Pada Senin, 2 Desember 2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Kejaksaan Agung telah menggelar acara Diseminasi Hasil Penelitian terkait Kajian “Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana” serta Kajian “Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 Terhadap Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.
Diseminasi Hasil Penelitian yang telah berlangsung di Aula Sasana Pradata Gedung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan bagi kelompok rentan di Indonesia. Acara ini menjadi wujud implementasi dari Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VII periode 2023–2024, khususnya Komitmen 11.
Kegiatan diseminasi hasil penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian “Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana” serta Kajian “Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 Terhadap Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan memperoleh respon/tanggapan atas hasil penelitian tersebut dari Kejaksaan Agung RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Akademisi.
