Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual, Apakah Perlu?

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden setuju untuk tidak memidanakan korban kekerasan seksual yang membela diri dengan perlawanan fisik dan melukai pelaku. Sebaliknya, terkait pemidanaan bagi korban yang melakukan aborsi atas kehamilan akibat kekerasan seksual, responden terbagi menjadi dua kubu. Hal ini dapat menjadi refleksi pada pengalaman WA, gadis asal Jambi yang melakukan aborsi namun kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Di sisi lain, aborsi masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan kerap menimbulkan pro-kontra antara hak hidup dan hak kesehatan seksual & reproduksi serta pertimbangan aspek agama.

Sementara itu, mayoritas responden setuju untuk tidak memidanakan korban kekerasan seksual yang mengungkapkan pengalamannya dalam media elektronik. Hal ini dapat dilihat juga pada kasus yang dialami Baiq Nuril asal Mataram yang digugat dengan pasal pencemaran nama baik. Seiring dengan besarnya gelombang #MeToo, pilihan untuk berani menyuarakan pengalaman atas kekerasan seksual semakin marak di dunia maya. Namun, nyatanya para korban kekerasan seksual di Indonesia justru masih dihantui dengan ancaman pasal karet pada UU ITE terhadap mereka yang bersuara dengan media elektronik.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Hukuman Untuk Pelaku Kekerasan Seksual, Penjara Saja?

 

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas telah sepakat untuk memberikan hukuman pidana berat selama 10-15 tahun penjara bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, mayoritas responden juga setuju untuk memberikan hukuman tambahan selain penjara seperti denda atau mekanisme ganti rugi lainnya. Di sisi lain, 31.7% responden menilai bahwa pelaku harus diberikan rehabilitasi atas apa yang ia lakukan.

Melalui data tersebut, maka solusi pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual dapat bervariatif dan tidak fokus pada penjara saja, tetapi juga pada pemulihan ekonomi maupun psikologi. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan untuk mendorong studi lanjutan untuk pedoman pemidanaan pada kasus kekerasan seksual dengan semangat kepentingan korban.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?

Dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, lebih dari setengahnya memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan.

Alasan-alasan tersebut dapat dikarenakan adanya stigma negatif yang diberikan kepada korban, khususnya perempuan sehingga melahirkan sikap-sikap di masyarakat yang menyalahkan korban, baik dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, korban merasa tidak menemukan tempat yang aman dan mendukung pemenuhan akses keadilannya. Padahal, siapapun korban seharusnya mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan.

Menurut temuan West Coast LEAF Vancouver, banyak korban kekerasan seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian

Dari 71.8% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, sebanyak 57% responden mengaku tidak mengalami adanya penyelesaian kasus, 39% sisanya mengaku pelaku membayar sejumlah uang dan 26% responden menjawab akhirnya menikah dengan pelaku. Bahkan terdapat 23% responden yang mengakui adanya opsi berdamai/kekeluargaan sebagai jalan yang dipilih dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Seksual (KS).

Temuan di atas menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual belum fokus pada kebutuhan korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan adanya opsi-opsi non-formal di atas, permasalahan kekerasan seskual yang dialami korban dianggap selesai. Padahal, ada kepentingan korban yang jauh lebih penting, seperti pemulihan atas dampak psikologis, fisik, maupun ekonomi. Untuk itu, sangat diperlukan jaminan perlindungan atas hak penanganan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Melalui RUU PKS, diharapkan kasus kekerasan seksual dapat memperoleh penanganan yang tepat agar terakomodasinya kebutuhan korban dan terciptanya akses keadilan yang nyata bagi mereka.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Menurut Masyarakat: Kekerasan Seksual itu Terjadi Karena Salah Korban!

Dari seluruh responden yang disurvei, masyarakat memiliki pandangan yang menyalahkan korban (victim blaming), bahwa kekerasan seksual dapat terjadi akibat perilaku maupun pilihan hidup korban. Mayoritas responden beranggapan bahwa kekerasan seksual salah satunya disebabkan karena korban bersikap genit/centil/suka menggoda, menggunakan pakaian terbuka, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih cenderung menyalahkan seksualitas korban, khususnya jika perempuan/anak perempuan sebagai korban.

