Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2018 dengan komitmen kuat untuk mendorong reformasi hukum dan sosial di Indonesia melalui riset berbasis bukti, advokasi, dan edukasi publik. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, IJRS memposisikan dirinya sebagai penghubung sekaligus pencari solusi yang bekerja secara kolaboratif dengan institusi pemerintah, koalisi masyarakat sipil, dan komunitas untuk memajukan prinsip keadilan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan IJRS berfokus pada empat bidang utama.

1. Pertama, dalam reformasi sistem peradilan pidana dan kebijakan hukum, IJRS melakukan penelitian dan advokasi yang mendalam untuk mendukung perbaikan di berbagai isu seperti hukum narkotika, keadilan restoratif, hukuman mati, serta pengembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Kedua, dalam ranah kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), IJRS secara aktif mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang memperhatikan hak dan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyintas kekerasan seksual, anak yang berisiko menikah dini, penyandang disabilitas, dan komunitas terpinggirkan lainnya.
3. Bidang ketiga adalah penguatan tata kelola yang baik dalam sistem hukum. IJRS meyakini bahwa perlindungan hukum yang berkualitas harus ditopang oleh institusi yang kapabel dan transparan. Oleh karena itu, IJRS mendukung inisiatif reformasi dalam penegakan hukum, perencanaan kelembagaan, penganggaran berbasis kebutuhan, dan praktik pemerintahan terbuka.
4. Terakhir, IJRS berkomitmen untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dengan melakukan asesmen kebutuhan hukum, memperkuat pelaksanaan bantuan hukum, memberdayakan masyarakat, serta memantau efektivitas layanan hukum dan pelaksanaan kebijakan.

Melalui prinsip inti Discovering Justice, IJRS berkomitmen untuk terus menghasilkan bukti, membangun kolaborasi yang inklusif, dan memastikan bahwa sistem hukum Indonesia berkembang sejalan dengan kebutuhan dan realitas masyarakatnya.

IJRS dibentuk sebagai Badan Hukum Perkumpulan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2018