Search

Profil Dewan Pengurus

Andreas Nathaniel Marbun S.H., LL.M.

Tentang Kami ●

Andreas Nathaniel Marbun S.H., LL.M.

Anggota Dewan Pengurus

Andreas Nathaniel Marbun (atau yang biasa disapa dengan Marbun) merupakan Staf Ahli Kantor Staf Presiden. Marbun menyelesaikan pendidikan program Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari University of New South Wales (UNSW) dengan spesialisasi Criminal Justice and Criminology.

Marbun pernah berkarir sebelumnya sebagai peneliti di IJRS, Marbun telah banyak menulis publikasi di bidang kebijakan hukum pidana dan peradilan pidana, termasuk untuk isu anti-korupsi, kebijakan narkotika, hingga keadilan restoratif. Disamping itu, Marbun juga telah melakukan banyak penelitian, baik studi kualitatif dan kuantitatif, terkait permasalahan hukum pidana dan kebijakan peradilan pidana di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian dan studi yang dilakukan oleh Marbun selama bekerja di IJRS tersebut (baik yang didanai secara internal maupun didanai secara eksternal) kerap kali menghasilkan beberapa publikasi dengan dampak yang luas dan secara langsung digunakan oleh pemerintah untuk menjadi dasar pondasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Publikasi

BUKU & BAB BUKU

  1. Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator, (Jakarta: Yayasan TIFA, IJRS  dan LBHM,  2022), available at https://ijrs.or.id/faktor-faktor-penentu-hukuman-mati-di-indonesia-sebuah-indikator/
  2.  Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ( Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) available at http://ijrs.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/
  3. Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, (Jakarta: Indonesian Judicial Research Society, 2022) available at https://ijrs.or.id/penelitian-disparitas-dan-kebijakan-penanganan-perkara-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia/
  4. Kejahatan Konservasi sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional & Pemberantasannya Melalui Hukuman Finansial yang Efektif dan Efisien, dalam Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Jakarta: The Indonesian Center for Environmental Law, 2019) available at https://icel.or.id/buku/arah-baru-kebijakan-penegakan-hukum-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya/
  5. Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017) available at https://mappifhui.org/memaknai-dan-mengukur-disparitas-studi-terhadap-praktik-pemidanaan-pada-tindak-pidana-korupsi
  6. Kriminalisasi “Trading in Influence” melalui Ketentuan Suap, dalam Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia and MaPPI-FHUI, 2015)

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

  1.  “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor”, Jurnal Integritas, Vol. 5, No. 1, (June 2019) (published by Corruption Eradication Commission), available at https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/384
  2.  “Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Korupsi”, Jurnal Prisma, Vol. 37, No. 3 (2018) (published by Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial /LP3ES) available at https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=10452&keywords
  3.  “Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does it Work Properly?”, Asian Journal of Law and Economics, Vol. 8, No.3, (December 2017) (published by De Gruyter) available at https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ajle-2017-0029/html
  4.  “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?”, Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1, Maret 2017 (published by Corruption Eradication Commission) available at https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/140

OPINI (MEDIA CETAK & DARING)

  1.  ”Pejabat dengan kekayaan tak wajar tidak bisa dipidana: salah siapa?”, (published by The Conversation) available at https://theconversation.com/pejabat-dengan-kekayaan-tak-wajar-tidak-bisa-dipidana-salah-siapa-174158 6 January 2022
  2. “Pemenuhan Hak Ekonomi-Sosial dan Pengurangan Kejahatan” (published in Tempo Newspaper) available at https://koran.tempo.co/read/opini/470209/papua-barat-hak-ekonomi-sosial-dan-pengurangan-kejahatan 10 December 2021
  3. ”Pelapor Kasus Korupsi bisa Dapat Hadiah Hingga Rp200 Juta. Tapi Apakah Efektif?” (diterbitkan oleh The Conversation) available at https://theconversation.com/pelapor-kasus-korupsi-bisa-dapat-hadiah-hingga-rp200-juta-tapi-apakah-efektif-105726 30 October 2018
  4. “Rancangan KUHP Rasa Kolonial” (published in Tempo Newspaper) available at https://kolom.tempo.co/read/1071270/rancangan-kuhp-rasa-kolonial 20 March 2018
  5. “KPK Can Name Setya Novanto a Suspect, Again”, (Published in Jakarta Post) available at https://www.thejakartapost.com/academia/2017/10/04/kpk-can-name-setya-novanto-a-suspect-again.html 4 October 2017
  6. “Desperately Fighting Corporate Crimes” (published by Jakarta Post Newspaper) available at https://www.thejakartapost.com/news/2017/03/27/desperately-fighting-corporate-crimes.html 27 March 2017
  7. “Suap Swasta, Dapatkah Dijerat?” (published by Tempo Newspaper) available at https://www.indonesiana.id/read/102762/suap-swasta-dapatkah-dijeratandreas-nathaniel-marbun 14 December 2016
  8. “Thank the Media for Exposing Judiciary’s Flaws” (published by Jakarta Post Newspaper) available at https://www.thejakartapost.com/news/2016/10/29/thank-media-exposing-judiciary-s-flaws.html 29 October 2016
  9. “Imam Gusman Case: Criminalizing the Trade in Influence” (published by Jakarta Post Newspaper) available at https://www.thejakartapost.com/academia/2016/09/21/irman-gusman-criminalizing-the-trade-in-influence.html 21 September 2016
  10. “Win-win Solution to Criminalize Drug Users”, (published by Jakarta Post Newspaper) available at https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/25/win-win-solution-criminalize-drug-users.html 25 June 2016