Bengkel Cerita : Berkampanye melalui Media Sosial

Bengkel Cerita merupakan program pelatihan kampanye di media sosial yang digagas oleh Love Frankie ( @lovefrankieco ).

IJRS bersama dengan beberapa NGO lainnya seperti ICJR, LBHM, KontraS, dan Aksi Keadilan menjadi peserta program Bengkel Cerita. Neka, Maria, dan Aldi menjadi perwakilan dari IJRS yang ikut serta dalam program Bengkel Cerita.

Selama bulan April 2021 ini, Bengkel Cerita mengadakan bootcamp sebanyak 4x dengan tujuan sebagai sarana pelatihan dan sharing tentang berkampanye di media sosial.

Ingin tahu keseruan bootcampnya?

Bootcamp 1 : Pemaparan sharing hub dari Mbak Juli Binu (Love Frankie) tentang Tular Nalar & materi tentang strategi berkampanye di media sosial dari Mbak Mia K. Fitri (Love Frankie)

Bootcamp 2 : Pemaparan materi pembuatan konten media sosial oleh Mas Enda Nasution (Social Media Advocate) & sharing hub tentang bernarasi di media sosial oleh Mas Adam Abednego (Co Founder Menjadi Manusia)

Bootcamp 3 : Review tugas IJRS dalam pembuatan konten oleh Mas Enda Nasution (Social Media Advocate) & sharing hub menciptakan narasi alternatif oleh Kang Irfan Amalee (Co Founder Peace Generation )

Bootcamp 4 : Sharing hub berkampanye di media sosial oleh Kak Arifin Putra (Aktor / Social Change Influencer) dan materi mengukur & mengevaluasi dampak kampanye di media sosial oleh Mbak Farah Putri (Love Frankie)

Bagaimana Jaksa / Penuntut Umum Harus Terlibat dalam Akses Ganti Rugi, Resitusi, dan Kompensasi bagi Perempuan dan Anak?

Infografis-kejaksaan

Bagaimana Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 Membantu Jaksa dalam Melaksanakan Pidana Tambahan bagi Pelaku KDRT dan Kekerasan Lainnya?

Explainer: Bagaimana Penghinaan Terhadap Peradilan diatur di Indonesia

Oleh : Maria I. Tarigan (Peneliti IJRS)

Peristiwa walk out mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Maret lalu dinilai mencederai martabat dan proses peradilan.

Terdakwa Rizieq sempat beberapa kali bersikeras menolak persidangan secara daring, serta mengancam akan walk out saat persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Tindakan tersebut termasuk contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan dan diancam pidana.

Kasus ini bukan pertama kali. Kasus serupa sudah banyak terjadi di Indonesia dengan bentuk berbeda. Mulai dari perusakan gedung pengadilan, penganiayaan hakim, hingga pembunuhan terhadap hakim di ruang sidang.

Contempt of Court di Indonesia
Istilah contempt of court pertama kali muncul di Indonesia dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam UU ini, penghinaan terhadap peradilan diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan.

Ada lima perbuatan yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan: perilaku tidak pantas di peradilan (misbehaving in court), tidak menaati perintah pengadilan (disobeying court orders), menyerang integritas pengadilan (scandal rising the court), menghalangi jalannya proses peradilan (obstructing justice), dan penghinaan pengadilan dalam bentuk publikasi (sub-judice rule).

Kelima kategori dibuat berdasarkan atas hasil pengamatan Mahkamah Agung pada 2002.

Saat ini, contempt of court diatur dalam pelbagai peraturan. Misalnya, Pasal 207, 217, dan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum – termasuk pengadilan, perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang, dan pihak yang mangkir saat dipanggil ke persidangan.

Selanjutnya, Pasal 218 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mewajibkan semua orang menghormati pengadilan selama sidang.

Bila ada pelanggaran, hakim ketua sidang memberikan peringatan. Jika masih mengulangi, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari ruang sidang bahkan dihukum secara pidana.

