Explainer: Seperti apa Gugatan Class Action di Indonesia?

Oleh Josua Satria Collins (Peneliti IJRS)

Di tengah pandemi COVID-19, Enggal Pamukty–seorang pengusaha–mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena merasa pemerintah tidak serius dalam menghadapi wabah corona. Bersama lima orang lainnya dari kelompok usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), Enggal mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka berargumen ketika terdapat waktu untuk menyiapkan Indonesia menghadapi COVID-19, jajaran pemerintahan berkelakar soal COVID-19 dan kemudian terlambat melakukan tindakan pencegahan.

Dasar gugatan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp 10,012 miliar karena mengalami penurunan pemasukan selama wabah virus corona. Mereka juga merasa dirugikan lantaran adanya korban meninggal dan kekhawatiran masyarakat yang tidak terjawab selama awal wabah merebak.

Bagaimana mekanisme dan preseden class action di Indonesia?

Mekanisme gugatan class action

Ketentuan hukum acara dalam class action di Indonesia diatur secara khusus dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Terdapat lima tahapan dalam gugatan perwakilan kelompok (class action).

Tahap pertama adalah pengajuan berkas gugatan. Dalam mengajukan berkas, penggugat harus memenuhi persyaratan gugatan class action. Penggugat juga harus melibatkan sejumlah anggota kelompok yang mengalami hal yang sama. Perma tidak menentukan batas minimal berapa orang anggota kelompok agar memenuhi syarat formal. Pakar hukum perdata M Yahya Harahap mengatakan bahwa jika jumlah anggota kelompok 5 atau 10 orang, maka lebih tepat menggunakan gugatan biasa karena proses pemeriksaannya lebih sederhana dibanding class action. Tidak ada batas jumlah maksimal untuk gugatan class action. Kelompok penggugat harus menuntut hal yang sama, menggunakan dasar hukum yang sama. Selain itu, wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

Tahap kedua adalah proses sertifikasi. Berdasarkan permohonan pengajuan gugatan, pengadilan kemudian memeriksa apakah wakil tersebut dijinkan untuk mewakili, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Perma sudah terpenuhi, dan apakah class action merupakan prosedur yang tepat dalam melakukan gugatan tersebut. Sesudah kedua tahap awal selesai dan dinyatakan sah, maka gugatan memasuki tahap ketiga.

Pada tahap ini hakim segera memerintahkan penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Ini untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok menentukan apakah mereka ingin ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara.

Tahap keempat adalah pemeriksaan dan pembuktian. Proses ini sama dengan perkara perdata umumnya. Bila pada hari sidang pertama, penggugat tidak hadir sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Bila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat tidak datang sedangkan penggugat atau para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus tanpa kehadiran tergugat atau verstek.

Tahap kelima dan terakhir adalah pelaksanaan putusan.

Preseden class action

Prosedur class action mulai dikenal di Indonesia saat pengacara RO Tambunan mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pabrik rokok Bentoel pada 1987. Gugatan tersebut tidak diterima karena pada saat itu gugatan class action bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, ada kasus Mukhtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Jakarta saat itu terkait endemi demam berdarah pada 1988. Di era 90-an, ada perusahaan Iklan dan Radio Swasta Niaga Prambors dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menggugat PT PLN Persero terkait pemadaman listrik pada 1997.

Akhirnya, gugatan class action diakui melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU perlindungan konsumen dan UU kehutanan yang terbit di tahun 1999. Tahun 2001 menjadi bersejarah karena gugatan sembilan konsumen gas elpiji kepada Pertamina atas kenaikan harga gas elpiji menjadi perkara class action pertama yang dimenangkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengatur konsep gugatan ini melalui Perma No. 1 tahun 2002.

Dalam praktiknya, class action di Indonesia tidak selalu berhasil.

Secara umum, agar class action dapat berjalan efektif, perwakilan harus memenuhi sejumlah pertimbangan yang meliputi: analisis kasus, kemungkinan kasus bisa dimenangkan, bukti-bukti penunjang, jumlah pihak yang dirugikan, besaran jumlah kerugian akibat pelanggaran yang diperkarakan, serta persyaratan formal.

