5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic)

Pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, 2 peneliti IJRS Dio Ashar dan Arsa Ilmi mempresentasikan tulisannya bersama dengan Nanda Oktaviani pada acara 5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic), yang diselenggarakan oleh Universitas Jember bersama University of Sydney, Komnas HAM, AICHR Indonesia, dan SEPAHAM Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Dio dan Arsa mempresentasikan tulisannya yang berjudul the Role of Technology in Increasing Access to Legal Aid in the Covid-19 Pandemic. Dalam tulisan ini, Dio dan Arsa memaparkan adanya peningkatan tren kriminalitas semenjak adanya pandemik Covid-19, dan adanya kebutuhan atas bantuan hukum. Akan tetapi, terdapat juga hambatan terkait akses jarak, komunikasi dan informasi terkait bantuan hukum dengan adanya pandemik Covid-19. Tulisan tersebut mencoba memaparkan bagaimana peran teknologi bisa menjadi alternatif pendekatan untuk peningkatan akses keadilan.

Bukan Hanya Soal Kekerasan: Memaknai Ketidakberdayaan Dalam Perkosaan

Oleh Maria I. Tarigan dan Naomi R. Barus (Peneliti IJRS)

Bulan lalu, seorang anak perempuan (20 tahun) dari seorang tersangka mengaku telah diperkosa oleh kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Parigi, Sulawesi Tengah, yang menjanjikan status bebas untuk sang ayah yang tengah ditahan dalam kasus pencurian hewan ternak.

Korban mengaku telah dirayu berkali-kali dan dijanjikan uang oleh si perwira polisi. Setelah setuju bertemu dengan pelaku di sebuah hotel, korban kemudian diperkosa dan diberikan uang.

Ada perdebatan mengenai pasal yang dapat dikenakan terhadap perbuatan pelaku. Banyak yang berpendapat bahwa pelaku dapat dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perkosaan di luar pernikahan dengan memperluas makna kekerasan menjadi tidak sebatas kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis.

Di lain sisi, peristiwa ini dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 284 KUHP terkait perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah. Namun, Pasal 284 akan turut menjerat korban sebagai pihak yang ikut melakukan perzinaan.

Selain kasus di atas, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan yang sama. Dalam kasus ini, anggota Polsek Kutalimbaru mencabuli seorang istri dari tersangka narkoba di sebuah hotel setelah pelaku meminta korban untuk bertemu dengan alasan ingin membicarakan kasus suaminya.

Kekerasan seksual: memahami kompetensi dalam persetujuan

Persetujuan (consent) selalu identik dengan keleluasaan seseorang untuk memberikan persetujuan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan. Keleluasaan seseorang dalam memberikan persetujuan tidak terlepas dari kapasitas orang tersebut dalam memberikan persetujuan.

Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini juga berarti bahwa suatu tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual.

Kendati demikian, dalam beberapa kondisi, persetujuan yang diberikan dengan bebas oleh korban tidak lagi menjadi penting dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak. Kondisi yang dimaksud adalah ketika orang tersebut memang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (non competent consent).

Konsep non competent consent berangkat dari pemahaman bahwa setiap tindakan dari individu harus dilakukan dengan kesadaran penuh, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai kompetensi dirinya adalah pihak yang cakap di depan hukum.

Terdapat sejumlah ukuran yang dapat dipergunakan dalam menentukan kapasitas individu untuk memberikan persetujuan.

Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat (AS), mengkategorikan mereka yang masuk ke dalam non competent consent adalah anak-anak (bawah 18 tahun), orang dewasa rentan (berusia di atas 70 tahun), orang yang tidak memiliki kapasitas mental, orang tak berdaya, orang yang tidak sadarkan diri, dan orang dalam keadaan mabuk.

Ketika pihak-pihak di atas melakukan suatu tindakan seksual (seperti persetubuhan), tindakan tersebut sudah termasuk sebagai kekerasan seksual, terlepas dari adanya persetujuan yang diberikan. Persetujuan tidak lagi relevan untuk dipertanyakan dalam kondisi ini.

Maka penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan.

Yang harus dipastikan adalah apakah tindakan atau aktivitas seksual tersebut dilakukan di bawah keadaan-keadaan yang koersif.

Keadaan koersif tidak hanya sebatas pada kekerasan secara fisik, tetapi juga pada kekerasan psikis, maupun bentuk lainnya, antara lain ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan, rangkaian kebohongan, bujuk rayu, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau adanya relasi kuasa, dan intimidasi.

