Search

Launching dan Bimtek Pedoman Kejaksaan No 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan No 18/2021

Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama dengan Tim Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai anggota dari Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF) untuk mengadakan Peluncuran (Launching) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada 1 Desember 2021 lalu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai peluncuran (Launching) dan diseminasi Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, serta memperoleh tanggapan dari para pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sementara di tanggal 2 Desember 2021, diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021 untuk Kejaksaan RI dengan menggunakan metode presentasi dan tanya jawab secara daring (online).

Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, serta pelatihan tata cara penggunaan Lampiran Pedoman dan Aplikasi Tuntutan Narkotika.

Bagikan:

Kegiatan Lainnya:

BINDO
Audiensi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait Portal Informasi KataHukum.id untuk Penguatan Akses Informasi & Komunikasi Hukum dan Bantuan Hukum
1
Workshop “Sinergitas Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum”
2 (1)
Audiensi CSO Open Government Partnership (OGP) Indonesia bersama Kementerian PAN RB untuk Mendorong Penguatan Tata Kelola Kemitraan Pemerintahan Terbuka di Indonesia
Sharing Session Ultrecht x IJRS
IJRS and Utrecht University Sharing Session regarding Access to Justice in Indonesia