Australian Aid Conference 2020

Direktur Eksekutif IJRS Dio Ashar mengikuti Australian Aid Conference 2020 bertempat di Crowford School of Public Policy, Australian National University pada tanggal 17-19 Februari 2020

Conference ini bertujuan sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran, mempromosikan kolaborasi dan menolong pengembangan bagi komunitas peneliti dengan melibatkan para peneliti serta orang-orang yang bekerja di sektor international development policy.

Dio juga berkesempatan menjadi salah satu pembicara dalam panel yang bertemakan “engaging civil society for development impacts in Indonesia”, dimana Dio mempresentasikan pengalaman kerjasama antara masyarakat sipil, Mahkamah Agung dan Australian Aid melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dalam upaya pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak di sektor peradilan.

Sejauh mana Legalisasi Ganja bisa Bermanfaat?

Oleh : Maria I Tarigan (Peneliti IJRS)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rafli, mengusulkan legalisasi budidaya ganja sebagai komoditas ekspor. Dalam usul yang disampaikan lewat rapat bersama pemerintah di DPR pada 30 Januari lalu, Rafli berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat yang sudah banyak terbukti, memiliki potensi untuk mendatangkan pemasukan dan meminta agar masyarakat tidak terlalu kaku soal ganja.

Ganja sudah legal di beberapa negara. Inggris dan Thailand, misalnya, telah melegalkan ganja untuk kesehatan. Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS), bahkan telah melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi bagi orang dewasa. Per tahun 2018, California meraup US$345 juta (sekitar Rp 4,7 trilyun) dari pajak penjualan ganja. Angka ini bahkan masih di bawah prediksi pemerintah setempat yang menargetkan angka $643 juta.

Industri ganja berhasil pula menyelamatkan kota Pueblo, di Colorado, AS, yang mengalami kesulitan ekonomi pasca jatuhnya industri besi di sana. Belanda juga turut menikmati keuntungan dari legalisasi ganja medis dengan memonopoli pasokan ganja ke perusahaan farmasi serta ekspor ganja ke negara-negara lain di Eropa.

Tapi status hukum ganja di Indonesia saat ini tidak memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan potensi ekonomi tanaman tersebut.

Status hukum ganja di Indonesia

Saat ini, pemerintah masih melarang pembudidayaan, penggunaan, maupun peredaran ganja. Ganja termasuk narkotika golongan I, artinya ganja tidak dapat digunakan untuk kesehatan dan dianggap berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, ganja dipercaya memiliki efek buruk seperti kecanduan dan perilaku negatif lainnya. Posisi ganja sebagai narkotika golongan I menyebabkan penggunaan ganja terancam hukuman paling berat dibandingkan dengan penggunaan narkotika golongan lain. Pengguna ganja dapat diancam hingga 4 tahun penjara – sama seperti pengguna sabu, sedangkan pengguna narkotika jenis lainnya seperti morfin diancam hukuman lebih rendah, yakni maksimal 2 tahun penjara.

Sementara, penelitian-penelitian telah menunjukkan manfaat ganja sebagai obat-obatan alternatif yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Thailand, misalnya, mengizinkan penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan bagi efek samping kemoterapi, epilepsi, dan multiple sclerosis. Legalisasi ganja medis diperkirakan menambah pemasukan Thailand $46-312 juta pada 2024.

Tapi Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi ekonomi ganja karena status hukumnya padahal penggunaan ganja dalam budaya Indonesia sudah terjadi lama. Tim riset Yayasan Sativa Nusantara melaporkan bahwa penggunaan ganja tercantum dalam manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh. Masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan ganja selama ratusan tahun untuk kepentingan ritual, pengobatan, bahan makanan, dan pertanian.

Pada tahun 2019 sekitar 2,2 juta orang mengkonsumsi ganja di Indonesia – sekitar 63% dari total pengguna narkotika menurut Badan Narkotika Nasional (BNN).

Potensi ekonomi

Di sektor kesehatan, obat dari olahan ganja disinyalir jauh lebih murah dan alami ketimbang obat-obat berbahan kimia sintetis produk industri farmasi. Ini relevan di kala saat ini sebanyak 90% obat di Indonesia berbahan baku impor yang berharga mahal. Optimalisasi ganja untuk medis tidak hanya digunakan untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga dapat menjadi alternatif sumber pendapatan negara.

Sebagai perbandingan, satu hasil studi yang dilakukan oleh di Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam, pada 2017 menunjukkan bahwa ganja dari Aceh dihargai Rp 100 ribu per kilogram (kg) dalam peredaran ilegal. Satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 1.500 kg ganja kering dalam waktu 6 bulan.

Dalam kurun waktu itu, petani dapat memperoleh Rp 150 juta. Modal yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan menanamnya sekitar Rp 4-5 juta untuk waktu enam bulan sampai panen. Dengan modal yang sama, petani hanya dapat menghasilkan 100 kg tembakau yang dijual dengan harga Rp 60.000 per kg.

