Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas:
Indonesia Judicial Research Society (IJRS):
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Hukum merupakan rekomendasi yang disusun atas pemantauan beserta analisis yang dilakukan secara mendalam terhadap Kementerian dan/atau Lembaga di bidang Hukum. Kegiatan pemantauan dan analisis yang dilakukan berdasarkan kondisi saat ini pada 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga dibidang Hukum, serta menghasilkan sebuah rekomendasi penguatan kelembagaan di bidang hukum kedepan. Rekomendasi yang disusun untuk penguatan kelembagaan hukum, diantaranya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Hukum dan HAM.
