Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2024, Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin memiliki skor 0,20 atau berada dalam kondisi yang sangat kurang. Skor ini diukur melalui data administrasi dari Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan cara membandingkan jumlah permohonan dispensasi kawin dengan jumlah perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun.
Sebagai tindak lanjut atas hasil Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2024, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Dispensasi Kawin pada 1–2 Juli 2026 di Vivere Hotel.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai penguatan tata kelola dispensasi kawin. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, IJRS, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
Mewakili IJRS, Aisyah (Peneliti IJRS) hadir sebagai narasumber dengan memaparkan materi bertajuk “Temuan dan Tantangan dalam Pengukuran Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin dalam Pilar Budaya Hukum.” Budaya hukum sendiri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum, penegak hukum, dengan perilaku hukum seluruh masyarakat.
Melalui pemaparan ini, IJRS berbagi hasil temuan sekaligus mengulas berbagai tantangan dalam mendorong implementasi mekanisme dispensasi kawin yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak anak.
