Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

Mahkamah Agung menyadari pentingnya melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, mereka terbebas dari diskriminasi, dan memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Komitmen ini tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, serta Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam implementasinya, kedua Perma ini menjadi wujud nyata dari komitmen Mahkamah Agung terhadap upaya mendorong akses keadilan yang berkeadilan gender dan anti-diskriminasi bagi perempuan dan anak. Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, Mahkamah Agung mendorong dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 implementasi kedua Perma tersebut. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta perbaikan yang diperlukan guna memperkuat penerapan kebijakan tersebut.

Kajian pemantauan dan evaluasi kebijakan lainnya dapat Anda akses di sini:

• Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana
• Pemantauan dan Evaluasi terkait Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan
• Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum