Manila, 6 Februari 2025 – di sela penyelenggaraan Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting 2025, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) OGP Indonesia mengadakan pertemuan (bilateral meeting) bersama Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum.
Pertemuan ini membahas sejumlah hal krusial terkait capaian dan tantangan pelaksanaan inisiatif Open Government di Indonesia serta peluang ko-kreasi antara CSO, Pemerintah RI, dan DPR RI dalam kerangka Open Government Indonesia (OGI). Keterlibatan BKSAP DPR RI dalam konferensi ini menjadi momentum penting dalam mengintegrasikan peran strategis legislatif untuk mendukung penyelenggaraan Open Government di Indonesia. Keterlibatan legislatif telah menjadi bagian integral dari filosofi Open Government dan merupakan faktor kunci dalam mencapai reformasi pemerintahan terbuka yang ambisius sejak OGP diluncurkan. Selain itu, legislatif dapat memainkan peran penting dalam menetapkan agenda serta menciptakan ruang dan dukungan untuk reformasi pemerintahan terbuka.
Disamping itu, masyarakat sipil juga mendesak komitmen pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Stratnas KPI). Rancangan peraturan ini telah disusun masyarakat sipil bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas namun belum ditindaklanjuti dalam program penyusunan Perpres tahun 2025. Oleh karenanya keberadaan BSK Kementerian Hukum sangat strategis dalam proses advokasi di bersama pemangku kepentingan pemerintah lainnya.
Pada kesempatan ini juga, masyarakat sipil menyampaikan implementasi Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) dan pentingnya sinergitas RAN OGI dengan RAN Open Parlemen Indonesia (OPI). OPI merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong legislatif yang lebih modern dan terbuka berdasarkan nilai-nilai transparansi, dan akuntabilitas, dan partisipasi. Tujuan dari terselenggaranya OPI selaras dengan inisiatif OGP, khususnya mendorong keterbukaan pemerintahan di unsur parlemen. Selain itu, Koalisi juga menyampaikan pentingnya optimalisasi OGP lokal di Indonesia mengingat peran strategis DPR RI sebagai representasi masyarakat Indonesia di tingkat lokal.
Merespon masukan masyarakat sipil, Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP DPR RI menyatakan komitmen DPR RI menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi yang sejalan dengan kerangka OGP dalam upaya mewujudkan tata kelola parlemen yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Mardani menambahkan, BKSAP telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengaktivasi kembali OPI yang sudah berjalan sebelumnya. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat sipil dalam agenda OPI ini sangat dibutuhkan kedepannya. Open government juga akan menjadi agenda prioritas BKSAP mengingat BKSAP telah mengusulkan open government untuk dimasukkan dalam artikel Asian Parliamentary Assembly.
Respons positif juga disampaikan oleh Andry Indrady, Kepala BSK Kementerian Hukum. Menurutnya OGP adalah instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif. Oleh karenanya, BSK membutuhkan adanya policy brief yang disusun masyarakat sipil. BSK juga berkomitmen untuk menjembatani kepentingan masyarakat sipil dalam proses advokasi Perpres Stranas KPI.
Pada akhir sesi bilateral meeting, masyarakat sipil menyerahkan Two Pager White Paper Open Government Indonesia yang berisi rekomendasi kebijakan penguatan open government di Indonesia serta integrasi RAN OGI dan RAN OPI yang sejalan dengan kerangka kerja dan prinsip-prinsip OGP.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Gregorius Yoseph Laba (IJRS) – gregoriusyoseph@ijrs.or.id
Rinto Leonardo Siahaan (INFID) – rinto@infid.org
Dzatmiati Sari (TII) – dsari@ti.or.id