Kekerasan secara psikis tidak selamanya timbul melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sangat jelas, bahwa pelaku di Parigi telah menyalahgunakan kekuasaannya atas korban. Ini kerap terjadi pada kasus pelaku memiliki relasi kuasa dengan korban.

Relasi kuasa merupakan hubungan sosial yang tidak setara antara satu pihak dengan pihak lainnya: salah satu pihak memiliki kuasa lebih atas pihak lainnya.

Relasi kuasa menimbulkan ketidakberdayaan korban. Pada umumnya, pelaku akan memanfaatkan kerentanan, kepercayaan, dan ketergantungan korban kepadanya. Oleh karena itu, ketidakberdayaan korban juga menjadi salah satu bentuk dari non competent consent.

Dalam kasus di Parigi, persetujuan yang korban berikan merupakan bentuk keterpaksaan.

Kondisi tidak berdaya terjadi ketika seseorang tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa hal yang terjadi terhadapnya merupakan tindakan atau aktivitas seksual dan akibatnya korban terpaksa menerima tindakan yang akan diperbuat terhadap dirinya.

Ketidakberdayaan dapat didasari oleh kapasitas mental dan fisik seseorang, kondisi disabilitas, atau atas dasar pengaruh alkohol atau narkotika.

Ukuran ketidakberdayaan bersifat subjektif sebab titik kondisi tidak berdaya setiap orang berbeda-beda dengan penyebab yang berbeda-beda pula.

Ketentuan tentang perkosaan

Di Indonesia, Pasal 285 KUHP tentang pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan umum digunakan untuk mengatur tindak pidana perkosaan.

Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan tidak hanya terbatas pada Pasal 285 itu.

Terdapat beberapa pengaturan lain yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 286.

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berbeda dengan Pasal 285 yang menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 mengatur kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sayangnya, kondisi ketidakberdayaan dalam Pasal 286 selama ini hanya didefinisikan sebatas ketidakberdayaan fisik, yaitu mabuk, pingsan, sakit, atau kondisi lain yang menyebabkan korban tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Kendati demikian, terbuka kemungkinan Pasal 286 untuk ditafsirkan secara lebih luas daripada kondisi ketidakberdayaan fisik.

Secara luas, ketidakberdayaan (incapacitation) dalam suatu hubungan seksual adalah kondisi seseorang tidak dapat membuat keputusan secara rasional dan masuk akal karena kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikistidak sadar atau tidak paham apa yang ia alami adalah suatu hubungan seksual.

Kondisi korban di Parigi bisa termasuk kondisi ketidakberdayaan psikis yang disebabkan adanya kondisi relasi kuasa. Dengan demikian, Pasal 286 dapat digunakan untuk menjerat si perwira polisi.

Peran penting hakim dalam pemaknaan suatu ketentuan

Perluasan makna ketidakberdayaan dalam Pasal 286 merupakan salah satu contoh bentuk penafsiran ekstensif yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penafsiran ekstensif bersifat memperluas makna yang terdapat dalam suatu aturan hukum dengan tetap berpegang pada maksud asli dari aturan hukum.

Penafsiran semacam ini cukup sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

Ini sejalan dengan mandat hakim miliki, yakni tidak semata menjadi corong dari undang-undang tapi juga mengadili dan memutus perkara bahkan ketika tidak ada hukum yang mengaturnya — atau kalau pun ada, aturan hukum tersebut masih kurang jelas.

Karena itu juga, hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perluasan makna suatu ketentuan bisa dilakukan hakim, bahkan seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus yang belum secara tegas diatur.

Ini demi menjamin keadilan bagi orang-orang seperti para korban kekerasan seksual yang berada di bawah ketidakberdayaan psikis maupun relasi kuasa.

Tidak berhenti di penafsian

Penggunaan penafsiran terhadap ketentuan UU yang ada dapat menjadi solusi sementara untuk menutup kekosongan maupun ketidakjelasan hukum.

Akan tetapi, akar permasalahannya masih ada: aturan hukum yang sudah tertinggal zaman, tidak relevan, dan tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Upaya untuk merumuskan aturan kekerasan seksual yang lebih komprehensif dan akomodatif sedang dilakukan melalui pembahasan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pembaruan terhadap hukum pidana juga tengah dilakukan melalui revisi KUHP, termasuk di dalamnya tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan dan perbuatan cabul. Harapannya, pembaruan pengaturan kekerasan seksual dapat menghadirkan jaminan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual yang masih belum dilindungi oleh aturan hukum yang ada.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/bukan-hanya-soal-kekerasan-memaknai-ketidakberdayaan-dalam-perkosaan-171011

Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana?