Misalnya, pada 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan class action yang diajukan perwakilan warga Jakarta korban banjir terhadap presiden, gubernur Jakarta serta gubernur Jawa Barat. Penggugat menganggap ketiganya bertanggung jawab atas bencana banjir di Jakarta pada Januari 2002 karena tidak memberikan peringatan dini kepada warga dan tidak melakukan langkah-langkah penanggulangan banjir yang semestinya.

Majelis hakim berpendapat bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan tidak terbukti melakukan perbuatan hukum karena tidak memiliki kewajiban normatif untuk menanggulangi bencana banjir dan dinilai telah memiliki program terpadu untuk menanggulangi bencana banjir. Majelis juga berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan otonomi berada pada tingkat kotamadya dan atau kabupaten, bukan pada provinsi.

Pada 2007, Mahkamah Agung menghukum PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membayar ganti rugi kepada korban dan ahli waris korban kecelakaan tabrakan maut kereta api yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah, pada 2002 yang menewaskan 33 orang. Dalam gugatan itu, para korban juga menggugat menteri perhubungan, menteri negara Badan Usaha Milik Negara, dan menteri keuangan. Namun, ketiga tergugat itu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian.

Eksekusi putusan

Hakim harus memutuskan secara rinci pembagian jumlah ganti rugi dalam gugatan perwakilan kelompok yang dikabulkan. Hakim juga harus merinci siapa saja kelompok atau sub-kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian. Contoh pembayaran ganti rugi dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di Kepulauan Riau atas gugatan beberapa kelompok nelayan di Kota Baru Senggarang terhadap beberapa perusahaan dan pemerintah kota Tanjung Pinang terkait kerugian akibat kegiatan penambangan.

Majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menghukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10,760 miliar. Hakim memerintahkan penyelesaian pembayaran uang ganti rugi kepada penggugat melalui komisi pembayaran ganti rugi berisi sembilan orang anggota yang terdiri tiga wakil dari masing-masing sub-kelompok (para penggugat). Komisi ini kemudian menentukan sendiri mekanisme pendistribusian uang ganti rugi. Contoh lain adalah kasus gugatan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, terhadap pemerintah Jakarta atas penggusuran paksa dalam proyek normalisasi kali Ciliwung. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pemerintah Jakarta dan tergugat lainnya wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp 200 juta kepada 93 warga Bukit Duri, atau total Rp 18,6 miliar.

Sebelas tergugat, termasuk gubernur Jakarta, wali kota Jakarta Selatan, beberapa kepala dinas, camat Tebet, dan lurah Bukit Duri membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Pemerintah Jakarta kini juga sedang menghadapi gugatan class action terkait banjir awal tahun ini dan telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika mereka kalah. Bila akhirnya Jokowi kalah dalam gugatan class action ini, maka ia akan membayar ganti rugi bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai kepala pemerintahan. Artinya, ganti rugi akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tulisan dibuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/amp/explainer-seperti-apa-gugatan-class-action-di-indonesia-136051

Sejauh mana Legalisasi Ganja bisa Bermanfaat?

Oleh : Maria I Tarigan (Peneliti IJRS)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rafli, mengusulkan legalisasi budidaya ganja sebagai komoditas ekspor. Dalam usul yang disampaikan lewat rapat bersama pemerintah di DPR pada 30 Januari lalu, Rafli berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat yang sudah banyak terbukti, memiliki potensi untuk mendatangkan pemasukan dan meminta agar masyarakat tidak terlalu kaku soal ganja.

Ganja sudah legal di beberapa negara. Inggris dan Thailand, misalnya, telah melegalkan ganja untuk kesehatan. Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS), bahkan telah melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi bagi orang dewasa. Per tahun 2018, California meraup US$345 juta (sekitar Rp 4,7 trilyun) dari pajak penjualan ganja. Angka ini bahkan masih di bawah prediksi pemerintah setempat yang menargetkan angka $643 juta.

Industri ganja berhasil pula menyelamatkan kota Pueblo, di Colorado, AS, yang mengalami kesulitan ekonomi pasca jatuhnya industri besi di sana. Belanda juga turut menikmati keuntungan dari legalisasi ganja medis dengan memonopoli pasokan ganja ke perusahaan farmasi serta ekspor ganja ke negara-negara lain di Eropa.

