Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dengan meningkatnya tren kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta berbagai implikasi/dampak jangka panjang bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil kemudian berinisiatif untuk mengajukan RUU PKS sebagai upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual yang belum bisa diselesaikan oleh peraturan yang berlaku saat ini. Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR telah menerima naskah akademik terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dan Usulan tersebut sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga menjadi usul inisiatif DPR.