Kami berkolaborasi bersama dengan koalisi masyarakat sipil untuk mendorong adanya perbaikan kepada hukum pidana seperti di isu narkotika, keadilan restoratif, hukuman mati, hingga KUHP dan KUHAP dengan basis bukti. Asistensi kepada lembaga penegak hukum juga terus dilakukan untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan berperspektif HAM.
Kami telah berupaya untuk mengukur kondisi kebutuhan hukum dan akses keadilan di Indonesia demi mendorong perluasan akses masyarakat kepada keadilan yang dibutuhkannya melalui penguatan implementasi bantuan hukum, pemberdayaan hukum bagi masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan hukum secara lebih tepat sasaran.
Kami bersama dengan jaringan masyarakat sipil terus mendorong adanya penguatan kebijakan dan perspektif yang mengakomodir kebutuhan dan kondisi kelompok rentan berkaitan dengan isu kekerasan seksual, perkawinan anak, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, hingga kelompok minoritas lainnya.
Kami percaya bahwa adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik berawal dari berkualitas dan profesionalitas lembaga hukum yang ada. Kami terus berupaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik bagi penegakan hukum, perencanaan kerja institusi, anggaran berbasis kebutuhan, hingga keterbukaan pemerintah
Kami telah mendorong berbagai riset dan kajian untuk memastikan adanya evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada sehingga diperoleh acuan untuk melakukan perbaikan kebijakan maupun implementasinya secara lebih efektif. Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan merupakan bentuk pengawasan dari lembaga di luar pemerintah untuk dapat memberikan masukan secara konkrit bagi pembuat kebijakan.