Tapi status hukum ganja di Indonesia saat ini tidak memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan potensi ekonomi tanaman tersebut.

Status hukum ganja di Indonesia

Saat ini, pemerintah masih melarang pembudidayaan, penggunaan, maupun peredaran ganja. Ganja termasuk narkotika golongan I, artinya ganja tidak dapat digunakan untuk kesehatan dan dianggap berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, ganja dipercaya memiliki efek buruk seperti kecanduan dan perilaku negatif lainnya. Posisi ganja sebagai narkotika golongan I menyebabkan penggunaan ganja terancam hukuman paling berat dibandingkan dengan penggunaan narkotika golongan lain. Pengguna ganja dapat diancam hingga 4 tahun penjara – sama seperti pengguna sabu, sedangkan pengguna narkotika jenis lainnya seperti morfin diancam hukuman lebih rendah, yakni maksimal 2 tahun penjara.

Sementara, penelitian-penelitian telah menunjukkan manfaat ganja sebagai obat-obatan alternatif yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Thailand, misalnya, mengizinkan penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan bagi efek samping kemoterapi, epilepsi, dan multiple sclerosis. Legalisasi ganja medis diperkirakan menambah pemasukan Thailand $46-312 juta pada 2024.

Tapi Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi ekonomi ganja karena status hukumnya padahal penggunaan ganja dalam budaya Indonesia sudah terjadi lama. Tim riset Yayasan Sativa Nusantara melaporkan bahwa penggunaan ganja tercantum dalam manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh. Masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan ganja selama ratusan tahun untuk kepentingan ritual, pengobatan, bahan makanan, dan pertanian.

Pada tahun 2019 sekitar 2,2 juta orang mengkonsumsi ganja di Indonesia – sekitar 63% dari total pengguna narkotika menurut Badan Narkotika Nasional (BNN).

Potensi ekonomi

Di sektor kesehatan, obat dari olahan ganja disinyalir jauh lebih murah dan alami ketimbang obat-obat berbahan kimia sintetis produk industri farmasi. Ini relevan di kala saat ini sebanyak 90% obat di Indonesia berbahan baku impor yang berharga mahal. Optimalisasi ganja untuk medis tidak hanya digunakan untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga dapat menjadi alternatif sumber pendapatan negara.

Sebagai perbandingan, satu hasil studi yang dilakukan oleh di Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam, pada 2017 menunjukkan bahwa ganja dari Aceh dihargai Rp 100 ribu per kilogram (kg) dalam peredaran ilegal. Satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 1.500 kg ganja kering dalam waktu 6 bulan.

Dalam kurun waktu itu, petani dapat memperoleh Rp 150 juta. Modal yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan menanamnya sekitar Rp 4-5 juta untuk waktu enam bulan sampai panen. Dengan modal yang sama, petani hanya dapat menghasilkan 100 kg tembakau yang dijual dengan harga Rp 60.000 per kg.

Harga jual ganja sebagai produk legal bisa jadi berbeda. Di Colorado, harga ganja mengalami penurunan hingga lebih dari sepertiganya pasca legalisasi pada tahun 2018. Namun, pada 2019, dilaporkan bahwa penjualan ganja di sana mencapai $1,29 miliar, dengan jumlah pajak yang ditarik negara sebesar $270 juta.

Ganja untuk kesehatan

Penelitian mengenai kemungkinan ganja sebagai obat penyakit diabetes pernah diusahakan oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di 2014. Penelitian ini didasari pada hasil studi oleh Lola Weiss, peneliti Hadassah University Hospital Ein Kerem, Israel, pada 2006, yang menunjukkan bahwa cannabinoid berpotensi mengurangi kasus diabetes.

Merespons usaha LGN, pada Januari 2015, menteri kesehatan saat itu, Nila F. Moeloek, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menerbitkan sebuah keputusan yang menyetujui penelitian yang diusulkan oleh LGN dengan syarat harus dilakukan di laboratorium pemerintah.

Namun penelitian ini kemudian tertunda dengan alasan utama bahwa penelitian ganja membutuhkan biaya besar dan tidak menjadi prioritas. Beberapa manfaat ganja telah dieksplorasi. National Cancer Institute di AS menemukan, misalnya, bahwa cannabinoid —- salah satu senyawa yang terdapat pada ganja – memiliki potensi untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh kemoterapi pada kanker.

