Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sangat merugikan korban kekerasan seksual

Oleh Dio Ashar Wicaksana & Marsha Maharani

Pada 2019, seorang perempuan pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) diperkosa oleh empat pegawai laki-laki yang salah satunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setahun berselang, pihak kepolisian justru menutup kasus ini setelah mengarahkan korban untuk menikah saja dengan salah satu pelaku.

Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara kasus pidana dengan upaya perdamaian disebut sebagai upaya keadilan restoratif (restorative justice).

Praktik menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus pemerkosaan seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif. Polisi kemudian menghentikan perkara pidana karena mengganggap pihak korban dan pelaku sudah berdamai.

Nyatanya, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas apa yang dialaminya dan pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya ia terima.

 

1. Merugikan korban, menguntungkan pelaku

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menemukan bahwa hampir 60% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak memperoleh penyelesaian atas tindak pidana yang mereka alami. Sekitar 39,9% responden memperoleh penyelesaian dengan pelaku membayar sejumlah uang, dan 26,2% responden menikah dengan pelaku.

Fakta tersebut salah satunya dipicu oleh cara berpikir masyarakat yang masih membenarkan praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai win-win solution bagi kedua belah pihak.

Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, korban maupun keluarganya kerap kali bersedia dinikahkan dengan pelakunya karena ingin melepaskan diri dari ketakutan dan perasaan malu atas tindak pidana yang menimpa mereka.

Hingga kini, banyak masyarakat yang masih membenarkan praktik bermasalah ini karena menganggap kekerasan seksual adalah aib sehingga pernikahan dianggap dapat menutup aib korban dan keluarganya serta agar anak yang lahir akibat perkosaan tersebut dapat memiliki ayah.

Padahal, praktik tersebut justru sangat tidak adil bagi korban, namun menguntungkan pelaku. Survei yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 menunjukkan bahwa 51,6% responden menganggap bahwa pernikahan antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku.

Situasi ini menunjukkan bahwa praktik menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku adalah permasalahan sosial dari kasus pemerkosaan yang ternyata tidak bisa dibenahi oleh hukum dan peraturan semata. Penanganannya harus dibarengi dengan edukasi dan perubahan pola pikir.

 

2. Memaksakan perdamaian, mengabaikan hak korban

Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus sepenuhnya memahami bahwa mekanisme perdamaian pada perkara kekerasan seksual sangat sulit untuk diterapkan. Sebab, terdapat kondisi relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban.

Pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban justru memberikan beban psikis terhadap korban. Pasalnya, korban – yang sebagian besar adalah perempuan – justru dipaksa secara tidak langsung untuk memaafkan pelaku. Padahal, korban sudah mengalamai kejadian traumatis yang sangat merugikan, termasuk kerugian fisik, psikis, maupun finansial.

Pendekatan seperti ini, dengan kata lain, sangat berpihak pada pelaku dan dapat meningkatkan resiko terjadinya re-viktimisasi terhadap korban.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2019 juga pernah menjelaskan bahwa implementasi pendekatan keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual.

Jika ingin menerapkan mekanisme keadilan restoratif, maka tujuan utamanya haruslah untuk membuat korban berdaya. Caranya bisa melalui pemberian akses keadilan yang memadai untuk korban, seperti bantuan hukum, pendampingan psikologis yang layak, dan akses terhadap rumah aman, bukan dengan memaksa korban untuk memaafkan dan berdamai, bahkan menikah, dengan pelaku.

Hal utama yang korban kekerasan seksual butuhkan adalah pemulihan fisik maupun psikisnya. Dengan melanggengkan dan menganggap normal praktik menikahkan korban dengan pelaku ini, kita telah merampas hak korban atas pemulihan diri dan rasa aman.

Kesimpulannya, praktik menikahkan korban dengan pelaku bukanlah bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal tersebut justru sangat bertolak belakang dengan upaya pemulihan untuk korban. Proses keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mendamaikan pelaku, sebaiknya tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan.

 

3. Inkonsistensi aturan hukum

Mekanisme keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019). Dua tahun setelahnya, terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penangangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021).

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya tidak mengatur istilah perdamaian antara korban dan pelaku. Artinya, mekanisme yang diatur dalam Perkapolri 6/2019 dan Perpol 8/2021 tersebut tidak berlandaskan norma yang diatur dalam ketentuan KUHAP.

Begitupun dengan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Isinya menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa serta merta dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai.

