses sinkronisasi agenda negara dengan proses perencanaan pengganggaran di Kejaksaan juga cukup rumit, bayak layer yang harus disederhanakan agar membantu kejaksaan dalam penyusunan anggaran kejaksaan.

Materi dapat di download pada link berikut bit.ly/PanelPBB

WORKSHOP : Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja di Kejaksaan RI

Indonesia Judicial Research Society bersama Seknas Fitra dengan dukungan dari IDLO dan Kedutaan Kerajaan Belanda mengadakan workshop peningkatan kapasitas aparatur Kejaksaan RI dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui penganggaran berbasis kinerja di Bali pada tanggal 12-15 November 2019.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penelitian yang dilakukan IJRS bersama Seknas FITRA terkait penganggaran berbasis kinerja. Harapannya kedepan Kejaksaan bisa lebih baik dalam menyusun perencanaan penganggaran serta pelaporan pertanggungjawaban.

 

Diseminasi Hasil Temuan Penelitian : “Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan Republik Indonesia

Seknas Fitra bekerjasama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan pendanaan dari Internasional Development Law Organization (IDLO) akan menjalankan program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Base Budgetingin Attorney General Office”. Program ini fokus pada pengembangan sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan program ini melalui penelitian, perumusan sistem anggaran berbasis kinerja, dan peningkatan kapasitas dari aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam implementasinya, pendekatan diatas difokuskan pada Anggaran berbasis kinerja, sedangkan Anggaran terpadu dan Kerangka pengeluaran jangka menengah biasa mendukung implementasi PBK.

Program ini diharapkan dapat menghasilkan instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang dapat diadopsi dalam aturan Internal Kejaksaan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tujuan program ini adalah pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di Kejaksaan Republik Indonesia secara umum dan Kejaksaan Agung secara khusus. .

Untuk memperdalam susbtansi penelitian, maka dilaksanakan kegiatan Diseminasi penelitian agar penelitian ini mendapatkan masukan dari berbagi pihak dan informasi dari hasil penelitian ini dapat praksis. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu:

  1. International Development Law Organization (IDLO-Indonesia)
  2. Perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.

Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyatakan, ada tujuh kriteria Kejaksaan Agung yang independen. Peneliti IJRS Rima Ameilia menyebut, kriteria pertama yakni Jaksa Agung yang tidak memiliki latar belakang partai politik. “Jaksa Agung yang dipilih nantinya tentu harus bebas dari intervensi politik. Lebih baik orang yang dipilih adalah orang non-parpol atau profesional,” ujar Rima dalam diskusi bertajuk “Membidik Anggaran dan Independensi Kejaksaan Agung” di Cikini, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jika salah memilih, pekerjaan rumah dan kinerja yang sudah dibangun bisa jadi tidak akan berjalan dengan optimal. Kriteria kedua yakni Jaksa Agung yang dipilih harus bisa memahami peran dan fungsi jaksa yang bukan hanya di bidang penuntutan, melainkan juga preventif tindak pidana. “Salah satu yang menjadi tugas Jaksa Agung ke depan adalah memperkuat Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan daerah (TP4D),” ucap dia.  Kriteria ketiga yakni Jaksa Agung memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang reformasi birokrasi organisasi untuk memperbaiki pengelolaan SDM di Kejaksaan. Kriteria keempat, Sekjen FITRA Misbah Hasan menyatakan, Jaksa Agung terpilih harus mempunyai visi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. “Jaksa Agung semestinya juga paham dan bisa melaksanakan transparansi anggaran, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas anggaran.

Intinya, anggaran yang dikelola itu mesti bisa diukur, dari input, output, outcome, dan sebagainya,” papar Misbah. Kriteria kelima, Jaksa Agung memiliki persepektif perlindungan korban, misalnya dalam menangani perkara korban pelecehan seksual seperti kasus Baiq Nuril. Kriteria keenam yakni Jaksa Agung punya orientasi merampungkan perkara yang mengendap di Kejaksaan, seperti kasus pelanggaran HAM berat. “Kriteria ketujuh yaitu mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kehadiran Kejaksaan, baik di pusat dan daerah harus mampu membangun kepercayaan terhadap penegak hukum,” tutur Misbah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS”, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/18411001/tujuh-kriteria-jaksa-agung-ideal-versi-fitra-dan-ijrs.

Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Icha Rastika

Simak berita IJRS terkait anggaran Kejaksaan di media lainnya :