Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)
Penelitian-Disparitas-Pemidanaan-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika
Pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 merupakan kegiatan yang dilakukan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Akses Keadilan bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Legal Roundtable (ILR). Kegiatan ini dilaksanakan bersama Bappenas RI untuk mengetahui bagaimana kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia. Indeks ini merupakan indeks pertama di Asia yang mengukur akses terhadap keadilan secara komprehensif. Harapannya, indeks ini dapat dijadikan acuan untuk penyusunan ataupun reformasi kebijakan yang berbasiskan bukti agar mendukung akses terhadap keadilan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Dalam advokasinya, indeks ini berhasil masuk menjadi salah satu target dalam indikator pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16.3.3, sehingga pelaksanaan yang berkala perlu terus diupayakan.
FINAL-INDEKS-A2J-INDONESIA-2022
Penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, dimana peneliti IJRS berkontribusi sebagai penulis dalam kajian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pembuatan kebijakan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini dapat berkontribusi untuk menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan peneliti dalam menyusun kebijakan pidana secara regulasi dan kelembagaan.
Laporan-Akhir-Kajian-Kerangka-Kelembagaan
Paska era reformasi, penegakan supremasi hukum menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat untuk diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana independensi peradilan serta pemenuhan hak asasi manusia menjadi poin penting dalam perubahan Konstitusi Indonesia, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa agenda reformasi hukum patut diapresiasi kepada Pemerintah Indonesia seperti adanya cetak biru pembaruan peradilan, reformasi birokrasi Kejaksaan, reformasi Kepolisian, dibentuknya lembaga-lembaga komisi penunjang serta adanya dukungan negara dalam pemenuhan bantuan hukum bagi kelompok miskin.
Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurunkan ketimpangan gender merupakan salah satu komitmen dan mandat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender adalah tingginya angka kekerasan seksual. Eliminasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga merupakan target capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.
Buku saku ini disusun berdasarkan studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat. Dispensasi kawin sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 belum memiliki keseragaman proses pemeriksaan yang berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Tujuan penulisan buku saku ini adalah:
Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Narkotika di Indonesia
Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Important: No API Key Entered.
Many features are not available without adding an API Key. Please go to the YouTube Feed settings page to add an API key after following these instructions.