Harga jual ganja sebagai produk legal bisa jadi berbeda. Di Colorado, harga ganja mengalami penurunan hingga lebih dari sepertiganya pasca legalisasi pada tahun 2018. Namun, pada 2019, dilaporkan bahwa penjualan ganja di sana mencapai $1,29 miliar, dengan jumlah pajak yang ditarik negara sebesar $270 juta.

Ganja untuk kesehatan

Penelitian mengenai kemungkinan ganja sebagai obat penyakit diabetes pernah diusahakan oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di 2014. Penelitian ini didasari pada hasil studi oleh Lola Weiss, peneliti Hadassah University Hospital Ein Kerem, Israel, pada 2006, yang menunjukkan bahwa cannabinoid berpotensi mengurangi kasus diabetes.

Merespons usaha LGN, pada Januari 2015, menteri kesehatan saat itu, Nila F. Moeloek, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menerbitkan sebuah keputusan yang menyetujui penelitian yang diusulkan oleh LGN dengan syarat harus dilakukan di laboratorium pemerintah.

Namun penelitian ini kemudian tertunda dengan alasan utama bahwa penelitian ganja membutuhkan biaya besar dan tidak menjadi prioritas. Beberapa manfaat ganja telah dieksplorasi. National Cancer Institute di AS menemukan, misalnya, bahwa cannabinoid —- salah satu senyawa yang terdapat pada ganja – memiliki potensi untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh kemoterapi pada kanker.

Berdasarkan hasil studi oleh Grand View Research, sebuah lembaga riset pasar di AS, bidang medis menjadi sumber pendapatan terbesar bagi industri ganja global pada tahun 2019, yaitu 71%. Industri ganja juga diprediksi dapat bernilai hingga $73.6 milyar pada tahun 2027.

Alasan lain

Legalisasi ganja juga bisa menjadi solusi masalah sumpeknya penjara di Indonesia (overcrowding). Ganja merupakan jenis narkotika ilegal yang paling banyak digunakan di Indonesia. Pengadilan juga masih banyak mengadili tindak pidana narkotika yang bersifat minor, seperti kepemilikan, penggunaan, maupun transaksi jual beli narkotika —- termasuk ganja.

Per bulan Februari 2020, jumlah putusan perkara narkotika yang terdaftar dalam Mahkamah Agung mencapai 140.427 perkara. Ini menjadikan narkotika sebagai penyumbang perkara pidana terbanyak di seluruh pengadilan di Indonesia, diikuti oleh pencurian sebanyak 103.490 perkara dan penghinaan sebanyak 46.418 perkara.

Penumpukan perkara sudah lama menjadi permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyaknya perkara yang harus diputus pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kualitas dan konsistensi dari putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Pada tahun 2018 saja, jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 266.000 orang padahal total daya tampung hanya 126.000 orang, dan kasus narkotika berperan cukup besar dalam overcrowding lapas..

Ini tentu akan membebani negara. Untuk 2020 saja, Kementerian Hukum dan HAM meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun dari anggaran yang semula berjumlah Rp 10 triliun, dengan alokasi Rp 2,6 triliun untuk lapas, dan Rp 300 miliar untuk penyelesaian pembangunan lapas.

Dekriminalisasi ganja, ditambah dengan regulasi dan pengawasan terhadap peredaran ganja, akan membuka ruang bagi pengadilan agar dapat fokus menangani tindak pidana narkotika yang lebih serius.

Pengadilan, misalnya, bisa fokus pada peredaran ganja gelap yang umumnya dilakukan dalam jumlah lebih besar dan mengakibatkan kerugian yang besar pula bagi negara, baik secara ekonomi maupun sosial.

Untuk dipertimbangkan

Di dunia, ganja merupakan salah satu zat narkotika yang berpotensi besar untuk disahkan, baik lewat dekriminalisasi (penghapusan sanksi kriminal bagi pengguna atau pemilik) ataupun legalisasi secara menyeluruh (mengizinkan budi daya dan penjualan). Ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh ganja, baik secara kejiwaan maupun tingkah laku, lebih ringan dibandingkan narkotika jenis lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan alkohol dan rokok sekalipun.

Pemerintah dapat menjadikan beban penegakan hukum dan potensi medis dan ekonomi sebagai pertimbangan dalam dekriminalisasi penggunaan ganja. Langkah konkret pertama yang dapat dilakukan ialah dengan mengizinkan dilakukannya penelitian terhadap potensi manfaat kesehatan yang dimiliki oleh ganja.

Kemudian, pemerintah dapat mengubah kedudukan ganja menjadi golongan III. Narkotika yang masuk golongan III dinilai memiliki khasiat untuk pengobatan sehingga banyak digunakan, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Namun aturan tersebut harus didukung dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan sehingga keuntungan yang diperoleh dari budi daya ganja benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat-131208

Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak

Oleh : Bestha Inatsan Ashila (Peneliti IJRS)

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Anak  tahun lalu berhasil mendorong menaikkan batas usia menikah dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan dari 16 tahun untuk anak perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia menikah bagi anak laki-laki. Sayangnya, aturan di Indonesia masih memungkinkan pengadilan mengeluarkan dispensasi kawin bagi anak. Ini bisa memukul mundur perjuangan melindungi anak dari pernikahan dini.

