Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerjasama dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun pedoman dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Perma No. 5 Tahun 2019 dengan harapan agar pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan juga oleh berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, praktik baik sehingga akan memperkuat advokasi, serta dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan mengenai pemenuhan perlindungan dan hak terhadap perempuan kedepan, agar kebijakan yang disusun dapat berbasis data dan merepresentasikan kebutuhan yang ada di masyarakat.