Search

Performance-based Budgeting and Budget Accountability in the Judiciary and AGO

Kamis, 12 Desember 2019 Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memandu Panel 1 pada Indonesia-Nederlands Security and Rule of Law Update- 2019 dengan judul panel Penganggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Anggaran pada peradilan dan Kejaksaan Agung ( Performance-based Budgeting and Budget Accountability in the Judiciary and AGO).

Narasumber yang terlibat dalam Paenli ini diantaranya adalah:

  1. Tonie Hulman Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
  2. Ibu Prahesti Pandanwangi, Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Republik Indonesia (Bappenas RI)
  3. Bapak Surya Budi Dharma, Kepala Sub-Bagian Rencana Anggaran dan Program Kerja 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI
  4. Bapak Ahmad Misbakul Hasan, Sekertaris Jenderal dari Sekertariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Seknas FITRA)

Beberapa poin penting yang dapat dicatat dari diskusi ini diantaranya adalah:

  • PBB akan menguntungkan lembaga atau organisasi, jika terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai maka anggaran tersebut tidak perlu dikembalikan kepada negara melainkan bisa digunakan untuk meningkatan performa atau kebutuhan dari lembaga tersebut, bahkan menjadi bonus bagi para pegawainya
  • Kejaksaan masih mengalami kesulitan terkait perbedaan program di kejaksaan yang menghambat pengalihfungsian anggaran dari pidana khusus ke pidana umum dalam satu satuan kerja kejaksaan
  • Kondisi geografi Indonesia yang banyak kepulauan dan pegunungan juga menjadi tatangang bagi kejaksaan dalam melakukan penganggaran dan perencanaan biaya satuan kerjanya
  • Bappenas melihat mekanisme penyatuan program tanpa menghapuskan eselon satu di Kejaksaan sangat mungkin dilakukan sehingga memunkinkan untuk mempermudah pengalihfungsian anggaran pada setiap satuan kerja
  • Seknas FITRA memberi catatan proses sinkronisasi agenda negara dengan proses perencanaan pengganggaran di Kejaksaan juga cukup rumit, bayak layer yang harus disederhanakan agar membantu kejaksaan dalam penyusunan anggaran kejaksaan.

Materi dapat di download pada link berikut bit.ly/PanelPBB

Bagikan:

Kegiatan Lainnya:

(WEB) Template Kegiatan IJRS_20251121_132502_0000
Grassroots Justice Network–Southeast Asia (GJN-SEA)
INDO - Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI: Masyarakat Sipil Dorong RKUHAP yang Pro HAM dan Pro Kelompok Rentan
INDO - Pemberian Surat Permohonan DPR RI
Pemberian Surat Permohonan Jawaban Pemerintah dan DPR RI terhadap Poin Masukan Koalisi terkait Pasal-Pasal Draft RKUHAP
IND_AAS Marcelino
Australia Award Short Course: Peningkatan Integritas, Transparansi dan Kepemimpinan di Sektor Publik