Bagaimana Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 Membantu Jaksa dalam Melaksanakan Pidana Tambahan bagi Pelaku KDRT dan Kekerasan Lainnya?

Masih ada Yang Tidak Setuju Perkawinan Diatur oleh Negara. Mengapa?

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden menyetujui adanya pembatasan usia kawin (64,3%). Hal ini merupakan sinyal bagus sebagai dukungan pencegahan perkawinan pada kebijakan perubahan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun, terdapat juga responden yang tidak menyetujui upaya pembatasan usia, yaitu sebanyak 35.4%. Responden yang tidak setuju ini beralasan bahwa perkawinan adalah urusan pribadi masing-masing manusia, asalkan anak dan calon mempelainya siap menjalani karena jodoh tidak memandang usia (51,4%). Selain itu, alasan lainnya adalah urusan perkawinan lebih baik diatur agama saja dan tidak adanya larangan perkawinan anak dalam agama (23,4%) . Alasan-alasan lainnya adalah seperti, pembatasan usia adalah upaya yang justru mempersulit pihak yang telah hamil atau ingin menghindari pelanggaran nilai agama (11,8%) dan usia perkawinan sebaiknya diatur oleh aturan adat atau hukum di masyarakat (4,9%).

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Mayoritas Masyarakat Tahu Risiko Perkawinan Anak, Tapi Mengapa Masih Dilakukan?

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden setuju dan mengetahui tentang dampak-dampak perkawinan anak, khususnya pada aspek kesehatan reproduksi dan sosial anak perempuan seperti bahwa perkawinan anak rentan KDRT (62,4%) dan berpotensi menimbulkan keguguran (52,4%) hingga kematian (55,6%). Meskipun mayoritas responden mengetahui risiko dan dampak buruk perkawinan anak terhadap masa depan anak, pada temuan sebelumnya justru menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju jika anak terlanjur hamil dan berhubungan seksual, harus segera dinikahkan berapapun usianya. (lihat bit.ly/Pernikahan-Di-Bawah-Umur)

Adapun dampak perkawinan anak tidak hanya menyasar pada kesehatan maupun sosial, tetapi juga pendidikan, psikologis dan ekonomi. Oleh karena itu, Hakim dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin diharapkan dapat mengingatkan pihak pemohon dan menggali sudut pandang anak tentang rencana pendidikan, adanya unsur tekanan, serta kesadaran anak akan dampak dan permasalahan lainnya yang mungkin timbul dalam perkawinan anak. Dari segi masyarakat pun, perlu dipahami bahwa kehamilan dan seks di luar nikah pada anak seharusnya tidak berkorelasi pada penilaian moral dan agama seperti menyebabkan rasa malu, dosa dan lainnya. Melainkan penekanan pada aspek keselamatan organ reproduksi anak.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Alasan yang Akan Digunakan Untuk Menikahkan Anak di Bawah Umur

 

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden menganggap jika anak sudah hamil dan berhubungan seksual maka harus segera dinikahkan meskipun usianya di bawah umur. Hanya sedikit responden yang menyebutkan kesiapan finansial (23,2%), keinginan untuk menikah (28,5%) dan perasaan antara kedua calon mempelai (26,1%) sebagai alasan dalam mengawinkan anak. Hal ini juga sejalan dengan temuan AIPJ2 (2019) dalam riset terhadap putusan dispensasi kawin, di mana masih banyak Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan dengan mempertimbangkan alasan-alasan seperti kehamilan, riwayat seksual, dan bahkan juga dianggap adanya risiko melanggar nilai-nilai agama dan sosial.

Padahal, akar permasalahan perkawinan anak bukan hanya soal penguatan nilai atau norma sosial dan agama. Namun, karena akses pengetahuan hak dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, konsep otoritas atas tubuh, konsep consent dan lain sebagainya, yang hingga saat ini masih dianggap tabu. Karena itu, kehamilan tidak diinginkan kerap terjadi dan banyak berdampak pada kesehatan anak (khususnya anak perempuan), seperti kematian ibu dan anak, rusaknya organ reproduksi, serta berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan terjadinya perkawinan anak masih belum menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Menurut Masyarakat: Anak Perempuan Boleh Saja Menikah di Bawah Umur. Kalau Anak Laki-laki, Nanti Dulu!

Dari seluruh responden yang disurvei, mereka cenderung untuk permisif terhadap fenomena anak perempuan menikah di bawah umur ketimbang anak-laki-laki. Hal ini berkaitan dengan stereotip gender, yaitu anak perempuan yang erat dengan kewajiban domestiknya, dikawinkan untuk menghindari zina, dan adanya harapan agar ada yang mengurus. Bagi anak laki-laki, mereka tidak dikawinkan dengan alasan belum cukup secara finansial dan belum mampu memimpin keluarga. Kedua hal ini menunjukkan ketimpangan pembagian peran bagi anak perempuan dan laki-laki yang seharusnya bersama-sama mengemban hak untuk menikmati masa tumbuh kembang tanpa khawatir masalah rumah tangga.

Selain itu, menurut PUSKAPA (2020), masih ada pandangan bahwa pendidikan bagi anak perempuan hanya pada pendidikan dasar. Banyak orang tua memilih menyekolahkan anak laki-lakinya ketimbang anak perempuannya karena anak perempuan dianggap beban ekonomi bagi keluarga. Sehingga, demi keluar dari masalah ekonomi, anak perempuan lebih baik dikawinkan. Padahal, pada akhirnya banyak anak perempuan mengalami kesulitan akses pengetahuan dan menghadapi beban ganda dalam rumah tangga mereka, seperti harus mengurus anak, menjalankan tugas rumah tangga, sekaligus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)

Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual, Apakah Perlu?

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden setuju untuk tidak memidanakan korban kekerasan seksual yang membela diri dengan perlawanan fisik dan melukai pelaku. Sebaliknya, terkait pemidanaan bagi korban yang melakukan aborsi atas kehamilan akibat kekerasan seksual, responden terbagi menjadi dua kubu. Hal ini dapat menjadi refleksi pada pengalaman WA, gadis asal Jambi yang melakukan aborsi namun kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Di sisi lain, aborsi masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan kerap menimbulkan pro-kontra antara hak hidup dan hak kesehatan seksual & reproduksi serta pertimbangan aspek agama.

Sementara itu, mayoritas responden setuju untuk tidak memidanakan korban kekerasan seksual yang mengungkapkan pengalamannya dalam media elektronik. Hal ini dapat dilihat juga pada kasus yang dialami Baiq Nuril asal Mataram yang digugat dengan pasal pencemaran nama baik. Seiring dengan besarnya gelombang #MeToo, pilihan untuk berani menyuarakan pengalaman atas kekerasan seksual semakin marak di dunia maya. Namun, nyatanya para korban kekerasan seksual di Indonesia justru masih dihantui dengan ancaman pasal karet pada UU ITE terhadap mereka yang bersuara dengan media elektronik.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210 responden (margin of error 2 persen dari data populasi)