Search

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021

Penerbit:

Kementerian PPN/Bappenas

Tahun Terbit:

2023

Personil IJRS yang terlibat dalam penulisan publikasi ini:

  • Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.
  • Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.
  • Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
  • Gladys Nadya Arianto, S.Sos.
  • Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, S.Sos., M.Si.Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.
  • Mariah Agnes Matakena, S.H.
  • Marselino H Latuputty, S.H., M.H.

Sinopsis:

Publikasi ini diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan disebarluaskan juga melalui website MaPPI FHUI di: https://mappifhui.org/index-pembangunan-hukum-di-indonesia-tahun-2021

IPH 2021 menempatkan masyarakat sebagai komponen utama dari dampak pembangunan hukum yang telah dilaksanakan. Ke depannya, hasil pengukuran IPH 2021 diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan kepada seluruh stakeholders, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan hukum guna memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Bagikan:

Produk Kolaborasi Lainnya:

Peraturan-Komisi-Nasional-Hak-Asasi-Manusia-Republik-Indonesia-Nomor-4-Tahun-2025-tentang-Rencana-Strategis-Komisi-Nasional-Hak-Asasi-Manusia-Tahun-2025–2029-1
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029
Modul-Pendidikan-dan-Pelatihan-Paralegal-Bantuan-Hukum-Berperspektif-GEDSI-1
Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum Berperspektif GEDSI