Berdasarkan hasil studi oleh Grand View Research, sebuah lembaga riset pasar di AS, bidang medis menjadi sumber pendapatan terbesar bagi industri ganja global pada tahun 2019, yaitu 71%. Industri ganja juga diprediksi dapat bernilai hingga $73.6 milyar pada tahun 2027.

Alasan lain

Legalisasi ganja juga bisa menjadi solusi masalah sumpeknya penjara di Indonesia (overcrowding). Ganja merupakan jenis narkotika ilegal yang paling banyak digunakan di Indonesia. Pengadilan juga masih banyak mengadili tindak pidana narkotika yang bersifat minor, seperti kepemilikan, penggunaan, maupun transaksi jual beli narkotika —- termasuk ganja.

Per bulan Februari 2020, jumlah putusan perkara narkotika yang terdaftar dalam Mahkamah Agung mencapai 140.427 perkara. Ini menjadikan narkotika sebagai penyumbang perkara pidana terbanyak di seluruh pengadilan di Indonesia, diikuti oleh pencurian sebanyak 103.490 perkara dan penghinaan sebanyak 46.418 perkara.

Penumpukan perkara sudah lama menjadi permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyaknya perkara yang harus diputus pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kualitas dan konsistensi dari putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Pada tahun 2018 saja, jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 266.000 orang padahal total daya tampung hanya 126.000 orang, dan kasus narkotika berperan cukup besar dalam overcrowding lapas..

Ini tentu akan membebani negara. Untuk 2020 saja, Kementerian Hukum dan HAM meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun dari anggaran yang semula berjumlah Rp 10 triliun, dengan alokasi Rp 2,6 triliun untuk lapas, dan Rp 300 miliar untuk penyelesaian pembangunan lapas.

Dekriminalisasi ganja, ditambah dengan regulasi dan pengawasan terhadap peredaran ganja, akan membuka ruang bagi pengadilan agar dapat fokus menangani tindak pidana narkotika yang lebih serius.

Pengadilan, misalnya, bisa fokus pada peredaran ganja gelap yang umumnya dilakukan dalam jumlah lebih besar dan mengakibatkan kerugian yang besar pula bagi negara, baik secara ekonomi maupun sosial.

Untuk dipertimbangkan

Di dunia, ganja merupakan salah satu zat narkotika yang berpotensi besar untuk disahkan, baik lewat dekriminalisasi (penghapusan sanksi kriminal bagi pengguna atau pemilik) ataupun legalisasi secara menyeluruh (mengizinkan budi daya dan penjualan). Ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh ganja, baik secara kejiwaan maupun tingkah laku, lebih ringan dibandingkan narkotika jenis lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan alkohol dan rokok sekalipun.

Pemerintah dapat menjadikan beban penegakan hukum dan potensi medis dan ekonomi sebagai pertimbangan dalam dekriminalisasi penggunaan ganja. Langkah konkret pertama yang dapat dilakukan ialah dengan mengizinkan dilakukannya penelitian terhadap potensi manfaat kesehatan yang dimiliki oleh ganja.

Kemudian, pemerintah dapat mengubah kedudukan ganja menjadi golongan III. Narkotika yang masuk golongan III dinilai memiliki khasiat untuk pengobatan sehingga banyak digunakan, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Namun aturan tersebut harus didukung dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan sehingga keuntungan yang diperoleh dari budi daya ganja benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat-131208

Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak

Oleh : Bestha Inatsan Ashila (Peneliti IJRS)

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Anak  tahun lalu berhasil mendorong menaikkan batas usia menikah dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan dari 16 tahun untuk anak perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia menikah bagi anak laki-laki. Sayangnya, aturan di Indonesia masih memungkinkan pengadilan mengeluarkan dispensasi kawin bagi anak. Ini bisa memukul mundur perjuangan melindungi anak dari pernikahan dini.

Anak-anak perempuan yang menikah dini menghadapi akibat yang memengaruhi kehidupan mereka. Melahirkan terlalu muda berisiko pada gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Berdasarkan laporan UNICEF pada 2012, anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih berisiko meninggal pada saat hamil dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan berumur 20-24 tahun. Mereka juga rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah dan berada dalam lingkaran kemiskinan.

