Search

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023

Penerbit:

Kementerian PPN/Bappenas

Tahun Terbit:

2025

Personil IJRS yang terlibat dalam penulisan publikasi ini:

  • Gladys Nadya Arianto
  • Muhammad Rizaldi Warneri
  • Marsha Maharani
  • Bunga Pertiwi Tontowi Puteri
  • Marselino H. Latuputty

Sinopsis:

Publikasi ini diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan disebarluaskan juga melalui website MaPPI FHUI di: https://mappifhui.org/indeks-pembangunan-hukum-di-indonesia-tahun-2023

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023 mencatat skor 0.68, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0.66. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti kepatuhan masyarakat dalam pelaporan pajak, transparansi lembaga hukum, serta kemudahan akses terhadap informasi hukum. Namun, laporan ini juga menggarisbawahi tantangan yang masih perlu diatasi, termasuk peningkatan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, penguatan legislasi yang lebih inklusif, serta optimalisasi implementasi hukum di berbagai sektor. Hasil IPH ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merancang kebijakan hukum ke depan.

Bagikan:

Produk Kolaborasi Lainnya:

Laporan-Uji-Fungsi_-Indeks-Hak-Asasi-Manusia-Indonesia-Tahun-2023-1
Laporan Uji Fungsi: Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023
The-Intersection-of-Law-Health-and-Drug-Use-in-Indonesia-A-Path-To-Reform-1
The Intersection of Law, Health, and Drug Use in Indonesia: A Path To Reform