Search

Rencana Aksi Nasional Open Governemnt Indonesia (RAN OGI) 2020-2022

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Aceh, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Papua, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Badan Hukum Indonesia Yayasan Bantuan (YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi CSO Bidang Keadilan (Justice Sector) dan Bidang Keterbukaan Kewarganegaraan (Civic Space) berencana mengawal pencapaian program dan rencana implementasi dalam Rencana Aksi Nasional Open Governemnt Indonesia (RAN OGI) 2020-2022 untuk sektor peradilan dan ruang sipil yang telah dipersiapkan bersama.

Atas inisiatif tersebut CSO Coalition for Justice Sector and Civic Space telah mengadakan sosialisasi RAN OGI untuk Rencana Pembangunan pada Selasa lalu, 27 Juli 2021.

Bagikan:

Kegiatan Lainnya:

INDO - Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI: Masyarakat Sipil Dorong RKUHAP yang Pro HAM dan Pro Kelompok Rentan
INDO - Pemberian Surat Permohonan DPR RI
Pemberian Surat Permohonan Jawaban Pemerintah dan DPR RI terhadap Poin Masukan Koalisi terkait Pasal-Pasal Draft RKUHAP
IND_AAS Marcelino
Australia Award Short Course: Peningkatan Integritas, Transparansi dan Kepemimpinan di Sektor Publik
INDO-OGI
Rapat konsolidasi persiapan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VIII periode 2026-2027