Entries by Admin IJRS

Diskusi Online Bung Hatta Anti Corruption Award “Efektivitas Tim Pemburu Koruptor”

Belum lama ini rakyat Indonesia dihebohkan oleh kemunculan jejak Djoko Tjandra, terdakwa kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang buron sejak tahun 2009, yang diketahui mendatangi kantor kelurahan Grogol Selatan, DKI Jakarta pada 8 Juni 2020 untuk membuat KTP elektronik. Sungguh merupakan hal yang mengherankan bagaimana seorang buronan yang jejaknya tidak diketahui selama 11 tahun […]

Pembahasan RUU PKS: Menilik Proses dan Permasalahan Legislasi

Oleh : Josua Satria Collins Awal Juli, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU PKS merupakan satu dari 16 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Selain RUU PKS, RUU penting lain yang dikeluarkan antara lain RUU […]

Seminar Publik : Hasil Penelitian IJRS tentang Survei Kebutuhan Hukum Masyarakat

Kebijakan bantuan hukum oleh negara lewat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), awalnya merupakan harapan baru dan peluang bagi perlindungan warga negara dalam bentuk sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat miskin dan marjinal. Kebijakan tersebut disambut baik di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Setidaknya hingga saat […]

[Rilis Pers] Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali: Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan dalam RKUHP untuk Pengarusutamaan Restorative Justice, dan Reformasi Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Lagi-lagi kondisi buruk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terungkap. Kali ini dibeberkan oleh Surya Anta, yang pernah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta […]

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Sipil Meminta Dasar Pemerintah Menolak Rekomendasi WHO terkait Ganja Medis untuk Dibuka ke Publik

Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) meminta agar bukti ilmiah terhadap klaim-klaim penelitian terkait ganja medis dibuka kepada publik. Koalisi yang diwakili oleh LBH Masyarakat pada 7 Juli 2020 secara resmi telah mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada BNN, Polri, dan Kemenkes. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam […]

Cakap Kamisan – Bahasa Gambar

25 Juni 2020, Neka selaku Manajer Informasi / Pustakawan IJRS berkesempatan mengikuti diskusi online Cakap Kamisan yang diselenggarakan oleh AIPJ 2. Bahasan Cakap Kamisan kali ini adalah tentang Bahasa Gambar. Apa itu bahasa gambar? Bahasa gambar adalah salah satu bentuk komunikasi melalui gambar. Mas Deni dari Grid Schoovilage (pembicara) memberikan materi mengenai Bahasa Gambar. Menurut […]

Explainer: bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia?

Oleh Siska Trisia  Banyak pihak menilai ada kejanggalan dalam tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tuntutan yang diajukan jaksa dianggap sangat rendah dan tidak berpihak pada korban. Kasus ini […]

[Rilis Pers] Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan: Satu Lagi, Reyndhart Rossy N. Siahaan Korban Kampanye Buta Anti Narkotika Pemerintah Indonesia

Perjuangan Reyndhart Rossy mendapatkan keadilan terpatahkan. Pada Senin, 22 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus bersalah Reyndhart Rossy dan menghukum Rossy selama 10 bulan penjara. Koalisi menyayangkan Majelis Hakim perkara Reyndhart Rossy yang tidak melihat dan menganalisis fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Kondisi Reyndhart Rossy yang menjadikan penggunaan ganja sebagai jalan terakhir sebagai pengobatan […]

Kriminalisasi Ganja Medis: Harus Berapa Banyak Korban Lagi?

Peneliti IJRS, Maria Tarigan, menjadi pembicara dalam diskusi online, “Kriminalisasi Ganja Medis: Harus Berapa Banyak Korban Lagi?” yang diselenggarakan oleh Loophole Academy hari Selasa, 15 Juni 2020. Dalam diskusi ini, Maria menjelaskan bagaimana hak atas kesehatan dan perkembangan pemanfaatan ganja medis dipertimbangkan dalam memutus kasus Reyndhart Rossy N. Siahaan. Maria juga menyatakan bahwa seharusnya Reyndhart […]

[Rilis Pers] Dalam Daya Paksa Kebutuhan Akan Ganja Medis, Reyndhart Rossy Tak Bisa Dipidana

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP Kirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Kupang untuk Perkara Reyndhart Rossy N. Siahaan dengan judul “Ganja Untuk Kesehatan Bukan Kejahatan” Reyndhart Rossy N. Siahaan pada 28 Mei 2020 didakwa bersalah oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika (UU Narkotika) […]