Bali, 3 September 2024 – Di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia menggelar dua acara internasional secara bersamaan, yakni Indo-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership/HLF-MSP (Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan). Dalam rangka memperluas partisipasi lintas pemangku kepentingan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN (Bappenas) selaku penyelenggara HLF-MSP telah melibatkan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam pergelaran HLF-MSP. Beberapa OMS yang terlibat dalam HLF-MSP merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia.
Keterbukaan pemerintah atau open government merupakan inisiatif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan inklusif. Sejak tahun 2011, Indonesia telah bergabung dalam Kemitraan Keterbukaan Pemerintah atau umumnya dikenal dengan Open Government Partnership (OGP). Dalam kerangka OGP, Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk menerapkan prinsip ko-kreasi bersama masyarakat sipil dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintahan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI).
Sebagai forum pemangku kepentingan multipihak, penyelenggaraan HLF-MSP sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai OGP. HLF-MSP dilatarbelakangi oleh pentingnya kemitraan multi pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah transformatif guna mencapai agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030. Inisiatif transformasi ini diharapkan dapat menumbuhkan hak atas pembangunan yang membawa semangat kesetaraan dalam kemitraan antara negara-negara berkembang yang telah dibahas sejak tahun 1955, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
Dalam pelaksanaanya yang berlangsung selama 2 (dua) hari, sejumlah OMS OGP Indonesia menginisiasi side event HLF-MSP yang membahas berbagai topik seperti pendanaan inovatif, pasar inklusif, keterbukaan dokumen lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Selain itu OMS OGP Indonesia juga menghadiri sejumlah diskusi pleno dan tematik HLF-MSP yang membahas terkait transisi energi, ekonomi biru, pendanaan mikro, ekonomi sirkuler, dan kemitraan multi pihak. Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam forum ini antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia, diantaranya Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta sejumlah perwakilan negara diantaranya Perdana Menteri Timor Leste, Menteri Perdagangan dan Industri Rwanda, dan Menteri Perencanaan Kambodia. Selain itu, pertemuan ini juga melibatkan pemangku kepentingan lain seperti multinational development bank, private sector, filantropi, dan akademisi/pemikir.
Setelah mengikuti rangkaian kegiatan HLF-MSP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Koalisi) menyatakan pandangan sebagai berikut:
- Apresiasi pelibatan OMS dalam penyelenggaraan HLF-MSP
Adanya pelibatan OMS untuk menghadiri rangkaian kegiatan HLF-MSP, serta secara khusus diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan side event dalam HLF-MSP merupakan preseden baik dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi multipihak, dimana pemerintah bersama masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain seperti mitra pembangunan, sektor swasta, akademisi, dan pemikir dapat berbagi terkait peluang dan tantangan global yang tengah dihadapi. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai keterbukaan pemerintah. Pelibatan dapat ditingkatkan dengan meaningfull participation, bahwa pelibatan OMS juga dalam perencanaan, evaluasi, dan lainnya. - Koalisi menyoroti tantangan global dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs)
Berdasarkan SDG Index, hanya sekitar 16% dari target SDGs yang berada pada jalur yang tepat untuk tercapai pada 2030. Sisanya, sebesar 84%, menunjukkan kemajuan yang terbatas (tidak cukup untuk mencapai target pada tahun 2030) atau bahkan kemunduran dalam kemajuan. Kondisi ini memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat sipil secara bermakna dalam transformasi pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan kedepannya. - Koalisi menyoroti adanya kekhawatiran terkait shrinking civic space
Dalam sejumlah diskusi panel HLF-MSP, beberapa narasumber menyampaikan kekhawatiran terhadap fenomena shrinking civic space (penyusutan ruang sipil) yang terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga secara global. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Indonesia untuk penyediaan ruang sipil secara luas bagi pemangku kepentingan nonpemerintah secara demokratis melalui kemitraan multipihak yang berkelanjutan. - Koalisi menyoroti belum adanya komitmen yang disepakati bersama masyarakat sipil pada penyelenggaraan HLF-MSP
Secara keseluruhan, penyelenggaraan HLF-MSP sudah berjalan baik dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dan mencapai kesepakatan kerja sama antar negara. Namun, forum ini dapat semakin mewujudkan ko-kreasi sebagai prinsip OGP apabila terdapat komitmen bersama yang disepakati oleh pemerintah dan OMS sebagai tindak lanjut penyelenggaraan HLF-MSP. Hal ini tentunya penting, mengingat transisi kepemimpinan yang memiliki banyak PR pada isu-isu seperti lingkungan, korupsi, penegakan hukum, demokrasi dan kebebasan sipil, reformasi kepolisian, dll.
Berdasarkan pandangan di atas, Koalisi mengharapkan preseden baik pelibatan pemangku kepentingan nonpemerintah dapat diteruskan, tidak hanya dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi, namun juga dalam implementasi kesepakatan kerja sama multipihak yang partisipatif. Koalisi juga mengharapkan pengarusutamaan nilai-nilai OGP dalam pelaksanaan komitmen kemitraan multi pemangku kepentingan, termasuk prinsip ko-kreasi antara pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah.
Narahubung: Gregorius Yoseph Laba / (gregoriusyoseph@ijrs.or.id)
IJRS / +62821-2500-8141 (WA Only) / office@ijrs.or.id
Website: https://ijrs.or.id/ / Instagram: @ijrs_official
