Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator
Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Dengan nada serupa, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan hak untuk hidup bersifat melekat pada setiap individu serta merupakan hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, ICCPR menyerukan kepada negara yang belum menghapus hukuman mati untuk membatasi penerapan hukuman mati hanya pada ‘tindak kejahatan yang paling serius’ (most serious crimes). Kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati berdasarkan protokol tersebut bukan kejahatan sipil seperti narkotika maupun pembunuhan. Kendati sudah meratifikasi ICCPR, Indonesia masih belum meratifikasi baik optional protocol maupun second optional protocol atas ICCPR.
Meskipun hukuman mati di Indonesia tidak bersifat wajib, hukuman mati tetap merupakan salah satu ancaman hukuman yang disediakan undang-undang (de jure) sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkannya. Di dalam KUHP yang berlaku saat ini, pidana mati dapat menyasar pelaku tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara. Secara praktik, pidana mati selama ini banyak menyasar orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan pembunuhan berencana.
Ketentuan undang-undang di Indonesia membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap tindak pidana tertentu. Sayangnya, Indonesia belum memiliki pedoman (safeguard) yang secara khusus memastikan perlindungan hak-hak terdakwa yang mendapat ancaman hukuman mati. Namun demikian, berkaca pada praktik-praktik baik (best practices) yang ada, beberapa negara telah menerapkan pedoman pemidanaan (guideline/safeguard) untuk penjatuhan hukuman mati. Terdapat batasan spesifik telah dicantumkan dalam menjatuhkan pidana mati, misalnya: harus disertai keadaan-keadaan yang memberatkan (aggravating circumstances) dan tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan (no mitigating circumstances); pemeriksaan terhadap dugaan penyiksaan (torture), perlakuan sadis (sadism), atau motif kejam (motive evincing ‘total depravity and meanness’); tidak menyasar korban yang merupakan kelompok rentan (vulnerable group), seperti: anak-anak, orang tua atau lansia, perempuan hamil; disertai perencanaan (premeditation or significant planning), dan lain sebagainya.
Sejak tahun 2021 LBHM, IJRS dan Reprieve melakukan penelitian terhadap putusan pidana mati yang terjadi di Indonesia berdasarkan catatan yang dibuat oleh Reprieve. Hasilnya, kami berhasil menemukan total 216 putusan pidana mati yang terdiri dari 158 putusan peradilan terhadap tindak pidana narkotika dan 58 putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Jumlah tersebut belum merepresentasikan keseluruhan kasus yang ada karena terdapat keterbatasan penelitian seperti ketidatersediaan ataupun rusaknya dokumen putusan yang tersedia secara elektronik pada situs Mahkamah Agung. Namun, pada kesempatan tertentu, pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pernah menyatakan bahwa terdapat 406 terpidana mati yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Terlepas dari adanya keterbatasan, penelitian ini menunjukkan beragam temuan terkait praktik pidana mati di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembentukan suatu panduan pemidanaan untuk membantu hakim memberikan keputusan seadil mungkin jika harus menjatuhkan pidana mati. Selain itu panduan pemidanaan juga dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia bagi orang-orang yang menghadapi ancaman pidana mati. Kebutuhan akan panduan pemidanaan ini juga masih relevan meski Indonesia telah mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan. Sebab, meskipun menjadi pidana alternatif, masih terdapat ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan pidana mati pada KUHP Nasional yang disahkan pada 6 Desember 2022.
Laporan_Penelitian_Faktor-Faktor_Hukuman_Mati
Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)
Penelitian-Disparitas-Pemidanaan-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika
Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019
Pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 merupakan kegiatan yang dilakukan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Akses Keadilan bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Legal Roundtable (ILR). Kegiatan ini dilaksanakan bersama Bappenas RI untuk mengetahui bagaimana kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia. Indeks ini merupakan indeks pertama di Asia yang mengukur akses terhadap keadilan secara komprehensif. Harapannya, indeks ini dapat dijadikan acuan untuk penyusunan ataupun reformasi kebijakan yang berbasiskan bukti agar mendukung akses terhadap keadilan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Dalam advokasinya, indeks ini berhasil masuk menjadi salah satu target dalam indikator pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16.3.3, sehingga pelaksanaan yang berkala perlu terus diupayakan.
FINAL-INDEKS-A2J-INDONESIA-2022
Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, dimana peneliti IJRS berkontribusi sebagai penulis dalam kajian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pembuatan kebijakan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini dapat berkontribusi untuk menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan peneliti dalam menyusun kebijakan pidana secara regulasi dan kelembagaan.
Laporan-Akhir-Kajian-Kerangka-Kelembagaan
Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019
Buku-Survei-Kebutuhan-Hukum-IJRS
Paska era reformasi, penegakan supremasi hukum menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat untuk diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana independensi peradilan serta pemenuhan hak asasi manusia menjadi poin penting dalam perubahan Konstitusi Indonesia, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa agenda reformasi hukum patut diapresiasi kepada Pemerintah Indonesia seperti adanya cetak biru pembaruan peradilan, reformasi birokrasi Kejaksaan, reformasi Kepolisian, dibentuknya lembaga-lembaga komisi penunjang serta adanya dukungan negara dalam pemenuhan bantuan hukum bagi kelompok miskin.
Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender
Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS
Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurunkan ketimpangan gender merupakan salah satu komitmen dan mandat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender adalah tingginya angka kekerasan seksual. Eliminasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga merupakan target capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.
Diseminasi Hasil Penelitian “Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022”
Talkshow Mengurai Benang Kusut Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual
This error message is only visible to WordPress admins
Important: No API Key Entered.
Many features are not available without adding an API Key. Please go to the YouTube Feed settings page to add an API key after following these instructions.