Di sisi lain, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak – yang ditangani dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian seharusnya memperbarui peraturan internalnya agar selaras dengan norma dalam UU TPKS. Misalnya dengan mengatur pengecualian penggunaan keadilan restoratif bagi tindak pidana kekerasan seksual.

 

Urgensi evaluasi aturan teknis penegakkan hukum

Apapun alasannya, penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban.

Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Mereka akan menganggap hal itu sia-sia.

Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual, serta merevisi peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Tulisan diterbitkan dalam media online The Conversation:

https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853

Legal Empowerment Network-South East Asia (LEN SEA) Regional Convening

Pada 27-30 Oktober 2022, Bestha Inatsan Ashila selaku Deputi Direktur Bidang Internal IJRS menghadiri acara Legal Empowerment Network-South East Asia (LEN SEA) Regional Convening di Manila, Filipina. Dalam acara tersebut para peserta berdiskusi tentang berbagai hal diantaranya mengenai praktik baik kegiatan legal empowerment dari berbagai negara, situasi civic space di negara masing-masing, bagaimana pendekatan legal empowerment dapat mendorong perubahan pada kebijakan dan praktik, hambatan dan tantangan pada kegiatan legal empowerment, serta langkah apa saja yang bisa dilakukan bersama untuk mengoptimalkan kerja-kerja legal empowerment di berbagai negara. Bestha juga melakukan kunjungan ke Quezon City Protection Centre untuk melihat praktik baik mengenai penanganan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Filipina.

Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif”

Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif (ICJR, IJRS, LeIP) bersama Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM dan BAPPENAS dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif” pada Selasa dan Rabu tanggal 1-2 November 2022 secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta. Acara tersebut juga ditayangkan daring melalui Zoom Webinar dan Siaran Langsung via Youtube.

Konferensi ini juga diselenggarakan untuk meluncurkan penelitian “Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang dapat dibaca melalui website IJRS di ijrs.or.id serta hasil studi berjudul “Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia”

Peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peneliti IJRS, ICEL, dan AURIGA Nusantara telah terlibat dalam penyusunan dan peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Acara tersebut dilaksanakan pada 24 Oktober 2022 di Hotel JS Luwansa. Hadir pula para penaggap, seperti:

1. Prof Dr. Takdir Rahmadi SH. LLM. (Ketua Kamar Pembinaan MA RI)
2. Dr. Sugeng Purnomo, SH., MH. (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kemenkopolhukam)
3. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (CEO Indonesia Ocean Justice Initiatives)
4. Ir. Antonius Sardjanto Setyo Nugroho (Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian LHK)
5. Astri Kusuma Mayasari (Koordinator Bidang Sinergitas Kebijakan dan Regulasi Bappenas)
6. Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H.,LLM. (Akademisi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 ini memuat beberapa pengaturan yang amat penting. Misalnya, pedoman ini mendorong penguatan forum koordinasi penegakan hukum terpadu (vide Ps. 95 ayat (1) UU PPLH) dalam proses penanganan perkara pidana tindak pidana lingkungan hidup, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga menuntaskan pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang berhubungan dengan pidana tambahan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pedoman ini juga mengatur ketentuan mengenai Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP), yang memberikan panduan bagi para Jaksa, untuk: 1) memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (dominus litis Jaksa); 2) tidak menuntut dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2); bahkan 3) menuntut lepas (onslag van recht vervolging); para tersangka/terdakwa yang dituntut karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Ps. 66 UU PPLH).

Tidak berhenti di sana, Pedoman ini juga memberikan panduan bagi pelaksanaan berbagai jenis pidana tambahan bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya mengenai pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana (vide Ps. 119 huruf c UU PPLH) sebagai wujud dari pemulihan fungsi lingkungan hidup.

RILIS MEDIA: Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Perlu ada Sinergi Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia”

Jakarta, 01 November 2022—Saat ini, perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah kabar dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lainnya adalah, di konteks Indonesia saat ini, terdapat perbedaan pengaturan dari lembaga penegak hukum tentang keadilan restoratif, sehingga dalam penerapannya terdapat perbedaan standar maupun kasus-kasus yang dapat dilakukan pendekatan penanganan perkara dengan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang bentuknya bisa bermacam-macam, baik upaya perdamaian sampai pada pemenuhan kerugian korban, yang titik tekannya adalah pada kepentingan pemulihan korban. Melalui konferensi ini, diharapkan penegak hukum tidak lagi terjebak dalam satu persepsi bahwa keadilan restoratif hanya terbatas pada perdamaian pelaku dan korban serta penghentian perkara, bahkan apalagi perdamaian yang dipaksakan. Ke depan, penegak hukum sudah seharusnya mulai meninggalkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi terkait keadilan restoratif ini.

