Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019

/in /by
Buku-Survei-Kebutuhan-Hukum-IJRS

Download Buku

Paska era reformasi, penegakan supremasi hukum menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat untuk diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana independensi peradilan serta pemenuhan hak asasi manusia menjadi poin penting dalam perubahan Konstitusi Indonesia, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa agenda reformasi hukum patut diapresiasi kepada Pemerintah Indonesia seperti adanya cetak biru pembaruan peradilan, reformasi birokrasi Kejaksaan, reformasi Kepolisian, dibentuknya lembaga-lembaga komisi penunjang serta adanya dukungan negara dalam pemenuhan bantuan hukum bagi kelompok miskin.

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender

/in /by
Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS

Download Buku

Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurunkan ketimpangan gender merupakan salah satu komitmen dan mandat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender adalah tingginya angka kekerasan seksual. Eliminasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga merupakan target capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.

Buku Saku – Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

/in /by
BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN

Download Buku

Buku saku ini disusun berdasarkan studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat. Dispensasi kawin sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 belum memiliki keseragaman proses pemeriksaan yang berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Tujuan penulisan buku saku ini adalah:

  1. Menjadi referensi bagi hakim dan pegawai pengadilan tentang isu-isu kunci terkait perkawinan anak di Indonesia.
  2. Meningkatkan pemahaman hakim tentang kondisi perkawinan anak di Indonesia dan kenyataan di lapangan terkait praktik serta dampak buruk perkawinan anak.
  3. Menjadi acuan bagi hakim mengenai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dampak buruk perkawinan anak.
  4. Memberikan rekomendasi dan informasi tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara, untuk memastikan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam per-timbangan hukum atas permohonan.