Anak-anak perempuan yang menikah dini menghadapi akibat yang memengaruhi kehidupan mereka. Melahirkan terlalu muda berisiko pada gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Berdasarkan laporan UNICEF pada 2012, anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih berisiko meninggal pada saat hamil dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan berumur 20-24 tahun. Mereka juga rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah dan berada dalam lingkaran kemiskinan.

UNICEF memperkirakan bahwa sesudah batasan usia menikah meningkat, jumlah perkara dispensasi kawin justru akan meningkat menjadi 2 juta perkara per tahun. Untuk mencegah hal ini, penting bagi hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin untuk mengikuti pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah (Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019) yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung pada November 2019.

Sebelum aturan ini dikeluarkan, standar untuk pengadilan menilai permohonan dispensasi kawin tidak diatur secara tegas, sehingga masing-masing pengadilan memeriksa dengan cara berbeda-beda. Misalnya, ada hakim yang meminta keterangan anak anak yang didengar keterangannya di persidangan namun ada juga yang mendengar orangtua saja, atau saat dispensi diminta karena terjadi kehamilan, tidak semua hakim meminta keterangan dokter.

Dengan adanya Perma No. 5 ini, hakim harus memastikan keterangan anak didengar dalam pengadilan sebagai upaya mencegah pelanggaran hak anak dalam penetapan dispensasi kawin. Baca juga: Kebijakan sertifikasi layak nikah: pentingnya intervensi kesehatan dari hulu.

Permintaan orang tua

Orang tua  dapat mengajukan dispensasi kawin  bagi anak mereka. Alasan orang tua mengajukan dispensasi kawin di antaranya adalah anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial. Walau anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari penetapan pengadilan, hanya 55% putusan hakim yang dilakukan dengan mendengarkan keterangan mereka di pengadilan.

Dewi Candraningrum, pemimpin redaksi Jurnal Perempuan dan pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, menemukan dalam penelitiannya di Sukabumi, Jawa Barat bahwa penyebab terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan. Orang tua dengan tingkat ekonomi rendah cenderung akan menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu fundamentalisme agama membuat diskusi tentang seksualitas menjadi tabu. Kurangnya akses atas hak kesehatan reproduksi dan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor penyebab orang tua mendorong anak menikah untuk menghindari seks di luar nikah. Pemahaman nilai budaya dan doktrin agama juga mewujud lewat sikap takut anak menjadi perawan tua, takut anak melakukan hubungan seks di luar nikah atau zina, anggapan bahwa anak sudah dewasa secara seksual, maupun ketakutan adanya kehamilan di luar nikah.

Jumlah kasus

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN dan di dunia berdasarkan laporan UNICEF. Lebih dari satu juta perempuan Indonesia yang kini berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun, menurut estimasi UNICEF, menggunakan angka prevalensi perkawinan anak dan proyeksi jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, ada 11.2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0.5% yang menikah sebelum berusia 15 tahun. Di Indonesia, perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat (34.22%), Kalimantan Selatan (33.68%), Kalimantan Tengah (33.56%), Kalimantan Barat (33.21%), dan Sulawesi Tengah (31.91%).

Menurut data Mahkamah Agung pada tahun 2018, Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) dengan permohonan dispensasi kawin terbanyak adalah diantaranya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pengadilan Agama menerima 13.880 perkara dispensasi kawin sepanjang 2018 – 20 kali lipat lebih banyak dari jumlah perkara pada 2005–dan 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan oleh hakim.

Di sisi lain, data Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 menyebut 95% perkawinan anak terjadi tanpa pengajuan permohonan dispensasi kawin, sehingga angka yang masuk ke pengadilan belum termasuk jumlah anak yang melakukan kawin siri dan tidak tercatat oleh negara.

Peran aktif hakim

UU Perkawinan hanya mewajibkan pengadilan mendengar keterangan orang tua dalam permohonan dispensasi kawin. Karena itu, adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengacu pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

Pedoman ini salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Mengikuti pedoman ini hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami/istrinya terkait kesiapan pernikahan. Apabila para pihak tidak hadir maka sidang wajib ditunda.

Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini karena menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika dalam persidangan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan anak, menggali apakah anak menyetujui rencana perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi.

Faktanya, ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk kawin karena takut dan malu jika anaknya menjadi perawan tua, memiliki hutang kepada pihak lain, atau anak menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya. Hakim juga didorong untuk meminta rekomendasi dari psikolog atau pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta memastikan komitmen orang tua untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak.

Perkawinan anak telah menjadi isu global. Pemerintah serta berbagai pihak termasuk anggota masyarakat, khususnya orang tua, bertanggung jawab untuk mencegah. Hakim sebagai penegak keadilan dapat berperan serta dengan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Harapannya, PERMA ini bukan hanya menjadi aturan di atas kertas saja. Sebuah pepatah lama Afrika mengatakan “it takes a village to raise a child”. Butuh keterlibatan semua pihak dan komunitas dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, sekolah, penyedia layanan, orang tua, dan masyarakat untuk membesarkan anak dan memastikan anak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan martabatnya.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/mendorong-peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak-130705