Pada 26-27 Agustus 2024, Steering Committee Organisasi Masyarakat Sipil Open Government Indonesia (SC OMS OGI) menyelenggarakan workshop perencanaan strategi advokasi keterbukaan pemerintah Indonesia dalam masa transisi pemerintahan nasional (transition planning workshop). IJRS didukung oleh Uni Eropa dan Open Government Partnership Support Unit dengan melibatkan anggota SC OMS OGI diantaranya IJRS, ICW (@sahabaticw), Transparency International Indonesia (@tiindonesia), WVI (@wahanavisi_id), INFID (@infid_id), Perludem (@perludem), PWYP (@pwypindonesia), dan ICEL (@icel_indo).
Pada hari pertama, Senin 26 Agustus 2024, SC OMS OGI membahas pemetaan peluang dan tantangan keterbukaan pemerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang menggunakan metode foresight. Selanjutnya, pada hari kedua, Selasa 27 Agustus 2024, SC OMS OGI mendiskusikan strategi advokasi masyarakat sipil terkait keterbukaan pemerintah di Indonesia pada masa transisi pemerintahan nasional.
Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif negara-negara di dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan melalui ko-kreasi. Sebagai salah satu negara pendiri OGP, Indonesia perlu memastikan keberlanjutan komitmen penyelenggaraan OGP melalui implementasi rencana aksi serta penguatan regulasi dan kelembagaan Open Government Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang. Oleh karenanya, transition planning workshop ini diselenggarakan guna memetakan strategi advokasi OMS OGP di Indonesia pada pemerintahan yang akan datang.