Oleh Nanda Oktaviani (Peneliti)

Kisah Canon, seekor anjing yang mati setelah ditangkap aparat setempat untuk dipindahkan dari Pulau Banyak ke daratan Aceh Singkil, Aceh, mendapat banyak perhatian publik belum lama ini. Pemindahan anjing itu oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkaitan dengan peraturan di tujuan wisata halal yang tidak mengizinkan keberadaan anjing di tempat itu. Ada dugaan Canon mati karena kehabisan nafas dalam pemindahan menggunakan keranjang yang tertutup. Satpol PP setempat menyatakan pemindahan itu sudah sesuai prosedur dan anjing itu diduga mati karena stress.

Kisah Tayo, seekor kucing peliharan yang dicuri dan dijagal di Medan, memiliki ujung yang berbeda dengan Canon. Si penjagal kucing Tayo, Rafeles Simanjuntak, mendapat hukuman 2,5 tahun penjara karena terbukti mencuri dan membunuh hewan peliharaan orang lain. Aturan melindungi hewan dan menghukum orang yang menyiksa binatang sudah ada di Indonesia, tapi penerapannya belum maksimal.

Nomor satu dalam konten penyiksaan hewan

Kisah Canon dan Tayo seakan menegaskan predikat ‘juara dunia’ untuk Indonesia dalam konten penyiksaan hewan. Laporan Asia for Animals Coalition (AfA) tahun ini, Indonesia menempati pada peringkat 1 untuk wilayah yang terbanyak baik dalam pembuatan maupun pengunggahan konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

AfA mengkaji 5.480 konten penyiksaan hewan yang berhasil didokumentasikan dari YouTube, Facebook dan Tiktok. Dari jumlah ini, 1.626 konten dibuat di Indonesia dan 1.569 konten diunggah di Indonesia. Kasus penyiksaan terhadap hewan merupakan fenomena global. Di tingkat dunia, pada 2019 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan konvensi kesehatan dan perlindungan hewan (United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP)).

Usulan konvensi ini sudah ada sejak 1988 lewat inisiatif International Convention for the Protection of Animals (ICAP). Pada 2005, Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) diusulkan untuk menjadi kesepakatan di PBB. UNCAHP ini menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan hewan dan kesehatan global yang dihadapi dunia. Apakah Indonesia sudah memenuhi konvensi ini?

Aturan perlindungan hewan

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya. Pada Pasal 302 mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah. Penganiayaan ringan dalam pasal tersebut adalah tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

Penganiayaan berat adalah jika tindakan mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka berat, atau mati. Pasal 540 mengatur bahwa seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak Rp 200 ribu jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/ kudisan/ luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minuman.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Pada UU ini ditekankan bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta denda paling sedikit Rp 1 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 juta.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan. Kebebasan ini adalah bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa sakit, cidera dan luka; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan bebas untuk mengepresikan perilaku alaminya.

Belum efektif

Jelas, bahwa ada regulasi yang mengatur bahwa orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan dapat dipidana. Penerapan regulasi dengan baik tentunya dapat menghapus tindakan penyiksaan terhadap hewan. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah aturan-aturan ini telah berhasil untuk diterapkan?

Menurut Doni Herdaru Tona, pendiri Animal Defender Indonesia (ADI) yang juga terlibat dalam advokasi kasus Tayo di atas, aturan hukum bagi penyiksa hewan masih terlalu ringan. Aturan dan ancaman hukuman yang ringan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyiksaan hewan. Terlebih lagi, menurut Doni, para aparat penegak hukum masih “meremehkan” laporan terkait penyiksaan hewan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana-171120

[MEDIA RILIS ICJR IJRS dan LeIP] ICJR IJRS dan LeIP Dukung Jaksa Lakukan Penilaian Perkara Berbasis Pemulihan Korban dan Pelaku pada Kasus Pencurian HP di Garut

