Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI

Dengan dialihkannya pengelolaan Rupbasan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA), maka momentum pengalihan ini perlu pula diikuti oleh perbaikan tata kelola basan dan baran selama ini. Kajian ini hadir untuk memberikan catatan kritisnya terhadap hal tersebut. Kajian ini melakukan asesmen terhadap pengelolaan basan dan baran dengan merujuk pada prinsip utama dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana, yakni: (1) adanya sistem pengelolaan yang mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi; (2) adanya jaminan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik; dan (3) adanya manajemen pengelolaan biaya serta peningkatan efisiensi (cost management and eff iciency).

Hasil observasi terhadap persoalan tata kelola Rupbasan berdasarkan ketiga prinsip di atas, menunjukkan pengelolaan Rupbasan selama ini menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: 1) kerangka regulasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan dalam memenuhi prinsip perlindungan pihak ketiga serta manajemen pengelolaan biaya dan efisiensi; 2) minimnya transparansi akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan antar instansi; 3) adanya kesulitan dalam menjaga valuasi barang; dan 4) adanya keterbatasan sarana prasarana dan SDM dalam mengelola Rupbasan.