Beban kesalahan yang dialami korban seringkali karena mereka dianggap melanggar norma atau berseberangan dengan pemahaman umum, bahkan agama. Fenomena ini menjadi salah satu hambatan bagi korban dalam mengakses keadilan baginya, karena tidak hanya masyarakat umum, bahkan aparat penegak hukum dan pejabat publik juga kerap mengeluarkan selentingan serupa. Padahal, Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia dan Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta pada 2019 menemukan bahwa mayoritas perempuan korban pelecehan seksual saat mengenakan pakaian tertutup.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Tahukah Masyarakat Kemana Ia Harus Melaporkan Kekerasan Seksual?

 

Mayoritas responden telah mengetahui dan menentukan pihak mana yang dituju untuk melaporkan kasus Kekerasan Seksual (KS). Polisi sebagai aparatur negara adalah salah satu pelaksana penting dalam penanganan KS. Kepolisian dapat memberikan jaminan keamanan bagi korban dan/atau saksi serta memberikan informasi hukum. Keluarga, sebagai opsi kedua yang dipilih kerap menjadi sarana awal bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis, maupun dukungan lainnya. Pihak keluarga juga dapat berperan mengantar korban ke pusat layanan krisis, LBH, rumah sakit, dll. Di dalam tahap persidangan, keluarga juga dapat dipilih korban sebagai pendamping dalam proses pemeriksaan.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Persepsi Masyarakat tentang Tugas Perempuan di Ranah Domestik

 

Data menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang kewajiban mengelola rumah tangga masih dibebankan pada perempuan. Hanya sedikit responden penelitian yang menyatakan bahwa perempuan juga dapat bertugas mencari nafkah. Hal ini menguatkan bahwa persepsi masyarakat masih memegang nilai-nilai ketidaksetaraan gender. Padahal, perempuan dan laki-laki itu sama – sama, seharusnya memiliki posisi setara, wajib saling menghormati satu sama lain serta dapat membagi peran kewajiban urusan rumah tangga sesuai porsi, bukan jenis kelamin.

 

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

5 dari 7 Masyarakat Pernah Mengalami Kekerasan Seksual Semasa Hidupnya

 

5 dari 7 masyarakat menyebutkan pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga ataupun orang lain yang dikenalnya, seperti teman, tetangga, kolega kantor dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa fenomena kekerasan seksual adalah isu darurat di masyarakat kita. Data ini juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih banyak dialami dan dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk laki – laki. Temuan ini membuktikan bahwa stereotipe tentang laki – laki sebagai maskulin, kuat, dan dominan juga bisa menjadi korban. Selain itu, kekerasan seksual ini juga masih banyak terjadi ranah privat yang dianggap aman yaitu di rumah.

 

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Tempat Umum dianggap Lokasi yang Paling Rentan Kekerasan Seksual

 

Masyarakat menganggap bahwa ranah publik adalah tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Sementara itu tempat tinggal dan tempat kerja dianggap sebagai tempat paling aman. Padahal, berdasarkan Survei Sense of Justice MaPPI FHUI pada 2016 menemukan, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban yaitu; teman, pacar, keluarga, tetangga, kerabat, guru dan lainnya–di lingkungan tempat tinggal korban. Pada tahun 2016, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat, 62 persen kekerasan seksual yang dialami anak-anak terjadi di lingkungan terdekat; keluarga dan sekolah.

 

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Pengetahuan Masyarakat Tentang RUU P-KS Masih Minim

Mayoritas masyarakat masih belum mengetahui hal-hal yang diatur dalam RUU P-KS. Masyarakat yang tidak setuju RUU PKS, selain masih ada juga yang belum memahami isinya, mereka juga masih menilai RUU P-KS sebagai RUU kontroversial karena isinya dianggap bertentangan dengan agama seperti berpotensi melindungi kelompok LGBT, legalisasi hubungan seks di luar nikah dan praktek aborsi, serta kriminalisasi hubungan suami istri.

 

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)