Muhammad Rizaldi merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Ia kemudian menempuh program master di the University of Melbourne dengan fokus studi yang sama melalui jalur beasiswa ‘Australia Awards Scholarship 2018’. Keterlibatannya pada Reformasi Hukum dan Peradilan sudah dimulai sejak 2011 sebagai volunteer di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Setelah lulus dari FHUI pada tahun 2013, Rizaldi bergabung menjadi peneliti di MaPPI FHUI, hingga dipercaya menjadi Ketua lembaga tersebut pada tahun 2019. Di IJRS, Rizaldi mengawali karir sebagai peneliti adjunct dan kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Plt. Direktur Eksekutif pada tahun 2025.

Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun bekerja sebagai peneliti, Rizaldi telah terlibat dalam program-program yang terkait dengan berbagai macam isu, antara lain: isu perlindungan kelompok rentan, akses terhadap keadilan, reformasi peradilan, anti-korupsi, filantropi, dan hak asasi manusia. Terbaru, ia aktif sebagai Tenaga Ahli pada Kementerian HAM RI untuk penyusunan RPerpres Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan PUU dan anggota tim penghubung MA – KY, dan anggota tim pengarah Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Open Government Indonesia).

Publikasi Terkini:
1. Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023 (2025).
2. Dampak dan Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia (2025)
3. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum dalam RPJMN 2025 – 2029 (2024).