Search

Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong Keberlakuan KUHP di Tahun 2026

Selasa, 27 Juni 2023 lalu Andreas Marbun diundang sebagai penanggap dalam acara diskusi berjudul: “Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong Keberlakuan KUHP di Tahun 2026” yang diadakan oleh LSM Law Firm dan Hukum Online

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pertukaran informasi dan pembelajaran terkait pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023, Para peserta diharapkan untuk:
1. mendiskusikan masa depan pengaturan dan penerapan pidana mati dalam UU 1/2023 berdasarkan pandangan dan pengalaman pribadinya dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia; dan

2. mendiskusikan urgensi kebijakan perantara (transisional) untuk mengantisipasi keberlakuan pengaturan pidana mati UU 1/2023 pada tahun 2026, khususnya bagi terpidana mati yang divonis sebelum UU 1/2023 berlaku.

Bagi Sobat IJRS yang belum sempat mendengar diskusinya, bisa menyaksikan ulang via Youtube di: bit.ly/Tanggapan-Hukuman-Mati

Bagikan:

Kegiatan Lainnya:

INDO - Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI: Masyarakat Sipil Dorong RKUHAP yang Pro HAM dan Pro Kelompok Rentan
INDO - Pemberian Surat Permohonan DPR RI
Pemberian Surat Permohonan Jawaban Pemerintah dan DPR RI terhadap Poin Masukan Koalisi terkait Pasal-Pasal Draft RKUHAP
IND_AAS Marcelino
Australia Award Short Course: Peningkatan Integritas, Transparansi dan Kepemimpinan di Sektor Publik
INDO-OGI
Rapat konsolidasi persiapan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VIII periode 2026-2027