Manila 6 Februari 2025 – Pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting 2025 menghadirkan sesi High-Level Roundtable – Leadership in Action: Ambition and Collaboration for Strategy 2023-2028.
Sesi ini mempertemukan perwakilan masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta pimpinan kementerian/lembaga dari Filipina, Indonesia, Armenia, Mongolia, Australia, Papua New Guinea, Maldives, Timor Leste, dan Selandia Baru.
Pada kesempatan ini, masyarakat sipil Indonesia merefleksikan perjalanan menuju praktik pemerintahan terbuka serta kemajuan yang telah dicapai berdasarkan komitmen yang ditetapkan pada OGP Summit 2023 di Tallinn, Estonia. Komitmen Tallinn menegaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna – prinsip-prinsip yang selaras dengan aspirasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan terbuka dan demokratis di seluruh Asia Pasifik.
Dalam rangka mendorong mendorong pertumbuhan OGP di Asia Pasifik, masyarakat sipil menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan berbagai pemangku kepentingan nasional, regional, dan global diantaranya:
1. Inisiatif peningkatan kapasitas
OGP regional Asia Pasifik dan pemerintah di tiap negara Asia Pasifik perlu berkolaborasi dan berinvestasi dalam pengembangan institusi dan CSOs melalui program pelatihan, lokakarya, dan sumber daya yang memberdayakan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara efektif dalam inisiatif pemerintahan terbuka, serta memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan partisipasi warga negara.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif
Identifikasi dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa kelompok rentan dan minoritas terwakili secara aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan kualitas tata kelola secara keseluruhan.
3. Penguatan kerangka kelembagaan
Pemerintah di tiap negara perlu membangun kerangka hukum yang kuat termasuk membentuk regulasi khusus mengenai OGP baik dalam bentuk undang-undang atau executive order (peraturan presiden) untuk menjamin keberlanjutan OGP di tiap negara dan tidak bergantung kepada kepada rezim pemerintah tertentu. Regulasi lainnya yang juga diperlukan seperti penerapan undang-undang keterbukaan informasi, partisipasi publik, perlindungan hak sipil, dan perlindungan bagi whistleblower yang berjuang untuk integritas.
4. Kontekstualisasi lokal prinsip-prinsip OGP
Strategi dan praktik dalam implementasi komitmen OGP harus mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan politik yang khas di masing-masing negara di Asia Pasifik. Penyesuaian terhadap kondisi lokal ini akan mendorong kepemilikan dan relevansi di kalangan warga negara.
Lebih lanjut, masyarakat sipil Indonesia juga memberikan sejumlah rekomendasi agar agenda reformasi melalui OGP/pemerintahan terbuka memberikan manfaat nyata bagi warga, maka negara di Asia Pasifik perlu melakukan beberapa tindakan, daintaranya:
1. Menerapkan rencana aksi yang jelas yang bersumber dari kepentingan warga.
Pemerintah perlu merancang dan mengkomunikasikan rencana aksi kepada publik, yang mencakup tujuan, jadwal, dan indikator terukur untuk mengukur kemajuan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi komitmen OGP.
2. Mempromosikan tata kelola data
Meningkatkan sistem pengumpulan, analisis, dan distribusi data sangatlah krusial. Dengan mengadopsi inisiatif data terbuka, warga negara dapat mengakses informasi penting secara mudah dan cepat, mendorong keterlibatan yang terinformasi, dan memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif. Tata kelola ini juga perlu dipahami secara mudah oleh warga lokal dengan menggunakan komunikasi berbasis lokal.
3. Membangun kemitraan kolaboratif
Membangun kemitraan antara pemerintah dan civil society sangatlah penting. Platform kolaboratif yang mendukung berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik akan meningkatkan efektivitas inisiatif OGP serta meningkatkan layanan publik.
4. Memaksimalkan kerja sama regional
Dalam konteks geopolitik yang berkembang, mendorong kerja sama antarnegara di antara sesama kawasan regional dapat mendukung pembelajaran bersama dan proyek kolaboratif. Mekanisme seperti ASEAN untuk kawasan Asia Tenggara dapat memfasilitasi dialog yang mempromosikan tata kelola terbuka di kawasan regional Asia Tenggara.
5. Melakukan soft power diplomacy untuk lintas regional di Asia Pasific
Memanfaatkan soft power diplomacy sebagai alat strategis untuk mempengaruhi dan melibatkan negara di seluruh Asia Pasifik untuk lintas regional akan meningkatkan kredibilitas dan menumbuhkan niat baik. Negara-negara dengan kerangka tata kelola terbuka yang sukses dapat menjadi model bagi yang lain, serta meningkatkan standar kolektif dalam tata kelola.
Narahubung:
Gregorius Yoseph Laba (IJRS) – gregoriusyoseph@ijrs.or.id
Rinto Leonardo Siahaan (INFID) – rinto@infid.org
Dzatmiati Sari (TII) – dsari@ti.or.id