UNICEF memperkirakan bahwa sesudah batasan usia menikah meningkat, jumlah perkara dispensasi kawin justru akan meningkat menjadi 2 juta perkara per tahun. Untuk mencegah hal ini, penting bagi hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin untuk mengikuti pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah (Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019) yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung pada November 2019.

Sebelum aturan ini dikeluarkan, standar untuk pengadilan menilai permohonan dispensasi kawin tidak diatur secara tegas, sehingga masing-masing pengadilan memeriksa dengan cara berbeda-beda. Misalnya, ada hakim yang meminta keterangan anak anak yang didengar keterangannya di persidangan namun ada juga yang mendengar orangtua saja, atau saat dispensi diminta karena terjadi kehamilan, tidak semua hakim meminta keterangan dokter.

Dengan adanya Perma No. 5 ini, hakim harus memastikan keterangan anak didengar dalam pengadilan sebagai upaya mencegah pelanggaran hak anak dalam penetapan dispensasi kawin. Baca juga: Kebijakan sertifikasi layak nikah: pentingnya intervensi kesehatan dari hulu.

Permintaan orang tua

Orang tua  dapat mengajukan dispensasi kawin  bagi anak mereka. Alasan orang tua mengajukan dispensasi kawin di antaranya adalah anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial. Walau anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari penetapan pengadilan, hanya 55% putusan hakim yang dilakukan dengan mendengarkan keterangan mereka di pengadilan.

Dewi Candraningrum, pemimpin redaksi Jurnal Perempuan dan pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, menemukan dalam penelitiannya di Sukabumi, Jawa Barat bahwa penyebab terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan. Orang tua dengan tingkat ekonomi rendah cenderung akan menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu fundamentalisme agama membuat diskusi tentang seksualitas menjadi tabu. Kurangnya akses atas hak kesehatan reproduksi dan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor penyebab orang tua mendorong anak menikah untuk menghindari seks di luar nikah. Pemahaman nilai budaya dan doktrin agama juga mewujud lewat sikap takut anak menjadi perawan tua, takut anak melakukan hubungan seks di luar nikah atau zina, anggapan bahwa anak sudah dewasa secara seksual, maupun ketakutan adanya kehamilan di luar nikah.

Jumlah kasus

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN dan di dunia berdasarkan laporan UNICEF. Lebih dari satu juta perempuan Indonesia yang kini berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun, menurut estimasi UNICEF, menggunakan angka prevalensi perkawinan anak dan proyeksi jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, ada 11.2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0.5% yang menikah sebelum berusia 15 tahun. Di Indonesia, perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat (34.22%), Kalimantan Selatan (33.68%), Kalimantan Tengah (33.56%), Kalimantan Barat (33.21%), dan Sulawesi Tengah (31.91%).

Menurut data Mahkamah Agung pada tahun 2018, Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) dengan permohonan dispensasi kawin terbanyak adalah diantaranya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pengadilan Agama menerima 13.880 perkara dispensasi kawin sepanjang 2018 – 20 kali lipat lebih banyak dari jumlah perkara pada 2005–dan 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan oleh hakim.

Di sisi lain, data Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 menyebut 95% perkawinan anak terjadi tanpa pengajuan permohonan dispensasi kawin, sehingga angka yang masuk ke pengadilan belum termasuk jumlah anak yang melakukan kawin siri dan tidak tercatat oleh negara.

Peran aktif hakim

UU Perkawinan hanya mewajibkan pengadilan mendengar keterangan orang tua dalam permohonan dispensasi kawin. Karena itu, adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengacu pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

Pedoman ini salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Mengikuti pedoman ini hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami/istrinya terkait kesiapan pernikahan. Apabila para pihak tidak hadir maka sidang wajib ditunda.

Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini karena menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika dalam persidangan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan anak, menggali apakah anak menyetujui rencana perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi.

Faktanya, ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk kawin karena takut dan malu jika anaknya menjadi perawan tua, memiliki hutang kepada pihak lain, atau anak menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya. Hakim juga didorong untuk meminta rekomendasi dari psikolog atau pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta memastikan komitmen orang tua untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak.