Pengaturan dalam RKUHP dan ancaman kebebasan berpendapat
Saat ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang merumuskan ulang penghinaan terhadap peradilan. Salah satunya, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan.

Namun, pada Pasal 281 RKUHP, ada dua poin yang mendapat sorotan karena bisa jadi pasal karet, yaitu poin (b) dan poin (c).

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta), setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

  1. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
  2. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
  3. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.”

Poin (b) dan (c) di atas berpotensi mengancam kebebasan masyarakat untuk memberi pendapat ataupun kritik terhadap hakim dan proses peradilan bila tidak tepat dalam penerapan hukumnya.

Lebih lanjut, larangan untuk merekam atau mempublikasikan proses persidangan juga berpotensi mempersulit masyarakat memantau proses peradilan.

Padahal, ini penting. Terutama terkait kesempatan masyarakat melapor kepada Komisi Yudisial apabila terdapat hakim melanggar kode etik atau hukum acara.

Bila pasal dan ayat tersebut lolos, maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh bukti otentik berupa foto atau video.

Pasal ini juga berpotensi mengkriminalisasi pers dan jurnalis. Sebab, tidak ada batasan yang jelas sejauh mana dan siapa yang dimaksud dalam peraturan ini.

Bisa saja pemberitaan yang dianggap tidak memihak atau tidak menghormati hakim akan termasuk sebagai masuk penghinaan terhadap peradilan dan berujung pidana.

Catatan terhadap pengaturan
Pengaturan tentang penghinaan terhadap peradilan adalah langkah mitigasi yang baik untuk membuat proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan ini untuk mencegah mangkirnya para pihak yang dipanggil sebagai saksi atau ahli dan menghambat persidangan, serta mencegah intervensi penguasa yang bisa mengganggu independensi hakim dalam mengadili perkara.

Di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), tindakan penghinaan peradilan akan menjadi tindak pidana bila memenuhi empat unsur: (1) melakukan perbuatan yang buruk atau tidak pantas, (2) perbuatan dilakukan di pengadilan atau terhadap pengadilan, (3) perbuatan tersebut menyebabkan terhambat atau terhalangnya proses penegakan hukum, dan (4) perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat.

Inggris menetapkan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan sebagai perbuatan berisiko yang mempengaruhi penanganan suatu perkara, menghambat terjadinya proses peradilan yang adil, dan mempengaruhi hasil dari proses peradilan tersebut.

Catatan penting bagi Indonesia dalam merumuskan lebih lanjut soal penghinaan terhadap peradilan adalah bagaimana perbuatan tersebut berdampak pada proses peradilan itu sendiri — apakah menjadi terganggu atau terhambat karena perbuatan yang dilakukan — sebagaimana diatur di AS dan Inggris.

Perlindungan terhadap integritas hakim memang penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perlindungan tersebut tidak merampas hak publik untuk ikut serta mengawasi peradilan.

Perlindungan terhadap integritas dan independensi peradilan bisa dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas hakim dan lembaga peradilan di hadapan masyarakat.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/explainer-bagaimana-penghinaaan-terhadap-peradilan-diatur-di-indonesia-157779

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prioritas DPR, tapi Masyarakat Masih Memiliki Pemahaman Berbeda-beda

Oleh: Arsa Ilmi B (Peneliti IJRS)

Sudah lebih dari satu dekade sejak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual pertama kali pada 2012.

Selama itu pula, RUU ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, penolakan dari publik, hingga akhirnya masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ini bukan berarti perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah mendekati akhir. Berbagai pihak masih menganggap RUU ini terlalu liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, atau budaya ketimuran.

Padahal RUU ini dapat menjadi salah satu pengaturan untuk memastikan adanya akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Survei International NGO Forum Indonesia (INFID) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menemukan bahwa walau sebagian besar masyarakat mendukung RUU ini, tidak sedikit yang belum memahami isinya secara utuh. Tidak sedikit pula yang memiliki persepsi salah.