Kepala Kejaksaan Negeri Garut membebaskan Comara Saeful (41), pelaku pencurian telepon genggam di kantor desa Kabupaten Garut. Comara nekat mencuri ponsel demi anaknya bisa belajar daring. Kepala Kejaksaan Negeri Garut tersebut mengatakan bahwa penghentian perkara tersebut dilakukan dengan melaksanakan Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam proses penyelesaian perkara tersebut, Kejari Garut menyatakan sejak awal pelimpahan kasus, langsung menganalisa kasus itu dan menilai terdapat kemungkinan dilakukannya penghentian perkara dengan mengedepankan Restorative Justice *(RJ). Jaksa dalam prosesnya kemudian mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, dengan juga melibatkan kepala desa dan para warga. Penghentian perkara kemudian diberikan Kejari Garut berdasarkan pertimbangan bahwa telah ada pengembalian HP kepada korban, korban juga tetap dapat menggunakan HP tersebut secara langsung, sehingga kerugian yang diderita korban juga telah tergantikan. Pertimbangan lainnya juga dilakukan terhadap latar belakang pelaku melakukan tindak pidana juga dipertimbangkan yaitu berkaitan dengan kesulitan ekonomi.

ICJR, IJRS dan LeIP mendukung upaya penilaian perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku secara seksama. Diketahui juga bahwa instrumen yang digunakan berkaitan dengan penerapan RJ. Hal pertama yang dipertimbangkan oleh Jaksa adalah berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian korban. Upaya pemulihan korban tersebut juga diselaraskan dengan pertanggungjawaban pelaku dengan melakukan upaya permohonan maaf dan adanya perjanjian. Dengan tindakan ini, Jaksa melaksanakan perannya sebagai pengendali perkara (dominus litis) yang mampu melihat kebutuhan penyelesaian perkara dengan melihat kebutuhan korban dan latar belakang pelaku dan tidak melulu berorientasi pada penghukuman yang keras.

ICJR, IJRS dan LeIP mendukung upaya baik dari Jaksa ini, kami melihat ini dapat menjadi momentum bagi para Jaksa kedepannya bisa melihat kebutuhan pemulihan korban dan pelaku sesuai. Yang kemudian kami serukan juga, sejalan dengan apa yang kami susun dalam penelitian “Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, penerapan RJ tidak hanya semata-mata sebagai penghentian perkara. Namun, titik sentral hadirnya RJ adalah penguatan hak korban, bahwa korban memiliki posisi sentral dalam penyelesaian perkara. Sehingga Jaksa tidak melupakan bahwa keterkaitan pemulihan korban dalam penerapan RJ dapat diselaraskan dengan pertanggungjawaban pelaku, misalnya dengan tidak menghadirkan tuntutan yang selalu mengedepankan penghukuman ataupun pemenjaraan.

Oleh karenanya, penting untuk ditekankan bahwa instrumen pelaksanaan RJ secara kebijakan tidak semata-mata terbatas dalam mekanisme  penghentian perkara saja seperti yang diterapkan saat ini. Kedepannya aparat penegak hukum, termasuk Jaksa dapat menggunakan mekanisme lainnya yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dengan mengedepannya kepentingan korban, seperti mekanisme dalam bentuk tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan menyertakan syarat ganti kerugian korban (Pasal 14a-c KUHP), tuntutan dengan menyertakan ganti kerugian korban (Pasal 98 KUHAP), tuntutan dengan adanya restitusi untuk tindak pidana menyertakan anak, korban TPPO ataupun bersinergi dengan LPSK. Sehingga dari koalisi mengharapkan Jaksa bisa tetap menggunakan kewenangannya untuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif baik pada pelaku dan korban atas dasar kemanusiaan.

Jakarta, 15 November 2021
Hormat Kami,

ICJR, IJRS dan LeIP

Erasmus A.T. Napitupulu – Direktur Eksekutif ICJR
Dio Ashar – Direktur Eksekutif IJRS
Liza Farihah – Direktur Eksekutif LeIP

Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana

11-14 Oktober 2021 IJRS berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari AIPJ2 serta Pokja Akses Terhadap Keadilan Kejaksaan RI.

Tidak kurang dari 500 jaksa dari wilayah indonesia bagian barat hingga timur berpartisipasi dalam acara ini. Selain menunjukkan komitmen Kejaksaan RI terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, acara ini juga menjadi forum dimana para jaksa dapat berbagi pengalaman mengenai praktik-praktik baik yang pernah dilakukan dan dapat diaplikasikan ke seluruh wilayah kerja Kejaksaan RI dalam menangani perkara pidana.