Perkawinan anak telah menjadi isu global. Pemerintah serta berbagai pihak termasuk anggota masyarakat, khususnya orang tua, bertanggung jawab untuk mencegah. Hakim sebagai penegak keadilan dapat berperan serta dengan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Harapannya, PERMA ini bukan hanya menjadi aturan di atas kertas saja. Sebuah pepatah lama Afrika mengatakan “it takes a village to raise a child”. Butuh keterlibatan semua pihak dan komunitas dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, sekolah, penyedia layanan, orang tua, dan masyarakat untuk membesarkan anak dan memastikan anak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan martabatnya.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation : https://theconversation.com/mendorong-peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak-130705

Alasan Masyarakat Selesaikan Perkara Hukum Lewat Jalur Informal

Banyak masyarakat di Indonesia yang memilih jalur informal ketika menyelesaikan perkara hukum. Pasalnya, jalur informal dianggap lebih cepat penyelesaiannya ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum.

Demikian yang terungkap dalam penelitian yang dilakukan konsorsium masyarakat sipil yang terdiri atas Indonesia Legal Roundtable, Indonesia Judicial Research Society, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melakukan penelitian terkait akses masyarakat terhadap keadilan di Indonesia selama 2019.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, mengatakan penyelesaian masalah hukum secara informal yang dipilih masyarakat sebetulnya temuan lama. Dia mengatakan, sudah menemukan proses tersebut ketika masih bekerja untuk Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

“Pada saat saya bergabung di Komnas Perempuan, kami menemukan bahwa pilihan mekanisme informal ini menjadi pilihan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama terkait kasus perempuan dan anak,” kata Ninik dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Jumat (8/11).

Menurut dia, perempuan adalah yang paling banyak memilih jalur informal tersebut. Adapun kasusnya, rata-rata soal perceraian. Dalam menghadapi perkara tersebut, kata Ninik, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dirasa tumpul ketika diakses oleh masyarakat.

“Karena hukum keluarga sejak awal itu lebih tinggi dari hukum pidana. Ini yang banyak dipahami oleh aparat penegak hukum kita,” ujar Ninik.

Menurut dia, ketika UU PKDRT diletakkan sebagai hukuman badan dan lebih tinggi dari hukum keluarga, aparat penegak hukum dan masyarakat belum sepenuhnya memahami dengan baik.

“Mestinya penyelesaian informal ini selaras dengan metode ke depan. Penyelesaian secara mediatif, secara kekeluargaan, itu yang sampai saat ini untuk keadilan bagi korban, terutama untuk kasus keluarga, itu belum sepenuhnya dibuat secara sistematis,” ujar Ninik.

Menanggapi itu, peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal, mengakui kalau temuan penelitiannya bukanlah hal yang baru. Kendati begitu, dia menilai argumentasi yang dibawa kali ini merupakan barang baru.

“Itu memang akan kami dalami lebih dalam tentang laporan akses terhadap keadilan ke depan, tidak hanya laporan tapi juga indeks,” kata Erwin.

Oleh sebab itu ke depan, kata Erwin, akan ada laporan yang lebih utuh. Dia menambahkan, laporan yang dimaksud bukan hanya sebatas laporan semata, melainkan juga indeks.

“Tentu saja kita berharap bahwa indeks ini juga berimplikasi terhadap kebijakan reformasi hukum, terutama misalnya untuk menyelesaikan masalah peradilan informal ke depan. Kita berharap kerja samanya tidak hanya konsorsium, tapi juga Bappenas terlibat dalam program ini sejak awal,” ucap Erwin.

Tulisan ini dimuat dalam media Alinea.id (https://www.alinea.id/nasional/penyelesaian-perkara-hukum-lewat-jalur-informal-jadi-pilihan-b1XpM9oSy)

Simak liputan media online lainnya terkait Access to Justice di : https://plhkaltara.org/cso-dan-advokat-diskusikan-acces-to-justice/

Polemik Perampasan Aset Kasus First Travel oleh Negara: Bagaimana Agar Korban Bisa Memperoleh Ganti Rugi

Kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah First Travel masih menimbulkan polemik.

Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan negara dapat merampas aset First Travel yang bermasalah di tingkat kasasi pada Januari silam, Kejaksaan Negeri Depok menyatakan akan melelang aset tersebut demi melaksanakan putusan MA.