Beda pemahaman
INFID dan IJRS melakukan survei melalui telepon pada Juli 2020 kepada 2.210 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Kami menemukan bahwa sebagian besar (70.5%) responden setuju bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu untuk segera diberlakukan.

Lebih lanjut, lebih dari setengah (57.3%) responden menyebutkan pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang yang dikenalnya. Dua pertiga responden yang menyebutkan ini adalah perempuan, sepertiga lainnya laki-laki.

Namun, walau mengalami kekerasan seksual, mereka memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dengan alasan takut (33.3%), malu (29.0%), tidak tahu melapor ke mana (23.5%) dan bahkan merasa bersalah (18.5%).

Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan survei yang menunjukkan bahwa ada anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban genit (71.5%), suka berfoto dengan pakaian seksi (53,7%), tidak bisa menjaga dirinya sendiri (51.2%) dan alasan-alasan lainnya yang cenderung menyalahkan korban.

Belum lagi kejadian-kejadian saat korban yang memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami justru mendapat hukuman pidana. Ini antara lain yang terjadi pada kasus Baiq Nuril – mantan tenaga honorer sekolah menengah yang menyebarkan konten bermuatan asusila yang dikirim atasannya di Nusa Tenggara Barat, atau remaja korban perkosaan yang melakukan aborsi di Jambi.

Tidak hanya di masyarakat, aparat penegak hukum juga kerap menyalahkan korban, padahal mereka adalah salah satu garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual di Indonesia.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan minim tentang isu kekerasan seksual, terutama terkait jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Fokus pada akses keadilan
Tugas besar dalam mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah menjawab persoalan terkait perlindungan korban, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta sosialisasi informasi RUU itu sendiri.

Namun, pembahasan yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini justru lebih mengarah kepada aspek agama dan moral, seperti RUU ini melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT); memperbolehkan zina; dan lain sebagainya, dan bukan pada akses keadilan.

Yang perlu menjadi pusat perhatian dalam RUU ini adalah, antara lain apakah pengaturan ini dapat memastikan perlindungan bagi korban yang ingin melapor, adanya penanganan yang memperhatikan kebutuhan atau kepentingan korban dan juga pelaku, serta pencegahan kekerasan seksual dengan keterbukaan informasi dan edukasi secara masif kepada publik.

Maka, sebelum RUU ini disahkan, penting bagi DPR dan Komnas Perempuan untuk mengembalikan diskusi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke tujuan yang sesungguhnya yaitu memastikan adanya akses keadilan dalam perkara kekerasan seksual.

Kita juga perlu mendorong masyarakat sipil yang bergerak di isu hak-hak perempuan untuk melakukan edukasi dalam hal pencegahan kekerasan seksual yang selama ini masih dianggap tidak penting dan tabu.

Edukasi dapat dilakukan di sektor pendidikan dan juga memanfaatkan media sosial antara lain dengan menyebarluaskan informasi soal substansi RUU, cara melapor apabila menjadi korban kekerasan seksual, dan soal Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Edukasi perlu dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak bersifat memaksa ataupun agresif, dan dilakukan lewat agen-agen sosialisasi yang ramah serta dekat kepada masyarakat.

Agen-agen sosialisasi ini dapat berupa tokoh agama, komunitas di masyarakat (kelompok pengajian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), paralegal komunitas dan sebagainya) ataupun aparat setempat seperti perangkat RT, RW, dan kepala desa.

Pemberdayaan agen-agen ini penting karena selain dapat meningkatkan kapasitas mereka, ini juga dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dilakukan dengan cara yang paling ramah dan mudah dipahami masyarakat.

Hal ini tentu sejalan dengan konsep legal empowerement yang juga merupakan dasar dari pendekatan akses terhadap keadilan itu sendiri.

Tulisan dimuat oleh The Conversation : https://theconversation.com/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303