Berdasarkan hal tersebut, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif (ICJR, IJRS, LeIP) bersama Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM dan BAPPENAS dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif” pada Selasa dan Rabu tanggal 1-2 November 2022 secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta. Acara tersebut juga ditayangkan daring melalui Zoom Webinar dan Siaran Langsung via Youtube.

Konferensi ini bertujuan menjadi ruang bersama antarkementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil dalam membangun komitmen untuk menyepakati persepsi tentang keadilan restoratif. Dalam konferensi ini, paparan dan diskusi dari semua pihak juga mengangkat ide-ide progresif dalam penyelenggaraan keadilan restoratif serta memberi gambaran untuk tindak lanjut dan koordinasi dalam mengarusutamakan pendekatan tersebut dalam sistem peradilan pidana dengan tepat, yang tidak hanya mengenai perdamaian dan penghentian perkara.

Kegiatan konferensi ini dibuka oleh Keynote Speech dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia. Dalam keynote speech tersebut disampaikan bahwa dalam konteks di Indonesia saat ini, kebijakan keadilan restoratif telah dimiliki oleh masing-masing institusi penegak hukum, yaitu Polri telah memiliki Perpol No. 8/2021, Kejaksaan Agung telah memiliki Perja No. 15/2020 dan Mahkamah Agung pernah memiliki SK Dirjen Badilum tahun 2020. Maka menjadi penting untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan tersebut. Aturan tentang keadilan restoratif menurut Menkopolhukam harus dikompilasikan untuk tidak menimbulkan ekses terkait dengan perbedaan penerapan keadilan restoratif, agar akuntabilitas penerapan keadilan restoratif dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak membuka ruang “negosiasi” yang melanggar hukum. Menkopolhukam juga menekankan dalam rangka memperkuat arah kebijakan dan strategi penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif, perlu ada upaya koordinasi dan sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar kebijakan keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

Konferensi ini juga diselenggarakan untuk meluncurkan penelitian “Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang dapat dibaca melalui https://icjr.or.id/penerapanRJ dan hasil studi berjudul “Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia”. Dalam studi “Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia” ditemukan bahwa masyarakat ternyata dapat menerima penerapan keadilan restoratif dengan kondisi yang mendorong pemulihan korban dan penyesalan pelaku sehingga pelaku mau memperbaiki diri. Sedangkan, penelitian Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” merekomendasikan definisi dan prinsip keadilan restoratif yang dapat menjadi acuan untuk pembentukan aturan bersama yang terkonsolidasi mengenai keadilan restoratif di Indonesia.

Rekomendasi definisi dan prinsip keadilan restoratif tersebut, sebagai berikut:
Definisi
Restorative Justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
Prinsip Dasar
1. Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
2. Restorative Justice dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
3. Pelaksanaan Restorative Justice harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
4. Pelaksanaan Restorative Justice harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang telibat.
5. Restorative Justice berpegang pada prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
6. Pada kasus anak, penerapan Restorative Justice harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Sesi Konferensi hari pertama 1 November 2022 meliputi pleno dari kementerian dan lembaga dengan topik “Komitmen Bersama untuk Mendukung Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Sesi ini merupakan satu rangkaian dengan peluncuran Tim Keadilan Restoratif, yang terdiri dari 11 Kementerian dan Lembaga antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI; POLRI; Kejaksaan RI; BNN RI; Kementerian Hukum dan HAM RI; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Kesehatan RI; Kementerian Sosial RI; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI; dan LPSK. Sesi ini juga dapat disaksikan melalui Youtube channel ICJR (ICJRid).

Pada hari kedua 2 November 2022, Konferensi akan diisi dengan dua sesi diskusi panel tentang keadilan restoratif, yaitu panel diskusi 1 “Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia” yang akan disiarkan mulai Pukul 09:30 WIB yang disiarkan pada pada channel youtube: Layar Peradilan, pada tautan: https://www.youtube.com/watch?v=qtAZFR6DZdE, dan panel diskusi 2 “Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.” yang akan disiarkan mulai Pukul 13:30 WIB, melalui channel youtube: IJRS TV, pada tautan: https://www.youtube.com/watch?v=N-0xxOOSLbU

Jakarta, 1 November 2022
Hormat Kami,
Konsorsium Restorative Justice, Erasmus A.T. Napitupulu, erasmus@icjr.or.id

Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia

Download Buku