Tindakan Kejaksaan tersebut diprotes oleh banyak pihak, terutama para korban penipuan First Travel. Jemaah yang telah membayar ke First Travel menyatakan bahwa kalaupun aset perusahaan dilelang, hasilnya harus dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.

Setidaknya sebanyak 63.310 calon jemaah umrah telah menjadi korban penipuan First Travel. Total kerugian mencapai Rp900 miliar termasuk uang para korban yang sudah membayar biaya perjalanan tapi tidak diberangkatkan.

Dalam perkembangan terakhir, jemaah First Travel mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN.DPK. Melalui gugatannya, penggugat meminta Kejaksaan untuk menunda eksekusi lelang sampai perkara tersebut diputus pada 25 November nanti.

Polemik seperti ini bisa dihindari jika pemerintah mau menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana.

Prinsip keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian masalah hukum yang mendahulukan kepentingan korban.

Salah satu pasal yang bisa digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam kasus First Travel adalah Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal ini mengatur mekanisme penggabungan ganti kerugian dengan proses penuntutan tindak pidana sehingga korban karena tidak perlu mengajukan gugatan yang berbeda dan menjalani persidangan terpisah untuk memperoleh ganti kerugian.

Keadilan restoratif untuk kepentingan Korban

Sejatinya, hukum pidana memang mengatur urusan antara individu atau badan hukum dengan negara, mengingat tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum. Perbuatan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diancam dengan hukuman. Bentuk hukuman yang diberikan pun berbeda-beda, bisa berupa denda, penjara, hingga bentuk yang paling ekstrem yaitu hukuman mati.

Dalam putusannya, majelis hakim MA melihat bahwa aset yang dimiliki First Travel merupakan hasil kejahatan pidana sehingga negara bisa merampasnya. Putusan ini memperkuat putusan-putusan pengadilan sebelumnya di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat.

Putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan masalah teknis jika aset First Travel harus dikembalikan ke jemaahnya yang jumlahnya ribuan.

Perampasan aset dalam hukum pidana bisa dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap negara. Oleh karena itu, putusan MA dan pengadilan di bawahnya bisa dibenarkan di mata hukum.

Tapi akibat dari putusan ini, korban tidak dapat memperoleh keadilan. Mereka tidak dapat mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan pemilik First Travel Andika Surrachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan.

Ini mengapa keberadaan Pasal 98 KUHAP bisa menjadi solusi karena membuka peluang adanya penggabungan gugatan perkara dalam mekanisme peradilan pidana.

Teknis mekanisme peradilan

Penggabungan gugatan yang dimungkinkan oleh Pasal 98 KUHAP bisa terjadi apabila ganti rugi yang dimintakan merupakan akibat dari tindak pidana yang sedang diproses di peradilan tersebut.

Agar penggabungan perkara dapat dilakukan, korban harus berinisiatif meminta kepada hakim ketua yang sedang mengadili perkara pidana agar gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dengan perkara pidana tersebut.

Permintaan ini juga harus diajukan sebelum tuntutan dibacakan di persidangan. Atas permintaan korban, hakim kemudian akan menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana tersebut.

Dengan digabungkannya kedua perkara tersebut, hakim kemudian akan mengadili perkara ganti kerugian bersamaan dengan perkara pidananya.

Selain menimbang apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, hakim juga akan menimbang apakah benar kerugian yang digugat oleh korban merupakan akibat dari tindak pidana tersebut, dan apakah ganti kerugian tersebut dapat dikabulkan.

Jika kemudian terdakwa diputus bersalah dan ganti kerugian dapat dikabulkan, putusan tentang ganti kerugian akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pidananya, dan dengan demikian, pelaku akan dihukum pula untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Perkembangan hukum pidana

Konsep pemberian ganti kerugian terhadap korban selama ini dianggap bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana, melainkan hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu.

Tidak heran jika pandangan masyarakat terhadap hukum pidana adalah sebatas pada pemberian hukuman sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan agar timbul efek jera pada diri pelaku.

Akan tetapi, hukum pidana saat ini semakin berkembang. Kini pemidanaan tidak hanya sebatas penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga berfokus pada perlindungan korban serta upaya pemulihan terhadap suatu akibat dari perbuatan tindak pidana.

