Entries by

Pejabat dengan kekayaan tak wajar tidak bisa dipidana: salah siapa?

Oleh Andreas N. Marbun (Peneliti IJRS) Bulan lalu, Johan Budi – mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – menulis opini di harian Kompas tentang harta kekayaan penyelenggara negara dan lemahnya mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia. Sebagai respons terhadap tulisan tersebut, melalui tulisan ini, saya akan membahas […]

Pelatihan Knowledge Management

IJRS mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Knowledge Management (KM) selama dua hari bersama Borobudur Training & Consulting. Borobudur Training & Consulting adalah salah satu lembaga penyedia pelatihan-pelatihan yang amat dibutuhkan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas human capital-nya. Pelatihan ini diadakan tanggal 16-17 Desember 2021 lalu secara online/daring. Dari IJRS, peserta yang hadir ada Bestha selaku […]

[Rilis Pers] ICJR, IJRS, dan PUSKAPA Catat Janji DPR: Langsung Bahas RUU TPKS di Masa Sidang Berikutnya

ICJR IJRS dan PUSKAPA sangat menyayangkan tidak ditetapkannya RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna 16 Desember 2021. Kami menyerukan bahwa pembahasan RUU TPKS harus dimulai seketika ketika masa sidang selanjutnya dilakukan. Setelah itu, Badan Musyawarah DPR harus segera menentukan apakah RUU TPKS akan dibahas dalam Rapat Komisi/ Rapat Gabungan Komisi/ Rapat Baleg […]

Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP

Komnas Perempuan bersama dengan mitra, baru saja mengadakan Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP, pada 15 Desember 2021 lalu. Pada peluncuran ini, dibahas mengenai kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun […]

[Rilis Pers] Refleksi Masyarakat Sipil untuk Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia

Pada Jumat, 10 Desember 2021 IJRS dengan dukungan dari Pemerintah Australia bersama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengadakan diskusi publik bertajuk “Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia”. Dengan menghadirkan narasumber dari Asosiasi LBH Apik Indonesia dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PeKKA) dalam acara ini dibagikan berbagai cerita mengenai praktik pendampingan […]

[Rilis Pers] Damai yang Dipaksakan kepada Korban: Suatu Kesalahan!

oleh : ICJR, LeIP, dan IJRS Desember 2021, seorang Ibu korban pemerkosaan berinisial ZU (19) dan suaminya berinisial S (28) mengalami tekanan, ancaman, dan paksaan dari anggota kepolisian Polsek Tambusai Utara untuk menyetujui perdamaian dengan pelaku perkosaan. Sejumlah anggota Polsek diduga terlibat mulai Kanit Reskrim, hingga Penyidik. Peristiwa ini berawal dari ZU, korban perkosaan 4 […]

Launching dan Bimtek Pedoman Kejaksaan No 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan No 18/2021

Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama dengan Tim Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai anggota dari Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF) untuk mengadakan Peluncuran (Launching) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak […]

Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia

Pada tanggal 8 Desember 2021 Bestha Inatsan Ashila Deputi Knowledge Management IJRS menjadi penanggap dalam pemaparan hasil penelitian ”Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia”. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan PEKKA dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP). Yayasan PEKKA tahun 2021 mengembangkan pemantauan berbasis komunitas yang melibatkan […]

Understanding the Concept of Sexual Violence from a Psychological Perspective and The Urgency of Legal Protection

Pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin, Bestha Inatsan Ashila Deputi Knowledge Management IJRS menjadi pembicara dalam Webinar Festival 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ”Understanding the Concept of Sexual Violence from a Psychological Perspective and The Urgency of Legal protection” yang diselenggarakan Girl Up Universitas Diponegoro. Bestha menyampaikan mengenai hasil riset IJRS mengenai kasus kekerasan […]