Kegiatan Regional Paralegal Exchange dengan tema “Spotlight on Paralegals: Empowering Communities, Exchanging Stories, Building Solidarity” ini diselenggarakan oleh The Grassroots Justice Network-Southeast Asia (GJN-SEA) yang dikoordinasikan oleh The Alternative Law Groups (ALG).
Kegiatan ini diadakan di Bangkok, Thailand pada 15-17 Agustus 2024 dan dihadiri oleh peserta yang merupakan paralegal berbasis komunitas dari negara-negara Asia Tenggara (Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand).
Selama tiga hari, peserta mendiskusikan mengenai temuan dan rekomendasi terkait kebutuhan dan isu-isu yang dihadapi paralegal berbasis komunitas, yang meliputi topik keamanan, pengakuan, keberlanjutan, peningkatan kapasitas, dan solidaritas. Hasil diskusi tersebut digunakan untuk menyusun agenda nasional dan regional oleh para peserta untuk mendorong pemenuhan hak dan akses terhadap keadilan bagi paralegal berbasis komunitas.
Beberapa peneliti dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) berkesempatan untuk mempresentasikan materi dalam sesi peningkatan kapasitas kepada paralegal terkait topik pengarusutamaan gender bagi paralegal. Topik ini secara umum membahas mengenai peran paralegal di samping tugasnya dalam mendampingi kasus. Dalam hal ini, paralegal dapat terlibat dalam mendorong perubahan kebijakan melalui data yang dimilikinya dari proses penanganan kasus. Selain itu, paralegal bisa menjembatani komunikasi dengan komunitasnya, dalam hal ini paralegal bisa menterjemahkan bahasa hukum yang kompleks untuk menjadi lebih mudah dipahami oleh komunitasnya agar mereka bisa mengetahui hak-haknya, mengetahui cara menggunakan hukum hingga mendorong reformasi kebijakan.
Di samping itu, terdapat kegiatan kunjungan ke CSO di Thailand seperti Asylum Access Thailand, Cross Cultural Foundation, Human Rights and Development Foundation, Thammasat University Law Center, serta Thai Lawyers for Human Rights. Kunjungan tersebut mendiskusikan terkait pertukaran informasi terkait hal-hal yang dilakukan oleh CSO tersebut, strategi advokasi, peran paralegal dalam penanganan kasus, dan mekanisme pendampingan hukum, khususnya terkait isu pengungsi, minoritas, serta korban pelanggaran hak asasi manusia. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama lintas negara dan organisasi dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil antar negara peserta.