Prinsip perlindungan korban dan pemulihan dalam hukum pidana sekarang ini merupakan salah satu penekanan dalam keadilan restoratif. Peran korban dan pihak lain yang terdampak oleh tindak pidana juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan keadilan restoratif ini.

Belajar dari First Travel

Kasus First Travel bisa menjadi pembelajaran dalam upaya menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang secara nyata menyebabkan kerugian materiil bagi korbannya.

Jika saja jaksa penuntut umum memberitahu hak korban mengenai ketentuan Pasal 98 KUHAP dan mendorong korban untuk memintakan penggabungan kepada hakim, besar kemungkinan bahwa hasil lelang aset First Travel yang disita akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban, bukan diserahkan kepada negara.

Penggunaan pasal ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban First Travel. Sayangnya, aparat penegak hukum dalam kasus First Travel tidak menggunakan ketentuan Pasal 98 KUHAP, sehingga yang terjadi justru sebaliknya: aset yang dirampas justru menjadi milik negara dan tidak digunakan untuk mengganti kerugian korban.

Saya berharap para penegak hukum bisa lebih optimal menggunakan Pasal 98 KUHAP agar korban tindak pidana juga memperoleh keadilan dari sistem peradilan pidana.

Sosialisasi keberadaan pasal ini kepada aparat penegak hukum dan khususnya pada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya mekanisme ganti kerugian ini sehingga harapannya kasus seperti First Travel ini tidak lagi terjadi pada masa depan.

Tulisan ini dimuat dalam media The Conversation (https://theconversation.com/polemik-perampasan-aset-kasus-first-travel-oleh-negara-bagaimana-agar-korban-bisa-memperoleh-ganti-rugi-127447)

Simak liputan media online Maria lainnya terkait First Travel : http://m.harnas.co/2019/11/19/kasus-first-travel-hakim-ma-dinilai-dilematis

Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyatakan, ada tujuh kriteria Kejaksaan Agung yang independen. Peneliti IJRS Rima Ameilia menyebut, kriteria pertama yakni Jaksa Agung yang tidak memiliki latar belakang partai politik. “Jaksa Agung yang dipilih nantinya tentu harus bebas dari intervensi politik. Lebih baik orang yang dipilih adalah orang non-parpol atau profesional,” ujar Rima dalam diskusi bertajuk “Membidik Anggaran dan Independensi Kejaksaan Agung” di Cikini, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jika salah memilih, pekerjaan rumah dan kinerja yang sudah dibangun bisa jadi tidak akan berjalan dengan optimal. Kriteria kedua yakni Jaksa Agung yang dipilih harus bisa memahami peran dan fungsi jaksa yang bukan hanya di bidang penuntutan, melainkan juga preventif tindak pidana. “Salah satu yang menjadi tugas Jaksa Agung ke depan adalah memperkuat Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan daerah (TP4D),” ucap dia.  Kriteria ketiga yakni Jaksa Agung memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang reformasi birokrasi organisasi untuk memperbaiki pengelolaan SDM di Kejaksaan. Kriteria keempat, Sekjen FITRA Misbah Hasan menyatakan, Jaksa Agung terpilih harus mempunyai visi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. “Jaksa Agung semestinya juga paham dan bisa melaksanakan transparansi anggaran, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas anggaran.

Intinya, anggaran yang dikelola itu mesti bisa diukur, dari input, output, outcome, dan sebagainya,” papar Misbah. Kriteria kelima, Jaksa Agung memiliki persepektif perlindungan korban, misalnya dalam menangani perkara korban pelecehan seksual seperti kasus Baiq Nuril. Kriteria keenam yakni Jaksa Agung punya orientasi merampungkan perkara yang mengendap di Kejaksaan, seperti kasus pelanggaran HAM berat. “Kriteria ketujuh yaitu mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kehadiran Kejaksaan, baik di pusat dan daerah harus mampu membangun kepercayaan terhadap penegak hukum,” tutur Misbah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS”, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/18411001/tujuh-kriteria-jaksa-agung-ideal-versi-fitra-dan-ijrs.

Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Icha Rastika

Simak berita IJRS terkait anggaran Kejaksaan di media lainnya :